Namun sangat disayangkan keinginan tersebut dimentahkan oleh BP Migas yang ternyata BP Migas dibekengi oleh Komisi VII DPR RI untuk penguatan peran BP Migas. Hal itu terungkap dalam rapat Kerja gabungan Komite II dan IV DPD RI Senin, 5 Maret 2012 di lantai II Komplek Parleman,Senayan Jakarta.
Anggota DPD RI dapil Sulawesi Selatan,Bahar Ginting memuntahkan kekesalannya didepan Kepala BP Migas dan BPH Migas,atas kelangkaan BBM didaerahnya. Dia mengingatkan tentang rencana kenaikan BBM oleh Pemerintah, diduga saat ini Pertamina sudah mengurangi kuota kepada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) padahal pihak SPBU telah membayar dengan harga pasaran saat ini, pengalokasian sisa order SPBU akan di akumulasikan pada saat kenaikan harga BBM yang akan ditetapkan oleh Pemerintah.
Akibat praktek demikian,Sulawesi Selatan mengalami kelangkaan BBM yang diakibat oleh permainan Pertamina."Saya tersinggung selama ini kami kurang diperhatikan, BPH Migas diultimatum oleh mahasiswa di Makasar jika terjadi kenaikan BBM maka Presiden SBY turun," katanya mengutip statemen mahasiswa yang menggambarkan BPH Migas tidak punya kiat dalam mengatasi kelangkaan dan disparitas harga BBM.
Daerah Sulawesi Tenggara juga mengalami hal lebih parah, selama delapan bulan wilayah tersebut terjadi kelangkaan BBM yang mengakibatkan antrean pembelian BBM dan berlangsung hingga hari ini. Beban masyarakat harus dipikul sendiri tanpa ada solusi, masyarakat ahirnya membeli dalam kondisi pasrah dengan harga Rp.9000, dari harga pasaran Rp.4500/liter.
Kelangkaan tersebut menyulut anggota DPD RI dapil Sulawesi Tenggara Abdul Jabbar Toba yang meminta Kapolda Sulawesi Barat turun. Demikian juga dengan Sulawesi Utara, Gorontalo yang terjadi antrian BBM cukup panjang, karena kuota berkurang sehingga menyulitkan anggota DPD RI menyampaikan persoalan kelangkaan dan disparitas harga dipasaran kepada konstituennya.
Indonesia bagian Timur telah menjadi penonton atas kelangkaan BBM selama ini,hal tersebut digambarkan oleh Sarah Mboik.Menurutnya BBM sangat sulit ditemui dipasaran, apalagi seperti minyak tanah yang merupakan BBM pengganti listrik untuk penerangan masyarakatnya juga sangat sulit ditemui di pasaran, situasi ini terjadi di Nusa Tenggara Timur.
Sedangkan di Papua daerah Sorong yang merupakan daerah penghasil BBM bisa terjadi kelangkaan, masyarakat membelinya dengan harga sangat mahal. Pernyataan tersebut dikemukakan oleh anggota DPD RI dapil Papua Tonny Tesar. Menurutnya Pertamina saat ini telah memberikan fasilitas kepada pihak asing yaitu kapitalis.
Tidak ingin menjadi daerah miskin apalagi fakir, kekhawatiran menjadi fakir terkuak dengan pengabdian daerah Riau kepada NKRI dalam memberikan sumbangsih ke Jakarta. Riau merupakan daerah penghasil minyak selama ini di Indonesia,lewat keterwakilannya di DPD RI, disuarakan oleh Instiawati Ayus. Riau selama ini mensubsidi pusat pun mengalami hal sama. Menurut Instiawati,Riau daerah yang kaya tidak ingin menjadi fakir. Statement dimaksud disampaikannya kepada BPH Migas dan BP Migas mengomentari daerahnya sebagai pengahsil minyak juga menderita seperti daerah lainnya di Indonesia sehingga dirinya mengingatkan bagaimana romantisnya pada zaman BBM dikelola oleh Pertamina.
Ketidakberdayaan BP Migas mengatasi persoalan yang terjadi selama ini membuat anggota DPD RI dapil Papua barat, Isaac Mandacan berang. Ia meminta BP Migas dibubarkan karena hanya menguntungkan kalangan tertentu."Bubarkan BP Migas,karena itu hanya untuk orang-orang besar saja di Jakarta,zaman Orde Baru kita tidak pernah antrean seperti ini," ungkapnya kesal melihat persoalan ketidak berdayaan BP Migas.
Keinginan BP Migas dibubarkan ditanggapi sensitif oleh Wakil Kepala BP Migas Hardiono yang menyebutkan terjadi kesepakatan dengan koleganya di Komisi VII DPR RI dimana Komisi VII menginginkan penguatan peran BP Migas. "Kami dari sisi ini sepakat dengan Komisi VII untuk penguatan peran BP Migas," kata Hardiono kepada Tambangnews.com diruang Komite II dan IV DPD RI ketika dimintai tanggapannya menyangkut ketidak mampuan BP Migas mengamankan BBM sehingga mengakibatkan keinginan pembubaran BP Migas.
Struktur Kepengurusan BPH Migas yang memiliki latar belakang purnawirawan TNI dan Polri juga masih menjadi dilema, bahkan unsur intelijen dan TNI,Polri serta Kepala Daerah juga dilibatkan dalam penanganan masalah BBM, namun hingga saat ini sistem pendistribusian yang menyebabkan kelangkaan dan disparitas harga belum menjawab kedua persoalan tersebut di lapangan.
Kepala BPH Migas,Andy Noorsaman Sommeng membela diri ketika dimintai tanggapannya oleh Tambangnews.com menyangkut Struktur dimaksud. Menurutnya struktur tersebut memang bertujuan mengamankan BBM, namun secara tiba-tiba dipekerjakan di birokrasi dan dihadapkan dengan anggaran maka pihaknya saat ini membuat satgas dengan dukungan yang kuat dari lembaga penegak hukum.(Zainuddin).
.JPG)
 yang berdampak pada kelangkaan dan melambungnya harga B...){kind=link}