“Sampai saya tegur gubernurnya. Di mana letak kekuatan peraturan daerah Anda untuk mengatur rumah sakit swasta? Mereka harus tunduk pada pemerintah daerah,” ujarnya dalam diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (10/10/2015) yang dikutip oleh Kompas.
Ayus menyayangkan mengapa pemerintahan Riau hanya memberdayakan puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dalam menangani pasien korban paparan asap. Pasalnya, teknologi kesehatan, khususnya di puskesmas, sangat terbatas.
Namun selain mengkritik pemerintah daerah, wanita yang sudah dua periode duduk di kursi DPD tersebut juga melihat rumah sakit swasta di Riau tak memiliki kepekaan untuk ikut membantu menangani pasien korban kebakaran hutan. Jika ada, bantuan rumah sakit swasta itu, kata Ayus, sangat minim, bahkan cenderung tidak membantu.
“Empat hari lalu saya ke Riau, saya tidak lihat ada posko pelayanan kesehatan bagi korban asap kecuali hanya membagikan masker. Saya pribadi pun bisa mengadakan 300.000 masker. Itu sepele,” ujar dia.
Ayus mendesak pemerintah Riau untuk dapat memberdayakan rumah sakit swasta untuk turut membantu menangani korban asap. Dia meminta sang gubernur mendesak rumah sakit itu melalui perda yang ada.
“Kalau saya gubernurnya, rumah sakit swasta tidak mau bantu, selesailah kalian,” ujar dia.
 – Penanganan korban akibat kabut asap di Provinsi Riau mendapat kritikan dari anggota DPD RI daerah pemilihan Riau,...){kind=link}