Metrotvnews.com, Jakarta: Senator dari Riau, Intsiawati Ayus menilai pemerintah lambat dan gagap menangani kasus pembakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Hal ini terlihat dari tidak adanya koordinasi yang matang dari setiap instansi yang menangani kasus ini.
Ayus, sapaan dia, menyebut selama ini publik masih dibingungkan dengan sosok pemimpin dalam penanganan pembakaran hutan ini. Padahal, dalam penanganannya ada berbagai instansi yang terlibat seperti Badan Penanggulangan Bencama Nasional (BNPB) serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
"Jadi di mana pusat komando penanggulangan asap, adakah yang tahu? BNPB kah? Atau di mana? Makanya saya bilang ini sudah lambat dan gagap," kata Ayus dalam diskusi dengan topik 'Masih Adakah Asa Melawan Asap?' di Gado-gado Boplo, Jalan Gereja Theresia, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (10/10/2015).
Menurut dia, Presiden Joko Widodo harus lebih tegas bersikap. Presiden diminta mengeluarkan pernyataan bahwa komando penanggulangan kebakaran hutan ini ada di tangannya. Sehingga, publik lekas mendapatkan kejelasan dari pemerintah.
"Presiden juga harus mengeluarkan statement, penanganan pembakaran hutan satu komando di saya. Tapi ini tidak. Kunjungan Presiden tidak menyelesaikam masalah. Presiden harus keluarkan statement," jelas dia.
Selain itu, Ayus juga menyoroti kinerja Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa yang dinilai tidak memedulikan kesehatan satuan tugas (satgas) yang berjuang memadamkan api dan kabut asap akibat kebakaran hutan. Selama ini, kata dia, politikus PKB itu hanya berpegangan kepada kartu Indonesia sehat (KIS) yang dinilai belum merata penyebarannya kepada masyarakat.
"Saya sentil Kemensos. Dia hanya berpikir masyarakat yang memegang kartu itu (KIS), dia tidak memikirkan satgas. Padahal satgas bisa kena sakit apa saja nanti ke depannya," kata dia.
Ayus pun mendesak Menteri Khofiffah mengeluarkan pernyataan untuk menjamin seluruh kesehatan masyarakat yang terdampak kabut asap. Termasuk juga kesehatan satgas.
"Mensos harus keluarkan statement. Seenggaknya dia mengatakan 'kami pemerintah akan memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh satgas'," imbuh dia.
Tak hanya itu, ia juga menyesalkan ketegasan kepolisian dalam pengusutan kasus pembakaran hutan ini. "Jika memang serius tentang penanggulangan asap ini, dapat kita ukur dari Polri dengan mengeluarkan statement, tangkap dan proses di mana ada titik api," tegas dia.
TII
Popular Posts
-
Organisasi Rumpun Melayu Bersatu (RMB) digagas pada 17 Juli 2000 dan didirikan dengan Akte No. 95 tanggal 31 Juli 2000 sebagai perkembangan ...
-
Laporan Hengki Seprihadi PEKANBARU, TRIBUN - Dalam masa kunjungan reses di Kabupaten Kepulauan Meranti, Intsiawati Ayus bersama WALHI Riau d...
-
Waktu Kegiatan : Sabtu, 2 7 Juli 2013 Pukul 1 4.30 – 1 5 . 3 0 WIB Tempat : Studio Gress105.8 FM Pekanbaru. ...
-
PEKANBARU, TRIBUN-Lahan pengembangan perkebunan yang dikelola Koperasi Tani Bakung Agri, Desa Sotol, Kecamatan Langgam, Pelalawan, yang dius...
-
zonalima.com - Guru Besar Fakultas Hukum UKI Mukhtar Pakpahan (kiri), Wakil Ketua BPKK DPD Intsiawati Ayus (kedua kiri), Pimpinan Kelom...
-
Pekanbaru-riau.blogspot.com--Seperti diberitakan Riau Pos Partai Golkar dan Partai Demokrat bersaing di perolehan sementara Pemilu Legislati...
-
RENGAT, Riau Pos - Para kepala desa se-Kabupaten Inhu dan calon pengusaha kecil menengah, Selasa (2/4) mengikuti acara sosialiasi Kredit Usa...
-
PEKANBARU, Suluhriau.com- Panitia khusus (Pansus) konflik Agraria dan Sumber Daya Alam Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI memfasilitasi penye...
-
*** Jakarta (Dewan) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menyelenggarakan Sidang Paripurna Khusus DPD untuk menilai realisasi Anggaran Pendapatan d...
-
SENAYAN (Pos Kota) — Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI membutuhkan penguatan dan perluasan kewenangan untuk mensinergikan aspirasi daerah...
KATEGORI
- Aksi Demo
- Amandemen
- Aspirasi
- Audiensi
- BBM
- Berita
- Bikameral
- Catatan Perjalanan
- Checks and Balances
- Dialog
- DPD RI
- DPRD
- Ekonomi Daerah
- Galeri DPD RI
- GP Ansor
- HL
- HTI
- HUbungan DPD-DPR
- Hukum
- Infrastruktur
- intsiawati
- Investasi
- Jambore
- Judicial Review
- Kehutanan
- Ketahanan Energi
- Khazanah Melayu
- Kinerja
- Kinerja DPD RI
- Kliping
- Komite II
- Konflik Agraria
- Korupsi
- KPID
- Kuansing
- Kuningan
- Kunjungan Daerah
- LAM
- Legislasi
- lingkungan
- Masyarakat Adat
- Media Kampanye
- Migas
- Nelayan
- Opini
- Pansus
- Pekanbaru
- Pelantikan
- Pemilu 2009
- Pendidikan
- Penyiaran
- Perburuhan
- Perkebunan
- Perumahan Rakyat
- Pilkada
- Pilpres
- PON
- PPUU
- Profil
- Prolegnas
- pulau padang
- RDP
- Rokan Hilir
- RTRW
- Ruang Media
- sayembara
- Seputar DPD
- Siak
- Sidang Pleno
- Silaturahim
- Sosialisasi KUR
- Susduk
- Tanah Ulayat
- Tata Kelola SDA
- Tata Kota
- Tata Niaga
- Tembakau
- Tokoh dan Opini
- Uji Publik
- Uji Sahih
- UMKM
- Walikota