Intsiawati Ayus: “Perempuan Melayu dengan Segudang Inisiatif dan Antusiasme II”*

DI BAWAH TIMBANGAN KEADILAN

SEBAGAI politisi Iin memiliki keyakinan terhadap prinsip-prinsip kebenaran. Alih-alih tawar-menawar Iin lebih memilih berteriak lantang. Iin sepertinya tak pandai bersandiwara, acapkali dalam berbagai sidang ataupun forum, Ia berkata apa adanya. Inilah kelebihan perempuan Melayu ini, sekaligus juga peluang untuk melemahkannya. Ketika banyak elit mencoba untuk "bermain amanat", Iin berani mengungkapkan sebuah fakta secara terbuka.

Ia percaya bahwa hidup adalah rangkaian keputusan yang selalu mengandung pro dan kontra dan setiap orang wajib mempertahankan keyakinannya masing-masing. Hal ini tentu saja tak bisa dilepaskan dari latar belakang profesinya sebagai pengacara. Dengan bekal pendidikan dan pengalaman hukum ini pulalah yang menjelaskan mengapa Wakil Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD-RI (2005-2006) ini begitu teliti dan fasih tatkala menelisik suatu aturan dan Undang-Undang serta mengemukakan argumentasinya.

Di bawah timbangan keadilan, perempuan Melayu ini terus bergerak, berpikir, berjalan, tanpa harus menimbang-nimbang apakah akan merugikan kepentingan diri sendiri ataukah akan berbuah kepercayaan publik dalam level politik yang lebih tinggi. Bagaimanapun, kebenaran adalah tujuannya dan bukan persepsi umum. Ia tahu, mengerjakan tanggungjawab publik hari ini jauh lebih penting ketimbang memikirkan kepentingan pribadi di masa depan.

Sebuah terobosan yang jitu pun ia lakukan. Ketidakjelasan konstitusi tentang mekanisme pertanggungjawaban Anggota DPD justru malah melahirkan sebuah inovasi yang brilian. Pada tahun pertama mengemban amanah sebagai wakil daerah, Iin menerbitkan sebuah buku pertanggungjawaban politik yang bisa jadi merupakan sebuah tradisi baru dalam jagad perpolitikan nasional. ˜Menapak Tahun Pertama: Laporan Pertanggungjawaban Satu Tahun Masa Sidang Intsiawati Ayus, SH., MH., Anggota DPD-RI Daerah Pemilihan Riau Periode 2004-2009", begitulah judul panjang buku tersebut. Setahun yang pendek tapi membuahkan catatan panjang tentang inisiasinya dengan lembaga baru dan komitmennya terhadap aspirasi daerah.

Di samping terus memperjuangkan aspirasi daerahnya Intsiawati juga senantiasa turut bahu-membahu dan berbagi dengan wakil daerah lainnya untuk kepentingan yang jauh lebih besar. Pada tahun kedua, konsentrasi Iin banyak tercurah pada upaya untuk memperkuat lembaga tinggi negara yang lahir dari Amandemen Ketiga UUD 1945 pada bulan Agustus 2001 ini. Iin masih belum puas dengan kewenangan sempit yang dimiliki oleh DPD. Ia melihat DPD seperti bintang yang bersinar terang di daerah. Tetapi di Jakarta nyaris tak terlihat, dikalahkan oleh cahaya matahari kekuasaan yang lebih besar. Dalam kaitannya dengan itu, Iin berperan penting dalam penyusunan rumusan RUU Susunan dan kedudukan DPD yang terpisah dari MPR dan DPR. Kelak UU ini akan memperkuat peran DPD sebagai representasi daerah di Jakarta.

Tidak hanya itu, Iin juga menorehkan tinta merah kepada pemerintah daerah yang tidak memfasilitasi dengan optimal aspirasi masyarakat dengan anggota DPD. Sebagai seorang wakil daerah, empati Iin terhadap wakil daerah lainnya tampak jelas dalam sikapnya. Anggota PAH II DPD-RI ini tidak pernah percaya dengan adagium, pulchrum est paucerum hominum, keindahan hanya untuk segelintir orang. Iin percaya, keindahan adalah untuk semua anak bangsa dalam hamparan kepulauan dari Sabang sampai Merauke. Sebagai anak bangsa yang berdarah Melayu, Iin menolak etnosentrisme sempit dan mengaminkan takrif Melayu dalam petikan puisi "Melayu" yang ditulis Usman Awang, 27 Oktober 1996, di Mingguan Malaysia:

Melayu di tanah Semenanjung luas maknanya:
Jawa itu Melayu,
Bugis itu Melayu
Banjar juga disebut Melayu,
Minangkabau memang Melayu,
Keturunan Aceh adalah Melayu,
Jakun dan Sakai asli Melayu,
Arab dan Pakistani, semua Melayu
Mamak dan Malbari serap ke Melayu
Malah mua'alaf bertakrif Melayu .....


*(Kutipan Buku ‘Biografi Perempuan Parlemen’, Diterbitkan Kaukus Perempuan Parlemen, 2007)