SIDANG PARIPURNA KHUSUS DPD UNTUK MENILAI REALISASI APBN 2006 DI DAERAH-DAERAH

***

Jakarta (Dewan) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menyelenggarakan Sidang Paripurna Khusus DPD untuk menilai realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2006 di daerah-daerah sebagaimana pernah diuraikan Presiden dalam pidato kenegaraan pada Sidang Paripurna Khusus DPD tahun lalu. Sasaran penilaian seperti revitalisasi di bidang pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, perbaikan infrastruktur serta harmonisasi peraturan-peraturan pemerintah yang bertentangan dengan otonomi daerah.

Demikian salah satu kesimpulan konferensi pers dalam rangka menjelaskan persiapan Sidang Paripurna Khusus DPD yang dilaksanakan tanggal 23 Agustus pukul 10.00 WIB di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Konferensi pers diselenggarakan di lantai 8 Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senin (7/8).

Konferensi pers dihadiri Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman sebagai Ketua Panitia Penyelenggaraan Sidang Paripurna Khusus DPD dengan Sekretaris, PRA Arief Natadiningrat, dan Wakil Sekretaris, Intsiawati Ayus; didampingi Koordinator Panitia Pengarah Sarwono Kusumaatmadja dan anggotanya, Anthony Charles Sunaryo; serta Koordinator Panitia Pelaksana Bambang Soeroso.

Penyelenggaran Sidang Paripurna Khusus DPD langsung di bawah koordinasi pimpinan DPD. Dalam kepanitiaan tersebut, Sarwono bersama Anthony bertugas menggarap materi bahan pidato Ketua DPD terhadap Pidato Kenegaraan Presiden mengenai kebijakan pembangunan daerah dalam kaitan dengan penyampaian nota keuangan APBN 2007. Jika tahun 2005 lalu orkestra sengaja ditampilkan untuk mengiringi prosesi kegiatan maka tahun 2006 ini hanya ditampilkan paduan suara.

Irman mengatakan, penyelenggaraan Sidang Paripurna Khusus DPD nanti sebagai konvensi setelah tahun lalu untuk pertama kali DPD mengundang Presiden. Buat DPD acara tersebut sangat penting karena untuk kedua kali Presiden menyampaikan paradigma pembangunan daerah terkait Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2007. Acara ini strategis mengingat berubahnya pola atau bentuk APBN yang berbasis otonomi daerah dan desentralisasi, ujarnya.

Dilanjutkan, DPD akan mengundang stakeholders yang berkaitan dengan kepentingan daerah pada tingkat nasional maupun daerah. Diharapkan acara tersebut dihadiri para pengambil kebijakan baik eksekutif maupun legislatif di jajaran pusat maupun daerah seperti Gubernur, Bupati, Walikota, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat provinsi, kabupaten, kota. Juga diundang pimpinan partai politik dan tokoh-tokoh daerah supaya memahami persepsi pembangunan berbasis otonomi daerah dan desentralisasi.

Sarwono menambahkan, acara mendatang tidak perlu lagi diwarnai kontroversi menyangkut perdebatan apakah Presiden layak atau tidak layak menghadiri Sidang Paripurna Khusus DPD. Sudah ada konfirmasi Presiden akan hadir. Dengan demikian, semakin terbuka peluang kehadiran Presiden tiap tahun bisa dikembangkan menjadi konvensi. Ada tradisi politik yang baik.

Dikatakan, sasaran penyelenggaraan Sidang Paripurna Khusus DPD nanti adalah melihat sejauhmana realisasi APBN 2006 di daerah-daerah seperti yang pernah diuraikan Presiden dalam pidato kenegaraan pada Sidang Paripurna Khusus DPD tahun lalu. Dia menguraikan beberapa hal penting dan itu akan kami nilai, jelasnya.

Masalah penting dimaksud seperti revitalisasi di bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan, perbaikan infrastruktur. Beliau juga waktu itu menjanjikan harmonisasi peraturan-peraturan pemerintah yang banyak di antaranya masih bertentangan dengan otonomi daerah. Itu nanti akan kita lihat.

Sejalan dengan itulah, pihak DPD mengumpulkan banyak informasi dari pemerintah daerah melalui asosiasi pemerintahan provinsi dan asosiasi pemerintahan kabupaten dan kota se-Indonesia. Selain itu, informasi juga diperoleh dari alat kelengkapan DPD beserta individu anggota DPD.

Setelah lengkap, lanjut Sarwono, semua informasi diramu menjadi bahan pidato Ketua DPD yang dalam peraturan tata tertib DPD menjadi juru bicara DPD. Tugas kami menyiapkan bahan-bahan untuk juru bicara kami supaya bisa memberikan penilaian terhadap pidato Presiden tahun lalu dan memberikan kepada Presiden berbagai tuntutan dan harapan daerah dalam rangka penyusunan APBN 2007, jelasnya.

Anthony melanjutkan, DPD telah memberikan pertimbangan APBN 2007 untuk tiga item utama, yakni mengusulkan kepada pemerintah agar kebijakan fiskal tahun 2007 diarahkan untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran, kemudian mengurangi kesenjangan antar-daerah serta menumbuhkan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Kalau pengangguran tidak dihentikan maka dia akan sangat mengganggu produktivitas nasional. Dengan demikian, tentunya makin memberatkan APBN pada tahun-tahun mendatang, alasannya.

Item berikutnya, kebijakan fiskal tahun 2007 pada arah kebijakan penerimaan dan pengeluaran belanja negara lebih diprioritaskan pada peningkatan pelayanan pendidikan, kesehatan, pertanian, kelautan, perikanan, serta infrastruktur. Itulah bidang-bidang yang difokuskan dalam kaitan membangun perekonomian daerah.

APBN 2007 juga, lanjut Anthony, dapat mengatasi masalah-masalah mendasar yang menjadi prioritas pembangunan yaitu pada sistem pembangunan nasional untuk merevitalisasi pertanian, perikanan, kelautan, kesehatan, dan infrastuktur di daerah. Terutama pembangunan infrastruktur di daerah sangat penting untuk membuka isolasi di daerah-daerah yang tertinggal dan mendapatkan akses kepada daerah-daerah yang maju.

Bambang menambahkan, momentum tanggal 23 Agustus mendatang akan bermakna dan bernilai strategis. Karena itu, aspek penyelenggaraan kegiatan harus benar-benar efektif, bernilai, berbobot,dan pada akhirnya atas dasar hasil tersebut seluruh stakeholder dan para pengambil keputusan dan kebijakan di daerah mempunyai kesamaan bahasa, derap langkah, dan satu tujuan yakni bagaimana daerah-daerah dengan segala macam komplikasi dan persoalan-persoalannya dapat terselesaikan, sambungnya.

Sesuai dengan materi pidato kenegaraan Presiden tahun 2005 lalu, banyak masalah yang oleh pemerintah akan diupayakan pada tahun berjalan 2006 ini. Pengupayaan inilah yang akan dieksplorasi DPD serta diaktualisasikan dengan keadaan aktual di daerah-daerah sekarang.

Dalam perjalanan satu tahun terakhir ini juga banyak aspirasi daerah yang harus terangkat yang menjadi isu-isu sentral, ungkap Bambang. Sebaliknya, Presiden diharapkan menanggapi dan menyampaikan berbagai kebijakan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah terkait isu-isu sentral yang berkembang.

Tradisi ini, sambungnya, akan diteruskan setiap tahun sehingga dalam mengevaluasi kebijakan pemerintah pada tahun-tahun sebelumnya akan terangkat kembali sejumlah masalah manakala kebijakan tersebut belum dapat dilaksanakan di daerah. Diharapkan momentum tersebut memberikan warna dalam sistem ketatanegaraan Indonesia bahwa DPD dalam memperjuangkan dan membawa aspirasi masyarakat dan daerah ternyata tetap eksis.

Karena itulah, lanjut Anthony, DPD menekankan agar pengalokasian anggaran dibesarkan untuk pembangunan daerah yang sangat jauh tertinggal. Ini hanya bisa dengan kebijakan alokasi yang tidak seimbang. Daerah tertinggal harus dialolasikan lebih besar, urainya. Kami juga meminta agar alokasi per sektor diseimbangkan, bukan antardaerah saja. Jangan sampai, sektor yang menjadi unggulan atau basis malah mendapat dana minim sekali. (IMS) (Sumber: www.dpd.go.id)