ROKAN HILIR, RanahRiau.com - Para nelayan dari Kampung Pasir, Desa Bagan Punak Pesisir, Kecamatan Kubu, keluhkan sejumlah kondisi yang dialami ketika melaut. Berbagai persoalan yang terjadi, disampaikan kepada Anggota DPD RI perwakilan Riau, Intsiawati Ayus MH, saat mengunjungi kelompok nelayan di wilayah dibagian Pesisir dari Provinsi Riau, Senin (2/3/15).
Pengaduan yang disampaikan nelayan, diantaranya yakni masalah sulitnya mencari bahan bakar untuk melaut, larangan dari Menteri Kelautan RI Susi Pudjiastuti soal alat penangkap ikan, dan mengenai bentangan sungai yang dilalui Pompong (kapal penangkap ikan, red) untuk jalur keluar masuk Desa.
"Banyak persoalan yang kami alami dalam melaut. Untuk bahan bakar saja, kami harus mencari hingga ke Ujung Tanjung. Sedangkan dari tempat kami ke sana itu cukup jauh," keluh salah seorang nelayan, Nasrul, saat berdialog.
Untuk itu, nelayan mengharapkan pihak Pemkab Rohil bisa membangun SPBU terapung di sejumlah kecamatan.
Lanjutnya, mengenai larangan Menteri Susi, ia juga menyampaikan keberatan bilamana peraturan untuk tidak melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan Tuamang diterapkan bagi nelayan setempat.
Sebab kata dia, alat penangkap ikan tersebut sudah turun temurun digunakan. Dan jika harus diganti, para nelayan tentu akan merasa kebingungan.
"Kami jadinya serba salah kalau begini. Pergi melaut takut ditangkap karena pakai Tuamang. Kalau tidak melaut tentu kami tidak ada penghasilan," sebutnya.
Mendengar aspirasi itu, Intsiawati Ayus, menyatakan bahwa pengadaan SPBU terapung bisa diajukan ke pusat.
"Di Kepulauan Meranti, saat ini sudah ada dua SPBU terapung. Dahulunya memang saya membawa banyak aspirasi nelayan disana, dan alhasil sudah dibangun. Nah untuk Rohil, saya akan coba mewacanakannya kembali," tuturnya.
Sementara terkait larangan Menteri itu, ia memberikan pandangan jika sebenarnya pihak Pemkab Rohil bisa saja membuat Perda khusus agar nelayan setempat masih bisa menggunakan Tuamang dalam melaut sehari-harinya.
Kemudian, mengenai bentangan sungai, Senator Riau ini menjelaskan sebenarnya bukan hal yang sulit untuk diselesaikan.
Akan tetapi, Lanjutnya, pihak Dinas Pekerjaan Umum Rohil merupakan pihak yang secara penuh melakukan tindakan pengembangan tepian sungai, tidak serta merta bisa melakukan normalisasi sesuai dengan kemauan nelayan.
"Tentu harus dikeruk lagi. Tak mungkin mau diperlebar tapi kedalaman hanya beberapa meter. Apalagi setiap saat saya melihat Pompong melintas diatas sungai, tentu pihak Dinas harus mempelajarinya terlebih dahulu seperti apa rencana dari rancangan yang akan dikerjakan dalam pelebaran sungai."
"Nah dari itu semua, aspirasi para nelayan kita serap. Tentu kita akan kumpulkan lagi apa-apa saja yang menjadi kendala warga Rohil pada umunya. Dan ini butuh waktu, agar semua persoalan secara perlahan satu-persatu bisa diselesaikan. Maka saya selaku pengawas dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintahan di Daerah, tentu tidak menutup kemungkinan untuk memfasilitator kepepentingan dari Daerah ke Pemerintah Pusat. Semoga ini dapat berjalan lancar." Paparnya jelas. (Nof)
Popular Posts
-
JAKARTA, KOMPAS - Kalangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam menerapkan kebijakan energi, karena dala...
-
SELATPANJANG --Dumai Pos Penjabat Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Syamsuar MSI meminta dukungan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik...
-
Memaknai Pancasila sebagai dasar untuk tegak dan kokohnya Negara Indonesia, memang harus disadari oleh seluruh elemen bangsa. Demikian disa...
-
Sumber: tvone Jakarta,Lima anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Selasa, mengajukan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK...
-
Kinerja seluruh KPU di Riau terus dikritik. Data hasil Pemilu dari Riau yang masih di tabulasi nasional jumlahnya paling minim. Riauterkini-...
-
HUKUMONLINE.COM--Posisi panja terakhir memutus pimpinan MPR terdiri dari dua orang DPR dan satu orang dari DPD. Anggota DPD keberatan, merek...
-
MERETAS KEMANDIRIAN TELUK Belitung pada tahun 1968 adalah pedesaan yang sepi di Kabupaten Bengkalis, Riau. Sebuah daerah yang jauh dari hin...
-
Menjelang kelulusan SMU, kecuali anak-anak yang mendapat PMDK, kami semua gamang dengan pilihan. Tak ada arahan ’en informasi yang cukup ten...
-
JAKARTA, batamtoday - Pengamat Politik LIPI, Ikrar Nusa Bhakti menyatakan bahwa saat ini Indonesia berada dalam tahap pematangan demokrasi. ...
-
Mereka menganggap Pasal 14 Ayat 1 tidak adil dan tidak memberikan kesetaraan. Sumber: VIVAnews - Lima calon anggota Dewan Perwakilan Daerah ...
KATEGORI
- Aksi Demo
- Amandemen
- Aspirasi
- Audiensi
- BBM
- Berita
- Bikameral
- Catatan Perjalanan
- Checks and Balances
- Dialog
- DPD RI
- DPRD
- Ekonomi Daerah
- Galeri DPD RI
- GP Ansor
- HL
- HTI
- HUbungan DPD-DPR
- Hukum
- Infrastruktur
- intsiawati
- Investasi
- Jambore
- Judicial Review
- Kehutanan
- Ketahanan Energi
- Khazanah Melayu
- Kinerja
- Kinerja DPD RI
- Kliping
- Komite II
- Konflik Agraria
- Korupsi
- KPID
- Kuansing
- Kuningan
- Kunjungan Daerah
- LAM
- Legislasi
- lingkungan
- Masyarakat Adat
- Media Kampanye
- Migas
- Nelayan
- Opini
- Pansus
- Pekanbaru
- Pelantikan
- Pemilu 2009
- Pendidikan
- Penyiaran
- Perburuhan
- Perkebunan
- Perumahan Rakyat
- Pilkada
- Pilpres
- PON
- PPUU
- Profil
- Prolegnas
- pulau padang
- RDP
- Rokan Hilir
- RTRW
- Ruang Media
- sayembara
- Seputar DPD
- Siak
- Sidang Pleno
- Silaturahim
- Sosialisasi KUR
- Susduk
- Tanah Ulayat
- Tata Kelola SDA
- Tata Kota
- Tata Niaga
- Tembakau
- Tokoh dan Opini
- Uji Publik
- Uji Sahih
- UMKM
- Walikota
