KPU Riau Terima Pendaftaran Calon Independen

KOMPAS, PEKANBARU- Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Riau, Intsiawati Ayus, menyampaikan kelegaannya mendengar informasi bahwa calon independen dipastikan bisa ikut di Pilgubri, sebagaimana diatur pada revisi UU No 32/2004 tentang pemerintahan daerah.

"Saya senang karena ada dua tempat untuk bisa berdemokrasi, jalur partai atau perseorangan. Ini membuktikan pemerintah sangat aspiratif," ujar Intsiawati kepada Tribun, Selasa (29/4), begitu dikabari calon independen bisa ikut di Pemilihan Gubernur Riau (Pilgubri) 22 September 2008.

Kendati demikian, Iin, sapaan akrab Intsiawati ini, belum bisa memastikan apakah ia tetap menggunakan jalur perseorangan tersebut. Sebab saat ini pihaknya tengah mematangkan jalur partai. Selain mendaftar ke DPW Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP) Provinsi Riau, Iin juga mendaftar ke DPD Partai Buruh Provinsi Riau.

Namun dari dua partai yang ia pinang, belum mendapatkan jawaban konkret apakah bakal didukung. "Kalau memang kesempatan pertama (partai) ini ok, maka saya tak perlu lagi menggunakan jalur perseorangan atau independen tersebut. Tapi kalau dua-dua bisa sekaligus (partai dan independen), mungkin lebih baik. Nanti kita lihat dulu petunjuk teknisnya seperti apa," kata Iin.

Ditambahkan, jika dirasakan peluang jalur partai tipis, maka alternatifnya tetap jalur perseorangan. "Untuk mengumpulkan dukungan tak ada masalah, karena sudah dimulai beberapa waktu lalu dan kita optimis bisa terkumpul sesuai yang dibutuhkan," kata Iin.

Ketua KPUD Riau, DR HR Syofyan Samad MA mengungkapkan, jika berpedoman dari data penduduk Provinsi Riau yang diserahkan Dinas Transmigrasi dan Kependudukan (Distranskep) sebanyak 4,794,761 jiwa,
maka 5 persennya yang harus dikumpulkan sebagai bentuk dukungan. "Sekurang-kurangnya sekitar 239,738 jiwa jumlah dukungan tersebut, dalam bentuk foto copy KTP, yang segera diserahkan ke TPS daerah
sebarannya paling lama tanggal 28 Mei mendatang untuk diverifikasi," kata Syofyan.

Dikatakan, jumlah 239,738 itu harus memiliki KTP dan sebarannya mencangkup 50 persen di 11 kabupaten/kota se-Riau dan selanjutnya harus tersebar setidaknya 50 persen di kecamatan kabupaten/kota. "Seorang pendukung hanya boleh memberikan dukungan kepada satu pasangan calon perserangan. Agar terhindar adanya dukungan ganda, maka dilakukan verifkasi," tambah Syofyan didampingi anggota KPUD lainnya, Makmur Hendrik.

Terkait teknis pelaksanaan, pihaknya tak ada masalah, karena sumber daya manusia (SDM)-nya sudah siap dan sudah berpengalaman saat memverifikasi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Riau pada pemilu periode lalu. "Kendala kita hanya dana. Bahkan 13 tenaga honor kita sudah beberapa bulan ini ada yang belum digaji," kata Syofyan.

Berapa dana yang dibutuhkan untuk memverifikasi calon perseorangan, Sofyan belum bisa mereka-rekanya, sebab masih menunggu petunjuk teknis dari KPU Pusat. "Dananya akan kita usulkan di APBDP. Untuk sementara kita gunakan dana yang ada," tambahnya. (Tribun Pekanbaru/Kasri)

KPU Riau Terima Pendaftaran Calon Independen

PEKANBARU, Tribun Pekanbaru- Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Riau, Intsiawati Ayus, menyampaikan kelegaannya mendengar informasi bahwa calon independen dipastikan bisa ikut di Pilgubri, sebagaimana diatur pada revisi UU No 32/2004 tentang pemerintahan daerah.

"Saya senang karena ada dua tempat untuk bisa berdemokrasi, jalur partai atau perseorangan. Ini membuktikan pemerintah sangat aspiratif," ujar Intsiawati kepada Tribun, Selasa (29/4), begitu dikabari calon independen bisa ikut di Pemilihan Gubernur Riau (Pilgubri) 22 September 2008.

Kendati demikian, Iin, sapaan akrab Intsiawati ini, belum bisa memastikan apakah ia tetap menggunakan jalur perseorangan tersebut. Sebab saat ini pihaknya tengah mematangkan jalur partai. Selain mendaftar ke DPW Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP) Provinsi Riau, Iin juga mendaftar ke DPD Partai Buruh Provinsi Riau.

Namun dari dua partai yang ia pinang, belum mendapatkan jawaban konkret apakah bakal didukung. "Kalau memang kesempatan pertama (partai) ini ok, maka saya tak perlu lagi menggunakan jalur perseorangan atau independen tersebut. Tapi kalau dua-dua bisa sekaligus (partai dan independen), mungkin lebih baik. Nanti kita lihat dulu petunjuk teknisnya seperti apa," kata Iin.

Ditambahkan, jika dirasakan peluang jalur partai tipis, maka alternatifnya tetap jalur perseorangan. "Untuk mengumpulkan dukungan tak ada masalah, karena sudah dimulai beberapa waktu lalu dan kita optimis bisa terkumpul sesuai yang dibutuhkan," kata Iin.

Ketua KPUD Riau, DR HR Syofyan Samad MA mengungkapkan, jika berpedoman dari data penduduk Provinsi Riau yang diserahkan Dinas Transmigrasi dan Kependudukan (Distranskep) sebanyak 4,794,761 jiwa,
maka 5 persennya yang harus dikumpulkan sebagai bentuk dukungan. "Sekurang-kurangnya sekitar 239,738 jiwa jumlah dukungan tersebut, dalam bentuk foto copy KTP, yang segera diserahkan ke TPS daerah
sebarannya paling lama tanggal 28 Mei mendatang untuk diverifikasi," kata Syofyan.

Dikatakan, jumlah 239,738 itu harus memiliki KTP dan sebarannya mencangkup 50 persen di 11 kabupaten/kota se-Riau dan selanjutnya harus tersebar setidaknya 50 persen di kecamatan kabupaten/kota. "Seorang pendukung hanya boleh memberikan dukungan kepada satu pasangan calon perserangan. Agar terhindar adanya dukungan ganda, maka dilakukan verifkasi," tambah Syofyan didampingi anggota KPUD lainnya, Makmur Hendrik.

Terkait teknis pelaksanaan, pihaknya tak ada masalah, karena sumber daya manusia (SDM)-nya sudah siap dan sudah berpengalaman saat memverifikasi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Riau pada pemilu periode lalu. "Kendala kita hanya dana. Bahkan 13 tenaga honor kita sudah beberapa bulan ini ada yang belum digaji," kata Syofyan.

Berapa dana yang dibutuhkan untuk memverifikasi calon perseorangan, Sofyan belum bisa mereka-rekanya, sebab masih menunggu petunjuk teknis dari KPU Pusat. "Dananya akan kita usulkan di APBDP. Untuk sementara kita gunakan dana yang ada," tambahnya. (Tribun Pekanbaru/Kasri)

Intsiawati Ayus Merasa tak Dihargai

BANGKINANG, Riau Mandiri Online-Kegiatan silaturahmi dan kunjungan anggota DPD/MPR RI Intsiawati Ayus, di aula kantor Bupati Kampar, Selasa (29/4), sepi dari pejabat di lingkungan Pemkab Kampar. Kondisi itu diakui Instsiawati sangat disayangkannya karena terkesan tidak menghargai kunjungan tersebut. Padahal, kedatangannya merupakan perwakilan pemerintah yang bertujuan memberikan informasi penting bagi masyarakat.

Dari pantauan lapangan, kegiatan itu lebih banyak dihadiri para petani ekonomi lemah yang butuh perhatian, seperti petani karet, ikan, pedagang keliling, pembuat makanan ringan dan lainya.

Sedangkan pejabat yang hadir terlihat kepala KIP Ali Zabar, Kepala TU Disbun H. Hamdani dan Kabag perekonomian Erdiot dan sejumlah staf perekonomian. Ikut hadir Sekcam Kampar Kiri, Lurah Langgini M. Adnan dan pihak Perbankan seperti BRI dan PD BPR Sarimadu. Diduga, hal itu terjadi karena banyak pejabat yang mengikuti kegiatan Bupati Kampar dan Wakil Bupati yang sedang bertugas ke luar daerah.

Dalam kesempatan itu, digelar sosialisasi Kredit Usaha Tani (KUR), KUR Kupedes BRI Unit dan Kredit Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP). Tak ayal, sosialisasi tersebut mendapat respon dari petani. Mereka pun menanyakan proses mendapatkan pinjaman tersebut yang dijelaskan Intsiawati didampingi pihak bank.

Kecewa
Ketika ditemui usai pertemuan, Intsiawati mengaku kecewa dengan tidak hadirnya pejabat Pemkab Kampar dalam pertemuan tersebut, meski sudah direncanakan sejak empat bulan lalu. dalam pertemuan yang sudah direncanakanya sejak 4 bulan lalu.”Saya prioritaskan Kabupaten Kampar dan kegiatan itu sempat ditunda 2 kali dan jika ditunda lagi maka saya yang akan melaksanakanya," ujarnya.(tom)

Kades Ikuti Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat

RENGAT, Riau Pos- Para kepala desa se-Kabupaten Inhu dan calon pengusaha kecil menengah, Selasa (2/4) mengikuti acara sosialiasi Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta Kredit Revitalisasi Perkebunan (KRP). Kegiatan ini dilaksanakan di gedung Sejuta Sungkai Rengat.



Hadir dalam kesempatan itu anggota DPD MPR RI asal Riau Intsiawati Ayus SH MH. Kepala BRI Cabang Rengat Muhammad Marzukui, Kabag Ekonomi Setdakab Inhu Drs Rustam Efendy dan beberapa Kasubdin dari dinas dan badan di Kabupaten Inhu.



Dalam pemaparaanya, Intsiawati Ayus mengatakan, penerapan program KUR dalam rangka menggerakan sektor ril melalui Inpres Nomor 6 tahun 2007. Dimana Pemerintah memberikan kemudahan kredit dengan pola penjaminan yang khusunya ditujukan kepada sektor Usaha Kecil menengah (UKM) dan koperasi.



Selama ini sebutnya, sektor UKM dan koperasi, khususnya di daerah sering mengalami banyak kendala untuk mengakses dana bank (pembiayaan perbankan). Biasanya para pelaku usaha ini kesulitan untuk memenuhi persyaratan yang ditawarkan oleh pihak bank.



Di samping itu, akses kreditnya pun sangat terbatas. Padahal, jika dikaji dari berbagai perspektif khususnya menyangkut eksistensinya. Sekitor ril di Indonesia di samping jumlahnya besar, kontribusinya pun sangat signifikan bagi perekonomian bangsa.



Dikatakanya, di saat peluncuran program kredit pada 5 November 2007 yang bernama KUR ini, presiden SBY menyatakan bahwa program ini merupakan bukti keseriusan pemerintah untuk membantu pengusaha mikro, kecil dan menengah. Dalam hal ini pemerintah telah menunjuk Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembanagn Usaha (SPU) dan Asuransi Kredit Indoenisa (Askrindo) sebagai lembaga penjamin kredit.



Menurut Intsiawati lagi, dalam waktu tiga tahun ke depan pihak perbankan ini diharapkan mampu mengucurkan dana kepada pelaku UKM dan koperasi sebesar Rp14 triliun. Memang kebijakan Pemerintah ini setidaknya akan memberikan harapan baru bagi pemberdayaan ekonomi rakyat di Indonesia sebagai wujud dan komitmennya dalam mengurangi pengangguran dan kemiskinan.



Oleh sebab itu, KUR diharapkan mampu mengatasi problem akses pendanaan dan memperkuat permodalan sektor ekonomi produkstif UKM dan koperasi. Apabila memiliki tempat produksi atau usaha yang layak jangan takut untuk mengajukan kredit karena syaratnya mudah dan tidak ada agunan, karena pemerintah menjamin sebanyk 70 persen, sedangkan bank 30 persen. ‘’Bunga maksimum 16 persen dan jumlah kredit maksimum Rp500 juta per debitur,’’ terangnya.



Kepala Cabang BRI Rengat Muhammad Marzuki dalam kesempatan itu mengatakan, BRI sebagai salah satu bank penyalur kredit dalam program ini komit membantu warga. Satu hal tegas Marzuki, para calon pengusaha kecil yang berminat untuk mengikuti peluang itu harus memiliki kemauan keras untuk berusaha.



Selain itu juga harus menyadari betul, bahwa dana yang disalurkan nanti adalah hutang yang harus dibayar. Jangan sampai setelah kredit dicairkan, masyarakat lupa akan tujuan awal kegunaan uang itu. Sehingga ada kemungkinan akan dimanfaatkan untuk kegiatan lain, seperti keperluan keluarga, serta memenuhi kebutuhan konsumtif lainnya.



Sepanjang dana yang dikucurkan itu dipegunakan untuk pengembangan usaha, Marzuki yakin nantinya banyak warga bisa jadi pengusaha sukses. ‘’Ini pinjaman yang harus dikembalikan, maka harus digunakan sebaik mungkin untuk pengembangan usaha,’’ tegasnya.(ari)

Kades Ikuti Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat

RENGAT, Riau Pos- Para kepala desa se-Kabupaten Inhu dan calon pengusaha kecil menengah, Selasa (2/4) mengikuti acara sosialiasi Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta Kredit Revitalisasi Perkebunan (KRP). Kegiatan ini dilaksanakan di gedung Sejuta Sungkai Rengat.

Hadir dalam kesempatan itu anggota DPD MPR RI asal Riau Intsiawati Ayus SH MH. Kepala BRI Cabang Rengat Muhammad Marzukui, Kabag Ekonomi Setdakab Inhu Drs Rustam Efendy dan beberapa Kasubdin dari dinas dan badan di Kabupaten Inhu.

Dalam pemaparaanya, Intsiawati Ayus mengatakan, penerapan program KUR dalam rangka menggerakan sektor ril melalui Inpres Nomor 6 tahun 2007. Dimana Pemerintah memberikan kemudahan kredit dengan pola penjaminan yang khusunya ditujukan kepada sektor Usaha Kecil menengah (UKM) dan koperasi.

Selama ini sebutnya, sektor UKM dan koperasi, khususnya di daerah sering mengalami banyak kendala untuk mengakses dana bank (pembiayaan perbankan). Biasanya para pelaku usaha ini kesulitan untuk memenuhi persyaratan yang ditawarkan oleh pihak bank.

Di samping itu, akses kreditnya pun sangat terbatas. Padahal, jika dikaji dari berbagai perspektif khususnya menyangkut eksistensinya. Sekitor ril di Indonesia di samping jumlahnya besar, kontribusinya pun sangat signifikan bagi perekonomian bangsa.

Dikatakanya, di saat peluncuran program kredit pada 5 November 2007 yang bernama KUR ini, presiden SBY menyatakan bahwa program ini merupakan bukti keseriusan pemerintah untuk membantu pengusaha mikro, kecil dan menengah. Dalam hal ini pemerintah telah menunjuk Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembanagn Usaha (SPU) dan Asuransi Kredit Indoenisa (Askrindo) sebagai lembaga penjamin kredit.

Menurut Intsiawati lagi, dalam waktu tiga tahun ke depan pihak perbankan ini diharapkan mampu mengucurkan dana kepada pelaku UKM dan koperasi sebesar Rp14 triliun. Memang kebijakan Pemerintah ini setidaknya akan memberikan harapan baru bagi pemberdayaan ekonomi rakyat di Indonesia sebagai wujud dan komitmennya dalam mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

Oleh sebab itu, KUR diharapkan mampu mengatasi problem akses pendanaan dan memperkuat permodalan sektor ekonomi produkstif UKM dan koperasi. Apabila memiliki tempat produksi atau usaha yang layak jangan takut untuk mengajukan kredit karena syaratnya mudah dan tidak ada agunan, karena pemerintah menjamin sebanyk 70 persen, sedangkan bank 30 persen. ‘’Bunga maksimum 16 persen dan jumlah kredit maksimum Rp500 juta per debitur,’’ terangnya.

Kepala Cabang BRI Rengat Muhammad Marzuki dalam kesempatan itu mengatakan, BRI sebagai salah satu bank penyalur kredit dalam program ini komit membantu warga. Satu hal tegas Marzuki, para calon pengusaha kecil yang berminat untuk mengikuti peluang itu harus memiliki kemauan keras untuk berusaha.

Selain itu juga harus menyadari betul, bahwa dana yang disalurkan nanti adalah hutang yang harus dibayar. Jangan sampai setelah kredit dicairkan, masyarakat lupa akan tujuan awal kegunaan uang itu. Sehingga ada kemungkinan akan dimanfaatkan untuk kegiatan lain, seperti keperluan keluarga, serta memenuhi kebutuhan konsumtif lainnya.

Sepanjang dana yang dikucurkan itu dipegunakan untuk pengembangan usaha, Marzuki yakin nantinya banyak warga bisa jadi pengusaha sukses. ‘’Ini pinjaman yang harus dikembalikan, maka harus digunakan sebaik mungkin untuk pengembangan usaha,’’ tegasnya.(ari)