Musrembang 2016: Intsiawati Minta Pemprov Proaktif

PEKANBARU - Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia  (Kemendagri) melalui Dirjen Bina Anggaran Daerah, mewanti-wanti soal penggunaan Anggaran oleh Pemprov Riau. Pasalnya, berdasarkan catatan Kemendagri, belanja tidak langsung masih mendominasi alokasi APBD Riau 2016 ini.

"Utamakan belanja untuk kebutuhan publik atau belanja langsung. Juga untuk biaya Perjalanan Dinas pegawai, hal ini saya rasa harus diperhatikan betul oleh Pak Gubernur," tegas Dirjen Bina Anggaran Daerah Kemendagri, Reydonnyzar Moenek, saat memberikan pemaparan dalam Musrenbang penyusunan RPJPD Riau 2005-2025, Rabu (22/6) di Hotel Arya Duta Pekanbaru.

RPJPD Riau sendiri telah ditetapkan berdasarkan Perda nomor 9 tahun 2009. Namun berdasarkan UU nomor 17 tahun 2007 dinyatakan bahwa RPJPD Tahun 2005-2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 Tahun, sehingga terhitung sejak tahun 2005-2025 mengacu kepada RPJPD Nasional.

Persoalan lain yang disoroti Dirjen terkait penggunaan anggaran di Provinsi Riau, adalah mengenai pengelolaan PDAM. Berdasarkan data, 40% biaya dikeluarkan hanya untuk pembayaran tagihan listrik PDAM. Belum lagi pengeluaran teknis-operasional lainnya, tak heran, dari sektor air bersih ini Pemerintah selalu merugi.

"Ini yang dikatakan PDAM tidak sehat. Maka saya menyarankan kepada Pak Gubernur agar membuat perusahaan bersama daerah-daerah (BUMD) yang berbasis . Dari sini juga bisa dialokasikan APBD Riau agar SILPA kita yang diatas 3 triliun itu bisa dikurangi. Menurutnya hal ini sah-sah saja karena peruntukannya untuk pelayanan publik," urainya.

Sementara itu, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD/MPR RI) asal Riau, Intsiawati Ayus, berharap dengan dibentangnya semua persoalan serta solusi mengenai pengelolaan Anggaran ini, Pemprov Riau bisa lebih memaksimalkan serapan APBD 2016.

"Saya berharap Pemprov bisa lebih proaktif untuk menggerakkan seluruh sumber daya aparaturnya  dari hulu ke hilir seraya mengawal realisasi program-program,” ujarnya. Intsiawati mengingatkan kepada Pemprov agar mengurangi kegiatan yang bersifat seremonial karena hal tersebut selalu menjadi sumber sorotan Pusat terhadap Provinsi Riau, tandasnya.

Di sisi lain, tentang pengembangan budaya dan pariwisata di Riau, dirinya berkeyakinan masih banyak hal dan inovasi yang bisa dilakukan, untuk lebih memaksimalkan potensi yang ada.

"Masing-masing daerah di Riau punya objek wisata, baik destinasi, kuliner, hingga even budaya yang bisa diangkat ke tingkat nasional bahkan internasional. Destinasi ‘Bono’ di Pelalawan dan ‘Bakar Tongkang’ di Rohil, atau ‘Tour De Siak’  misalnya, menurutnya Pemprov bisa mempromosikan even tersebut secara lebih gencar ke dunia, melalui media dan promosi internasional" ungkapnya.

Juga kekayaan warisan budaya, banyak peninggalan bersejarah di Riau yang harus digenjot promosinya. Seperti keberadaan Istana Siak, Candi Muara Takus, Masjid-Masjid Tua, serta Makam para Raja, yang menyisakan bukti-bukti kejayaan peradaban masa lalu di Riau.

"Saat ini minat wisatawan domestik saja masih rendah. Jadi strategi promosi yang efektif harus sering dilakukan, terutama lewat media online dan media sosial. Banyak juga pameran budaya tingkat Nasional dan Internasional, nah Kita harus selalu ikut partisipasi," tutupnya.

Untuk diketahui, alokasi Anggaran untuk sektor budaya dan pariwisata di Riau ternyata masih sangat  rendah, yakni dibawah 2%. (Rls)

5 Daerah dan DPD Bahas Infrastruktur

TELUKKUANTAN (RIAUPOS.CO) - Lima pemerintah kabupaten/kota yang ada di Riau melaporkan permasalahan jalan dan jembatan di daerah masing-masing. Hal ini mereka sampaikan, dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang membahas tentang perbaikan dan peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan Provinsi Riau, yang digelar DPD RI di Aula Kantor Bupati Kuansing, Rabu (15/6).

Rapat itu, dihadiri oleh pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat (PUPR) Republik Indonesia, melalui Direktorat Jenderal (Dirjen) Bidang Pelaksana Perencanaan Jalan Nasional (BPPJN II). Adapun 5 kabupaten/kota tersebut, yaitu Kabupaten Kuansing, Inhil, Inhu, Kampar dan Kota Dumai. Selain itu juga turut hadir Kadis Bina Marga Provinsi Riau, Kajari Kuansing, Danrem, Kapolres Kuansing, Ketua DPRD Kuansing beserta perwakilan anggota dan unsur Pemkab Kuansing lainnya.

Bupati Kuansing Mursini, dalam sambutannya mengapresiasi atas kesediaan pihak Kementrian yang datang untuk mendengarkan langsung, paparan dari masing-masing wilayah di Riau, mengenai kondisi terkini infrastruktur jalan dan jembatan. ‘’Terimakasih kepada DPD RI yang mengagendakan pertemuan ini. Mari rekan-rekan dari kabupaten lainnya, memanfaatkan pertemuan ini untuk mendapatkan informasi yang seluas-luasnya mengenai permasalahan jalan dan jembatan,’’ papar Mursini.

Mewakili Bupati Inhu, Kepala Bappeda Junaedy Rahmat, dalam penyampainnya mengatakan persoalan jalan di Inhu perlu perhatian dengan peningkatan status jalan. ‘’Memang tahun ini kami dapat rigid sepanjang 5 Km yang dananya dari APBN, dari Japura sampai Pematang Rebah. Di dalam e-planing 2017 mendatang, kami juga sudah sampaikan pada Musrenbang provinsi, bahwa kami mengusulkan Rp196 miliar untuk peningkatan jalan di Inhu,’’ sebutnya.

Sementara itu, Pemkab Inhil menyampaikan keluhan infrastruktur jalan yang sangat memprihatinkan, bukan hanya jalan lintas melainkan dalam kota juga. ‘’Kami yang berada di ujung selatan Riau ini sangat perlu perhatian. Kami sudah berupaya maksimal ke DPR RI, Bappenas, Kemenkeu, yang menyangkut untuk urusan anggaran-anggaran perbaikan jalan,’’ kata Sekretaris Bappeda Inhil, Andrismar MP.

Anggota DPD/MPR RI asal Riau, Intsiawati Ayus mengatakan permasalahan ini pada dasarnya soal komunikasi saja. ‘’Posisi saya sebagai mitra kerja secara lembaga. DBH (dana bagi hasil) yang besar dari Riau namun kecil pembagiannya, saya dapat katakan permasalahan utamanya ada pada komunikasi,’’ ungkapnya.(luk)

Read more: http://www.riaupos.co/117394-berita-5-daerah-dan-dpd-bahas-infrastruktur.html#ixzz4CJIfh91G

Milad Inhil ke 51, Intsiawati Ayus Beri Kado SK SRG Kopra ke Petani

Anggota DPD RI asal Riau Intsiawati Ayus memberikan perhatian kepada Petani Kelapa Kopra di Inhil. Sempena HUT kabupaten ke 51, Intsiawati Ayus berikan SK SRG ke petani.

Riauterkini - TEMBILAHAN - Penantian para petani kelapa kopra di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mengenai Sistem Resi Gudang (SRG) untuk komoditi kelapa rakyat mulai menemui titik terang. Sebab Peraturan tentang SRG dari Kementrian Perdagangan, melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) telah dikeluarkan.

Kepastian tersebut, terjawab dengan hadirnya Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD/MPR) RI Dapil Riau, Intsiawati Ayus SH MH, Selasa (14/16) saat mengikuti Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Inhil, dalam rangka Milad (HUT) Kabupaten Inhil ke 51.

IA sapaan akrab Intsiawati, dalam kesempatan tersebut menyerahkan Peraturan baru Menteri Perdagangan RI No. 35/M-DAG/PER/5/2016 Tentang Perubahan Permendag Tentang Barang Yang Dapat Disimpan Di Gudang Dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang yang kini memasukkan Kopra sebagai salah satu produk SRG kepada Bupati Inhil dihadapan Anggota DPRD Inhil, jajaran Pemkab Inhil, serta unsur Forkopimda lainnya.

SRG yang merupakan kebijakan stabilitas harga komoditas pertanian, baik itu yang berasal dari sub sektor tanaman pangan maupun perkebunan, yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Kemendag RI, dengan pengendalian tata niaganya dilakukan melalui BAPPEBTI. Melalui SRG maka dua permasalahan utama petani, yaitu biaya produksi yang tinggi dan harga komoditi yang rendah ketika musim panen dapat terjawab. Dengan menggunakan Resi Gudang petani dapat menjaminkan komoditi yang disimpannya untuk memperoleh kredit dari pemerintah. Dan, dalam waktu sampai paling lama 3 bulan dokumen resi gudang tersebut bisa juga dicairkan di Bank-Bank Pemerintah seperti BRI atau BNI.

Selain itu dengan menyimpan komoditinya di dalam gudang maka para petani kelapa akan memiliki patokan harga yang jelas sesuai pasaran yang berlaku dan dapat mengontrol penjualan sesuai dengan harga yang mereka inginkan. Kelapa yang sudah diantar ke gudang penjualannya bisa ditunda oleh para petani menunggu harga naik. 

IA menyatakan, perjuangan untuk mendapatkan persetujuan masuknya kopra dalam Permendag terkait SRG ini tak lepas dari kerja sama secara kemitraan antara DPD RI dengan Pemkab Inhil.

"Alhamdulillah SRG yang sudah kita impikan selama ini akhirnya sudah terjawab. Kini gudang dan pelabuhan untuk SRG yang sudah siapkan oleh Pemkab sejak 2011 segera bisa difungsikan. Selanjutnya, Kami meminta kepada Eksekutif dan Legislatif Inhil, agar duduk bersama untuk merancang dan menerbitkan Perda SRG tersebut," tegasnya.

IA juga meminta kepada Pemkab agar seluas-luasnya melakukan sosialisasi kepada para petani agar sistem ini sungguh-sungguh difahami dan bermanfaat bagi petani agar sistem ini tidak dimanfaatkan oleh sekelompok orang/pengusaha yang dalam jangka panjang akan mengarah pada penguasaan pasar oleh sedikit pedagang (oligopoli).

Setelah Peraturan SRG ini diperoleh, menurutnya masih banyak hal yang akan dilakukan guna memaksimalkan nilai jual kelapa di Inhil. Diantaranya yaitu dengan menyelenggarakan workshop terkait peningkatan pemanfaatan produk turunan kelapa, disamping keberadaan kopra, seperti sabut kelapa, air kelapa, dan batok tempurung kelapa.

"Workshop ini nanti lebih khusus kita berikan kepada petani kelapa. Agar dengan adanya SRG ini, maka bisa memaksimalkan sumber-sumber yang terdapat dari kelapa, yang bernilai ekonomis tinggi," tambahnya.

Wacana untuk menerapkan SRG untuk kopra ini, sudah berkembang sejak tahun2014 silam. Lalu pada 2015 SRG Pemkab mensosialisasikannya kembali ke 20 Kecamatan di Inhil. SRG sendiri, dianggap menjadi salah satu solusi bagi penguatan sistem ekonomi kerakyatan di Kabupaten Inhil yang 70 persen masyarakatnya bekerja sebagai petani kelapa kopra.

"Inilah yang ditunggu masyarakat Inhil selama puluhan tahun. Betul-betul hadiah yang luar biasa di Milad Inhil yang ke 51," ujar Bupati Inhil, HM Wardan. ***(dan)

Ini Kata Intsiawati Ayus Terkait Darurat Sampah di Pekanbaru

Pekanbaru, Detakriaunews.com - Manajemen sampah di Kota Pekanbaru, yang saat ini semrawut dan tengah  menjadi sorotan. Apalagi Pekanbaru dahulunya, sering mendapatkan Penghargaan Kota Terbersih atau Adipura.

Anggota DPD RI asal Provinsi Riau, Intsiawati Ayus menyebutkan, permasalahan sampah di tiap daerah itu berbeda-beda. Untuk itu penanganan sampah merupakan tugas Kepala Daerah untuk bisa mengatasinya.

"Seperti masalah sampah di Pekanbaru beda dengan di Jakarta. Tapi kuncinya ada pada leadership pemimpinnya," ungkap Intsiawati kepada wartawan, Kamis (09/06).

Untuk di Pekanbaru, menurutnya lagi, mestinya kondisi darurat sampah seperti ini tidak perlu terjadi. Karena Pekanbaru yang sering mendapatkan Adipura, harusnya paham pengelolaan terhadap sampah.

"Jadi tidak hanya kesalahan, tapi kesesatan jika sampai darurat sampah seperti ini," terang Intsiawati.

Intsiawati berharap, agar persoalan ini bisa ditangani secepatnya oleh Pemko Pekanbaru. Karena jika dibiarkan berlama-lama, masalah ini akan menjadi besar. "Yang jadi korban nanti justru masyarakat Pekanbaru," pungkasnya. (DON

- See more at: http://www.detakriaunews.com/berita-ini-kata-intsiawati-ayus-terkait-darurat-sampah-di-pekanbaru.html#sthash.6kE9gwGJ.dpuf

Ini Kata Anggota DPD Asal Riau Terkait Darurat Sampah Pekanbaru

PEKANBARU -- Gaung Riau-- Manajemen sampah di Kota Pekanbaru yang saat ini semrawut dan tengah  menjadi sorotan. Apalagi Pekanbaru dahulunya sering mendapatkan Penghargaan Kota Terbersih atau Adipura.

Anggota DPD RI asal Provinsi Riau, Intsiawati Ayus menyebutkan permasalahan sampah di tiap daerah itu berbeda-beda. Untuk itu penanganan sampah merupakan tugas Kepala Daerah untuk bisa mengatasinya.

"Seperti masalah sampah di Pekanbaru beda dengan di Jakarta. Tapi kuncinya ada pada leadership pemimpinnya," ungkap Intsiawati kepada wartawan, Kamis 9 Juni 2016.

Untuk di Pekanbaru, menurutnya lagi, mestinya kondisi darurat sampah seperti ini tidak perlu terjadi. Karena Pekanbaru yang sering mendapatkan Adipura, harusnya paham pengelolaan terhadap sampah.

"Jadi tidak hanya kesalahan, tapi kesesatan jika sampai darurat sampah seperti ini," terang Intsiawati.

Intsiawati berharap agar persoalan ini bisa ditangani secepatnya oleh Pemko Pekanbaru. Karena jika dibiarkan berlama-lama, masalah ini akan menjadi besar. "Yang jadi korban nanti justru masyakat Pekanbaru," pungkasnya.**(dwi)

Kenalkan Lagu Pancasila Rumah Kita: Intsiawati Sosialisasikan 4 Pilar di UIR

PEKANBARU, RanahRiau.com - Ratusan mahasiswa Universitas Islam Riau (UIR) menghadiri Sosialisasi 4 Pilar MPR RI Berbangsa dan Bernegara, yang digelar Anggota DPD/MPR RI asal Riau, Intsiawati Ayus SH MH, Jum'at (3/6/16).

Adapun pokok pembahasan dalam Sosialisasi tersebut, yakni penjabaran nilai-nilai dasar 4 Pilar diantaranya Pancasila, Undang-undang dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.

Iin sapaan akrab Intsiawati Ayus, mengatakan sangat perlu untuk kembali mengingatkan kepada generasi muda, tentang pentingnya 4 Pilar dalam kehidupan sehari-hari.

"Masih ada rakyat Indonesia, yang beranggapan bahwa empat pilar hanya sekedar slogan-slogan saja. Sekedar suatu ungkapan indah, yang kurang atau tidak bermakna dalam menghadapi era globalisasi. Bahkan ada yang beranggapan bahwa empat pilar tersebut  sekedar sebagai jargon politik. Yang diperlukan adalah landasan riil dan konkrit yang dapat dimanfaatkan dalam persaingan menghadapi globalisasi," kata dia.

Sesi tanya jawab dalam Sosialisasi 4 Pilar tersebut tidak disia-siakan oleh Yunra, Mahasiswa baru, Fakultas Hukum UIR. Ia bertanya, kenapa lambang negara Indonesia adalah Burung Garuda dan posisinya memandang kesebelah kanan.

"Kan masih banyak binatang lainnya untuk dijadikan lambang Negara. Apa pertimbangannya sehingga memilih Burung Garuda," tanya dia.

Iin menjawab, jika dahulunya telah dilakukan sayembara oleh para pendiri Negara Indonesia. Dan hasil rancangan dari Sultan Hamid II lah yang dipilih, yakni Burung Garuda.

"Terhadap Posisi kepala yang menghadap sebelah kanan, mengartikan Burung Garuda melihat kearah yang baik. Karena sebelah kanan dinilai lebih baik daripada kiri," kata dia.

Pada kesempatan itu, Mahasiswa diperkenalkan dengan lagu 'Pancasila Rumah Kita' sembari dibekali buku materi Sosialisasi 4 Pilar MPR RI. (Nof)

http://ranahriau.com/berita-1601-intsiawati-sosialisasikan-4-pilar-di-uir.html#sthash.obDE4CNX.dpuf

Legislator Riau Intsiawati Ayus Ajak Masyarakat Maknai Pancasila dalam Paham Modern

Memaknai Pancasila sebagai dasar untuk tegak dan kokohnya Negara Indonesia, memang harus disadari oleh seluruh elemen bangsa. Demikian disampaikan Anggota DPD/MPR RI asal Riau Intsiawati Ayus.

Riauterkini - JAKARTA - Tepat di hari ini menjadi sejarah yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, dimana tanggal 1 Juni merupakan lahirnya dasar Negara Indonesia yakni Pancasila, sebagai pemersatu seluruh bangsa Indonesia.

Memaknai Pancasila sebagai dasar untuk tegak dan kokohnya Negara Indonesia, memang harus disadari oleh seluruh elemen bangsa. Hal inilah yang disampaikan Anggota DPD/MPR RI asal Riau, Intsiawati Ayus SH MH.

"Pancasila adalah kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang berakar dari kebudayaan bangsa, sehingga Pancasila merupakan jatidiri bangsa Indonesia," katanya.

Itu sebabnya, karakter individu dalam kepribadian bangsa Indonesia selayaknya senantiasa mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Karena pengaruh globalisasi kini sudah mengakibatkan generasi muda bangsa Indonesia tercerabut dari akarnya.

"Bangsa kita adalah bangsa yang religius atau berketuhanan, tetapi banyak remaja zaman sekarang mulai banyak yang menjauhi kehidupan beragama bahkan mencemooh moral yang berlandaskan agama," papar dia.

Melihat dari sejarah, dahulunya sifat kebersamaan, gotong royong, santun nan ramah tamah, menjadi kepribadian bangsa Indonesia. Namun anak muda sekarang cenderung individualistik, serta sering menggunakan kekerasan dalam bertindak.

Untuk itulah, kata dia, Pancasila harus giat direvitalisasikan dalam konteks kekinian sehingga terinternalisasi dalam kehidupan keseharian generasi muda bangsa.

Juga untuk penanaman Pancasila itu sendiri, mestinya dilakukan melalui beragam pendekatan, bukan saja melalui sekolah, sosialisasi atau kuliah, tapi juga melalui pendekatan kultural dan sosial, seperti dalam berbagai kegiatan seni, ekstrakutrikuler, kegiatan hobby, komunitas-komunitas anak muda, bahkan melalui permainan ketangkasan (games) dan outbound.

"Pemahaman Pancasila sudah saatnya dibawakan dengan cara persuasi yang populis, informal, ramah, dua arah dan inspiratif. Tidak lagi dengan cara yang kaku, formal, dan satu arah. Karena dalam konteks besar Pancasila adalah rumah kita," tutupnya. ***(dan)