5 Daerah dan DPD Bahas Infrastruktur

TELUKKUANTAN (RIAUPOS.CO) - Lima pemerintah kabupaten/kota yang ada di Riau melaporkan permasalahan jalan dan jembatan di daerah masing-masing. Hal ini mereka sampaikan, dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang membahas tentang perbaikan dan peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan Provinsi Riau, yang digelar DPD RI di Aula Kantor Bupati Kuansing, Rabu (15/6).

Rapat itu, dihadiri oleh pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat (PUPR) Republik Indonesia, melalui Direktorat Jenderal (Dirjen) Bidang Pelaksana Perencanaan Jalan Nasional (BPPJN II). Adapun 5 kabupaten/kota tersebut, yaitu Kabupaten Kuansing, Inhil, Inhu, Kampar dan Kota Dumai. Selain itu juga turut hadir Kadis Bina Marga Provinsi Riau, Kajari Kuansing, Danrem, Kapolres Kuansing, Ketua DPRD Kuansing beserta perwakilan anggota dan unsur Pemkab Kuansing lainnya.

Bupati Kuansing Mursini, dalam sambutannya mengapresiasi atas kesediaan pihak Kementrian yang datang untuk mendengarkan langsung, paparan dari masing-masing wilayah di Riau, mengenai kondisi terkini infrastruktur jalan dan jembatan. ‘’Terimakasih kepada DPD RI yang mengagendakan pertemuan ini. Mari rekan-rekan dari kabupaten lainnya, memanfaatkan pertemuan ini untuk mendapatkan informasi yang seluas-luasnya mengenai permasalahan jalan dan jembatan,’’ papar Mursini.

Mewakili Bupati Inhu, Kepala Bappeda Junaedy Rahmat, dalam penyampainnya mengatakan persoalan jalan di Inhu perlu perhatian dengan peningkatan status jalan. ‘’Memang tahun ini kami dapat rigid sepanjang 5 Km yang dananya dari APBN, dari Japura sampai Pematang Rebah. Di dalam e-planing 2017 mendatang, kami juga sudah sampaikan pada Musrenbang provinsi, bahwa kami mengusulkan Rp196 miliar untuk peningkatan jalan di Inhu,’’ sebutnya.

Sementara itu, Pemkab Inhil menyampaikan keluhan infrastruktur jalan yang sangat memprihatinkan, bukan hanya jalan lintas melainkan dalam kota juga. ‘’Kami yang berada di ujung selatan Riau ini sangat perlu perhatian. Kami sudah berupaya maksimal ke DPR RI, Bappenas, Kemenkeu, yang menyangkut untuk urusan anggaran-anggaran perbaikan jalan,’’ kata Sekretaris Bappeda Inhil, Andrismar MP.

Anggota DPD/MPR RI asal Riau, Intsiawati Ayus mengatakan permasalahan ini pada dasarnya soal komunikasi saja. ‘’Posisi saya sebagai mitra kerja secara lembaga. DBH (dana bagi hasil) yang besar dari Riau namun kecil pembagiannya, saya dapat katakan permasalahan utamanya ada pada komunikasi,’’ ungkapnya.(luk)

Read more: http://www.riaupos.co/117394-berita-5-daerah-dan-dpd-bahas-infrastruktur.html#ixzz4CJIfh91G