Pekanbaru, Bangrusli.net, Ketua Komisi B DPRD Riau Drs H Ruspan Aman meminta anggota MPR/DPD-RI daerah pemilihan Riau, Intsiawati Ayus untuk memberikan informasi secara objektif terhadap perkembangan program sapi K2i bagi masyarakat miskin. Sebab pihaknya belum melakukan kunjungan secara menyeluruh terhadap sapi yang ada di daerah kabupaten/kota.
Hal ini dikatakan Ruspam, Selasa (30/10) di Pekanbaru menanggapi tulisan Intsiawati Ayus di salah satu media harian lokal yang menyatakan lebih dari 30 persen sapi program K2I jenis brahman cross bunting yang dibeli dari dana APBD Riau 2006 sebesar Rp14 miliar lebih itu sudah mati. “Saya mengharapkan kalau ia berbicara (Intsiawati Ayus) harus menggunakan data dan sumber data yang benar dan akurat, tidak asal ngomong. Harus jelas dari mana datanya, berapa ekor yang mati, berapa ekor yang bunting, berapa ekor yang disebarkan. Jadi jangan dikira-kiralah,” tegasnya.
Sebab imbuhnya hal itu tidak bagus karena tidak memberikan informasi yang objektif kepada masyarakat. Kemudian laporan yang diberikan tidak terarah. Ia mengharapkan kalau memberikan informasi haruslah terarah dan bisa dipertanggung jawabkan.
Oleh karena itu pihaknya kata Ruspan, akan turun kembali ke sejumlah daerah untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya. Selain itu juga akan melakukan hearing dengan Dinas Peternakan Provinsi Riau untuk mengetahui perkembangan yang terjadi.
Kepala Dinas Peternakan Provinsi Riau Drs R Erisman MSi juga membantah tulisan Intsiawati Ayus tersebut. Menurutnya, apa yang disampaikan tersebut tidak benar. Mengingat kondisi yang terjadi di daerah sangat bervariasi. Misalnya untuk Kota Dumai tidak ada yang mati. Tapi untuk anak sapi ada mencapai 3-4 ekor. Itupun karena terinjak oleh induknya.
Di Kabupaten Pelalawan angka kematian cukup tinggi hanya sekitar 10 ekor, tidak sampai 10 persen. Hal yang sama juga terjadi di Indragiri Hulu dan Kuantang Singingi, dimana angka kematian hanya mencapai tujuh ekor. “Oleh karena itu kami menyatakan bahwa apa yang disampaikan Intsiawati Ayus, itu tidak benar. Apalagi sampai 30 persen,” tegas Erisman.
Namun demikian pihaknya akan tetap terus melakukan pembinaan dan peninjauan ke daerah untuk mengetahui perkembangan yang terjadi. Kemudian agar program ini berjalan dengan baik dan mampu mensejaterahkan peternak. (Sudaryanto)
Popular Posts
-
Organisasi Rumpun Melayu Bersatu (RMB) digagas pada 17 Juli 2000 dan didirikan dengan Akte No. 95 tanggal 31 Juli 2000 sebagai perkembangan ...
-
Laporan Hengki Seprihadi PEKANBARU, TRIBUN - Dalam masa kunjungan reses di Kabupaten Kepulauan Meranti, Intsiawati Ayus bersama WALHI Riau d...
-
PEKANBARU, TRIBUN-Lahan pengembangan perkebunan yang dikelola Koperasi Tani Bakung Agri, Desa Sotol, Kecamatan Langgam, Pelalawan, yang dius...
-
zonalima.com - Guru Besar Fakultas Hukum UKI Mukhtar Pakpahan (kiri), Wakil Ketua BPKK DPD Intsiawati Ayus (kedua kiri), Pimpinan Kelom...
-
Waktu Kegiatan : Sabtu, 2 7 Juli 2013 Pukul 1 4.30 – 1 5 . 3 0 WIB Tempat : Studio Gress105.8 FM Pekanbaru. ...
-
PERJUANGAN TANPA HENTI "Jika hendak mengenal orang yang berbahagia sangat memeliharakan yang sia-sia" Dua larik gurindam pas...
-
Instiawati Ayus: Pemekaran Kabupaten Mandau dan Meranti Belum Memenuhi Syarat 22 Jan 2007 13:32 wib Pekanbaru, RiauInfo -Anggota Dewan Perwa...
-
RENGAT, Riau Pos - Para kepala desa se-Kabupaten Inhu dan calon pengusaha kecil menengah, Selasa (2/4) mengikuti acara sosialiasi Kredit Usa...
-
Jakarta, Logisnews.com – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) akan menjalani sidang judicial review UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) dan UU Pembentu...
-
JAKARTA-Wacana pembubaran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sangat kuat. Namun publik perlu mencurigai manuver tersebut. Karena dibalik itu ...
KATEGORI
- Aksi Demo
- Amandemen
- Aspirasi
- Audiensi
- BBM
- Berita
- Bikameral
- Catatan Perjalanan
- Checks and Balances
- Dialog
- DPD RI
- DPRD
- Ekonomi Daerah
- Galeri DPD RI
- GP Ansor
- HL
- HTI
- HUbungan DPD-DPR
- Hukum
- Infrastruktur
- intsiawati
- Investasi
- Jambore
- Judicial Review
- Kehutanan
- Ketahanan Energi
- Khazanah Melayu
- Kinerja
- Kinerja DPD RI
- Kliping
- Komite II
- Konflik Agraria
- Korupsi
- KPID
- Kuansing
- Kuningan
- Kunjungan Daerah
- LAM
- Legislasi
- lingkungan
- Masyarakat Adat
- Media Kampanye
- Migas
- Nelayan
- Opini
- Pansus
- Pekanbaru
- Pelantikan
- Pemilu 2009
- Pendidikan
- Penyiaran
- Perburuhan
- Perkebunan
- Perumahan Rakyat
- Pilkada
- Pilpres
- PON
- PPUU
- Profil
- Prolegnas
- pulau padang
- RDP
- Rokan Hilir
- RTRW
- Ruang Media
- sayembara
- Seputar DPD
- Siak
- Sidang Pleno
- Silaturahim
- Sosialisasi KUR
- Susduk
- Tanah Ulayat
- Tata Kelola SDA
- Tata Kota
- Tata Niaga
- Tembakau
- Tokoh dan Opini
- Uji Publik
- Uji Sahih
- UMKM
- Walikota