Eksekutif dan Legislatif Perlu Duduk Bersama: Tidak Kompak tapi Jangan Main Tuding

PEKANBARU, Pro Riau– Anggota DPD RI asal Riau, Intsiawati Ayus SH MH tidak menampik tudingan tak kompaknya anggota DPR dan DPD asal Riau. Meski begitu, kondisi itu tidak bisa dijadikan alasan apalagi saling tuding penyebab turunnya perolehan DIPA (daftar isian penggunaan anggaran) 2009 untuk Riau.

‘’Jika dikatakan antara DPR dan DPD tidak kompak atau jalan sendiri atau apapun bahasanya, faktanya bisa kita dikatakan iya. Namun saya berkeyakinan siapapun yang bertuan di Provinsi Riau pasti menginginkan kemajuan, kemakmuran dan kesejahteraan untuk Riau dan masyarakatnya,’’ ujar Iin, panggilan Intsiawati dalam rilisnya, kemarin.

Dilanjutkan Iin, telah tiga tahun ia mengajukan kegiatan coffee morning antara pemangku Riau dari eksekutif dan legislatifnya, baik di daerah dan pusat. Tujuannya untuk urun rembuk pembangunan Riau di segala aspek dan sektor. Namun hingga setakat ini tak sekalipun terjadi. ‘’Ini tidak seperti yang saya saksikan dan ikuti di provinsi tetangga Sumatera Barat, Sumatera Selatan dan Sumatera Utara. Di sana telah menjadi rutinitas kegiatan tersebut,’’ ungkapnya memberi contoh.

Kembali soal nilai DIPA yang diterima Riau, menurutnya, satu unsur pertimbangan konkrit dari nilai DIPA yang didapat oleh tiap provinsi yaitu tergantung dari jumlah kabupaten/kota yang ada. Contoh Sumatera Barat terdiri dari 22 kabupaten/kota begitu juga Sumatera Selatan dan Sumatera Utara. Sedang Riau sampai dengan saat ini tercatan memiliki 11 kabupaten/kota di luar Meranti.

Di samping jumlah kabupaten/kota, kita harus dengan berbesar hati mengevaluasi kekurangan yang ada seperti penggunaan dan penyerapan DIPA sebelumnya. Dan bagaimana pula dengan jumlah uang yang terparkir di SBI.

Dari pasang surut fakta ini, lanjutnya, kita bersama lakukan pembenahan dengan evaluasi yang dalam.Karena bagaimanapun hirarki dari penyelanggaraan pemerintah daerah tidak terlepas dari kebijakan pusat yang sentralistik di samping seorang gubernur juga diamanatkan sebagai kepanjang tanganan pemerintah pusat.

‘’Jadi tidak perlu menjadi perdebatan atau saling tunding untuk sebuah kesalahan. Lebih bijak kita merekam kemana dan dimana kekurangan yang ada, yang kemudian menjadi parameter sebuah keputusan tentang nilai DIPA yang diterima,’’ saran Iin yang kembali menjadi Caleg DPR RI. (zoe/proriau )