Pihak Koperasi Mengadu ke DPD

PEKANBARU, TRIBUN-Lahan pengembangan perkebunan yang dikelola Koperasi Tani Bakung Agri, Desa Sotol, Kecamatan Langgam, Pelalawan, yang diusulkan Dinas Kehutanan Provinsi Riau, untuk dijadikan hutan rakyat, terus mendapat perlawanan dari pihak koperasi.

Setelah membuat laporan ke Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan di Jakarta beberapa waktu lalu, pihak koperasi membuat laporan serupa yang ditujukan ke anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Daerah Pemilihan (Dapil) Riau, Intsiawati Ayus.

"Tadi saya sudah bertemu dengan Bu Intsiawati Ayus di Pekanbaru dan menyampaikan seluruh persoalan yang kami hadapi, terhadap usulan pemerintah tersebut," ujar Ketua Koperasi Tani Bakung Agri, Syamsurizal.(rie)

Intsiawati Ayus: Pulau Rangsang Terancam Tenggelam

Laporan Hengki Seprihadi

PEKANBARU, TRIBUN - Dalam masa kunjungan reses di Kabupaten Kepulauan Meranti, Intsiawati Ayus bersama WALHI Riau dan sejumlah aparatur kecamatan Rangsang, tokoh masyarakat dan satpol PP meninjau kawasan konsesi PT Sumatera Riang Lestari (SRL) di Desa Sungai Gayung Kiri Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti belum lama ini.

Perjalanan menuju lokasi memakan waktu lebih kurang dua jam dari Tanjung Samak (ibukota kecamatan Rangsang) dengan medan yang sulit dilalui akibat kondisi jalan yang jelek.

Dalam temuannya, Intsiawati Ayus sangat prihatin melihat kondisi hutan alam yang telah rata dengan tanah. Dirinya sangat khawatir, akibat aktivitas SRL tersebut akan mengancam tenggelamnya pulau terluar di Indonesia tersebut.

Jarak bibir pantai dengan aktivitas konsesi tidak sampai 1 km. Berton-ton kayu alam yang sudah ditebang tersebut hanya disusun dibeberapa titik logyard (lokasi untuk tumpukan kayu ) tanpa pernah di keluarkan dari wilayah lokasi konsesi.

Padahal penumpukan kayu tersebut sudah terjadi beberapa bulan. Pada saat kunjungan itu pun, aktivitas SRL pun masih berjalan tanpa ada halangan. Sejumlah alat berat (eskavator) pun terus beroperasi.

"Adanya perkebunan HTI oleh perusahaan ini tentu akan menjadi ancaman nyata bagi penduduk tempatan, baik dari aspek lingkungan maupun eksistensi mereka sendiri. Kehadiran perusahaan HTI ini akan menghilangkan hak-hak masyarakat untuk mendapatkan sumber-sumber kehidupan dari hutan mereka sendiri karena mereka sangat menggantungkan diri pada kekayaan hutan ini,"ujar Intsiawati Ayus.

Ekspansi HTI PT SRL menimbulkan konflik sosial dan keresahan masyarakat tempatan. Hal ini terbukti dengan banyaknya protes dari masyarakat yang merasa terancam kehidupannya akibat aktivitas operasi perusahaan tersebut. Pembabatan hutan alam rawa gambut oleh PT. SRL bukan saja mengancam hutan rawa gambut pulau Rangsang tapi juga mengancam pulau terluar Indonesia yang sangat strategis dalam aspek pertahanan dan keamanan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia.(hnk)

Merangkai Pulau, Meranti Minta Dukungan

SELATPANJANG --Dumai Pos 
Penjabat Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Syamsuar MSI meminta dukungan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) asal pemilihan Provinsi Riau, dalam rangka mewujudkan program merangkai pulau yang telah lama diidamkan. Tanpa adanya bantuan dari pemerintah pusat maupun provinsi program tersebut sulit terwujud.

Hal tersebut diungkapkan, Drs H Syamsuar MSi dalam kegiatan ramah tamah bersama Anggota DPD RI Asal Riau, Instiawati Ayus SH MH, yang dihadiri penjabat Meranti, para camat , muspika serta tokoh masyarakat kabupaten Kepulauan meranti, Rabu (16/12) ber tempat di Gedung DPRD Meranti jalan Dorak Selatpanjang.

Dalam pertemuan tersebut, Syamsuar mengemukakan, program merangkai pulau ini telah lama dicanangkan akan dibangun di Meranti. Hanya saja sampai saat ini belum terwujud. Meneruskan rencana inilah, Pemkab Meranti mencanangkan akan mewujudkan harapan masyarakat ini dalam beberapa tahun ke depan.

Tahap awal tentunya dilakukan sosialisasi ke sejumlah elemen terkait, baik di pusat maupun provinsi. Salah satu elemen yang diharapkan bisa mewujudkan harapan tersebut adalah DPD RI, yang diharapkan bisa menyuarakan dan memperjuangkan keinginan masyara kat Meranti, agar daerahnya bisa ditempuh dengan kendaraan darat melalui program merangkai pulau tersebut.

"Kami berharap dengan terwujudnya program merangkai pulau ini, secara otomatis roda perekonomian di daerah Meranti ini akan kian berputar dan semakin hidup. Tanpa itu, daerah ini akan terus menjadi kawasan yang terisolir dan lambat berkembang," ungkap Syamsuar.

Diakui Syamsuar, program merangkai pulau ini memang cukup berat bila dibebankan pada APBD Kep Meranti yang sangat kecil. Kalau menggantungkan pada APBD Kep Meranti kemungkinan terwujudnya sangat kecil. Karena itulah tentunya perlu dukungan dari Pusat dan Provinsi yang memiliki anggaran lebih besar.

Dikemukakan pula, program merangkai pulau ini, akan menghubungkan antar pulau di Meranti yang terpecah ke dalam empat pulau. Yakni Pulau Tebingtinggi, Merbau, Rangsang dan Pulau Padang."Kalau antar pulau ini sudah dirangkai dan bisa di tempuh dengan jalur darat, maka akses ekonomi akan semakin tumbuh," jelasnya.

Lebih jauh lagi, program merangkai pulau ini juga akan menghubungkan Meranti dengan pulau Sumatera. Dengan begitu akses menuju ke Buton, Siak, Pekanbaru dan lainnya, akan bisa ditempuh dengan jalur darat, tidak tertumpu ke jalur air seperti dilakoni selama ini. Merangkai pulau Meranti dengan Sumatera ini, bisa dilakukan lewat jalur Mengkikip yang saat ini dermaganya sudah disediakan oleh Provinsi di kawasan Kampung Balak, Kecamatan Tebingtinggi Barat.

Selain itu juga menghubungkan pulau Meranti dalam hal ini Pulau Rangsang, dengan Tanjung Balai Karimun, Provinsi Kepulauan Riau melalui jalur darat. "Tak perlu lagi lewat Buton, lewat Pulau Rangsang di kawasan Tanjung Samak saja, jalur darat bisa di tempuh untuk menuju ke Tanjung Balai Karium. Jaraknya lebih dekat, hanya selama 30 menit dengan menggunakan transportasi air," jelas Syamsuar.

Menanggapi ini, Instiawati Ayus mengaku sangat mendukung program merangkai pulau yang didambakan masyarakat Meranti ini. Karena itu, dia berjanji akan mengupayakan sekaligus memperjuangkannya ke pusat, dan mengusulkannya ke Pemprov Riau, agar program ini lebih diprioritaskan.

Disamping merangkai pulau, masih banyak hal yang dipaparkan Syamsuar terkait pembangunan Meranti. Diantaranya masalah tenaga kerja
dan tingginya angka pengangguran, masalah pendidikan, perikanan, kehutanan dan penanganannya serta lainnya.(ari/mus)

Pemerintah Harus Hentikan Deforestrasi

Republika Online, PEKANBARU--Organisasi lingkungan Greenpeace menyerahkan Pos Pelindung Iklim Greenpeace di jantung hutan Sumatera kepada masyarakat lokal. Pos yang dibangun pada akhir Oktober tersebut merupakan simbol solidaritas bersama komunitas lokal dalam pertarungan menghentikan penghancuran hutan di Semenanjung Kampar.

Direktur eksekutif Greenpeace Asia Tenggara, Von Hernandez menyatakan, kami akan memastikan bahwa tuntutan semua orang yang mendambakan dunia layak huni untuk anak-anak mereka, terdengar hingga Jakarta. “Bahkan didengar hingga koferensi dunia perubahan iklim PBB di Kopenhagen yang akan dimulai 7 Desember mendatang,” katanya, Senin (30/11).

Menurut Hernandez, Greenpeace mendesak pemerintah Indonesia untuk melakukan aksi segera untuk menghentikan deforestrasi dan perusakan lahan gambut Indonesia. “Dua kejadian ini menjadi penyebab terbesar emisi Indonesia,” katanya.

Anggota DPD RI asal Riau, Instiawati Ayus juga menyatakan pendapat senada. Ia menyatakan, pemerintah harus melihat lebih dekat berbagai masalah mengenai peraturan kehutanan dan pengeluaran izin tebang. “Pemerintah harus mengambil langkah tegas dan segera menanganinya,” katanya.

Hernandez menyatakan, Indonesia adalah negara penghasil emisi terbesar ketiga di dunia setelah China dan Amerika Serikat. “Sebagian besar emisi berasal dari aktivitas perusakan hutan dan lahan gambut yang terus berlangsung,” katanya.

Secara global, satu juta hektar hutan hancur setiap bulannya, atau seluas lapangan sepak bola setiap dua detik. Menurut Hernandez, dana signifikan sangat dibutuhkan negara berkembang untuk menghentikan deforestasi di Indonesia dan seluruhan dunia.

“Ini harus menjadi bagian paling penting dalam kesepakatn perundingan ikllim,” Juru Kampanye Hutan Greenplace Asia Tenggara, Bustar Maltar. Para pemimin dunia, lanjutnya, tidak bisa lagi membuang waktu dan harus melakukan kesepakatan yang adil, ambisius, dan mengikat di Kopenhagen Desember mendatang. “Kami akan melanjutkan tekanan hingga dicairkannya dana global untuk membantu penghentikan deforestasi di negara seperti Indonesia." c09/ahi