GALAMEDIANEWS, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merasa belum puas melihat kinerja Presiden Joko Widodo alias Jokowi tangani kabut asap. Pasalnya tidak ada eksekusi nyata dalam penanganannya.
Anggota DPD asal Riau Intsiawati Ayus bahkan menyebut bahwa penanganan yang dilakukan Jokowi tentang kabut asap dinilai gagap dan lambat. Padahal sudah berkali-kali mengunjungi lokasi kebakaran.
"Jokowi gagap dan gagal untuk mengenai kabut asap. Padahal presiden tiga kali datang ke lokasi dan tidak ada efeknya. Bukan peninjauan tapi seharusnya mengeksekusi," kata Intsiawati di Jakarta, Sabtu (10/10/2015).
Ayus menambahkan, masyarakat khususnya di daerah yang terdampak langsung dengan asap sudah muak dengan obral janji pemerintah untuk menangani peristiwa ini. Bahkan kedatangan Jokowi sebenarnya tidak diperlukan lagi
"Semua masyarakat sudah muak dengan asap. Yang masyarakat butuhkan bukan Presiden datang dan hanya meninjau namun masyarakat ingin asap ini reda," tambahnya.
Perihal rencana pemerintah beli pesawat bencana di tahun, pihaknya merasa itu belum diperlukan. Selain menambah pengeluaran negara, sebaiknya dipakai untuk memberantas para pembakar hutan dan membantu masyarakat terkena dampak kabut asap.
"Kalau tahun depan kebakaran lagi beli pesawat lagi, keluarkan biaya lagi," tandasnya
Seperti diketahui, Presiden Jokowi berencana membeli pesawat khusus untuk penanggulangan bencana tahun depan. "Pesawat yang bisa membawa air lebih dari 12 ton, minimal tiga unit. Ya jadi tahun depan," ujar Jokowi di sela peninjauannya ke lokasi terdampak kabut asap di Kampar, Riau.
Selama 17 tahun melawan asap ini Indonesia terus memakai pesawat yang hanya memiliki kapasitas dua sampai tiga ton air. Sehingga pemakaiannya dianggap kurang efektif.
Kiki Kurnia
Popular Posts
-
Sumber: tvone Jakarta,Lima anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Selasa, mengajukan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK...
-
mpr.go.id - Amandemen UUD 1945 melahirkan lembaga baru dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Salah satunya Dewan Perwakilan Daerah (DPD)...
-
Kinerja seluruh KPU di Riau terus dikritik. Data hasil Pemilu dari Riau yang masih di tabulasi nasional jumlahnya paling minim. Riauterkini-...
-
Prestasi sekolahku gak jelek-jelek amat tuh. Aku dulu murid kelas biologi (waktu itu pembagiannya A1 fisika, A2 biologi 'en A3 ilmu sosi...
-
JUMPA PERS: Anggota DPD asal Riau Intsiawati Ayus (kedua kiri) bersama anggota DPD menggelar konferensi pers terkait kebakaran hutan di S...
-
JAKARTA, Berita HUKUM – Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) mendukung upaya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI untuk melakukan judicial...
-
Menjelang kelulusan SMU, kecuali anak-anak yang mendapat PMDK, kami semua gamang dengan pilihan. Tak ada arahan ’en informasi yang cukup ten...
-
PEKANBARU -- Gaung Riau-- Manajemen sampah di Kota Pekanbaru yang saat ini semrawut dan tengah menjadi sorotan. Apalagi Pekanbaru dahulun...
-
Pekanbaru-riau.blogspot.com--Seperti diberitakan Riau Pos Partai Golkar dan Partai Demokrat bersaing di perolehan sementara Pemilu Legislati...
-
Guru itu walo galak, but sebenarnya mereka chayang ama kita. Tanpa mereka kita ’gak bakal seperti sekarang,minimal ngasih tau ilmu. Aku cih ...
KATEGORI
- Aksi Demo
- Amandemen
- Aspirasi
- Audiensi
- BBM
- Berita
- Bikameral
- Catatan Perjalanan
- Checks and Balances
- Dialog
- DPD RI
- DPRD
- Ekonomi Daerah
- Galeri DPD RI
- GP Ansor
- HL
- HTI
- HUbungan DPD-DPR
- Hukum
- Infrastruktur
- intsiawati
- Investasi
- Jambore
- Judicial Review
- Kehutanan
- Ketahanan Energi
- Khazanah Melayu
- Kinerja
- Kinerja DPD RI
- Kliping
- Komite II
- Konflik Agraria
- Korupsi
- KPID
- Kuansing
- Kuningan
- Kunjungan Daerah
- LAM
- Legislasi
- lingkungan
- Masyarakat Adat
- Media Kampanye
- Migas
- Nelayan
- Opini
- Pansus
- Pekanbaru
- Pelantikan
- Pemilu 2009
- Pendidikan
- Penyiaran
- Perburuhan
- Perkebunan
- Perumahan Rakyat
- Pilkada
- Pilpres
- PON
- PPUU
- Profil
- Prolegnas
- pulau padang
- RDP
- Rokan Hilir
- RTRW
- Ruang Media
- sayembara
- Seputar DPD
- Siak
- Sidang Pleno
- Silaturahim
- Sosialisasi KUR
- Susduk
- Tanah Ulayat
- Tata Kelola SDA
- Tata Kota
- Tata Niaga
- Tembakau
- Tokoh dan Opini
- Uji Publik
- Uji Sahih
- UMKM
- Walikota