"Seandainya, Presiden mengatakan masalah asap satu komando di tangan saya. Di mana pusat komando penanganan asap? Masih bingung," ujarnya, saat ditemui dalam acara diskusi Perspektif Indonesia di restoran Gado-Gado Boplo Jakarta, Sabtu 10 Oktober 2015.
Intsiawati mengungkapkan, belum ada kejelasan untuk rujukan pelaporan dalam mengatasi bencana kebakaran asap di setiap titik api.
"Kami tidak tahu di mana pusat komando. BNBP (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) kah? Kementerian Lingkungan kah? Masih bingung. Sudah lambat tapi gagap, ke mana kita harus merujuk?" tanya Instiawati.
Ia juga mengeluhkan, untuk para satuan tugas (satgas) yang turun untuk membantu memadamkan api dan mengeksekusi korban bencana kebakaran tidak diberikan jaminan kesehatan.
"Satgas di Riau habis masanya, jadi cost operasional otomatis disetop. Sementara itu, api terus jalan. Masalah konsumsi saja SK (surat keputusan)-nya itu delay (terlambat)," ujarnya.
Intsiawati mengimbau, agar pemerintah segera menetapkan satu komando yang jelas untuk mengatasi bencana asap. Serta, ia berharap, para pembantu Presiden, atau menteri-menteri terkait mengeluarkan pernyataan tegas kepada para pelaku, atau pihak yang masih melakukan aktivitas perkebunan di wilayah titik api.
"Satu saja, jelas kita merujuk tentang kesehatan, sosial, pendidikan, semuanya. Yang menjadi penyelesaian masalah itu statement pembantu Presiden, dengan kewenangannya masing-masing," katanya menegaskan.(asp)
.JPG)
