PEKANBARU, Riau Pos-Lepas dari rencana menggunakan jalur perseorangan, seperti yang diumbar-umbarnya beberapa waktu lalu, anggota DPD RI Intsiawati Ayus yang berniat menjadi calon gubernur berpaling menggunakan perahu partai politik.
Seperti diakuinya kepada RPG usai mengikuti Go Public Bakal Calon Gubernur Riau 2008-2013, Selasa (27/5) malam, untuk memuluskan langkahnya merebut kursi Riau Satu (R1) dirinya intensif berkomunikasi dengan beberapa partai. Partai tersebut antara lain Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN) dan partai Buruh (PB).
‘’Komunikasi dilakukan dengan semua partai, tapi yang intens terjadi di ketiga partai itu. Kita berharap dalam waktu dekat ada kepastiannya,’’ sebut Intsiawati yang memiliki program penggratisan buku sekolah di jenjang pendidikan SD hingga SMA sederajat.
Khusus PKS, Intsiawati memiliki harapan besar karena dalam komunikasi sebelumnya ada kesamaan konsep untuk membangun Riau ke depan. ‘’Insya Allah kesamaan itu menjadi berkah,’’ ungkapnya.
Pada kesempatan lain, Koordinator Media dan Aksi Massa DPW PKS Riau Hasyim Aliwa mengatakan peluang tokoh perempuan untuk menjadi pemimpin di PKS sangat terbuka. Hasyim mengatakan PKS termasuk partai yang memberi ruang gerak bagi tokoh perempuan yang ingin menjadi kepala daerah. ‘’PKS tidak alergi dengan calon dari perempuan,’’ ujarnya.
Buktinya, dari 18 tokoh yang berkomunikasi dengan PKS ada tiga tokoh perempuan, yaitu anggota DPD Intsiawati Ayus, Tokoh pergerakan dan perlindungan perempuan, Desi Zamaluddin dan selebritis asal Riau, Iyeth Bustami. Disebutkannya, ketiga tokoh perempuan itu memiliki keistimewaan tersendiri mewakili bidang kerjanya masing-masing.
Anggota Komisi A ini menilai, calon dari perempuan berpotensi pada Pilgubri mendatang. Apalagi diprediksi, mayoritas pemilih aktif adalah kalangan perempuan.
‘’Munculnya tokoh perempuan, saya kira bisa mencuri simpati pemilih dari kaumnya. Itu bisa menjadi nilai plus baginya. Walaupun demikian, kapabilitas dan kemampuan dari tokoh tersebut tetap menjadi hal yang mendasar harus dimilikinya,’’ sebutnya.
Dicontohkan Hasyim, komitmen PKS terhadap calon dari perempuan dalam Pilkada dibuktikan dengan pengusungan Marisa Haque, di Pilkada Banten berpasangan dengan kader PKS. ‘’Lihat saja di Banten, kita mendukung calon dari perempuan, walaupun kalah tapi perolehan suara cukup signifikan,’’ lanjutnya.
Kemungkinan untuk mengadopsi langkah PKS di Pilkada Banten, bisa saja terjadi. Apabila dalam mekanisme internal penentuan calon kepala daerah, calon dari perempuan mendapat penilaian tertinggi maka hal itu bisa terjadi.
‘’Selain saat ini kita tengah mengevalasi nama-nama yang berkembang, khusus bagi kandidat perempuan, kita akan berkoordinasi dengan dewan syariah wilayah (DSW) untuk membahas seputar pengusungan calon dari perempuan,’’ ujar Hasyim.(o/rpg)
Popular Posts
-
Organisasi Rumpun Melayu Bersatu (RMB) digagas pada 17 Juli 2000 dan didirikan dengan Akte No. 95 tanggal 31 Juli 2000 sebagai perkembangan ...
-
Laporan Hengki Seprihadi PEKANBARU, TRIBUN - Dalam masa kunjungan reses di Kabupaten Kepulauan Meranti, Intsiawati Ayus bersama WALHI Riau d...
-
PEKANBARU, TRIBUN-Lahan pengembangan perkebunan yang dikelola Koperasi Tani Bakung Agri, Desa Sotol, Kecamatan Langgam, Pelalawan, yang dius...
-
zonalima.com - Guru Besar Fakultas Hukum UKI Mukhtar Pakpahan (kiri), Wakil Ketua BPKK DPD Intsiawati Ayus (kedua kiri), Pimpinan Kelom...
-
Waktu Kegiatan : Sabtu, 2 7 Juli 2013 Pukul 1 4.30 – 1 5 . 3 0 WIB Tempat : Studio Gress105.8 FM Pekanbaru. ...
-
PERJUANGAN TANPA HENTI "Jika hendak mengenal orang yang berbahagia sangat memeliharakan yang sia-sia" Dua larik gurindam pas...
-
Instiawati Ayus: Pemekaran Kabupaten Mandau dan Meranti Belum Memenuhi Syarat 22 Jan 2007 13:32 wib Pekanbaru, RiauInfo -Anggota Dewan Perwa...
-
RENGAT, Riau Pos - Para kepala desa se-Kabupaten Inhu dan calon pengusaha kecil menengah, Selasa (2/4) mengikuti acara sosialiasi Kredit Usa...
-
Jakarta, Logisnews.com – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) akan menjalani sidang judicial review UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) dan UU Pembentu...
-
JAKARTA-Wacana pembubaran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sangat kuat. Namun publik perlu mencurigai manuver tersebut. Karena dibalik itu ...
KATEGORI
- Aksi Demo
- Amandemen
- Aspirasi
- Audiensi
- BBM
- Berita
- Bikameral
- Catatan Perjalanan
- Checks and Balances
- Dialog
- DPD RI
- DPRD
- Ekonomi Daerah
- Galeri DPD RI
- GP Ansor
- HL
- HTI
- HUbungan DPD-DPR
- Hukum
- Infrastruktur
- intsiawati
- Investasi
- Jambore
- Judicial Review
- Kehutanan
- Ketahanan Energi
- Khazanah Melayu
- Kinerja
- Kinerja DPD RI
- Kliping
- Komite II
- Konflik Agraria
- Korupsi
- KPID
- Kuansing
- Kuningan
- Kunjungan Daerah
- LAM
- Legislasi
- lingkungan
- Masyarakat Adat
- Media Kampanye
- Migas
- Nelayan
- Opini
- Pansus
- Pekanbaru
- Pelantikan
- Pemilu 2009
- Pendidikan
- Penyiaran
- Perburuhan
- Perkebunan
- Perumahan Rakyat
- Pilkada
- Pilpres
- PON
- PPUU
- Profil
- Prolegnas
- pulau padang
- RDP
- Rokan Hilir
- RTRW
- Ruang Media
- sayembara
- Seputar DPD
- Siak
- Sidang Pleno
- Silaturahim
- Sosialisasi KUR
- Susduk
- Tanah Ulayat
- Tata Kelola SDA
- Tata Kota
- Tata Niaga
- Tembakau
- Tokoh dan Opini
- Uji Publik
- Uji Sahih
- UMKM
- Walikota