ROKAN HILIR, RanahRiau.com - Para nelayan dari Kampung Pasir, Desa Bagan Punak Pesisir, Kecamatan Kubu, keluhkan sejumlah kondisi yang dialami ketika melaut. Berbagai persoalan yang terjadi, disampaikan kepada Anggota DPD RI perwakilan Riau, Intsiawati Ayus MH, saat mengunjungi kelompok nelayan di wilayah dibagian Pesisir dari Provinsi Riau, Senin (2/3/15).

Pengaduan yang disampaikan nelayan, diantaranya yakni masalah sulitnya mencari bahan bakar untuk melaut, larangan dari Menteri Kelautan RI Susi Pudjiastuti soal alat penangkap ikan, dan mengenai bentangan sungai yang dilalui Pompong (kapal penangkap ikan, red) untuk jalur keluar masuk Desa.

"Banyak persoalan yang kami alami dalam melaut. Untuk bahan bakar saja, kami harus mencari hingga ke Ujung Tanjung. Sedangkan dari tempat kami ke sana itu cukup jauh," keluh salah seorang nelayan, Nasrul, saat berdialog.

Untuk itu, nelayan mengharapkan pihak Pemkab Rohil bisa membangun SPBU terapung di sejumlah kecamatan.

Lanjutnya, mengenai larangan Menteri Susi, ia juga menyampaikan keberatan bilamana peraturan untuk tidak melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan Tuamang diterapkan bagi nelayan setempat.

Sebab kata dia, alat penangkap ikan tersebut sudah turun temurun digunakan. Dan jika harus diganti, para nelayan tentu akan merasa kebingungan.

"Kami jadinya serba salah kalau begini. Pergi melaut takut ditangkap karena pakai Tuamang. Kalau tidak melaut tentu kami tidak ada penghasilan," sebutnya.

Mendengar aspirasi itu, Intsiawati Ayus, menyatakan bahwa pengadaan SPBU terapung bisa diajukan ke pusat.

"Di Kepulauan Meranti, saat ini sudah ada dua SPBU terapung. Dahulunya memang saya membawa banyak aspirasi nelayan disana, dan alhasil sudah dibangun. Nah untuk Rohil, saya akan coba mewacanakannya kembali," tuturnya.

Sementara terkait larangan Menteri itu, ia memberikan pandangan jika sebenarnya pihak Pemkab Rohil bisa saja membuat Perda khusus agar nelayan setempat masih bisa menggunakan Tuamang dalam melaut sehari-harinya.

Kemudian, mengenai bentangan sungai, Senator Riau ini menjelaskan sebenarnya bukan hal yang sulit untuk diselesaikan.

Akan tetapi, Lanjutnya, pihak Dinas Pekerjaan Umum Rohil merupakan pihak yang secara penuh melakukan tindakan pengembangan tepian sungai, tidak serta merta bisa melakukan normalisasi sesuai dengan kemauan nelayan.

"Tentu harus dikeruk lagi. Tak mungkin mau diperlebar tapi kedalaman hanya beberapa meter. Apalagi setiap saat saya melihat Pompong melintas diatas sungai, tentu pihak Dinas harus mempelajarinya terlebih dahulu seperti apa rencana dari rancangan yang akan dikerjakan dalam pelebaran sungai."

"Nah dari itu semua, aspirasi para nelayan kita serap. Tentu kita akan kumpulkan lagi apa-apa saja yang menjadi kendala warga Rohil pada umunya. Dan ini butuh waktu, agar semua persoalan secara perlahan satu-persatu bisa diselesaikan. Maka saya selaku pengawas dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintahan di Daerah, tentu tidak menutup kemungkinan untuk memfasilitator kepepentingan dari Daerah ke Pemerintah Pusat. Semoga ini dapat berjalan lancar." Paparnya jelas. (Nof) 

Matahari di Kota Pekanbaru terasa begitu menyengat, kumandang azan sholat jumat baru saja usai. Saya dan rombongan bersiap berangkat menuju Kabupaten Indragiri Hulu untuk melaksanakan tugas sebagai wakil daerah.

 
Tepat pukul 14.00 Mobil kami bertolak melewati Pangkalan Kerinci, disepanjang Jalan kami disuguhi pemandangan hijau, tidak hanya itu, kemacetan di Km.50 Tepatnya sebelum memasuki gerbang Kabupaten Pelalawan. Ya, benar saja, tepat dijalan ini sedang dilakukan perbaikan jalan lintas yang menghubungkan Pekanbaru dan Perusahaan Kertas terbesar di Indonesia tersebut.

Senja mengiringi laju kendaraan yang kami tumpangi, sesekali saya melihat smartphone, membalas satu persatu email yang masuk, dan membaca rangkaian acara yang akan dilaksanakan besok. Perjalanan kami menempuh sekitar 4 Jam, ketika tepat menjelang maghrib, kami singgah sejenak makan malam bersama rombongan.

Suasana di kota Rengat terasa berbeda ketika kami mulai mencicipi makanan, ya, seperti biasa, makanan ikan kesukaan ku menjadi menu favorit malam itu. Tidak lama berselang, sekitar pukul 21.00 kami melanjutkan perjalanan ke kecamatan Peranap sekitar2 Jam. Jalan-Jalan berlubang disepanjang jalan menandakan, masih banyaknya masalah yang harus di selesaikan oleh Pemerintah Kabupaten tersebut. Tapi, hal itu pula lah yang menjadikan saya dan rombongan tersadar kalau tempat tujuan kami segera sampai. Ya, tempat ini adalah dimana dulu saya menimba ilmu, mengenang kembali ketika saya bersekolah, bersama teman-teman berjalan menyusuri semak belukar, jalan setapak untuk bersekolah.

Suasana malam di kecamatan batang peranap di malam itu sama seperti sebelum nya, disisi kanan kiri jalan di penuhi oleh kebun warga. Hampir saja saya dan rombongan lupa dimana dulu saya besar. Mungkin ini menjadi catatan penting saya, yang tak mungkin lagi bisa di ingat, bahwa perkembangan kecamatan tersebut lambat laun semakin berkembang.

Melewati sisi sungai batang peranap, akhirnya kami sampai di rumah dimana dulu saya tumbuh menjadi seperti sekarang.Ibunda saya telah bersiap membukakan pintu menyambut kedatangan kami.
 

Besok paginya (8/6/13), saya mengantarkan doa untuk kedua kakek saya yang makamnya tak jauh dari rumah saya. Setelahnya, saya beranjak untuk melihat dan bercengkrama dengan guru SD 01 Batang Peranap, dan tak lupa pula, saya sedikit memberikan pengarahan kepada anak-anak yang sedang menunggu hasil kelulusan. Walaupun hanya berselang beberapa menit, paling tidak, yang menjadi harapan saya kepada anak-anak, kelak, mereka menjadi insan yang dapat menjadi apa yang mereka cita-citakan. 

Bersemangat, antusias siswa menanti hasil kelulusan.

Ada hal yang menarik ketika saya mendatangi kelas VI ini, mereka hapal ketika saya tanya, siapa nama saya "Ibu intsiawati" Ungkap siswa SD Serentak sambil membuat saya tersenyum.

Suasana Gotong Royong masih kental di batang peranap.

Selepas bertemu mereka, saya kembali lagi bertemu dengan masyarakat setempat yang sedang membersihkan jalan, karna siang itu, Bupati Indragiri Hulu akan segera datang. Saya menyempatkan diri untuk berfoto dan bercengkrama bersama mereka. Selepasnya, saya bergegas pulang untuk mempersiapkan diri untuk memberikan kata sambutan pembukan PORPESS CUP ke IV bersama unsur MUSPIDA.

Sesekali saya berlari kecil ke belakang menghampiri masyarakat Batang Peranap

Acara yang di tunggu-tunggu dimulai, tepat pukul 14.00 saya dan tim telah hadir ditengah-tengah masyarakat. Sesekali saya berlari kecil menemui ibu ibu yang sedang mempersiapkan makanan, sambil merangkul anak-anak yang pada saat itu hadir.

Bupati dan unsur Muspida datang, seperti biasa, orang nomor 1 di Inhu menjadi yang ditunggu tunggu. Tidak lama berselang, kami di hidangkan tarian persembahan. Acara demi acara saya lalui dengan penuh hikmat, pembukaan kali ini menjadi momentum terbangunnya sportifitas antar penyelenggara, pemain dan yang terlibat di dalamnya.

"Ya, saya senang sekali bisa hadir disini. Menyatu bersama mereka, mendengar apa yang menjadi harapan mereka terhadap wakil mereka di Pusat"

 Hanya berselang dua hari, saya dan rombongan bertolak ke Pekanbaru, karna besoknya saya harus berangkat lebih awal untuk persiapan ke kota bogor, menghadiri dialog bersama DPD RI. 

Peranap, sampai jumpa dilain waktu. Kota kecil yang menjadi sejarah panjang perjalanan hidupku.

Berinteraksi antara siswa dan Bunda Intsiawati Ayus dalam memotivasi siswa SMK Negri 2 Bengkalis

Intsiawati Ayus didampingi Majlis Guru setelah acara selesai

Akrab : Selesai Acara, siswa / siswi SMK Negri 2 Bengkalis mendekati Bunda

Masyarakat SEI Pakning Antusias menyambut kedatangan Anggota DPD RI

Bercengkrama : 3 Murid TK Mutmainnah Akrab dengan Bunda IA

PANGKALAN KERINCI-Haluan Riau . Bupati Pelalawan HM Harris, Senin (12/11), menerima kunjungan tiga anggota DPD RI yakni Dr Hj Maemanah Umar, H. Abdul Gafar Usman, dan Intsiawati Ayus di ruang auditorium kantor bupati. Saat kunjungan itu, Bupati meminta dukungan pembangunan Teknopolitan dan PLTG yang akan dilaksanakan Pemkab Pelalawan. Selain itu juga dibahas berbagai masalah di Pelalawan agar diperjuangkan anggota DPD di level nasional. Ikut hadir pada kesempatan itu, Sekda Zardewan, anggota DPRD, asisten, kepala dinas, badan, camat, kepala desa, tokoh adat, ketua KPUD, tokoh masyarakat dan pemuda.

Bupati juga mengekspos potensi dan pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan di Kabupaten Pelalawan, seperti program pembangunan wisata Bono, MP3EI tentang Teknopolitan dan PLTG. Dalam pelaksanaan program itu terdapat beberapa kendala, seperti pelaksanaan program pembaharuan menuju kemandirian seperti pembebasan lahan Teknopolitan dan program PLTG yang memerlukan dukung dari anggota DPD RI asal Riau agar segera terealisasi. Menurut Bupati, terkait pembangunan PLTG masih terkendala masalah Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) yang belum tercapai secara konkrit.

“Soal PLTG Langgam Power yang dinantikan masyarakat, masih ada kendala PJBG di BP Migas. Hal itu seharusnya sudah selesai sesuai target PLTG akan di launching akhir tahun 2012. Namun BP Migas sendiri belum mengeluarkan PJBG sehingga dikwatirkan pembangunan PLTG terkendala. Sesuai rencana perkiraan kita seharusnya pada bulan September atau paling lambat Oktober 2012 PJBG selesai. Karena rencana program PLTG dibangun untuk mengatasi persoalan listrik di Riau dengan memakai sumber daya alam gas yang ada di Kabupaten Pelalawan,” papar Bupati.

Dikatakan Bupati, saat ini pemancangan kedudukan mesin genset serta pemasangan mesin akan dilakukan. Karena penimbunan dan pematangan lokasi telah rampung. Namun hal itu dilakukan jika PJBG telah ada maka perusahaan konsorsium dapat melaksanakan pekerjaan. Apabila PJBG dari BP Migas belum keluar, pembangunan PLTG mengalami kendala, kontraktor tak mau kerja karena resiko. "Untuk itu, kita berharap PJBG segera terwujud, karena ini sangat kita butuhkan," tuturnya.

Mendengar permasalahan PJBG BP Migas, anggota DPD Dr Hj Maemanah Umar, H. Abdul Gafar Usman, dan Intsiawati Ayus meminta secara tertulis permasalahan dan data di Kabupaten Pelalawan kepada Bupati untuk dijadikan bahan agar diperjuangkan ke pusat nantinya. “Karena tanpa data yang lengkap, maka perjuangan DPD akan kurang maksimal. Apabila lengkap datanya sesuai kebutuhan masyarakat, kami dari DPD berjanji memperjuangkan semaksimalnya,” ujar ketiga anggota DPD RI itu.

Hj Maemanah Umar, H. Abdul Gafar Usman, dan Intsiawati Ayus mengaku sangat kagum dan salut akan program dan keberanian Bupati HM Harris. Untuk itu mereka meminta semua pihak agar mendukung program tersebut. “Keberanian Pak Bupati melakukan reformasi birokrasi dan programnya untuk membangun Kabupaten Pelalawan dengan pembaharuan dan kemandirian perlu mendapat dukungan. DPD akan siap melaksanakan tugas untuk membantu Riau dan Kabupaten Pelalawan dengan menyampaikan inventarisasi masalah untuk akses ke pusat," ujar Gafar Usman. (SUHERMI)

Pelalawan, Riausidik.com - Senin (12/11) Bupati Pelalawan HM. Harris menerima kunjungan dari anggota DPD RI dari Daerah pemilihan Provinsi Riau, bertempat di Aula Auditorium lantai III kantor Bupati Pelalawan-Riau, dalam pertemuan itu Bupati menyampaikan sejumlah persoalan yang di hadapi Pemerintah Kabupaten Pelalawan.

Pada kunjungan tersebut tampak hadir anggota DPD dari Provinsi Dr. Hj. Maemanah Umar, H. Abdul Gafar Usman MM dan Intsiawati Ayus.

Bupati Pelalawan dalam pemaparannya mengatakan, Kabupaten Pelalawan ada tiga program wisata yang di dalamnya tersebut wisata Bono, MP3El, Teknopolitan dan PLTG. Ia mengatakan dalam tiga Program Kabupaten Pelalawan ini ada beberapa masalah, seperti pembahasan lahan teknopolitan, maka dari itu Kami Daerah Kabupaten Pelalawan memohon dukungan dari DPD RI agar PLTG segera di realisasikan, sebutnya.

Dijelaskannya, perjanjian jual beli terhadap Gas (PJBG) belum tercapai secara konkrit. di karenakan PLTG langgam power sedang dinantikan masyarakat, Kabupaten Pelalawan. Seharusnya masalah yang di temui ini sudah selesai seuai dengan target PLTG yang berakhir tanhun 2012 ini. Namun BP migas sendiri belum mengeluarkan PJBG sehingga hal ini dikhawatirkan pembangunan PLTG terkendala, tandasnya.

"Saat ini pekerjaan pemancangan dudukan serta pemasangan mesin sudah mulai di lakukan, namun hal itu dilakukan jika PJBG telah ada maka perusahaan dapat melaksanakan pekerjaan. Dalam hal ini ia mengatakan seandainya PJBG dari BP migas belum Keluar namun pekerjaan itu akan terkendala", paparnya.

Mendengar perhasalahan itu, PJBG BP migas atau dari pihak DPD RI Dr. Hj. Maemanah Umar, H Abdul Gafar Usman MM, Intsiawati Ayus, meminta secara tertulis permasalahan dan data di Kabupaten Pelalawan untuk bahan diakseskan di pusat. "Kalau permasalahan tidak lengkap datanya maka perjuangan DPD RI kurang maksimal, dan apa bila permaslahan datanya lengkap maka perjuangan DPD RI semaksimal," pinta Intsiawati Ayus.

Sebelumnya para rombongan DPD memberi apresiasi kepada Pemkab Pelalawan. "kami sangat kagum dan salut dengan Program dan keberanian Bupati Pelalawan HM Harris, untuk itu harapan kami dari DPD RI meminta agar semua pihak dapat mendukung program ini," pesannya

"Selain itu juga, keberanian Bupati Pelalawan ini dalam melakukan reformasi birokrasi dan programnya untuk membangun Kabupaten Pelalawan dengan pembaharuan dan kemandirian perlu mendapat dukungan, kami dari DPD Provisi Riau akan siap melaksanakan tugas-tugas mendukung untuk membantu Riau dan termasuk Kabupaten Pelalawan khususnya, jelas Umar. ***

PEKANBARU (RP)- Anggota DPD RI asal wilayah Riau, meminta agar Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau ikut merespon berbagai persoalan yang ada di Riau.

Pasalnya, banyak persoalan yang ada di Riau. Secara kelembagaan, anggota DPD RI pemilihan Riau berkomitmen untuk membantu menyelesaikannya. Tapi tentunya harus digotong secara bersama, termasuk LAM Riau sebagai kelembagaan.

Ini dilontarkan anggota DPD RI Pemilihan Riau, H Gafar Usman dalam pertemuan dengan LAM Riau, di gedung Lembaga Adat Melayu Riau, Kamis (8/11).

Dalam pertemuan itu, turut hadir Hj Maimanah Umar dan Intsiawati Ayus. Mereka diterima unsur Ketua Umum MKA LAM Riau, H Tenas Effendy, Ketua MKA LAM Riau H Marjohan Yusuf, unsur Ketua DPH Tengku Lukman Jaafar, unsur Sekretaris DPH LAM Riau Nasir Penyalai dan sejumlah pengurus lainnya.

Gafar Usman yang sekarang duduk sebagai Wakil Ketua PAP (Panitia Akuntabilitas Publik) DPD RI ini mengatakan, kedatangan mereka ke LAM dalam rangka kunjungan kerja DPD RI ke daerah.

Tujuannya menampung aspirasi, masukan tentang persoalan yang ada di daerah.

Berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat sudah diterima. Namun secara kelembagaan belum. Menyikapi banyaknya persoalan yang diterima DPD RI dari daerah pemilihan Riau, perlu dilakukan koordinasi secara intensif dengan LAM Riau. Sebab, lembaga ini dinilainya masih sangat dihargai oleh masyarakat Riau.

Ini pun diungkapkan dua tokoh perempuan lainnya, Hj Maimanah Umar dan Instiawati Ayus. Persoalan lain yang terjadi dan harus diselesaikan adalah, soal RTRW Riau yang sejak tahun 2008 hingga sekarang belum selesai.

Padahal keberadaannya sangat penting untuk menentukan kawasan atau lahan yang diperuntukkan bagi perusahaan dan masyarakat.(dac)