JAKARTA, KOMPAS - Kalangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam menerapkan kebijakan energi, karena dalam beberapa kebijakan yang sudah dikeluarkan tidak ada yang tuntas. Kesangsian itu mulai timbul sejak pemerintah mencanangkan konversi bahan bakar minyak ke batubara yang saat ini tidak juga muncul.
Hal tersebut muncul dalam Rapat Dengar Pendapat antara Panitia Adhoc II dan IV DPD di Jakarta, Senin (12/11). Semua keluhan DPD disampaikan kepada Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Hilir Migas Tubagus Haryono dan Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Kardaya Warnika.
Anggota DPD dari daerah pemilihan Sumatera Utara Yoppie Sangkot Batubara mempertanyakan kebijakan pemerintah untuk mengembangkan biodiesel yang sebenarnya sudah dikembangkan sejak lama oleh negara lain. Ini dipertanyakan karena Indonesia merupakan penghasilan minyak kelapa sawit mentah (CPO), sa;ah satu bahan bakar biodiesel, terbesar kedua setelah Malaysia.
“Namun, kebijakan ini seperti hilang begitu saja. Kemudian ada biodiesel berbasis tanaman jarak, itu pun tidak jelas. Kita kalah dengan India yang sudah menanam jarak di dua juta hektar lahan tetapi Indonesia hanya wacana. Begitu pun bahan yang diambil dari tebu,” katanya.
Anggota DPD asal Riau Intsiawati Ayus menuntut penjelasan pemerintah terkait tiga hal, yakni kelangkaan minyak di daerah, kenaikan harga minyak di dunia, dan keharusan masyarakat menerima program konversi minyak tanah ke gas. “Semuanya itu datang tiba-tiba, dan kami di daerah sepertinya harus menelan begitu saja. Pemerintah tidak menjelaskan dengan terang tentang semua itu,” katanya.
Atas dasar itu, Anggota DPD asal Daerah Istimewa Yogyakarta Hafidh Asrom mempertanyakan jaminan pemerintah atas pasokan gas yang akan digunakan dalam program konversi minyak tanah tersebut. Jaminan itu sangat penting bagi seluruh masyarakat karena program ini akan mengubah kebiasaan yang sudah berjalan sangat lama.
“Pengecer itu bahkan masih saja mengeluhkan, karena tadinya hanya menyalurkan minyak tanah tiba-tiba harus ditambah dengan gas,” katanya. (OIN)
Popular Posts
-
Sumber: tvone Jakarta,Lima anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Selasa, mengajukan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK...
-
mpr.go.id - Amandemen UUD 1945 melahirkan lembaga baru dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Salah satunya Dewan Perwakilan Daerah (DPD)...
-
JUMPA PERS: Anggota DPD asal Riau Intsiawati Ayus (kedua kiri) bersama anggota DPD menggelar konferensi pers terkait kebakaran hutan di S...
-
PEKANBARU -- Gaung Riau-- Manajemen sampah di Kota Pekanbaru yang saat ini semrawut dan tengah menjadi sorotan. Apalagi Pekanbaru dahulun...
-
Memaknai Pancasila sebagai dasar untuk tegak dan kokohnya Negara Indonesia, memang harus disadari oleh seluruh elemen bangsa. Demikian disa...
-
Pekanbaru, Detakriaunews.com - Manajemen sampah di Kota Pekanbaru, yang saat ini semrawut dan tengah menjadi sorotan. Apalagi Pekanbaru dah...
-
Organisasi Rumpun Melayu Bersatu (RMB) digagas pada 17 Juli 2000 dan didirikan dengan Akte No. 95 tanggal 31 Juli 2000 sebagai perkembangan ...
-
Konperensi pers DPD menyikapi keputusan MK terkait uji materi UU MD3 dan UU PPP terhadap UUD 1945 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (27/3)...
-
beritadetik.com, JAKARTA – Senator atau Anggota Dewan Perwakilan wilayah (DPD) RI dari propinsi Riau, Intsiawati Ayus menyatakan konstitus...
-
Kinerja seluruh KPU di Riau terus dikritik. Data hasil Pemilu dari Riau yang masih di tabulasi nasional jumlahnya paling minim. Riauterkini-...
KATEGORI
- Aksi Demo
- Amandemen
- Aspirasi
- Audiensi
- BBM
- Berita
- Bikameral
- Catatan Perjalanan
- Checks and Balances
- Dialog
- DPD RI
- DPRD
- Ekonomi Daerah
- Galeri DPD RI
- GP Ansor
- HL
- HTI
- HUbungan DPD-DPR
- Hukum
- Infrastruktur
- intsiawati
- Investasi
- Jambore
- Judicial Review
- Kehutanan
- Ketahanan Energi
- Khazanah Melayu
- Kinerja
- Kinerja DPD RI
- Kliping
- Komite II
- Konflik Agraria
- Korupsi
- KPID
- Kuansing
- Kuningan
- Kunjungan Daerah
- LAM
- Legislasi
- lingkungan
- Masyarakat Adat
- Media Kampanye
- Migas
- Nelayan
- Opini
- Pansus
- Pekanbaru
- Pelantikan
- Pemilu 2009
- Pendidikan
- Penyiaran
- Perburuhan
- Perkebunan
- Perumahan Rakyat
- Pilkada
- Pilpres
- PON
- PPUU
- Profil
- Prolegnas
- pulau padang
- RDP
- Rokan Hilir
- RTRW
- Ruang Media
- sayembara
- Seputar DPD
- Siak
- Sidang Pleno
- Silaturahim
- Sosialisasi KUR
- Susduk
- Tanah Ulayat
- Tata Kelola SDA
- Tata Kota
- Tata Niaga
- Tembakau
- Tokoh dan Opini
- Uji Publik
- Uji Sahih
- UMKM
- Walikota