Intsiawati Ayus: Jabatan Sekda Riau Sebaiknya Dilelang

Pekanbaru, (antarariau.com) - Anggota DPD dari Provinsi Riau Instiawati Ayus mengkritisi kekosongan jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Riau dan menilai perlu melakukan terobosan dengan cara lelang jabatan seperti yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

"Jokowi saja berani melelang jabatan kepala dinas, kenapa di Riau tidak," kata Instiawati kepada Antara di Pekanbaru, Kamis.  Posisi Sekda Provinsi Riau sudah kosong sekitar satu bulan terakhir setelah pejabat lama Wan Syamsir Yus memasuki waktu pensiun.

Sebelumnya Gubernur Riau Rusli Zainal mengusulkan tiga nama pengganti namun semuanya ditolak oleh Menteri Dalam Negeri.

Menurut Instiawati, Menteri Dalam Negeri tidak akan mungkin menolak nama pengganti apabila sosok-sosok yang diusulkan gubernur kapabel dan tidak berpotensi menimbulkan masalah dalam pemerintahan Riau ke depan.

Ia menilai tiga nama itu diusulkan gubernur sangat bersifat politis sehingga ditolak mentah-mentah oleh pemerintah pusat.

Apalagi, Pemprov Riau kini dalam permasalahan yang kompleks terkait kasus yang melibatkan Rusli Zainal sebagai tersangka kasus dugaan suap PON XVIII dan korupsi kehutanan.

"Menteri Dalam Negeri pasti sudah membedah tiga nama itu secara jitu, mana yang sedang bersalah, mana yang akan masuk dalam masalah dan berpotensi menimbulkan masalah," ujarnya.

Karena itu, Instiawati meminta kepemimpinan yang sekarang bersikap lebih arif dan tidak memaksakan tiga nama yang ditolak itu lagi. Lelang jabatan Sekda dinilainya akan membuka peluang kepada para birokrat yang benar-benar profesional untuk bisa berkarya secara terbuka dan adil.

"Riau tidak kehabisan birokrat profesional, tapi kebanyakan mereka terlanjur dikotak-kotakan dan tersembunyi di pelosok kabupaten/kota," ujarnya.

Selain itu, ia menilai sangat tidak arif apabila gubernur hanya mengeluh terkait ditolaknya tiga nama tersebut namun tidak mencari solusi pengganti yang lebih baik. Sebabnya, kekosongan jabatan Sekda merupakan sebuah kepincangan dalam pemerintahan.

"Kalau terlalu lama ya pemerintahan bisa tidak berjalan, karena gubernur hanya jabatan politik," ujarnya.

FB Rian Anggoro

Liputan Terkait

http://pekanbaru.tribunnews.com/2013/04/19/intsiawati-saya-sangsi-sama-dprd-riau

http://pekanbaru.tribunnews.com/2013/04/19/ini-efek-domino-riau-tak-punya-sekda

Terkait Kegagalan Ujian Nasional. Intsiawati Ayus: Pendidikan Harus di Desentralisasi

ilustrasi : foto oleh ebo.web.id

Terkait Kegagalan Ujian Nasional
Senator Riau : Pendidikan Harus di Desentralisasi
Kegagalan Pelaksanaan UN yang tidak serentak di Indonesia menjadi contoh buruk bagi pendidikan Tanah Air . Berbagai persoalan muncul setiap pelaksanaan UN. Termasuk  Pekanbaru, yang mana pelaksanaannya masih diwarnai berbagai masalah.

Pengalaman kegagalan manajemen UN 2013 merupakan salah satu bukti kegagalan sistem penyelenggaraan pendidikan yang sentralistik. Permasalahan kegagalan UN tahun ini mendapat tanggapan dari anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dapil Riau
Intsiawati Ayus.

Menurut IA, kebijakan pendidikan selayaknya diserahkan kepada daerah karna Banyaknya kebijakan umum pendidikan di pusat yang tidak efektif dan tidak sesuai dengan kubutuhan masyarakat lokal "Sudah saatnya pemerintah berkomitmen menerapkan desentralisasi pendidikan secara bertahap"Kata Ibu yang akrab disapa Iin ini.

Menurut Iin, persoalan pendidikan sepatutnya dilaksanakan oleh unit tataran bawah secara lebih otonom, karna tnit tataran bawah lebih mengetahui persoalan di daerah masing-masing "Pendidikan Nasional harus memberikan apresiasi dan penghargaan terhadap perbedaan kompetensi dan keragaman daerah, 

Struktur pendidikan saat ini tidak dapat bekerja dengan baik dalam meningkatkan partisipasi pendidikan, ditambah lagi
Kebijakan pendidikan yang sentralistik telah menciptakan ketergantungan dalam penyelenggaraan pendidikan serta menciptakan budaya menunggu petunjuk dari atas dan pastinya kebijakan saat ini  telah menghambat kreativitas, inovasi kurikulum,  kemandirian sekolah" Papar Senator Riau yang terpilih 2 periode berturut turut.

Dikatakan IA lagi, proses desentralisasi pendidikan ini bisa dilakukan secara bertahap jika Pemerintah benar benar serius. "Kebijakan  desentralisasi pendidikan bisa dilakukan secara bertahap dan parsial. Pembagian tugas pendidikan perlu dipetakan kembali untuk membagi mana yang menjadi kewenangan daerah, kewenangan provinsi, dan kewenangan pusat"Imbuh Senator Riau ini

Lebih lanjut, harapan Intsiawati kedepannya, desentralisasi pendidikan ini seharusnya mendapat dukungan dari berbagai stakeholder."Proses desentralisasi pendidikan harus mendapat dukungan dari seluruh stakeholders  daerah, melalui dukungan kebijakan, pengawasan, dan anggaran, dengan begitu, pendidikan yang desentralisasi dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, meningkatkan pendayagunaan potensi daerah, terciptanya infrastruktur kelembagaan yang menunjang terselenggaranya sistem pendidikan yang relevan dengan tuntutan jaman dan kebutuhan daerah" tutup Intsiawati Ayus

Liputan Terkait : 

http://pekanbaru.tribunnews.com/2013/04/19/intsiawati-kegagalan-manajemen-un-bukti-sistem-pendidikan-sentralistik-gagal

http://pekanbaru.tribunnews.com/2013/04/19/anggota-dpd-ri-anggap-desentralisasi-pendidikan-perlu-mulai-dilakukan

http://pekanbaru.tribunnews.com/2013/04/19/pendidikan-sentralistik-dinilai-ciptakan-ketergantungan

Klipping Forum Group Discussion

Agenda Kerja Intsiawati Ayus

Senator Riau: Naaikkan Harga Rokok untuk Mengurangi Dampaknya

(Kabarsenayan.com)Senator Hj. Intsiawati Ayus dari Riau selaku anggota Komite II DPD RI (Senator Indonesia) memberikan tanggapan terhadap akibat dari rokok. “Sebenarnya tembakau itu bukan satu-satunya yang menyebabkan penyakit. Banyak produk lain yang juga harus diwaspadai. Tapi untuk meminimalisir dampak rokok, maka harusnya harga rokok dinaikkan. Dari situ kluster masyarakat kita akan berfikir untuk membeli rokok.”

“Ini adalah cara untuk memproses pemahaman masyarakat kita dalam mengkonsumsi rokok. Masyarakat kita kan auto pilot, jadi akan terbukti dengan sendirinya. Kalau hanya dampak rokok, maka kultur kita memberikan gambaran lain. Banyak orang, uatamanya di daerah, yang umurnya sudah renta, tapi tetap merokok dan menganggap rokok sebagai pelengkap makanan.” Kata Senator Intsiawati Ayus sambil mencontohkan beberapa kalangan yang sudah disaksikan sendiri.

Mengenai peringatan akan bahaya merokok, Senator Intsiawati Ayus mengatakan: “Saya tidak setuju kalau hanya rokok yang dianggap penyebab berbagai penyakit. Bahan makanan yang luput dari Pengawasan Obat dan makanan, harus di waspadai. Sebaliknya, beberapa kultur di wilayah Negara kita mengganggap rokok sebagai budaya. Ada daerah yang menyuguhkan rokok dalam penyambutan, tanda persaudaraan. Bila di tolak, kita bisa dianggap tidak menghargai keberadaannya.”

Senator Intsiawati Ayus menguraikan: “Kalau pembatasan produksi rokok dilakukan, maka efeknya akan membuat petani tembakau menderita. Perusahaan mungkin tidak menyatakan rugi, tapi kita akan berhadapan dengan rakyat kecil. Maka, dengan menaikkan cukai rokok yang tinggi, akan membuat masyarakat kita berfikir, membandingkan harga rokok dengan biaya hidup sehari-hari, biaya sekolah, bahkan biaya kesehatannya sendiri.”

“Harga rokok yang tinggi, tidak langsung mengurangi produksi, dan harga tembakau dari petani bisa dinaikkan. Jadi bisa menaikkan pendapatan petani. Dan ini juga tidak membuat perusahaan rokok menjadi rugi.”

“Jadi, menaikkan cukai rokok, sah saja, dan itu bisa mengurangi dampak buruk bagi kesehatan yang disebabkan oleh rokok. Karena yang membeli dan mengkonsumsinya sudah terbatas,” tegas Senator Intsiawati Ayus.

Intsiawati : Ada 10 Isu Strategis Perubahan

Dari diskusi Urgensi tentang perubahan UUD 1945
Intsiawati : Ada 10 Isu Strategis Perubahan

PEKANBARU-Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI, Intsiawati Ayus mengatakan berdasarkan hasil kajian yang dilakukan secara mendalam dan menyeluruh dengan melibatkan berbagai stake holder, mulai dari pakar dan akedemisi ada sepuluh isu strategis  yang menjadi pokok-pokok perubahan kelima terhadap UUD 1945. "Sebanyak 10 isu strategis itu yakni memperkuat sistem presidensial,sebab Bangsa Indonesia harus memperjelas dan memperkuat penyelenggaraan sistem pemerintahan presidensial guna menjamin stabilitas politik secara nasional," terang Intsiawati yang tampil sebagai pembicara pada acara sosialisasi tentang hasil-hasil DPD RI yang membahas tentang Urgensi Perubahan kelima UUD 1945 yang dilaksanakanakan di Hotel Furaya, Kamis (11/4).

Selanjutnya memperkuat lembaga perwakilan untuk meningkatkan kualitas kebjakan dari segi derajat keterwakilan dalam setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang memerlukan mekanisme check and balances antar kamar dalam fungsi legislasi lembaga perwakilan.
"Kemudian memperkuat otonomi daerah, sebab negara perlu mengatur pola hubungan antar pusat-daerah secara bertingkat serta lebih memberikan ruang kepada daerah untuk menjalankan otonominya," terangnya.

Isu strategis lainnya kata Intsiawati yakni tentang calon presiden perseorangan, karena mekanisme pemilihan pemimpin bangsa sebaiknya tidak hanya melalui partai politik melainkan membuka pintu bagai calon perseorangan.

"Pokok-pokok perubahan lainnya yakni forum previlegtum, optimalisasi peran Mahkamah Konstitusi, penambahan pasal Hak Asasi Manusia, penambahan bab Komisi Negara dan penajaman bab tentang Pendidikan dan Perekonomian," paparnya.

Usul perubahan kelima UUD 1945 yang diinisiasi oleh DPD melalui Kelompok  anggota DPD di MPR RI tersebut telah mencapai perkembangan yang sangat positif dari aspek politik formal yakni dengan dibentuknya Tim Kerja Kajian Sistem Ketatanegaraan Indonesia MPR RI sebagai lembaga yang diamanatkan Pasal 3 ayat (1) UUU 1945.

Kewenangan Legislasi  Pada kesempatan tersebut Intsiawati juga  mengapresiasi keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan gugatan uji materi dan memberi kewenangan legislasi kepada DPD RI. Dalam putusan tersebut DPD dapat turut serta mengajukan dan membahas RUU terkait dengan otonomi daerah.

"Dengan adanya putusan MK tersebut, DPD RI memiliki hak dan kewenangan yang setara dengan DPR RI untuk mengajukan dan membahas rancangan Undang-undang terkait dengan otonomi daerah.Dengan adanya keputusan MK ini, diharapkan ke depan proses legislasi di DPR RI bisa lebih produktif, berkualitas dan efisien," imbuhnya.

(haluanriau edisi jumat 12.4.2013)