PEKANBARU, MAHASISWARIAU.COM -Anggota DPD RI dari Provinsi Riau, Intsiati
Ayus menggelar coffe talk bersama mahasiswa dan Komunitas Sapulidi di markas
sapulidi center jalan pahlawan kerja kelurahan Maharatu kecamatan Marpoyan Damai,
Jumat (12/12/2014). Dalam diskusi tersebut, anggota DPD RI ini mengkritisi minimnya perhatian pemerintah Provinsi terhadap keberadaan Rumah sakit jiwa (RSJ) di kecamatan Tampan. Pasalnya sejak 20 tahun yang lalu tidak ada perubahan yang signifikan pada rumah sakit tersebut.
"Saya telah melakukan ujian psikotes lima kali disana, tapi kemarin saya melakukan kunjungan ke situ hasilnya sangat mengejutkan, mulai dari infrastruktur, fasilitas pendukung sangat minim. Boleh dikatakan di RSJ tidak memanusiakan manusia," ungkap Intsiawati Ayus.
Dirinya sangat prihatin dengan kondisi tersebut dan berharap pemerintah daerah menganggarkan dana untuk menunjang fasilitas-fasilitas RSJ tersebut. "Saya akan menggaungkan kondisi ini ke pemerintah pusat, semoga ini akan jadi perhatian pusat untuk diperjuangkan," jelasnya.
Kemudian, Wanita yang biasa di panggil Iin, memberi lapor merah terhadap Pemerintahan kota Pekanbaru khususnya Walikota Pekanbaru, Firdaus MT. Dia mengatakan dari Sembilan Bupati dan dua Walikota yang berada di Riau, Walikota Pekanbaru yang sangat jelek komunikasinya dengan anggota DPD RI khususnya dirinya.
"Dari awal mencalon hingga menjadi Walikota saya sangat mendukung, tapi sampai sekarang untuk berjumpa dan berdiskusi tentang Perkembangan kota Pekanbaru alhamdulillah belum ada," bebernya.
Perlu diingat, jia tidak ada komunikasi antara pemerintah daerah dengan perwakilannya di pemerintah pusat maka perkembangan kota akan jalan ditempat. Contoh saja Kota Pekanbaru, program-program yang berhubungan dengan pusat tidak jalan, lihat saja penyerahan bus TMP dari pusat tidak jalan, penyerahan bantuan hibah Rusunawa tidak jalan, dan E-ktp juga tidak jalan.
"Saya berharap untuk kedepannya ada perubahan sistem komunikasi kepala daerah dengan perwakilannya di pusat sehingga dapat membantu percepatan pembangunan daerah," paparnya.
Catatan, anggota DPD / MPR RI, Istnsiawati Ayus termasuk dalam Komite satu yang membahas hubungan pusat dan daerah, pemekaran daerah, otonomi daerah, panitia perancang undang-undang.
.JPG)
