Prof. Dr. H. Tabrani Rab (Tokoh Riau Merdeka)
Menurut Tabrani, negara kita saat ini berada dalam kondisi yang sangat kritis. Sama kritisnya ketika tahun 1958 dan akhir tahun 1998, saat gerakan-ge¬rak¬an separatis ramai bermunculan. Ini semua tak lain disebabkan karena akses daerah ke pusat masih tersumbat.
Pada prinsipnya, Undang-undang No.32 tahun 2004 menurut Tabrani masih mengebiri fungsi DPD sebagai saluran daerah. Tak salah jika lembaga yang mewakili daerah disebutnya sebagai ‘lembaga mandul’.Meskipun rajin ke daerah-daerah di manapun, akan tetapi hasil konsultasi DPD itu tetap tak dapat tersalurkan alias tersumbat. Perjuangan DPD untuk daerah tak bisa lebih karena tidak mempunyai hak yang cukup. Mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat yang selama ini dilakukan DPD memang baik tapi tidak berguna, --sekali lagi--oleh karena keterbatasan institusi.
Saat ini DPD sudah cukup dikenal masyarakat, akan tetapi lebih dikenal di luar negeri dengan sebutan Senator without Right, Senat yang tidak punya hak apa-apa. Dan inilah yang dihembus-hembuskan oleh DPR Amerika (House of Representative). Akibatnya, negara ini, menurut Tabrani, akan berkecai (pecah - red.) paling sedikit menjadi 15 negara yang compang-camping seperti Uni Sovyet.
Kinerja Intsiawati bagi Tabrani termasuk cukup bagus, bahkan terbagus untuk Riau. Tabrani sempat mengulang kata sangat tiga kali, “Sangat, sangat, sangat.” Akan tetapi, menurutnya, usaha Instiawati akan berujung pada nihilis karena institusinya lemah. Upaya Iin katanya hanya akan terbentur tembok. DPD ini ibarat ‘Lembaga Mentimun Bungkuk,’ tegasnya. Padahal lewat Intsiawati inilah dulu SBY menggelengkan kepala “Kok begitu ya?” kata SBY.
Demikian pula tentang kemitraan yang dibangun Intsiawati dengan pemerintah lokal, Tabrani menilai cukup bagus meski tidak sistematis. Dan ini, menurutnya, sekali lagi, tetap tak berguna karena keterbatasan lembaga DPD.
Mengenai bagaimana membangun lembaga DPD Tabrani mengajak DPD agar mempelajari Senat di Amerika. Institusi DPD sendiri harus seperti Senat di Amerika yang kedudukannya lebih tinggi dari DPR. Tabrani mengambil contoh kasus Clinton dengan Monica yang menyebabkan Clinton diimpeach oleh House of Representative. Akan tetapi, ia selamat oleh Senat. Walaupun tidak terdapat Undang-undang tapi yang menjadi konvensi umum apabila Partai Republik ber-kuasa pastilah dari California dan sebaliknya, Demokrat dari berbagai negara lainnya. Yang ini hampir mirip dengan Indonesia. Dengan nada sindiran Tabrani sempat mengutip kata-kata Theys dan Tiro, “Kalau kesempatan orang luar Jawa menjadi Presiden sama dengan orang Jawa apa gunanya kita memisahkan diri?”
Tabrani berharap agar lembaga DPD menjadi seperti Senat di Amerika sehingga Papua tidak perlu lepas dari Indonesia sebagai teori catur dari Eisenhower. Timor-Timur diikuti Irian dan diikuti Maluku oleh karena lobi gereja yang kuat baik di DPR maupun di Senat Amerika.
“Menerima masukan harus lebih penting daripada memberikan gambaran,” demikian pesan Tabrani kepada Intsiawati. Artinya, dalam politik diperlukan cara lobi yang baik. Sebagai pesan akhir, Tabrani mengungkapkan sebuah kata bijak dalam tradisi politik Eropa..
Dikutip dari 'Menapak Tahun Pertama: Laporan Pertanggungjawaban Kinerja
Popular Posts
-
Sumber: tvone Jakarta,Lima anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Selasa, mengajukan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK...
-
mpr.go.id - Amandemen UUD 1945 melahirkan lembaga baru dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Salah satunya Dewan Perwakilan Daerah (DPD)...
-
JUMPA PERS: Anggota DPD asal Riau Intsiawati Ayus (kedua kiri) bersama anggota DPD menggelar konferensi pers terkait kebakaran hutan di S...
-
PEKANBARU -- Gaung Riau-- Manajemen sampah di Kota Pekanbaru yang saat ini semrawut dan tengah menjadi sorotan. Apalagi Pekanbaru dahulun...
-
Memaknai Pancasila sebagai dasar untuk tegak dan kokohnya Negara Indonesia, memang harus disadari oleh seluruh elemen bangsa. Demikian disa...
-
Pekanbaru, Detakriaunews.com - Manajemen sampah di Kota Pekanbaru, yang saat ini semrawut dan tengah menjadi sorotan. Apalagi Pekanbaru dah...
-
Organisasi Rumpun Melayu Bersatu (RMB) digagas pada 17 Juli 2000 dan didirikan dengan Akte No. 95 tanggal 31 Juli 2000 sebagai perkembangan ...
-
Konperensi pers DPD menyikapi keputusan MK terkait uji materi UU MD3 dan UU PPP terhadap UUD 1945 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (27/3)...
-
beritadetik.com, JAKARTA – Senator atau Anggota Dewan Perwakilan wilayah (DPD) RI dari propinsi Riau, Intsiawati Ayus menyatakan konstitus...
-
Kinerja seluruh KPU di Riau terus dikritik. Data hasil Pemilu dari Riau yang masih di tabulasi nasional jumlahnya paling minim. Riauterkini-...
KATEGORI
- Aksi Demo
- Amandemen
- Aspirasi
- Audiensi
- BBM
- Berita
- Bikameral
- Catatan Perjalanan
- Checks and Balances
- Dialog
- DPD RI
- DPRD
- Ekonomi Daerah
- Galeri DPD RI
- GP Ansor
- HL
- HTI
- HUbungan DPD-DPR
- Hukum
- Infrastruktur
- intsiawati
- Investasi
- Jambore
- Judicial Review
- Kehutanan
- Ketahanan Energi
- Khazanah Melayu
- Kinerja
- Kinerja DPD RI
- Kliping
- Komite II
- Konflik Agraria
- Korupsi
- KPID
- Kuansing
- Kuningan
- Kunjungan Daerah
- LAM
- Legislasi
- lingkungan
- Masyarakat Adat
- Media Kampanye
- Migas
- Nelayan
- Opini
- Pansus
- Pekanbaru
- Pelantikan
- Pemilu 2009
- Pendidikan
- Penyiaran
- Perburuhan
- Perkebunan
- Perumahan Rakyat
- Pilkada
- Pilpres
- PON
- PPUU
- Profil
- Prolegnas
- pulau padang
- RDP
- Rokan Hilir
- RTRW
- Ruang Media
- sayembara
- Seputar DPD
- Siak
- Sidang Pleno
- Silaturahim
- Sosialisasi KUR
- Susduk
- Tanah Ulayat
- Tata Kelola SDA
- Tata Kota
- Tata Niaga
- Tembakau
- Tokoh dan Opini
- Uji Publik
- Uji Sahih
- UMKM
- Walikota