Pekanbaru, BangRusli.Net-Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di setiap daerah provinsi perlu diadakan. Pengadaan itu untuk membantu tugas-tugas anggota DPD ketika turun atau menyerap aspirasi di daerah.
Hal itu terungkap dalam diskusi antara Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPD RI, Siti Nurbaya, Asisten Deputi Menteri PAN Sudibyo serta anggota DPD RI daerah pemilihan Riau dan Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Mambang Mit, Kepala Biro Perlengkapan Setdaprov Riau Agus Kamaruzzaman, Kabag Iinfodok Setwan Mardius, Kabag Humas Setwan Eddi Yusti, Kabag Keuangan Setwan Zuhanda Agus, Kabag Risalah Setwan, Amri Almi serta pihak terkait lainnya, Rabu (13/2) di ruang medium kantor DPRD Riau.
Siti menjelaskan, selama ini jika anggota DPD turun ke daerah pemilihan untuk kepentingan daerah tidak bisa langsung difasilitasi Sekjen DPD karena tidak ada sekretariatnya di daerah sehingga anggota DPD selalu mengeluhkan hal itu. Walaupun selama ini lanjutnya, fasilitas dan bangunan sekretariat di daerah selalu dibantu pemerintah daerah setempat seperti di Riau yang berada di lingkungan kantor DPRD Riau.
"Selama ini anggota DPD selalu kesulitan jika ingin bersilaturahmi dan ingin mendengar aspirasi daerah, kami hanya bisa menyurati gubernur. Itu saja selanjutnya terserah kepada daerah," ucapnya.
Hal sama juga dibenarkan Sudibyo yaitu untuk melayani permasalahan di daerah Sekjen DPD dalam melayani anggota DPD itu di daerah tidak berjalan dengan baik. Sudibiyo mencontohkan di Jawa Barat, Pemda memberikan sarana dan prasarana sedangkan gaji untuk pegawai sekretariatnya berasal dari iuran anggota DPD daerah pemilihan Bandung.
Anggota DPD yang ikut pada diskusi itu Sumardi Taher, Instiawati Ayus dan Maimanah Umar juga mengungkapkan kesulitan mereka.
Seperti selama ini jika turun ke daerah selalu berkoordinasi dengan Sekdaprov Riau yang ditindaklanjuti dengan surat Sekdaprov Riau ke bupati/walikota. Menanggapi hal itu Mambang mengatakan pihaknya juga setuju karena secara kelembagaan DPD sebagainya lembaga penyeimbang sehingga perlu dipikirkan kesekretariatannya di daerah.
"Di sini juga sebelumnya tidak begitu menjadi pemikiran yang begitu mendalam. Tapi karena di DPRD ini ada ruangan lalu ada masyarakat yang datang sehingga bisa jadi objek DPD," ucapnya.
Sekretariat itu juga diperkirakan lanjutnya, untuk memaksimalkan fungsi DPD maka perlu kelembagaan sehingga kerja DPD lebih efektif dan bisa menampung daerah. Ditambahkan Eddi Yusti, pihaknya juga merasa bangga karena di Indonesia, Riau satu-satunya kantor DPD yang berada di dekat kantor DPRD.(Sudaryanto)
Popular Posts
-
Sumber: tvone Jakarta,Lima anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Selasa, mengajukan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK...
-
mpr.go.id - Amandemen UUD 1945 melahirkan lembaga baru dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Salah satunya Dewan Perwakilan Daerah (DPD)...
-
JUMPA PERS: Anggota DPD asal Riau Intsiawati Ayus (kedua kiri) bersama anggota DPD menggelar konferensi pers terkait kebakaran hutan di S...
-
PEKANBARU -- Gaung Riau-- Manajemen sampah di Kota Pekanbaru yang saat ini semrawut dan tengah menjadi sorotan. Apalagi Pekanbaru dahulun...
-
Memaknai Pancasila sebagai dasar untuk tegak dan kokohnya Negara Indonesia, memang harus disadari oleh seluruh elemen bangsa. Demikian disa...
-
Pekanbaru, Detakriaunews.com - Manajemen sampah di Kota Pekanbaru, yang saat ini semrawut dan tengah menjadi sorotan. Apalagi Pekanbaru dah...
-
Organisasi Rumpun Melayu Bersatu (RMB) digagas pada 17 Juli 2000 dan didirikan dengan Akte No. 95 tanggal 31 Juli 2000 sebagai perkembangan ...
-
Konperensi pers DPD menyikapi keputusan MK terkait uji materi UU MD3 dan UU PPP terhadap UUD 1945 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (27/3)...
-
beritadetik.com, JAKARTA – Senator atau Anggota Dewan Perwakilan wilayah (DPD) RI dari propinsi Riau, Intsiawati Ayus menyatakan konstitus...
-
Kinerja seluruh KPU di Riau terus dikritik. Data hasil Pemilu dari Riau yang masih di tabulasi nasional jumlahnya paling minim. Riauterkini-...
KATEGORI
- Aksi Demo
- Amandemen
- Aspirasi
- Audiensi
- BBM
- Berita
- Bikameral
- Catatan Perjalanan
- Checks and Balances
- Dialog
- DPD RI
- DPRD
- Ekonomi Daerah
- Galeri DPD RI
- GP Ansor
- HL
- HTI
- HUbungan DPD-DPR
- Hukum
- Infrastruktur
- intsiawati
- Investasi
- Jambore
- Judicial Review
- Kehutanan
- Ketahanan Energi
- Khazanah Melayu
- Kinerja
- Kinerja DPD RI
- Kliping
- Komite II
- Konflik Agraria
- Korupsi
- KPID
- Kuansing
- Kuningan
- Kunjungan Daerah
- LAM
- Legislasi
- lingkungan
- Masyarakat Adat
- Media Kampanye
- Migas
- Nelayan
- Opini
- Pansus
- Pekanbaru
- Pelantikan
- Pemilu 2009
- Pendidikan
- Penyiaran
- Perburuhan
- Perkebunan
- Perumahan Rakyat
- Pilkada
- Pilpres
- PON
- PPUU
- Profil
- Prolegnas
- pulau padang
- RDP
- Rokan Hilir
- RTRW
- Ruang Media
- sayembara
- Seputar DPD
- Siak
- Sidang Pleno
- Silaturahim
- Sosialisasi KUR
- Susduk
- Tanah Ulayat
- Tata Kelola SDA
- Tata Kota
- Tata Niaga
- Tembakau
- Tokoh dan Opini
- Uji Publik
- Uji Sahih
- UMKM
- Walikota