Pekanbaru, Bangrusli.net, Ketua Komisi B DPRD Riau Drs H Ruspan Aman meminta anggota MPR/DPD-RI daerah pemilihan Riau, Intsiawati Ayus untuk memberikan informasi secara objektif terhadap perkembangan program sapi K2i bagi masyarakat miskin. Sebab pihaknya belum melakukan kunjungan secara menyeluruh terhadap sapi yang ada di daerah kabupaten/kota.
Hal ini dikatakan Ruspam, Selasa (30/10) di Pekanbaru menanggapi tulisan Intsiawati Ayus di salah satu media harian lokal yang menyatakan lebih dari 30 persen sapi program K2I jenis brahman cross bunting yang dibeli dari dana APBD Riau 2006 sebesar Rp14 miliar lebih itu sudah mati. “Saya mengharapkan kalau ia berbicara (Intsiawati Ayus) harus menggunakan data dan sumber data yang benar dan akurat, tidak asal ngomong. Harus jelas dari mana datanya, berapa ekor yang mati, berapa ekor yang bunting, berapa ekor yang disebarkan. Jadi jangan dikira-kiralah,” tegasnya.
Sebab imbuhnya hal itu tidak bagus karena tidak memberikan informasi yang objektif kepada masyarakat. Kemudian laporan yang diberikan tidak terarah. Ia mengharapkan kalau memberikan informasi haruslah terarah dan bisa dipertanggung jawabkan.
Oleh karena itu pihaknya kata Ruspan, akan turun kembali ke sejumlah daerah untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya. Selain itu juga akan melakukan hearing dengan Dinas Peternakan Provinsi Riau untuk mengetahui perkembangan yang terjadi.
Kepala Dinas Peternakan Provinsi Riau Drs R Erisman MSi juga membantah tulisan Intsiawati Ayus tersebut. Menurutnya, apa yang disampaikan tersebut tidak benar. Mengingat kondisi yang terjadi di daerah sangat bervariasi. Misalnya untuk Kota Dumai tidak ada yang mati. Tapi untuk anak sapi ada mencapai 3-4 ekor. Itupun karena terinjak oleh induknya.
Di Kabupaten Pelalawan angka kematian cukup tinggi hanya sekitar 10 ekor, tidak sampai 10 persen. Hal yang sama juga terjadi di Indragiri Hulu dan Kuantang Singingi, dimana angka kematian hanya mencapai tujuh ekor. “Oleh karena itu kami menyatakan bahwa apa yang disampaikan Intsiawati Ayus, itu tidak benar. Apalagi sampai 30 persen,” tegas Erisman.
Namun demikian pihaknya akan tetap terus melakukan pembinaan dan peninjauan ke daerah untuk mengetahui perkembangan yang terjadi. Kemudian agar program ini berjalan dengan baik dan mampu mensejaterahkan peternak. (Sudaryanto)
Popular Posts
-
Sumber: tvone Jakarta,Lima anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Selasa, mengajukan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK...
-
mpr.go.id - Amandemen UUD 1945 melahirkan lembaga baru dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Salah satunya Dewan Perwakilan Daerah (DPD)...
-
Kinerja seluruh KPU di Riau terus dikritik. Data hasil Pemilu dari Riau yang masih di tabulasi nasional jumlahnya paling minim. Riauterkini-...
-
Prestasi sekolahku gak jelek-jelek amat tuh. Aku dulu murid kelas biologi (waktu itu pembagiannya A1 fisika, A2 biologi 'en A3 ilmu sosi...
-
JUMPA PERS: Anggota DPD asal Riau Intsiawati Ayus (kedua kiri) bersama anggota DPD menggelar konferensi pers terkait kebakaran hutan di S...
-
JAKARTA, Berita HUKUM – Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) mendukung upaya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI untuk melakukan judicial...
-
Menjelang kelulusan SMU, kecuali anak-anak yang mendapat PMDK, kami semua gamang dengan pilihan. Tak ada arahan ’en informasi yang cukup ten...
-
PEKANBARU -- Gaung Riau-- Manajemen sampah di Kota Pekanbaru yang saat ini semrawut dan tengah menjadi sorotan. Apalagi Pekanbaru dahulun...
-
Pekanbaru-riau.blogspot.com--Seperti diberitakan Riau Pos Partai Golkar dan Partai Demokrat bersaing di perolehan sementara Pemilu Legislati...
-
Guru itu walo galak, but sebenarnya mereka chayang ama kita. Tanpa mereka kita ’gak bakal seperti sekarang,minimal ngasih tau ilmu. Aku cih ...
KATEGORI
- Aksi Demo
- Amandemen
- Aspirasi
- Audiensi
- BBM
- Berita
- Bikameral
- Catatan Perjalanan
- Checks and Balances
- Dialog
- DPD RI
- DPRD
- Ekonomi Daerah
- Galeri DPD RI
- GP Ansor
- HL
- HTI
- HUbungan DPD-DPR
- Hukum
- Infrastruktur
- intsiawati
- Investasi
- Jambore
- Judicial Review
- Kehutanan
- Ketahanan Energi
- Khazanah Melayu
- Kinerja
- Kinerja DPD RI
- Kliping
- Komite II
- Konflik Agraria
- Korupsi
- KPID
- Kuansing
- Kuningan
- Kunjungan Daerah
- LAM
- Legislasi
- lingkungan
- Masyarakat Adat
- Media Kampanye
- Migas
- Nelayan
- Opini
- Pansus
- Pekanbaru
- Pelantikan
- Pemilu 2009
- Pendidikan
- Penyiaran
- Perburuhan
- Perkebunan
- Perumahan Rakyat
- Pilkada
- Pilpres
- PON
- PPUU
- Profil
- Prolegnas
- pulau padang
- RDP
- Rokan Hilir
- RTRW
- Ruang Media
- sayembara
- Seputar DPD
- Siak
- Sidang Pleno
- Silaturahim
- Sosialisasi KUR
- Susduk
- Tanah Ulayat
- Tata Kelola SDA
- Tata Kota
- Tata Niaga
- Tembakau
- Tokoh dan Opini
- Uji Publik
- Uji Sahih
- UMKM
- Walikota