PEKANBARU, Suara Karya-Polda Riau terus mengusut kasus illegal logging yang disinyalir melibatkan sejumlah oknum pejabat, baik di daerah maupun di pusat. Mereka umumnya membekingi atau mempermudah para pelaku illegal logging menjalankan aksinya.
Berkaitan dengan hal itu, Kapolda Riau Brigjen Pol Drs Sutjiptadi MM di Pekanbaru mengancam akan menjadikan tersangka dan menangkap para pejabat yang terlibat illegal logging tersebut. "Saya tidak main-main, siapapun akan saya tangkap," ujarnya.
Pernyataan itu disampaikannya sehubungan makin maraknya kegiatan illegal logging di Riau. Bahkan belum lama ini tim dari Polda Riau menemukan ribuan batang kayu log di hutan dan di tumpukan kayu industri (chip) di area PT Riaupulp dan PT IKPP.
Selain itu, tim juga menangkap basah 35 truk trailer bermuatan kayu tanpa dokumen milik Riaupulp. Berkaitan dengan itu, Tim Tipiter Polda memeriksa sejumlah pejabat Riaupulp, yakni Andreas, Rudi Rianda, Yusuf Wibisono, dan Rudi Fajar.
Seorang Menteri?
Menurut Sutjiptadi, kegiatan illegal logging di Riau memang sudah sangat parah. Ini dapat dilihat dari banyaknya tersangka pembalakan kayu yang telah ditetapkan Polda Riau. Saat ini jumlah tersangkanya mencapai 140 orang.
Bahkan menurut dia tidak tertutup kemungkinan sejumlah pejabat dari pusat maupun daerah dijadikan tersangka. Dia malah tidak membantah informasi adanya seorang menteri menjadi calon tersangka karena diduga terlibat illegal logging.
"Dari hasil pemeriksaan, baik terhadap tersangka maupun saksi, telah terseret sejumlah nama bupati dan menteri. "Saat ini tim penyidik kami sudah melayangkan surat kepada presiden sebagai syarat untuk pemeriksaan terhadap para pejabat itu," katanya menambahkan.
Sementara itu, Intsiawati Ayus, salah seorang anggota DPD RI asal Riau, mengaku sangat miris atas terjadinya praktik illegal logging di Riau itu. Setelah melihat sendiri bukti-bukti yang dipaparkan Kapolda Riau, dia memang merasa yakin Riaupulp terlibat dalam illegal logging.
"Bukti-bukti yang ditunjukkan kapolda itu sangat meyakinkan bahwa perusahaan itu melakukan pelanggaran dan melawan hukum," ujarnya. Makanya dia sangat mendukung upaya-upaya Polda Riau dalam memproses masalah tersebut.
Dia melihat tak ada sedikit pun celah hukum bagi perusahaan untuk membuktikan bahwa itu bukan melanggar atau melawan hukum. "Karena, berdasarkan bukti-bukti yang kami lihat sendiri, itu sudah sangat jelas melanggar hukum," katanya lagi. (Adrizas)
Popular Posts
-
Sumber: tvone Jakarta,Lima anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Selasa, mengajukan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK...
-
mpr.go.id - Amandemen UUD 1945 melahirkan lembaga baru dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Salah satunya Dewan Perwakilan Daerah (DPD)...
-
Kinerja seluruh KPU di Riau terus dikritik. Data hasil Pemilu dari Riau yang masih di tabulasi nasional jumlahnya paling minim. Riauterkini-...
-
Prestasi sekolahku gak jelek-jelek amat tuh. Aku dulu murid kelas biologi (waktu itu pembagiannya A1 fisika, A2 biologi 'en A3 ilmu sosi...
-
JUMPA PERS: Anggota DPD asal Riau Intsiawati Ayus (kedua kiri) bersama anggota DPD menggelar konferensi pers terkait kebakaran hutan di S...
-
JAKARTA, Berita HUKUM – Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) mendukung upaya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI untuk melakukan judicial...
-
Menjelang kelulusan SMU, kecuali anak-anak yang mendapat PMDK, kami semua gamang dengan pilihan. Tak ada arahan ’en informasi yang cukup ten...
-
PEKANBARU -- Gaung Riau-- Manajemen sampah di Kota Pekanbaru yang saat ini semrawut dan tengah menjadi sorotan. Apalagi Pekanbaru dahulun...
-
Pekanbaru-riau.blogspot.com--Seperti diberitakan Riau Pos Partai Golkar dan Partai Demokrat bersaing di perolehan sementara Pemilu Legislati...
-
Guru itu walo galak, but sebenarnya mereka chayang ama kita. Tanpa mereka kita ’gak bakal seperti sekarang,minimal ngasih tau ilmu. Aku cih ...
KATEGORI
- Aksi Demo
- Amandemen
- Aspirasi
- Audiensi
- BBM
- Berita
- Bikameral
- Catatan Perjalanan
- Checks and Balances
- Dialog
- DPD RI
- DPRD
- Ekonomi Daerah
- Galeri DPD RI
- GP Ansor
- HL
- HTI
- HUbungan DPD-DPR
- Hukum
- Infrastruktur
- intsiawati
- Investasi
- Jambore
- Judicial Review
- Kehutanan
- Ketahanan Energi
- Khazanah Melayu
- Kinerja
- Kinerja DPD RI
- Kliping
- Komite II
- Konflik Agraria
- Korupsi
- KPID
- Kuansing
- Kuningan
- Kunjungan Daerah
- LAM
- Legislasi
- lingkungan
- Masyarakat Adat
- Media Kampanye
- Migas
- Nelayan
- Opini
- Pansus
- Pekanbaru
- Pelantikan
- Pemilu 2009
- Pendidikan
- Penyiaran
- Perburuhan
- Perkebunan
- Perumahan Rakyat
- Pilkada
- Pilpres
- PON
- PPUU
- Profil
- Prolegnas
- pulau padang
- RDP
- Rokan Hilir
- RTRW
- Ruang Media
- sayembara
- Seputar DPD
- Siak
- Sidang Pleno
- Silaturahim
- Sosialisasi KUR
- Susduk
- Tanah Ulayat
- Tata Kelola SDA
- Tata Kota
- Tata Niaga
- Tembakau
- Tokoh dan Opini
- Uji Publik
- Uji Sahih
- UMKM
- Walikota