RMOL. Upaya pemerintah dalam menanggulangan bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan (kahutla) di sejumlah wilayah terkesan masih lambat dan gagap. Hal ini tercermin jelas dari tidak terintegrasi dan tidak terorganisirnya semua lini yang berkaitan penanggulangan bencana asap.
Begitu dikatakan anggota DPD asal Riaul, Intsiawati Ayus dalam diskusi akhir pekan bertajuk
"Asap ini masuk ke semua lini, sedikit pun saya tidak pernah mendengar statement dari menteri pendidikan. Dua minggu anak-anak diinapkan di rumah, sementara jadwal semester bagaimana dan dituntut ujian nasional," kritik Ayus.
Selain itu juga menurutnya, pemerintah daerah tidak tanggap,. Padahal Pemda bisa saja rumah sakit besar swasta untuk membantu penanganan korban asap. Pemda tidak bisa hanya mengandalkan puskesmas yang notabene tidak memiliki kemampuan memadai baik petugas kesehatan maupun teknologinya.
"Rumah sakit swasta di Riau tidak diberdayakan, sampai saya tekan Gubernur di mana kekuatan Perda Gubernur dan kewenangan Gubernur. Rumah sakit besar swasta tidak ada posko pelayanan kesehatan untuk korban asap, hanya bagikan masker saja, yang kita inginkan adalah empati dari rumah sakit besar," beber Ayus.
Dengan kondisi ini, menurut Ayus, membuktikan pemerintah pusat tidak serius dalam memanajemen dampak kahutla yang menyebar di sejumlah wilayah di Sumatera dan Kalimatan.
"Saya mau tanya di mana pusat komado untuk satgas asap? di mana? Di Kementerian Lingkungan Hidup kah atau di Menko? Karena semua pada bicara. Ukuran keseriusan pemerintah terlihat dari manajemen penanggulangannya," demikian Ayus.[wid]
Popular Posts
-
JAKARTA, KOMPAS - Kalangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam menerapkan kebijakan energi, karena dala...
-
Sumber: tvone Jakarta,Lima anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Selasa, mengajukan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK...
-
SELATPANJANG --Dumai Pos Penjabat Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Syamsuar MSI meminta dukungan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik...
-
Memaknai Pancasila sebagai dasar untuk tegak dan kokohnya Negara Indonesia, memang harus disadari oleh seluruh elemen bangsa. Demikian disa...
-
Kinerja seluruh KPU di Riau terus dikritik. Data hasil Pemilu dari Riau yang masih di tabulasi nasional jumlahnya paling minim. Riauterkini-...
-
MERETAS KEMANDIRIAN TELUK Belitung pada tahun 1968 adalah pedesaan yang sepi di Kabupaten Bengkalis, Riau. Sebuah daerah yang jauh dari hin...
-
Guru itu walo galak, but sebenarnya mereka chayang ama kita. Tanpa mereka kita ’gak bakal seperti sekarang,minimal ngasih tau ilmu. Aku cih ...
-
beritadetik.com, JAKARTA – Senator atau Anggota Dewan Perwakilan wilayah (DPD) RI dari propinsi Riau, Intsiawati Ayus menyatakan konstitus...
-
Menjelang kelulusan SMU, kecuali anak-anak yang mendapat PMDK, kami semua gamang dengan pilihan. Tak ada arahan ’en informasi yang cukup ten...
-
PEKANBARU -- Gaung Riau-- Manajemen sampah di Kota Pekanbaru yang saat ini semrawut dan tengah menjadi sorotan. Apalagi Pekanbaru dahulun...
KATEGORI
- Aksi Demo
- Amandemen
- Aspirasi
- Audiensi
- BBM
- Berita
- Bikameral
- Catatan Perjalanan
- Checks and Balances
- Dialog
- DPD RI
- DPRD
- Ekonomi Daerah
- Galeri DPD RI
- GP Ansor
- HL
- HTI
- HUbungan DPD-DPR
- Hukum
- Infrastruktur
- intsiawati
- Investasi
- Jambore
- Judicial Review
- Kehutanan
- Ketahanan Energi
- Khazanah Melayu
- Kinerja
- Kinerja DPD RI
- Kliping
- Komite II
- Konflik Agraria
- Korupsi
- KPID
- Kuansing
- Kuningan
- Kunjungan Daerah
- LAM
- Legislasi
- lingkungan
- Masyarakat Adat
- Media Kampanye
- Migas
- Nelayan
- Opini
- Pansus
- Pekanbaru
- Pelantikan
- Pemilu 2009
- Pendidikan
- Penyiaran
- Perburuhan
- Perkebunan
- Perumahan Rakyat
- Pilkada
- Pilpres
- PON
- PPUU
- Profil
- Prolegnas
- pulau padang
- RDP
- Rokan Hilir
- RTRW
- Ruang Media
- sayembara
- Seputar DPD
- Siak
- Sidang Pleno
- Silaturahim
- Sosialisasi KUR
- Susduk
- Tanah Ulayat
- Tata Kelola SDA
- Tata Kota
- Tata Niaga
- Tembakau
- Tokoh dan Opini
- Uji Publik
- Uji Sahih
- UMKM
- Walikota