RMOL. Upaya pemerintah dalam menanggulangan bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan (kahutla) di sejumlah wilayah terkesan masih lambat dan gagap. Hal ini tercermin jelas dari tidak terintegrasi dan tidak terorganisirnya semua lini yang berkaitan penanggulangan bencana asap.
Begitu dikatakan anggota DPD asal Riaul, Intsiawati Ayus dalam diskusi akhir pekan bertajuk
"Asap ini masuk ke semua lini, sedikit pun saya tidak pernah mendengar statement dari menteri pendidikan. Dua minggu anak-anak diinapkan di rumah, sementara jadwal semester bagaimana dan dituntut ujian nasional," kritik Ayus.
Selain itu juga menurutnya, pemerintah daerah tidak tanggap,. Padahal Pemda bisa saja rumah sakit besar swasta untuk membantu penanganan korban asap. Pemda tidak bisa hanya mengandalkan puskesmas yang notabene tidak memiliki kemampuan memadai baik petugas kesehatan maupun teknologinya.
"Rumah sakit swasta di Riau tidak diberdayakan, sampai saya tekan Gubernur di mana kekuatan Perda Gubernur dan kewenangan Gubernur. Rumah sakit besar swasta tidak ada posko pelayanan kesehatan untuk korban asap, hanya bagikan masker saja, yang kita inginkan adalah empati dari rumah sakit besar," beber Ayus.
Dengan kondisi ini, menurut Ayus, membuktikan pemerintah pusat tidak serius dalam memanajemen dampak kahutla yang menyebar di sejumlah wilayah di Sumatera dan Kalimatan.
"Saya mau tanya di mana pusat komado untuk satgas asap? di mana? Di Kementerian Lingkungan Hidup kah atau di Menko? Karena semua pada bicara. Ukuran keseriusan pemerintah terlihat dari manajemen penanggulangannya," demikian Ayus.[wid]
Popular Posts
-
Sumber: tvone Jakarta,Lima anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Selasa, mengajukan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK...
-
mpr.go.id - Amandemen UUD 1945 melahirkan lembaga baru dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Salah satunya Dewan Perwakilan Daerah (DPD)...
-
JUMPA PERS: Anggota DPD asal Riau Intsiawati Ayus (kedua kiri) bersama anggota DPD menggelar konferensi pers terkait kebakaran hutan di S...
-
PEKANBARU -- Gaung Riau-- Manajemen sampah di Kota Pekanbaru yang saat ini semrawut dan tengah menjadi sorotan. Apalagi Pekanbaru dahulun...
-
Memaknai Pancasila sebagai dasar untuk tegak dan kokohnya Negara Indonesia, memang harus disadari oleh seluruh elemen bangsa. Demikian disa...
-
Pekanbaru, Detakriaunews.com - Manajemen sampah di Kota Pekanbaru, yang saat ini semrawut dan tengah menjadi sorotan. Apalagi Pekanbaru dah...
-
Organisasi Rumpun Melayu Bersatu (RMB) digagas pada 17 Juli 2000 dan didirikan dengan Akte No. 95 tanggal 31 Juli 2000 sebagai perkembangan ...
-
Konperensi pers DPD menyikapi keputusan MK terkait uji materi UU MD3 dan UU PPP terhadap UUD 1945 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (27/3)...
-
beritadetik.com, JAKARTA – Senator atau Anggota Dewan Perwakilan wilayah (DPD) RI dari propinsi Riau, Intsiawati Ayus menyatakan konstitus...
-
Kinerja seluruh KPU di Riau terus dikritik. Data hasil Pemilu dari Riau yang masih di tabulasi nasional jumlahnya paling minim. Riauterkini-...
KATEGORI
- Aksi Demo
- Amandemen
- Aspirasi
- Audiensi
- BBM
- Berita
- Bikameral
- Catatan Perjalanan
- Checks and Balances
- Dialog
- DPD RI
- DPRD
- Ekonomi Daerah
- Galeri DPD RI
- GP Ansor
- HL
- HTI
- HUbungan DPD-DPR
- Hukum
- Infrastruktur
- intsiawati
- Investasi
- Jambore
- Judicial Review
- Kehutanan
- Ketahanan Energi
- Khazanah Melayu
- Kinerja
- Kinerja DPD RI
- Kliping
- Komite II
- Konflik Agraria
- Korupsi
- KPID
- Kuansing
- Kuningan
- Kunjungan Daerah
- LAM
- Legislasi
- lingkungan
- Masyarakat Adat
- Media Kampanye
- Migas
- Nelayan
- Opini
- Pansus
- Pekanbaru
- Pelantikan
- Pemilu 2009
- Pendidikan
- Penyiaran
- Perburuhan
- Perkebunan
- Perumahan Rakyat
- Pilkada
- Pilpres
- PON
- PPUU
- Profil
- Prolegnas
- pulau padang
- RDP
- Rokan Hilir
- RTRW
- Ruang Media
- sayembara
- Seputar DPD
- Siak
- Sidang Pleno
- Silaturahim
- Sosialisasi KUR
- Susduk
- Tanah Ulayat
- Tata Kelola SDA
- Tata Kota
- Tata Niaga
- Tembakau
- Tokoh dan Opini
- Uji Publik
- Uji Sahih
- UMKM
- Walikota