RENGAT, Riau Pos- Para kepala desa se-Kabupaten Inhu dan calon pengusaha kecil menengah, Selasa (2/4) mengikuti acara sosialiasi Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta Kredit Revitalisasi Perkebunan (KRP). Kegiatan ini dilaksanakan di gedung Sejuta Sungkai Rengat.
Hadir dalam kesempatan itu anggota DPD MPR RI asal Riau Intsiawati Ayus SH MH. Kepala BRI Cabang Rengat Muhammad Marzukui, Kabag Ekonomi Setdakab Inhu Drs Rustam Efendy dan beberapa Kasubdin dari dinas dan badan di Kabupaten Inhu.
Dalam pemaparaanya, Intsiawati Ayus mengatakan, penerapan program KUR dalam rangka menggerakan sektor ril melalui Inpres Nomor 6 tahun 2007. Dimana Pemerintah memberikan kemudahan kredit dengan pola penjaminan yang khusunya ditujukan kepada sektor Usaha Kecil menengah (UKM) dan koperasi.
Selama ini sebutnya, sektor UKM dan koperasi, khususnya di daerah sering mengalami banyak kendala untuk mengakses dana bank (pembiayaan perbankan). Biasanya para pelaku usaha ini kesulitan untuk memenuhi persyaratan yang ditawarkan oleh pihak bank.
Di samping itu, akses kreditnya pun sangat terbatas. Padahal, jika dikaji dari berbagai perspektif khususnya menyangkut eksistensinya. Sekitor ril di Indonesia di samping jumlahnya besar, kontribusinya pun sangat signifikan bagi perekonomian bangsa.
Dikatakanya, di saat peluncuran program kredit pada 5 November 2007 yang bernama KUR ini, presiden SBY menyatakan bahwa program ini merupakan bukti keseriusan pemerintah untuk membantu pengusaha mikro, kecil dan menengah. Dalam hal ini pemerintah telah menunjuk Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembanagn Usaha (SPU) dan Asuransi Kredit Indoenisa (Askrindo) sebagai lembaga penjamin kredit.
Menurut Intsiawati lagi, dalam waktu tiga tahun ke depan pihak perbankan ini diharapkan mampu mengucurkan dana kepada pelaku UKM dan koperasi sebesar Rp14 triliun. Memang kebijakan Pemerintah ini setidaknya akan memberikan harapan baru bagi pemberdayaan ekonomi rakyat di Indonesia sebagai wujud dan komitmennya dalam mengurangi pengangguran dan kemiskinan.
Oleh sebab itu, KUR diharapkan mampu mengatasi problem akses pendanaan dan memperkuat permodalan sektor ekonomi produkstif UKM dan koperasi. Apabila memiliki tempat produksi atau usaha yang layak jangan takut untuk mengajukan kredit karena syaratnya mudah dan tidak ada agunan, karena pemerintah menjamin sebanyk 70 persen, sedangkan bank 30 persen. ‘’Bunga maksimum 16 persen dan jumlah kredit maksimum Rp500 juta per debitur,’’ terangnya.
Kepala Cabang BRI Rengat Muhammad Marzuki dalam kesempatan itu mengatakan, BRI sebagai salah satu bank penyalur kredit dalam program ini komit membantu warga. Satu hal tegas Marzuki, para calon pengusaha kecil yang berminat untuk mengikuti peluang itu harus memiliki kemauan keras untuk berusaha.
Selain itu juga harus menyadari betul, bahwa dana yang disalurkan nanti adalah hutang yang harus dibayar. Jangan sampai setelah kredit dicairkan, masyarakat lupa akan tujuan awal kegunaan uang itu. Sehingga ada kemungkinan akan dimanfaatkan untuk kegiatan lain, seperti keperluan keluarga, serta memenuhi kebutuhan konsumtif lainnya.
Sepanjang dana yang dikucurkan itu dipegunakan untuk pengembangan usaha, Marzuki yakin nantinya banyak warga bisa jadi pengusaha sukses. ‘’Ini pinjaman yang harus dikembalikan, maka harus digunakan sebaik mungkin untuk pengembangan usaha,’’ tegasnya.(ari)
Popular Posts
-
Sumber: tvone Jakarta,Lima anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Selasa, mengajukan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK...
-
mpr.go.id - Amandemen UUD 1945 melahirkan lembaga baru dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Salah satunya Dewan Perwakilan Daerah (DPD)...
-
Kinerja seluruh KPU di Riau terus dikritik. Data hasil Pemilu dari Riau yang masih di tabulasi nasional jumlahnya paling minim. Riauterkini-...
-
Prestasi sekolahku gak jelek-jelek amat tuh. Aku dulu murid kelas biologi (waktu itu pembagiannya A1 fisika, A2 biologi 'en A3 ilmu sosi...
-
JUMPA PERS: Anggota DPD asal Riau Intsiawati Ayus (kedua kiri) bersama anggota DPD menggelar konferensi pers terkait kebakaran hutan di S...
-
JAKARTA, Berita HUKUM – Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) mendukung upaya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI untuk melakukan judicial...
-
Menjelang kelulusan SMU, kecuali anak-anak yang mendapat PMDK, kami semua gamang dengan pilihan. Tak ada arahan ’en informasi yang cukup ten...
-
PEKANBARU -- Gaung Riau-- Manajemen sampah di Kota Pekanbaru yang saat ini semrawut dan tengah menjadi sorotan. Apalagi Pekanbaru dahulun...
-
Pekanbaru-riau.blogspot.com--Seperti diberitakan Riau Pos Partai Golkar dan Partai Demokrat bersaing di perolehan sementara Pemilu Legislati...
-
Guru itu walo galak, but sebenarnya mereka chayang ama kita. Tanpa mereka kita ’gak bakal seperti sekarang,minimal ngasih tau ilmu. Aku cih ...
KATEGORI
- Aksi Demo
- Amandemen
- Aspirasi
- Audiensi
- BBM
- Berita
- Bikameral
- Catatan Perjalanan
- Checks and Balances
- Dialog
- DPD RI
- DPRD
- Ekonomi Daerah
- Galeri DPD RI
- GP Ansor
- HL
- HTI
- HUbungan DPD-DPR
- Hukum
- Infrastruktur
- intsiawati
- Investasi
- Jambore
- Judicial Review
- Kehutanan
- Ketahanan Energi
- Khazanah Melayu
- Kinerja
- Kinerja DPD RI
- Kliping
- Komite II
- Konflik Agraria
- Korupsi
- KPID
- Kuansing
- Kuningan
- Kunjungan Daerah
- LAM
- Legislasi
- lingkungan
- Masyarakat Adat
- Media Kampanye
- Migas
- Nelayan
- Opini
- Pansus
- Pekanbaru
- Pelantikan
- Pemilu 2009
- Pendidikan
- Penyiaran
- Perburuhan
- Perkebunan
- Perumahan Rakyat
- Pilkada
- Pilpres
- PON
- PPUU
- Profil
- Prolegnas
- pulau padang
- RDP
- Rokan Hilir
- RTRW
- Ruang Media
- sayembara
- Seputar DPD
- Siak
- Sidang Pleno
- Silaturahim
- Sosialisasi KUR
- Susduk
- Tanah Ulayat
- Tata Kelola SDA
- Tata Kota
- Tata Niaga
- Tembakau
- Tokoh dan Opini
- Uji Publik
- Uji Sahih
- UMKM
- Walikota