Metrotvnews.com, Jakarta: Senator dari Riau, Intsiawati Ayus menilai pemerintah lambat dan gagap menangani kasus pembakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Hal ini terlihat dari tidak adanya koordinasi yang matang dari setiap instansi yang menangani kasus ini.
Ayus, sapaan dia, menyebut selama ini publik masih dibingungkan dengan sosok pemimpin dalam penanganan pembakaran hutan ini. Padahal, dalam penanganannya ada berbagai instansi yang terlibat seperti Badan Penanggulangan Bencama Nasional (BNPB) serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
"Jadi di mana pusat komando penanggulangan asap, adakah yang tahu? BNPB kah? Atau di mana? Makanya saya bilang ini sudah lambat dan gagap," kata Ayus dalam diskusi dengan topik 'Masih Adakah Asa Melawan Asap?' di Gado-gado Boplo, Jalan Gereja Theresia, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (10/10/2015).
Menurut dia, Presiden Joko Widodo harus lebih tegas bersikap. Presiden diminta mengeluarkan pernyataan bahwa komando penanggulangan kebakaran hutan ini ada di tangannya. Sehingga, publik lekas mendapatkan kejelasan dari pemerintah.
"Presiden juga harus mengeluarkan statement, penanganan pembakaran hutan satu komando di saya. Tapi ini tidak. Kunjungan Presiden tidak menyelesaikam masalah. Presiden harus keluarkan statement," jelas dia.
Selain itu, Ayus juga menyoroti kinerja Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa yang dinilai tidak memedulikan kesehatan satuan tugas (satgas) yang berjuang memadamkan api dan kabut asap akibat kebakaran hutan. Selama ini, kata dia, politikus PKB itu hanya berpegangan kepada kartu Indonesia sehat (KIS) yang dinilai belum merata penyebarannya kepada masyarakat.
"Saya sentil Kemensos. Dia hanya berpikir masyarakat yang memegang kartu itu (KIS), dia tidak memikirkan satgas. Padahal satgas bisa kena sakit apa saja nanti ke depannya," kata dia.
Ayus pun mendesak Menteri Khofiffah mengeluarkan pernyataan untuk menjamin seluruh kesehatan masyarakat yang terdampak kabut asap. Termasuk juga kesehatan satgas.
"Mensos harus keluarkan statement. Seenggaknya dia mengatakan 'kami pemerintah akan memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh satgas'," imbuh dia.
Tak hanya itu, ia juga menyesalkan ketegasan kepolisian dalam pengusutan kasus pembakaran hutan ini. "Jika memang serius tentang penanggulangan asap ini, dapat kita ukur dari Polri dengan mengeluarkan statement, tangkap dan proses di mana ada titik api," tegas dia.
TII
Popular Posts
-
Sumber: tvone Jakarta,Lima anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Selasa, mengajukan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK...
-
mpr.go.id - Amandemen UUD 1945 melahirkan lembaga baru dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Salah satunya Dewan Perwakilan Daerah (DPD)...
-
Kinerja seluruh KPU di Riau terus dikritik. Data hasil Pemilu dari Riau yang masih di tabulasi nasional jumlahnya paling minim. Riauterkini-...
-
Prestasi sekolahku gak jelek-jelek amat tuh. Aku dulu murid kelas biologi (waktu itu pembagiannya A1 fisika, A2 biologi 'en A3 ilmu sosi...
-
JUMPA PERS: Anggota DPD asal Riau Intsiawati Ayus (kedua kiri) bersama anggota DPD menggelar konferensi pers terkait kebakaran hutan di S...
-
JAKARTA, Berita HUKUM – Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) mendukung upaya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI untuk melakukan judicial...
-
Menjelang kelulusan SMU, kecuali anak-anak yang mendapat PMDK, kami semua gamang dengan pilihan. Tak ada arahan ’en informasi yang cukup ten...
-
PEKANBARU -- Gaung Riau-- Manajemen sampah di Kota Pekanbaru yang saat ini semrawut dan tengah menjadi sorotan. Apalagi Pekanbaru dahulun...
-
Pekanbaru-riau.blogspot.com--Seperti diberitakan Riau Pos Partai Golkar dan Partai Demokrat bersaing di perolehan sementara Pemilu Legislati...
-
Guru itu walo galak, but sebenarnya mereka chayang ama kita. Tanpa mereka kita ’gak bakal seperti sekarang,minimal ngasih tau ilmu. Aku cih ...
KATEGORI
- Aksi Demo
- Amandemen
- Aspirasi
- Audiensi
- BBM
- Berita
- Bikameral
- Catatan Perjalanan
- Checks and Balances
- Dialog
- DPD RI
- DPRD
- Ekonomi Daerah
- Galeri DPD RI
- GP Ansor
- HL
- HTI
- HUbungan DPD-DPR
- Hukum
- Infrastruktur
- intsiawati
- Investasi
- Jambore
- Judicial Review
- Kehutanan
- Ketahanan Energi
- Khazanah Melayu
- Kinerja
- Kinerja DPD RI
- Kliping
- Komite II
- Konflik Agraria
- Korupsi
- KPID
- Kuansing
- Kuningan
- Kunjungan Daerah
- LAM
- Legislasi
- lingkungan
- Masyarakat Adat
- Media Kampanye
- Migas
- Nelayan
- Opini
- Pansus
- Pekanbaru
- Pelantikan
- Pemilu 2009
- Pendidikan
- Penyiaran
- Perburuhan
- Perkebunan
- Perumahan Rakyat
- Pilkada
- Pilpres
- PON
- PPUU
- Profil
- Prolegnas
- pulau padang
- RDP
- Rokan Hilir
- RTRW
- Ruang Media
- sayembara
- Seputar DPD
- Siak
- Sidang Pleno
- Silaturahim
- Sosialisasi KUR
- Susduk
- Tanah Ulayat
- Tata Kelola SDA
- Tata Kota
- Tata Niaga
- Tembakau
- Tokoh dan Opini
- Uji Publik
- Uji Sahih
- UMKM
- Walikota
