Intsiawati Ayus Kunjung Kolam Ikan Patin Satria Tangko

BAGANSIAPIAPI-Usai melakukan rapat kerja bersama Bupati Rohil H.Suyatno Amp,Plt Sekdakab, Ketua DPRD Rohil Nasrudin Hasan serta kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Rohil di aula kantor Bupati, Intsiawati Ayus langsung melakukan kunjungan ke salah satu lokasi kolam Ikan Patin di Jalan Satria Tangko, Kepenghuluan Bagan Jawa,Kecamatan bangko.

Dalam kunjungan Anggota DPD RI ke kolam ikan Patin tangko di dampinggi Kepala Dinas Perikanan Dan Kelautan M.Amin beserta Staf Dinas Perikanan Dan Kelautan Rohil.

Intsiawati Ayus mengatakan, kehadiran saya ke kabupaten Rokan Hilir adalah untuk melakukan kunjungan rapat kerja dengan pemerintah Rohil. Dan sekaligus meninjau kolam ikan yang di bantu oleh pemerintah pusat dua tahun lalu.

"Saya melihat bantuan yang diterima oleh Pemerintah Rohil melalui Dinas Perikanan dan Keluatan, yang di salurkan ke kelompok budidaya ikan Patin sagat bagus. Nampaknya masyarakat sudah berhasil mengelola ikan patin. Dan saya harapkan budidaya ikan patin dapat di tumbuh kembangkan," kata Ayus.

Sementara itu kepala Dinas Perikanan dan Kelautan M.Amin mengatakan, dalam kunjungan anggota DPD RI ini adalah untuk melihat hasil bantuan yang di terima oleh pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hilir,melalui sektor budidaya ikan Patin.Awalnya budidaya ikan patin ini satu kolam, saat ini kolam ikan patin sudah berkembang. 

Kolam ikan patin yang berada di jalan satria tangko kini berjumlah empat kelompok, yang terdiri dari satu kelompok 10 orang. satu kelompok itu warga mendapat bantuan dari pusat dua tahun lalu sebanyak 65 juta," kata Amin. (Jarmain)

Bupati Rohil Sambut Baik Program Pusat Yang Dibawa DPD RI

Bagansiapiapi (riauoke.com) Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Intsiawati Ayus kunjugi Bagansiapi-api. Kedatangan DPD RI  Rangka reses sekaligus bersilaturahmi dengan masyarakat Rokan Hilir  Riau. DPD RI Istiawati Ayus dan rombongan disambut baik oleh Bupati H Suyatno, Ketua DPRD Rohil Nasrudin Hasan, Plt Sekda Drs H.Surya Arfan,Msi 2/3/2015.

Hadir juga seluruh Kadis, Kepala Badan, SKPD, Muspida, Instiawati Ayus mengatakan kedatangannya tak lain hanya bersilaturahmi ke Bagansiapi-api Ayus menyampaikan berbagai informasi kegiatan pembangunan pulau pulau kecil dan pulau terluar yang telah terprogram di kementerian RI.

Ayus menjelaskan dari 187 desa yang telah terprogram diseluruh Kementrian, untuk pembangunan daerah pulau kecil dan Pulau terluar," saya akan kroschek dulu apakah Kab Rokan Hilir termasuk dalam daftar pusat, dan ini merupakan tugas saya" jelas In.

Menyingung permasalahan perizinan lahan ini menurutnya sangat perlu ujar Ayus.  Menurut In lagi di Rokan Hulu timnya telah membatalkan 4 perusahaan terkait dengan perpanjangan Izin,"katanya lagi

Bupati Rohil Suyatno mengatakan masyarakat Rohil khusunya mengucapkan apresiasi kepada anngota DPD Istiawati Ayus yang telah dapat datang ke Bagansiapiapi untuk berbagi informasi kepada pemkab Rohil masyarakat. Karena dari situlah kita mendapatkan informasi Pusat, ujar Bupati. [] adv.humas

Anggota DPD RI Intsiawati Ayus Gelar Raker dengan Pemkab Rohil

BAGANSIAPIAPI, Metroterkini.com - Anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah ( DPD ) RI Hj.Intsiawati Ayus.SH.MH Gelar Rapat Kerja (Raker) dengan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir. Raker membahas Sektor Perikanan, Perumahan dan Jalan berlangsung di lantai 4 Kantor Bupati Rokan Hilir Jalan Merdeka, Bagansiapiapi, Senin (02/03/15 ).

Rapat tersebut dihadir Bupati Rokan Hilir H.Suyatno.Amp, Ketua DPRD Rohil Nasruddin Hasan, Plt.Sekda Drs.Surya Arfan, Asisten I,II,III dan IV, Kepala SKPD, Kabag, Camat dan pegawai/honorer dilingkup Dinas Perikanan Rohil. Sedangkan dari kalangan Legislatif hadir 7 anggota dewan.

Dalam sambutannya, Bupati H.Suyatno menjelaskan, bahwa melalui APBD Rohil tiap tahunnya, Pemkab Rohil melalui Dinas Perikanan telah banyak, membantu para nelayan. Tujuan Pemkab selama ini agar mereka (nelayan-red) bangkit dari kemiskinan.

"Kita sudah membuat kolam ikan yang mengunakan terpal plastik. Alhamdulillah sudah pernah panen ikan patin," jelasnya ke Intsiawati Ayus.

Terkait dengan sulitnya para nelayan yang ada di 5 kecamatan yakni kecamatan Pasir Limau Kapas, Sinaboi, Bangko, Kubu dan Kubu Babussalam mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) berupa solar, untuk beraktifitas dilaut, H.Suyatno menyampaikan, bahwa Pemkab Rohil melalui dinas terkait sudah mengajukan proposal bantuan SPBU Terapung dan dermaga ke Kementerian Perikanan dan Kelautan RI.

"Setiap hari para nelayan ini mengeluh ke kami. Jadi kami berharap kepada ibuk untuk memberi masukan kepada buk Menteri Susi, jika dapat, kami sangat bersyukur," harapnya.

Dalam kesempatan itu, Suyatno juga meminta kepada Intsiawati Ayus untuk memfasilitas dan menjembatani antara Pemkab Rohil dengan Kementerian KP.

"Jika perlu kita undang ibuk menteri di acara bakar tongkang nanti," ujar Bupati.

Bupati Juga menjelaskan Bahwa pada tahun 2016, Kabupaten Rokan Hilir dapat program pembangunan jalan dari Kementerian Pekerjaan Umum berupa pembangunan jalan sistem rigid.

"Kata orang kementerian, mudahan-mudahan terealisasi tahun 2016 nanti," kata Suyatno mengakhiri.

Sementara Intsiawati Ayus mengatakan, bahwa khusus untuk Rohil, ia akan konsen di sektor perikanan, perumahan dan jalan.

"Sesuai rapat kerja hari ini, saya akan konsen apa yang disampaikan oleh pak bupati. Bukan berarti saya tidak konsen disektor pertanian dan perkebunan," paparnya

"Untuk itu seluruh data dan dokumen berupa proposal untuk menjadi bahan pada rapat kerja dengan pihak terkait yang ada dipusat, sesuai usulan Pemkab Rohil," pinta Ayus

Terkait dengan tapal batas antara kabupaten Rokan Hilir dan kabupaten Labuhan Batu ( Sumut ) tidak kunjung selesai, dirinya berencanakan akan mengkoordinasikan dengan Anggota DPD asal Sumut.

"Mengenai tapal batas, saya minta di bekali data lengkap. Saya akan berkoodinasi dengan DPD asal Sumut," tambahnya.

Selain itu, agar masalah cepat selesai, dirinya juga akan berkoordinasi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

"Kita minta pimpinan untuk memanggil Pemkab Rokan Hilir dan Labuhan Batu," ujar Anggota DPD RI asal Rohil ini. [adv/hms/tris]

Janji Pertemukan Dua Kabupaten

Bagansiapiapi (HR)- Anggota DPD RI asal Riau Intsiawati Ayus berjanji akan menengahi persoalan perbatasan antara Kabupaten Rohil dengan Labuhbatu Selatan, Sumatera Utara.

Hal itu disampaikan Ayus saat berkunjung dan menyimak penyampaian keluh kesah Bupati Rohil Suyatno terkait konflik perbatasan antara Rohil dengan Labusel yang tak kunjung selesai.

Ayus berjanji akan melakukan upaya penyelesaian permasalah tersebut. "Saya janji dalam waktu dekat akan mengundang Pemda Labusel dan Rohil untuk duduk bersama, agenda membahas penyelesaian. Nanti saya undang ke jakarta lah, untuk itu saya minta diberikan data, terutama data perjanjian tapal batas yang disebutkan itu,  nantinya pembahsan itu kita duduk dengan didampingi Mendagri," janji Ayus.

Terang Ayus, kunjungan kerjanya ke Rohil sejak menjabat sebagai anggota DPD RI diakuinya baru kali itu. Kunjungannya sekaligus untuk menyerap aspirasi masyarakat untuk diperjuangkan di DPD RI. Di antaranya tentang program perikanan dan kelautan. Soal pelaksanaan pilkada yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat.

Termasuk soal jalan lintas pesisir, izin yang diberikan Kementerian Kehutanan kepada PT Diamond Raya Timber dengan tanpa rekom daerah. Kemudian soal pulau terluar dan dilema masyarakat terkait berbagai hal yang diatur dalam Undang-Undang Otonomi.

"Saya juga sempat melihat-lihat dok kapal ya, katanya dok kapal kayu menyerap ribuan tenaga kerja masyarakat dan menghidupi perekonomian masyarakat tapi demikian akan punah dihadapkan dengan undang- undang pelarangan bah-an baku kayu soal kehutanan," pungkasnya.(adv/humas)

Pemkab Rohil Disarankan Buat Perda Pulau Terluar dan PKS

Rokan Hilir, KapurNews.com- Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) menerima kunjungan kerja anggota DPD RI Intsiawati Ayus, di aula Kantor Bupati Rohil, Bagansiapiapi, Senin (2/3/2015). Dalam misinya, Intsiawati mengingatkan pemerintah daerah membuat Perda pulau terluar dan pengolahan limbah PKS.

Kedatangan disambut Bupati Rohil H Suyatno, Ketua DPRD Rohil H Nasrudin Hasan, Plt Sekdakab Rohil H Surya Arfan beserta kepala dinas, badan dan kantor.

Ketika menyampaikan visinya, Intsiawati meminta pemerintah daerah dapat mengelola pulau terluar (Pulau Jemur-red), sehingga gugusan pulau yang masuk ke dalam wilayah Rokan Hilir dapat dijaga dan dipantau dengan baik.

Selain itu, pentingnya pengelolaan pulau terluar mengantisipasi adanya intervensi pihak luar, kemudian menangkal kemungkinan terjadinya pengambilalihan, seperti yang pernah terjadi sebelumnya.

"Itulah kenapa Saya usulkan kepada pemda untuk membuat Perda Pulau Jemur, nantinya tidak sembarang orang masuk dan membuat akifitas di sana, karena itu sudah menjadi aset wisata. Orang tidak boleh sembarangan membuang sampah di sana," katanya.

Bukan hanya itu, dirinya menyampaikan perlunya perda pengelolaan limba cair yang dihasilkan pabrik kelapa sawit (PKS), dan dapat dimanfaatkan daerah. Apalagi selama ini  daerah tidak pernah mendapatkan peluang untuk mengelola limbah PKS tersebut.

"Jadi yang saya usulkan untuk membuat Perda limbah PKS, itu nantinya PKS tidak boleh lagi mengeluarkan limbah, biar daerah yang mengelola limbah PKS itu kan lebih bermanfaat jika untuk daerah," paparnya. (Wahyu)

Ayus Usulkan Perda Pulau Jemur dan PKS

BAGANSIAPIAPI (HR)- Anggota DPD/MPR RI Intsiawati Ayus mengusulkan kepada Pemeritah Rokan Hilir agar membuat peraturan daerah tentang pengelolaan Pulau Jemur serta dan limbah perusahaan kelapa sawit.

Terkait pengelolaan gugusan pulau terluar dilakukan untuk mengantisipasi atau menangkal segala kemungkinan-kemungkinan yang akan dilakukan olah tangan manusia dengan batas di luar koridor kewajaran, atau tangan perusak. Sedangkan peraturan daerah tentang limbah perusahaan kelapa sawit (PKS) agar bisa dimanfaatkan oleh daerah.

"Saya usulkan kepada Pemda untuk membuat perda pengelolaan Pulau Jemur, nantinya tidak sembarang orang masuk, tidak sembarang jugak orang-orang membuat akivitas di sana. Sebagai aset wisata orang tidak boleh sembarangan membuang sampah di sana," ujar Ayus saat lawatannya di Bagansiapiapi, Senin (2/3).

Ayus juga mengusulkan Pemda untuk membentuk perda limbah PKS. Jadi, persoalan saat ini yang tengah dihadapi, begitu banyak PKS tapi daerah tidak pernah mendapatkan peluang untuk mengelola limbah PKS tersebut.

"Jadi yang saya usulkan untuk membuat perda limbah PKS, itu nantinya PKS tidak boleh lagi mengeluarkan limbah, biar daerah yang mengelola limbah PKS itu kan lebih bermanfaat jika untuk daerah," terangnya. (zmi)

Intsiawati Ayus: Saya Baru Tahu Persoalan PT Diamond dari Mulut Bupati

PIRAMIDNEWS.COM -Setiap kali kedatangan pejabat ke Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) banyak persolan yang diekspose oleh Pemkab Rohil.Salah satunya keberadaan tapal batas dengan kepemilikan lahan PT Diamond Raya Timber yang selama ini menjadi hambatan bagi Pemkab Rohil dalam hal pelaksanaan pembangunan jalan yang melintasi areal perusahaan tersebut. 

Terkait persoalan ini, Intsiawati Ayus menyesali dirinya sendiri. "Saya menyesali diri sendiri tentang PT. Diamon dan saya baru tau dari mulut beliau (Bupati-red). Insya Allah, doakan saja dan saya pasti akan gerak cepat," kata anggota DPD RI, Intsiawati Ayus di sela kunkernya di Rohil Senin (2/3). 

Intsiawati Ayus mengatakan akan menyampaikan persoalan tersebut kepada Menteri Kehutanan supaya dapat cepat diselesaikan. Ia tidak mau persoalan ini menjadi berlarut-larut sebab sudah sangat lama,"katanya.

Menurut Intsiawati Ayus,  bahwa tidak ada alasan dalam perpanjangan HGU yang pengelolaan hak di atas tanah tanpa rekomendasi secara urut dan dapat batal demi hukum. "Saya janji akan mengusulkan pembatalan perpanjangan HGU PT Diamon tersebut karena tanpa rekomendasi dari Pemkab Rohil," ujarnya.

Sementara itu Bupati Rohil H Suyatno  mengucapkan terima kasih atas kunjungan Intsiawati Ayus bersama rombongan ke Rohil karena banyak informasi yang dia peroleh selaku bupati Rohil, begitu juga sebaliknya ia juga memberikan sejumlah informasi kepada Intsiawati Ayus selaku anggota DPD RI dapil Riau.

Ditegaskan Bupati, dirinya merasa tidak dianggap terkait perpanjangan izin areal PT. Diamond Raya Timber yang berada di wilayah Rohil hingga tahun 2019 yang mendapatkan izin tanpa rekomendasi kepala daerah Rohil.

"Itu persolannya sekarang, pemerintah enak-enak saja mengeluarkan izin perpanjangan tanpa rekomendasi dari pemerintah Rokan Hilir. Atau dari pemerintah setempat. Ini yang kita sayangkan. Soal mereka punya izin HPH itu urusan dialah, tapi tolong hargai pemerintah daerah ini,sebab daerah ini masih ada tuannya," ungkap Bupati. 

Hal ini dikesalkan bupati karean masyarakat Rohil tidak dapat untuk mengambil lahan untuk berkebun dan bertani disebabkan HPH PT. Diamond Timber. 

"Makanya kita  minta agar perpanjangan izin areal PT. Diamond itu kita minta supaya ditinjau ulang kembali. Tolong ditinjau ulang," harapnya. (zai)

DPD Minta Pemkab Rohil Jaga Pulau Terluar

BAGANSIAPIAPI, Rohil Online - Pemerintah daerah Kabupaten Rohil menerima kunjungan kerja anggota DPD/MPR RI Intsiawati Ayus, di aula Kantor Bupati Rokan Hilir (Rohil), Bagansiapiapi, Senin (2/3) kemarin. Dalam misinya, Intsiawati mengingatkan pemerintah daerah membuat perda pulau terluar dan pengolahan limbah Pabrik Kelapa Sawit (PKS).

Kedatangan disambut Bupati Rohil Suyatno, Ketua DPRD Rohil Nasrudin Hasan, Plt Sekdakab Rohil Surya Arfan beserta kepala dinas, badan dan kantor.

Ketika menyampaikan visinya, Intsiawati meminta pemerintah daerah dapat mengelola pulau terluar (Pulau Jemur-red), sehingga gugusan pulau yang masuk kedalam wilayah Rokan Hilir dapat dijaga dan dipantau dengan baik.

Selain itu, pentingnya pengelolaan pulau terluar mengantisipasi adanya intervensi pihak luar, kemudian menangkal kemungkinan terjadinya pengambilalihan, seperti yang pernah terjadi sebelumnya.

"Itulah kenapa Saya usulkan kepada pemda untuk membuat perda pulau jemur, nantinya tidak sembarang orang masuk dan membuat akivitas di sana, karena itu sudah menjadi aset wisata. Dan orang tidak boleh sembarangan membuang sampah disana," katanya.

Bukan hanya itu, dirinya menyampaikan perlunya perda pengelolaan limba cair yang dihasilkan pabrik kelapa sawit (PKS), dan dapat dimanfaatkan daerah. Apalagi selama ini  daerah tidak pernah mendapatkan peluang untuk mengelola limbah PKS tersebut.

"Jadi yang saya usulkan untuk membuat Perda limbah PKS, itu nantinya PKS tidak boleh lagi mengeluarkan limbah, biar daerah yang mengelola limbah PKS itu kan lebih bermanfaat jika untuk daerah," paparnya. (rep05/mcr)

Anggota DPD Intsiawati Ayus Kunjungi Rohil

BAGANSIAPIAPI, Rohil Online -  Kedatangan Anggota DPD RI, Hj. Intsiawati Ayus, SH. MH ke Rokan Hilir untuk mensinergikan berbagai Program yang berasal dari pusat maupun Propinsi, selain itu kedatangan Anggota DPD RI, Hj. Intsiawati Ayus, SH. MH pertama kalinya di negeri seribu kubah adalah untuk menyelesaikan Tapal Batas antara Rohil dengan Labuhan Batu (Labusel). dan berjanji akan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Rohil karena saat ini banyak keluhan dari pemerintah kabupaten.

Kedatangan anggota DPD itu disambut oleh Bupati Rohil, H.Suyatno, Amp, Ketua DPRD Rohil, Nasruddin Hasan, Plt. Sekda Rohil, Drs. H. Surya Arfan ,Msi dan Pejabat Eselon lain nya dilantai IV kantor Bupati Rohil, jalan merdeka Bagansiapiapi, senin (2/3) di Bagansiapiapi.

Dalam sambutan nya, Bupati Rohil, Suyatno mengatakan, Pihak pemkab Rohil akan melanjutkan Program - Program yang telah dirangkai oleh H.Annas Maamun dalam rangka meningkatkan ekonomi Mayrakat.namun,saat ini berbagai upaya dan kendala untuk menyelesaikan nya ,salah satunya jalan lintas pesisir yang menghubungkan dua kecamatan yakni palika dan Kubu hingga saat ini belum selesai,sementara Bodi jalan telah ada,hanya tinggal melanjutkan pembangunan nya saja.

Kemudian Jalan Lintas yang menghubungkan Ujung Tanjung ke Bagansiapiapi adalah jalan Propinsi,namun karena Lamban nya kinerja yang dilakukan oleh pihak Propinsi membuat Bupati Rohil yang pada waktu itu dipimpin oleh H.Annas maamun mengambil kebijakan dengan melebarkan jalan lintas tersebut menggunakan dana APBD Murni Rohil."kalau mengharapkan dana yang dikuncurkan dari pihak Propinsi,Sampai hari Kiamat pun tidak akan pernah selesai pengerjaan nya,"Kata Suyatno.

dilanjutkan suyatno,tempat Objek wisata Rohil yakni Pulau jemur.dimana Pulau terluar Rohil itu terletak diselat melaka yang tentunya harus mendapat perhatian yang serius dari pemerintah Pusat maupun Propinsi Riau.saat ini Pulau tersebut telah dibangun Jembatan Terapung oleh Pihak Propinsi Riau.sekarang kita minta apa Konpensasi pemerintah Pusat terhadap pengembangan pulau jemur,tanya Bupati.

beberapa waktu lalu, Bupati seindonesia melakukan Rapat bersama Mentri dalam Negeri ( Mendagri) mengenai Pulau-pulau terluaryang ada di daerah.sayangnya,nama Pulau jemur tidak ada disebutkan oleh Mendagri.

untuk itu kita minta kepada Anggota DPD RI untuk melakukan peninjauan Ulang tentang keberadaan Pulau jemur itu di pusat.karena untuk menjaga dan mengembangkan Pulau terluar itu dilakukan oleh pihak pusat,propinsi dan kabupaten,"kata Suyatno.

Status Pulau jemur saat ini telah dijadikan Kepenghuluan dibawah naungan kecamatan pasir limau Kapas (palika).untuk itu kita minta kepada Instansi terkait seprti Dinas Cipta Karya dan tata Ruang (CKTR) Rohil, Dinas Pendidikan( Disdik),Dinas Perikanan dan kelautan (Diskanlut) Badan Pengelolaan Perbatasan (BPP) Rohil untuk menyiapkan data-data tentang Pulau jemur tersebut.

data-data itu nantinya akan diberikan ke DPD RI untuk dilakukan peninjauan tentang anggaran yang berada di Pusat,sehingga Pulau terluar Rohil itu bisa dilakukan pembangunan nya.
kemudian mengenai perpanjangan Izin PT.Diamon Raya Timber di Rohil yang saat ini perpanjangannya ditandantangani oleh Mentri LHK RI hingga 2019 tanpa ada melakukan Koordinasi kepada kepala Daerah.

"memang pihak PT Diamond Raya Timber pernah mengajukan perpanjangan izin ke Pemkab,namun tidak ada kita respon.untuk itu kita minta kepada Pihak DPD RI untuk melakukan peninjauan ulang tentang perpanjangan izin PT.Diamond Raya Timber tersebut,"ungkap Suyatno.

ditempat yang sama,Anggota DPD RI, Hj. Istsiawati Ayus mengatakan,kedatangan pertama kalinya di negeri seribu kubah adalah untuk melakukan Kunjungan kerja sekaligus silaturahmi.selain itu menampung berbagai keluhan daerah untuk diselaikan.salah satunya adalah menyelesaikan Tapal Batas antara Rohil dengan Labuhan Batu (Labusel).

Karena berdasarkan Laporan Dari bupati Rohil,H.Suyatno,bahwa tapal batas Antara Rohil dengan Propinsi Labuhan Batu selatan (Labusel) hingga saat ini belum tuntas.berdasarkan surat keputusan Mendagri tapal batas antara Rohil dan labusel telah diputuskan pada tahun 1985 silam dengan titik Koordinat 153.

Dikatakan Ayus, kita akan perjuangkan Tapal batas antara Rohil dengan Labusel dalam waktu dekat ini,karena di Propinsi Riau yang agak sulit untuk menyelesaikan Tapal Batas wilayah hanya perbatasan Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) dengan Kampar.karena dua kabupaten itu tapal Batasnya tidak nyambung."Kalau Rohil insaallah bisa diselesaikan.

untuk menyelesaikan Tapal Batas Rohil -Labusel,Pihak DPD RI dalam waktu dekat pihak DPD kan mengundang kedua belah pihak untuk membahasnya di Jakarta.karena kalau di salah satu pihak diadakan pertemuan,maka tidak akan membuahkan hasil."ya,kita akan undang kedua belah pihak ke jakarta,termasuk Instansi terkait juga akan kita undang,"ujarnya.(karyadi)

Sinergikan Program, Anggota DPD RI Kunjungi Kabupaten Rohil

BUPATI ROHIL SAMPAIKAN BERBAGAI KELUHAN

Bagansiapiapi,(Global) - Kedatangan Anggota DPD RI, Hj. Intsiawati Ayus, SH. MH ke Kabupaten Rokan Hilir untuk mensinergikan berbagai program yang berasal dari pusat maupun Propinsi. 

Selain itu kedatangan Anggota DPD RI,Hj.Intsiawati Ayus,SH.MH pertama kalinya di negeri seribu kubah adalah untuk menyelesaikan Tapal Batas antara Rohil dengan Labuhan Batu (Labusel).karena saat ini banyak keluhan dari pemerintah kabupaten.

Kedatangan anggota DPD itu disambut oleh Bupati Rohil, H.Suyatno, Amp, Ketua DPRD Rohil,Nasruddin Hasan,Plt.Sekda Rohil,Drs.H.Surya Arfan,Msi dan Pejabat Eselon lain nya dilantai IV kantor Bupati Rohil, jalan merdeka Bagansiapiapi, Senin (2/3) kemarin.

Dalam sambutan nya, Bupati Rohil, Suyatno mengatakan, Pihak Pemkab Rohil akan melanjutkan program program yang telah dirangkai oleh H.Annas Maamun dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat.Namun,saat ini berbagai upaya dan kendala untuk menyelesaikannya ,salah satunya jalan lintas pesisir yang menghubungkan 2 (dua)  kecamatan yakni Palika dan Kubu hingga saat ini belum selesai,sementara bodi jalan telah ada,hanya tinggal melanjutkan pembangunannya saja.

Kemudian Jalan Lintas yang menghubungkan Ujung Tanjung ke Bagansiapiapi adalah jalan Propinsi,namun karena lambannya kinerja yang dilakukan oleh pihak Propinsi membuat Bupati Rohil yang pada waktu itu dipimpin oleh H.Annas maamun mengambil kebijakan dengan melebarkan jalan lintas tersebut menggunakan dana APBD Murni Rohil.

'Kalau mengharapkan dana yang dikuncurkan dari pihak Propinsi,Sampai hari kiamat pun tidak akan pernah selesai pengerjaannya,'sebut  Suyatno.

Dilanjutkan Suyatno,tempat Objek wisata Rohil yakni Pulau Jemur.dimana Pulau terluar Rohil itu terletak di Selat Melaka yang tentunya harus mendapat perhatian yang serius dari pemerintah Pusat maupun Propinsi Riau.Saat ini Pulau tersebut telah dibangun Jembatan Terapung oleh Pihak Propinsi Riau.Sekarang kita minta apa Konpensasi pemerintah Pusat terhadap pengembangan pulau jemur,tanya Bupati.

Beberapa waktu lalu, Bupati se Indonesia melakukan rapat bersama Mentri dalam Negeri ( Mendagri) mengenai Pulau Pulau terluar yang ada di daerah.Sayangnya,nama Pulau jemur tidak ada disebutkan oleh Mendagri.

'Untuk itu kita minta kepada Anggota DPD RI untuk melakukan peninjauan ulang tentang keberadaan Pulau Jemur itu di pusat.karena untuk menjaga dan mengembangkan Pulau terluar itu dilakukan oleh pihak pusat,propinsi dan kabupaten,'pinta  Suyatno.

Status Pulau jemur saat ini telah dijadikan Kepenghuluan dibawah naungan Kecamatan Pasir Llimau Kapas (Palika).untuk itu kita minta kepada Instansi terkait seprti Dinas Cipta Karya dan tata Ruang (CKTR) Rohil, Dinas Pendidikan( Disdik),Dinas Perikanan dan kelautan (Diskanlut) Badan Pengelolaan Perbatasan (BPP) Rohil untuk menyiapkan data-data tentang Pulau jemur tersebut.

Data data itu nantinya akan diberikan ke DPD RI untuk dilakukan peninjauan tentang anggaran yang berada di Pusat,sehingga Pulau terluar Rohil itu bisa dilakukan pembangunannya.

kemudian mengenai perpanjangan Izin PT.Diamon Raya Timber di Rohil yang saat ini perpanjangannya ditandantangani oleh Mentri LHK RI hingga 2019, tanpa ada melakukan Koordinasi kepada kepala Daerah.

'Memang pihak PT Diamond Raya Timber pernah mengajukan perpanjangan izin ke Pemkab,namun tidak ada kita respon.untuk itu kita minta kepada Pihak DPD RI untuk melakukan peninjauan ulang tentang perpanjangan izin PT.Diamond Raya Timber tersebut,'ungkap Suyatno.

Ditempat yang sama,Anggota DPD RI, Hj. Istsiawati Ayus mengatakan,kedatangan pertama kalinya di negeri seribu kubah adalah untuk melakukan Kunjungan kerja sekaligus silaturahmi.Selain itu menampung berbagai keluhan daerah untuk diselaikan.salah satunya adalah menyelesaikan Tapal Batas antara Rohil dengan Labuhan Batu (Labusel).

Karena berdasarkan Laporan dari Bupati Rohil,H.Suyatno, bahwa tapal batas Antara Rohil dengan Propinsi Labuhan Batu selatan (Labusel) hingga saat ini belum tuntas.Berdasarkan surat keputusan Mendagri tapal batas antara Rohil dan labusel telah diputuskan pada tahun 1985 silam dengan titik Koordinat 153.

Dikatakan Ayus, kita akan perjuangkan Tapal batas antara Rohil dengan Labusel dalam waktu dekat ini,karena di Propinsi Riau yang agak sulit untuk menyelesaikan Tapal Batas wilayah hanya perbatasan Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) dengan Kampar.karena dua kabupaten itu tapal Batasnya tidak nyambung.'Kalau Rohil insa allah bisa diselesaikan.untuk menyelesaikan Tapal Batas Rohil Labusel,Pihak DPD RI dalam waktu dekat pihak DPD kan mengundang kedua belah pihak untuk membahasnya di Jakarta.karena kalau di salah satu pihak diadakan pertemuan,maka tidak akan membuahkan hasil.'ya,kita akan undang kedua belah pihak ke jakarta,termasuk Instansi terkait juga akan kita undang,'ujarnya.

Diakuinya,Rohil memiliki Potensi alam yang sangat menjanjikan seperti potensi perikanan,namun belum dikembangkan secara maksimal,kalau digali dengan maksimal maka Rohil kedepan nya diyakini akan Jaya.

Untuk itu kita dari pihak DPD RI akan meninjau ulang Program dari pusat seperti pembangunan SPBU terapung untuk para nelayan,pembangunan RLH yang berada diperbatasan seperti Pulau jemur.

Dilanjutkan, mengenai Izin PT.Diamond Raya Timber yang diperpanjang oleh kementrian Lingkungan Hidup dan kehutanan (LHK) RI hingga 2019 tanpa ada melakukan Koordinasi dengan Bupati Rohil sebagai kepala Daerah,dirinya akan melakukan peninjauan Ulang.

untuk itu, kita menegaskan kepada Pihak propinsi Riau untuk menjalinkan Komunikasi yang baik kepada pihak kabupaten,sehingga setiap permasalahan bisa diselesaikan segera mungkin.pembangunan Jalan lintas pesisir yang dananya bersumber dari APBD Propinsi Riau hendaknya direalisasikan sebaik mungkin di kabupaten yang ada.(dd)

DPD RI Kunker ke Rohil

Rokan Hilir- Bagan Siapiapi (detakinfo) Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Intsiawati Ayus mengadakan Kunjungan kerja ke Kabupaten Rokan Hilir,Intsiawaty Ayus mengunjungi beberapa sekolah dan menggelar rapat kerja bersama Pemkab Rohil membahas berbagai hal penting mulai dari Pelaksanaan Pemiihan Kepala daerah serentak,mengenai persoalan Tapal Batas,infrastruktur sarana dan prasarana

Raker dan dialog yang digelar diaula kantor Bupati Rohil tersebut dihadiri oleh Bupati Rohil Suyatno,Plt Sekdakab Rohil Surya Arfan, Ketua DPRD Nasrudin Hasan bersama anggota DPRD Rohil, para Asisten serta Kepala Dinas Badan dan Kantor dilingkungan Pemkab Rohil.

Dalam rapat tersebut Bupati Rohil Suyatno menjelaskan, terkait Pilkada serentak yang digelar Desember 2015 nanti,Pemkab Rohil belum menggarkan dana dari APBD Rohil untuk penyelenggaraanya, anggaran Pilkada itu nantinya  direncanaklan akan dimasukkan dalam APBD perubahan Tahun 2015.

Sementara persoalan tapal batas antara Rohil dengan Labuhan Batu Selatan, dimana Pemkab Rohil tetap mengacu pada SK Mendagri tahun 1985. Suyatno juga meminta kepada DPD RI untuk segera menuntaskan persoalan tapal batas tersebut. Karena hingga saat ini masih banyak lagi tapal batas  di Rohil dengan beberapa daerah yang belum tuntas.

Suyatno juga mengingatkan kepada Pemprov Riau untuk memperhatikan status Jalan Lintas Pesisir, karena hingga saat ini anggaran pembangunan jalan tersebut belum terealisasi, termasuk Jalan Lintas Ujung Tanjug menuju Bagansiapiapi yang kesemuanya itu menggunakan dana APBD Propinsi Riau.

Selain itu Pemkab Rohil juga meminta kepada Pemerintah Pusat untuk dibangun SPBU terapung bagi nelayan, termasuk permasalahan perizinan PT Diamond Raya Timber yang mana izin perusahaan tersebut berakhir 2019 mendatang. padahal Pemkab Rohil tidak memberikan rekomendasi dan menolak perpanjangan izin tersebut, karena selama ini keberadaan perusahaan itu tidak menguntungkan bagi masyarakat.

Menanggapi semua persoalan ini Anggota DPD RI Intsiawati Ayus akan mensinergikan semua program pembangunan di Rokan Hilir.  Ayus berjanji semua keluhan yang disampakain itu akan segera diperjuangkan, namun dirinya juga mengharapkan hubungan koordinasi antara Pemerintah Propinsi dengan Kabupaten terus ditingkatkan.(Chan)

Bupati: Pedoman Kita Putusan Mendagri

Sengketa Tapal Batas Riau-Sumut Tak Kunjung Selesai

BAGANSIAPIAPI (HR)- Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir masih berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Tahun 1985 dengan titik koordinat 153. Hal itu disampaikannya terkait sengketa tapal batas wilayah antara Provinsi Riau dengan Sumatera Utara.

Demikian disampaikan Bupati Rohil H Suyatno saat rapat bersama anggota DPD RI Intsiawati Ayus, di ruang aula Kantor Bupati, lantai empat, Senin (2/3).

Bupati mengatakan, pihak Pemda Labuhan Batu Selatan sepertinya tidak pernah menghargai apa yang sudah menjadi keputusan Mendagri tersebut. Sehingga timbul masalah perbatasan yang berbuntut pada jatuhnya korban jiwa. Hal ini perlu ditanggapi serius oleh kedua belah pihak.

Saat ini Rohil sedang dihadapi berbagai kasus perbatasan, sejak dari kasus batas wilayah antar Rohil dengan Provinsi Sumatera Utara, Rohil dengan Kabupaten Rohul, juga antarkepenghuluan, yaitu di Kecamatan Pekaitan.

Untuk persoalan batas wilayah antara kepenghuluan di Kecamatan Pekaiatan sudah bisa diatasi dengan diselesaikan secara internal Pemkab, sedangkan dengan Kabupaten Rohul dilakukan dengan pendekatan sebagai sesama daerah di Riau, namun untuk persoalan batas wilayah antarprovinsi dengan Kabupaten Labusel tetap masih menjadi persoalan serius. Karena diyakini Pemda Labusel sengaja membuat-buat masalah yang harusnya tidak lagi menjadi persoalan.

"Sejak jaman Pak Suprio Rustam, tapal batas antara Riau dengan Sumut di wilayah Kecamatan Pasir Limau Kapas sudah jelas dengan koordinat titik 153, itu disahkan mendagri dengan keputusan kedua belah pihak. Sekarang muncul lagi masalah katanya tapal batas tak jelas, jadi saya kira itu hanya persoalan yang sengaja dibuat-buat oleh oknum dari Sumut, masalah perebutan tanah saja itu," terang Suyatno.

Bupati Suyatno juga mengisahkan sedikit ketika beberapa waktu lalu dirinya bertemu dengan Bupati Labusel, dalam pembicaraan singkat Bupati Labusel menyinggung soal sengketa perbatasan dan berkisah sejarah titik perbatasan, menyebutkan kalau sebagian kota Bagansinembah itu masuk wilayah Labusel.

"Kalau ikut sejarah pak Bupati, sebagian Kota Bagansinembah itu masuk wilayah kami Pak," ujar Bupati Rohil menirukan bahasa Bupati Labusel.

Tak terima dengan apa yang disampaikan sepihak oleh Bupati Labusel, Bupati Suyatno juga ikut angkat bicara. "Kalau Pak Bupati cerita sejarah saya juga ada se-jarah pak Bupati, itu dulu batas wilayah Riau dengan Sumut di Kota Pinang saat ini, berapa kilo tu dari Bagansinembah, kita sama-sama tahu itu Pak," kata Suyatno.

Dari tanggapan Suyatno, Bupati Labusel mengira Suyatno marah, tapi dijelaskan Suyatno bahwa dia tidak marah, melainkan hanya penegasan. "Bapak jagan marahlah, saya bukan marah, Bapak yang kurang ajar," cetus Bupati Suyatno. (adv/humas)

Bupati Minta Pusat Segera Ambil Tindakan

Bagansiapiapi, WahanaRiau – Pemkab Rohil menggelar rapat hubungan kerjasama bersama anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Intsiawati Ayus, Senin (2/3). Rapat tersebut dilaksanakan di lantai empat, aula Kantor Bupati, Bagansiapiapi Kecamatan Bangko, guna mempererat silahturrahim dengan pemerintah pusat.

Usai melakukan rapat, Intsiawati Ayus anggota DPR RI ini mengatakan, biokratif Rohil sudah  tumbuh dan berkembang hingga berprioritas tanpa mengabaikan kota lain. “Prioritasnya adalah satu bidang perbatasan dengan negara tetangga, dan kemudian satu bidang dia tumbuh menjadi sentral sebuah hasil sumber alam yang luar biasa. Tentu harus ada perhatian betul, sementara beberapa kebijakan dapat menghambat tumbuh kembangnya Rohil,” terangnya.

Kendati demikian, sambung Intsiawati Ayus, yang terperting adalah hubungan koordinasi pembangunan antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hilir agar kembali ditunjangkan serta dikongkretkan,

“Karena pada tahun anggaran 2014 lalu, saya lihat Pemprov Riau belum merealisasikannya hingga sekarang. Kedatangan saya untuk mensenerjikan segala bentuk program pusat di beberapa kementerian yang ada. Sudah menjadi sebuah tugas bagi saya untuk membawa program itu ke daerah, khususnya Rohil,” ujarnya.

Selanjutnya kata Intsiawati Ayus, program tersebut dikoordinasikan dengan jajaran terkait. “Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik,” ujarnya, yang menyebutkan hasil pembicaraan bersama Pemkab Rokan Hilir. “Saya tetap optimis, karena saya mewakili masyarakat Rohil untuk di pusat,” lanjutnya.

Intsiawati Ayus mengakui bahwa dirinya sangat menyesal terhadap permasalahan tapal batas di Rohil yang telah dikeluhkan oleh masyarakat dengan PT Diamon. Pasalnya, di Rohul sudah empat HGU dibekukannya,

“Saya sekarang dikejar-kejar oleh perusahaan yang HGU-nya saya bekukan. Saya sangat menyesal saat bupati menyampaikan hal itu kepada saya, InsyaAllah, doakan saja kita akan bergerak dengan cepat menyikapi hal ini, karena hubungan kita sama ibu kementerian baik, apa lagi beliau bekas sekjen kita,” ujarnya.

Intsiiawati Ayus menyebtukan tidak ada alasan, karena menurutnya, perpanjangan HGU dan perpancang pengelolaan hak di atas tanah itu tanpa ada rekomandasi, adalah cacat hukum dan batal demi hukum.

Atas nama masyarakat, Bupati Rokan Hilir, Suyatno mengucapkan mengucapkan terima kasih atas kehadiran Intsiawati Ayus untuk menyampaikan informasi tentang perpanjangan HGU PT Diamon di Kabupaten Rokan Hilir. “Padahal perpanjang HGU PT Diamon tanpa ada rekomandasi dari kepala daerah, patut kita pertanyakan,”

Dikatakannya, dirinya menyayangkan tindakan kepala daerah telah mengeluarkan perpanjangan perizinan PT Diamon, tanpa adanya rekomendasi kepala daerah. “Itu yang kita sayangkan, soal mereka punya izin HPH itu urusan dialah, tetapi hargailah pemerintah daerah, karna kita masih punya tuan kok,” ujarnya.

Lebih lanjut, Bupati Suyatno menyebutkan, terkait tapal batas sebenarnya tidak ada persoalan. Karena sudah masuk program Kementerian Kehutanan dan Dalam Negeri pada tahun 1985. “Sudah ada ketentuan, kenapa harus dipersoalkan,” jelas Bupati Suyatno.

Untuk itu kata Bupati Suyatno, pihaknya minta kepada pemerintah pusat agar mengambil tindakan tegas terkait masalah tapal batas antara PT Diamon dan Rohil. “Jika perlu, diskusi di lapangan serta ditentukan petanya kembali dan dibuka aturannya,” ujarnya lagi.

Bupati Suyatno juga minta pemerintah daerah agar meninjau ulang, sampai sejauh mana izin HPH PT Diamon. Bupati juga berharap kepada Intsiawati Ayus untuk menjembati hal ini. “Apa lagi beliau berhubungan baik dengan ibu Menteri Kehutanan, karna kemungkinan juga persoalan-persolan di daerah kita beliau bisa mengatasi,” ujar H.Suyatno. (said)

Intsiawati Ayus Resmikan Pemakaian Pasar Panglimo Gedang

Dumai, dumaiterkini.com—Perwakilan Dewan Pimpinan Daerah(DPD ) dapil Riau, Intsiawati Ayus SH M.Hum didaulat oleh pemilik Pasar Tradisional Palimo Gedang untuk meresmikan operasional Pasar Traditional tersebut yang terletak dibilangan Jalan MH. Thamrim atau yang biasa dikenal dengan Jalan Raya Dock Kelurahan Pangkalan Sesai Kecamatan Dumai Barat.

“Saat ini sangat diharapkan rasa persaudaraan dan kekeluargaan yang tinggi serta kekompakan para pedagang terhadap keberlangsungan hidup pasar Traditional ini kedepan untuk mencari nafkah bagi keluarga dilingkungan masyarakat sekitar pasar  ini,” terang anggota DPD RI Perwakilan Riau, Intsiawati Ayus SH MHum dalam sambutannya dihadapan para undangan dan sejumlah pedagang pasar Panglimo Gedang, Rabu(4/3).

Menurutnya, terpenting jaga kekompakan dan kebersamaan tinggalkan pemikiran negative terhadap lokasi pasdar ini , yang terdengar isu pasar ini illegal mendapat tudingan dari pemerintah. Namun, kita tidak ingin mempermasalahkan hal itu, sebab keberadaan pasar pada lokasi ini adalah ada berkat adanya kebutuhan masyarakat akan kebutuhan primer untuk survive brtahan hidup.  Maka , untuk itu saat ini pasar Tradisional Gedang bagai para pedagang diharapkan menjaga kekompakan selalu satu sama lain.

Karena , jika kita tidak kompak satu sama lain maka perpecahan atau saling adu domba dapat terjadi satu sama lain.

“Maka jika ditemukan ada warga yang bermuka dua, lebih baik kita singkirkan dari pasar ini, karena hal ini dapat membawa virus bagi para pedagang lainnya yang ada . Dan mulai saat ini saya berazam untuk jadi pelindung dan penasehat Pasar Traditional Panglimo Gedang kedepan,” tegasnya dan di sambut tepuk tangan yang para pedagang dan undangan lainnya.

Tambahnya, kita siap jika kedepan masalah ini dibenturkan dengan masalah konstitusi atau hukum,kita siap bertarung di muka persidangan.  Dan jika kita dibenturkan terhadap kekerasan kita juga siap membela secara nurani berdiri terdepan.

Dan pada prinsipnya, masoih katanya, kita tetap menjaga rasa kekompakan satu sama lain demi satu persatuan yang kokoh untuk menhalau siapa saja yang mencoba menganggu terhadap keyamanan para pedagang yang ada di lokasi pasar ini .

“Kompak, bersatu dan saling bahu membahu adalah modal utama untuk kelangsungan pasar ini kedepan  yang bermarwah dan bermartabat ,” paparnya.

Pantauan wartawan Setelah menyampaikan sambutan dan sekaligus meresmikan pemakian pasar panglimo gedang, Anggota DPD Riau perwakilan Riau , Intsiawati Ayus langsung lakukan pengguntingan pita lalu meninjau lokasi pasar yang didampingi sejumlah pengurus pasar traditional Panglimo Gedang.   (red)