jpnn.com, JAKARTA – Senator atau
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Intsiawati Ayus mengatakan
hingga hari ini tidak ada kejelasan di mana pusat komando penanggulangan
bencana api dan asap baik di tingkat wilayah maupun di pusat.
“Saya tanya, di mana pusat komandonya,
bingungkan jawabnya? Seandainya, presiden mengatakan masalah asap satu
komando di tangannya, lalu di mana sekretariatnya? Bingung juga kan,”
kata Intsiawati Ayus, di sela-sela diskusi, di Jakarta, Sabtu (10/10).
Menurutnya, hingga kini belum ada
kejelasan untuk rujukan pelaporan dalam mengatasi bencana kebakaran
hutan dan lahan serta penanganan korban.
“Kita semua tidak tahu di mana pusat
komando. Di Badan Nasional Penanggulangan Bencana-kah, atau di
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Padahal kita sudah
berhadapan dengan bencana kebakaran hutan dan lahan sejak 20 tahun lalu.
Tapi pemerintah tetap lamban dan gagap mengatasinya,” ujar Instiawati.
Karena gagapnya, ujar senator asal
Provinsi Riau itu, pemerintah juga tidak menyediakan fasilitas dan
jaminan kesehatan untuk satuan tugas (satgas) pemadam api dan asap.
“Yang lebih memprihatinkan lagi, Satgas di
Riau sudah habis masa tugasnya, jadi seluruh biaya disetop. Tapi
produksi api, asap dan korban jalan terus. Kalau biaya tidak disetop,
masalah nambah lagi,” ungkapnya.
Karena itu, Intsiawati mendesak Presiden
Jokowi segera menetapkan satu komando yang jelas untuk mengatasi bencana
api, asap dan korban.(fas/jpnn)