(Berita Daerah.com - Riau), 
Dekan Fakultas Teknik Universitas Islam Riau (UIR), Prof. Dr. Sugeng Wiyono, berpendapat Pemerintah Provinsi Riau perlu mendukung pembentukan Forum Komunikasi Energi Daerah sebagai komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan energi terbarukan di daerah.

"Pembentukan Forum Komunikasi Energi Daerah perlu didukung untuk mencari solusi energi di Riau," kata Sugeng kepada ANTARA di Pekanbaru, Selasa.

Ia menjelaskan, wacana pembentukan forum energi daerah tersebut mengemuka dalam seminar energi "Petroleum Engineering Expo" di kampus UIR pada pekan lalu. Hadir dalam acara tersebut Wakil Menteri (Wamen) ESDM Widjajono Partowidagdo, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Intsiawati Ayus, dan perwakilan dari Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Riau.

"Dalam seminar itu, Wamen ESDM juga merekomendasikan pembentukan Forum Komunikasi Energi di tiap daerah terutama daerah penghasil sumber daya alam," ujarnya.

Menurut dia, pembentukan forum itu untuk mencari rencana kebijakan bersama untuk Riau dalam mengantisipasi cadangan minyak dan gas (migas) yang secara alami terus menurun. Pembuatan kebijakan di daerah mengenai energi, lanjutnya, perlu mendapat dukungan semua pihak agar tidak dijalankan parsial atau sendiri-sendiri.

"Kita jangan terpaku pada energi migas saja, karena Riau memiliki potensi energi lain yang belum digarap seperti energi matahari, air, CBM dan batubara," katanya.

Menurut dia, hasil rekomendasi mengenai pembentukan forum energi daerah pada seminar itu akan disampaikan ke Gubernur Riau untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah.

"Kita akan laporkan rekomendasinya ke gubernur, semoga beliau meresponnya dengan positif," ujarnya.

Sebelumnya, anggota DPD RI asal Riau Intsiawati Ayus mengatakan Pemerintah Provinsi Riau harus berperan aktif dalam penyusunan kebijakan energi di daerah. Untuk menjamin keberlanjutan penyediaan dan peningkatan ketahanan energi lokal, lanjutnya, maka pembangunan dan pengembangan energi perlu melibatkan prakarsa daerah.

Sebab, berdasarkan UU No.30 tahun 2007 tentang Energi pada pasal 26 dijelaskan, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota memiliki kewenangan dalam pengelolaan energi di daerah masing-masing.

"Untuk masa mendatang, daerah jangan lagi jadi aktor pasif melainkan aktif memainkan peran dalam kebijakan energi," kata Intsiawati Ayus.

Menurut dia, kenyataan kini sangat kurang koordinasi antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota terkait perencanaan energi. Akibatnya, kebijakan terkait energi seperti pertambangan, migas dan kelistrikan di daerah terkesan berjalan sendiri.

Padahal, ia menilai pemerintah daerah juga mempunyai kewenangan pengelolaan energi mulai dari kegiatan untuk penyediaan, pengusahaan dan pemanfaatan hingga penyediaan cadangan strategis dan konversi sumber daya energi.

(wsh/WSH/bd/ant)

Cibeureum, IB. Pembangunan mega proyek Waduk Cileuweung (Kuningan, red) yang akan merendam Desa Kawungsari Kecamatan Cibeureum dan sekitarnya akan dilaksanakan mulai tahun 2013. Hal itu diungkapkan Bupati Kuningan, H. Aang Hamid Suganda disela-sela pengukuhan pengurs DPD KNPI Kab. Kuningan di Gelanggang Pemuda, Senin (19/12/11).

Menurut Aang, pembangunan Waduk Cileuweung akan menelan anggaran sebesar Rp. 550 miliar yang berasal dari APBN, ABD Provinsi Jabar dan Jateng, serta Kabupaten Kuningan dan Brebes Jawa Tengah. “Pembangunan waduk itu akan dilaksanakan mulai tahun 2013, dan bisa selesai dalam kurun waktu dua atau tiga tahun. Mudah-mudahan tidak seperti Jatigede,” terang Bupati Aang.

Terpisah, Kepala BAPPEDA Kab. Kuningan Drs. Dian Rahmat Yanuar, M.Si melalui Kabid Prasarana dan Lingkungan, Ir. H. Taufik membenarkan anggaran yang diperlukan untuk pembangunan waduk itu Rp. 550 miliar. Alokasinya untuk kontruksi bendungan Rp. 200 miliar, dan  sebesar Rp. 350 miliar untuk pembebasan lahan dan relokasi.

Pembangunan sendiri dalam pelaksanaannya melalui tiga tahap. Tahap pertama yakni prakontruksi meliputi studi kelayanan amdal, larap dan prakontruksi. Tahap dua, kontruksi atau pembangunan waduk, dan terakhir kontruksi. Yang dimaksudkan pascakontruksi adalah pengelolaan dan pemanfataan waduk.

”Perlu diketahui bahwa waduk bukan untuk penyediaan energi listrik, melainkan untuk penyediaan air di wilayah Kabupaten Kuningan seluas 1.000 h.a dan di Brebes 7.000 h.a. Nilai tambahnya, di Brebes akan berkembang pesat sentra ketan dan bawang untuk kebutuhan Kabupaten Kuningan dan lainnya,” terang Taufik.

Respon  serius diperlihatkan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang telah melakukan kunjungan kerja ke Desa Kawaungsari sebanyak dua kali. Pertama kunjungan dilakukan oleh anggota DPD asal Kuningan yakni Prof. DR. HM. Surya didampingi oleh Bupati Kuningan. Serta yang kedua kalinya merupakan rombongan Komite II DPD yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komite II, Intsiawati Ayus, SH, MH, bersama tujuh anggota lainnya, termasuk Prof. Surya.

Rombongan didampingi oleh Wakil Bupati Kuningan, Drs. H. Momon Rochmana, MM, Kadis SDA dan Pertambangan Drs. Kukuh Taufikul Malik, MM, para Staf Ahli Bupati, Kabid Pertambangan dan Energi SDAP, Deni, ST, M.Si, Kabag Humas Setda Kuningan Drs. Asep Budi Setiawan, M.Si, dan Camat Cibeureum Suparman, S.Sos.

Prof. Surya mengaku sangat mendukung sekali pembangunan Waduk Kuningan (Cileuwung) yang sangat bermanfaat bagi orang banyak itu. “Saya akan kembali lagi ke sini, tetapi setelah daerah ini dibendung,” ucapnya, di Kantor Desa Kawungsari Kec. Cibeureum, Kamis (8/12/11).

Surya berjanji akan terus mendorong suksesnya pembangunan waduk dengan melakukan komunikasi baik ke Presiden maupun DPR RI. “Saya akan terus dorong agar pembangunan waduk ini segera terwujud,” janji dia.

Dalam kunjungan itu, nampak raut wajah warga Desa Kawung-sari dan Kadesnya, Wawan Heryana, S.Pd seperti menahan sedih dan ketidakrelaaan. “Saya sebenarnya ingin mengatakan bahwa warga kami tidak rela desanya dibentung. Namun setiap kali ingin mendekat terkesan dihalangi oleh Camat Cibeureum,” ucap dia.

Keseriusan pemerintah dalam membangun waduk itu nampaknya sudah bulat. Hal itu diungkapkan pula oleh Wakil Menteri Pertanian, DR. H. Rusman Heryawan yang juga kepala BPS saat meresmikan Kantor BPS Kuningan, Sukabumi dan Cianjur di Kuningan, Sabtu (17/12/11).

“Meskipun pembangunan Waduk Cileuweung (Kuningan) merupakan kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), namun didalamnya ada korelasi dalam pemanfaatan waduk untuk pertanian, dan hilangnya beberapa hektar lahan pertanian. Sehingga saya akan melakukan peninjauan langsung ke lokasi,” ujar dia. (tan)