GALAMEDIANEWS, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merasa belum puas melihat kinerja Presiden Joko Widodo alias Jokowi tangani kabut asap. Pasalnya tidak ada eksekusi nyata dalam penanganannya.
Anggota DPD asal Riau Intsiawati Ayus bahkan menyebut bahwa penanganan yang dilakukan Jokowi tentang kabut asap dinilai gagap dan lambat. Padahal sudah berkali-kali mengunjungi lokasi kebakaran.
"Jokowi gagap dan gagal untuk mengenai kabut asap. Padahal presiden tiga kali datang ke lokasi dan tidak ada efeknya. Bukan peninjauan tapi seharusnya mengeksekusi," kata Intsiawati di Jakarta, Sabtu (10/10/2015).
Ayus menambahkan, masyarakat khususnya di daerah yang terdampak langsung dengan asap sudah muak dengan obral janji pemerintah untuk menangani peristiwa ini. Bahkan kedatangan Jokowi sebenarnya tidak diperlukan lagi
"Semua masyarakat sudah muak dengan asap. Yang masyarakat butuhkan bukan Presiden datang dan hanya meninjau namun masyarakat ingin asap ini reda," tambahnya.
Perihal rencana pemerintah beli pesawat bencana di tahun, pihaknya merasa itu belum diperlukan. Selain menambah pengeluaran negara, sebaiknya dipakai untuk memberantas para pembakar hutan dan membantu masyarakat terkena dampak kabut asap.
"Kalau tahun depan kebakaran lagi beli pesawat lagi, keluarkan biaya lagi," tandasnya
Seperti diketahui, Presiden Jokowi berencana membeli pesawat khusus untuk penanggulangan bencana tahun depan. "Pesawat yang bisa membawa air lebih dari 12 ton, minimal tiga unit. Ya jadi tahun depan," ujar Jokowi di sela peninjauannya ke lokasi terdampak kabut asap di Kampar, Riau.
Selama 17 tahun melawan asap ini Indonesia terus memakai pesawat yang hanya memiliki kapasitas dua sampai tiga ton air. Sehingga pemakaiannya dianggap kurang efektif.
Kiki Kurnia
Popular Posts
-
Organisasi Rumpun Melayu Bersatu (RMB) digagas pada 17 Juli 2000 dan didirikan dengan Akte No. 95 tanggal 31 Juli 2000 sebagai perkembangan ...
-
Laporan Hengki Seprihadi PEKANBARU, TRIBUN - Dalam masa kunjungan reses di Kabupaten Kepulauan Meranti, Intsiawati Ayus bersama WALHI Riau d...
-
PEKANBARU, TRIBUN-Lahan pengembangan perkebunan yang dikelola Koperasi Tani Bakung Agri, Desa Sotol, Kecamatan Langgam, Pelalawan, yang dius...
-
zonalima.com - Guru Besar Fakultas Hukum UKI Mukhtar Pakpahan (kiri), Wakil Ketua BPKK DPD Intsiawati Ayus (kedua kiri), Pimpinan Kelom...
-
Waktu Kegiatan : Sabtu, 2 7 Juli 2013 Pukul 1 4.30 – 1 5 . 3 0 WIB Tempat : Studio Gress105.8 FM Pekanbaru. ...
-
PERJUANGAN TANPA HENTI "Jika hendak mengenal orang yang berbahagia sangat memeliharakan yang sia-sia" Dua larik gurindam pas...
-
Instiawati Ayus: Pemekaran Kabupaten Mandau dan Meranti Belum Memenuhi Syarat 22 Jan 2007 13:32 wib Pekanbaru, RiauInfo -Anggota Dewan Perwa...
-
RENGAT, Riau Pos - Para kepala desa se-Kabupaten Inhu dan calon pengusaha kecil menengah, Selasa (2/4) mengikuti acara sosialiasi Kredit Usa...
-
Jakarta, Logisnews.com – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) akan menjalani sidang judicial review UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) dan UU Pembentu...
-
JAKARTA-Wacana pembubaran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sangat kuat. Namun publik perlu mencurigai manuver tersebut. Karena dibalik itu ...
KATEGORI
- Aksi Demo
- Amandemen
- Aspirasi
- Audiensi
- BBM
- Berita
- Bikameral
- Catatan Perjalanan
- Checks and Balances
- Dialog
- DPD RI
- DPRD
- Ekonomi Daerah
- Galeri DPD RI
- GP Ansor
- HL
- HTI
- HUbungan DPD-DPR
- Hukum
- Infrastruktur
- intsiawati
- Investasi
- Jambore
- Judicial Review
- Kehutanan
- Ketahanan Energi
- Khazanah Melayu
- Kinerja
- Kinerja DPD RI
- Kliping
- Komite II
- Konflik Agraria
- Korupsi
- KPID
- Kuansing
- Kuningan
- Kunjungan Daerah
- LAM
- Legislasi
- lingkungan
- Masyarakat Adat
- Media Kampanye
- Migas
- Nelayan
- Opini
- Pansus
- Pekanbaru
- Pelantikan
- Pemilu 2009
- Pendidikan
- Penyiaran
- Perburuhan
- Perkebunan
- Perumahan Rakyat
- Pilkada
- Pilpres
- PON
- PPUU
- Profil
- Prolegnas
- pulau padang
- RDP
- Rokan Hilir
- RTRW
- Ruang Media
- sayembara
- Seputar DPD
- Siak
- Sidang Pleno
- Silaturahim
- Sosialisasi KUR
- Susduk
- Tanah Ulayat
- Tata Kelola SDA
- Tata Kota
- Tata Niaga
- Tembakau
- Tokoh dan Opini
- Uji Publik
- Uji Sahih
- UMKM
- Walikota