Interaktif Bersama Senator Riau #2

Waktu Kegiatan	:	Kamis, 25 Juli 2013 Pukul 15.00 – 16.00 WIB
Tempat	:	Studio Gress105.8 FM Pekanbaru.
Thema	:	SolusivEkskalasi Konflik Agrariadi Riau &ProspekPenyelesaiannya
Pembicara	:	Intsiawati Ayus, SH, MH (Anggota DPD RI Asal Riau)  Dr. Ronses Pasaribu, SH, MM (Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Riau)  Hariansyah Usman (MantanKetuaWalhi Riau) AlternatifPengganti ; Mangapul SH.,MH (DirekturKonflik BPN Riau)
Narasi	:	Sebagai salah satu provinsi yang terbanyak mengeluarkan izin perkebunan, kehutanan, dan pertambangan, Riau tak pernah sepi didera konflikagraria. Hal ini diakibatkan karena buruknya tatakelola SDA yang diindikasikan dengan banyaknya kasus korupsiperizinan, tumpang tindihnya tataruang tatawilayah, kaburnya tata batas lahan perusahaan serta izin-izin yang tidak dievaluasi/ditinjauulang. Masyarakat Riau di pedesaan yang sebagian besar menggantungkan hidupnya dari hasilhutandanalam semakin hari penghidupannya kian terdesak oleh ekspansilahan perusahaan.  Kehilangan lahan, kerusakanlingkungan, keterbatasanakseslapangankerja, danekstraksi SDA merupakanmasalah-masalahpenyebabtimbulnyakonflik. Berdasarkan data Walhi, lahan kebun kelapasawit di Riau kini telahmencapai 2,8juta ha. Lebih dari setengah kebun sawit tersebut dikelola perusahaan perkebunan swasta dantercatat 34 persen di antarany masih berkonflik dengan penduduklokal. Sementaraitusekitar 1,7juta ha hutan Riau yang dialihfungsikan sebagai tanamanindustri (HTI), sekitar 20 persen di antaranya juga masih berkutat dalam sengketa.  Scale Up mencatat bahwa luas lahan konflikantara masyarakat dengan perusahaan di Riau pad atahun 2011 mencapai 302.123 ha. Konflik tersebut tersebar di 30 titikKabupaten/Kota se-Riau. Kasus terbanyak ditemukan di Rohul (10 titik) disusul Pelalawan (3 titik), Kepulauan Meranti (3 titik), Inhu (2 titik), Siak (4 titik), Kampar (2 titik), Bengkalis (2 titik), RokanHilir (2 titik), Dumai, dan Indragiri hilirsebanyak (1 titik).  Sedangkan lahan konflik terluas terjadi di KepulauanMeranti (69.890 ha) disusul Dumai (50.000 hektar), Pelalawan (44.957 hektar), Bengkalis (45.079 hektar), Rokanhulu (24.360 hektar), Indragiri hulu (5.863 hektar), Kampar (5.700 hektar), Siak (11.872 hektar), Indragiri hilir (1.500 hektar), danRohil (42.902 hektar). Lambatnya tindaklanjut pihak-pihak terkait dan minimny aupaya-upaya mediasi konflik menyebabkan akumulasi kasus yang terus bertambah setiaptahunnya. Beberapa tahun terakhirini ekskalasi kasus konflikagraria telah banyak memakank orbanjiwa, baik di kedua belahpihak yang berkonflik maupun pihak aparat kepolisian. Dan bagaimanakah efektifitas upaya-upaya yang sudahd ijalankan lembaga politik di daerah selam aini? Apakah solusi mendasar yang dibutuhkan untuk menyelesaikan konflik-konflik tersebut? Bagaimana peran DPD RI?   Jawabanny dapat anda dengar disini Dengarkan Unduh Selamat Mendengarkan