Oleh: Intsiawati Ayus, SH, MH

Resesi Uni Eropa dan bayangan kelam ekonomi Amerika Serikat (AS) yang kemudian diikuti gejala stagnasi di kawasan Asia telah menciptakan iklim masa depan ekonomi dunia yang serba tak pasti. Meski banyak analis menganggap Indonesia memiliki daya tahan ekonomi yang kuat, namun pada kenyataannya Indonesia selama ini lebih banyak digerakkan oleh sektor makro finansial dan bukan pada sektor riil.

Sebagaimana diungkapkan Ketua DPD RI, Irman Gusman dalam refleksi Akhir Tahun 2011 (22/12/11), kondisi ekonomi Indonesia saat ini masih rawan karena potensi besarnya ‘bubble economy’ atau pergerakan ekonomi semu. Dengan begitu, skenario terburuk terjadinya rembetan dampak resesi global tetap menghantui negeri ini.

Terutama bagi daerah, di tengah berbagai kesenjangan yang kian menganga, resesi global jelas menjadi ancaman nyata. Daerah penghasil SDA seperti Riau, ke depan PAD-nya tentu akan melorot. Harga-harga kebutuhan pokok juga akan naik tajam karena selama ini sebagian besar kebutuhan pokok kita masih mengandalkan keran impor. Sektor pertanian dan perkebunan juga harus siap mengantisipasi jebakan kredit seraya siap berjibaku menerima pukulan harga internasional karena ekonomi dunia diperkirakan berjalan merayap. Dan, yang fenomenal, kemungkinan terjadinya booming penganggur baru dari sektor-sektor yang langsung dihantam krisis.



Ketahanan Pangan dan Energi

Sementara itu, ancaman yang tak kalah seriusnya terkait resesi ini bagi daerah adalah situasi rawan pangan. Gagal panen di hampir semua sentra penghasil pangan pada tahun 2011 ini, termasuk di berbagai daerah di Riau yang diakibatkan cuaca ekstrim tentunya secara simultan akan menggerogoti ketahanan pangan daerah.

Kementrian Pertanian pernah mencatat bahwa sekitar 100 dari 349 Kabupaten di Indonesia saat ini berpotensi rawan pangan. Daerah-daerah tersebut menurut Kementrian memiliki kebutuhan pangan yang tinggi namun dukungan tanaman dan akses terhadap pangan begitu rendah.

Konversi lahan pertanian yang masif, ketergantungan yang tinggi terhhadap daerah lain, ditambah kegagalan program K2i dan program Operasi Pangan Riau Makmur (OPRM) cukup menjadi peringatan bahwa di tahun depan jumlah desa yang kesulitan pangan di Riau akan membludak. Sebagaimana data Dewan Ketahanan Pangan Riau, 663 desa (dari sekitar 1600 desa) di Riau saat ini berstatus rawan pangan.

Namun, harapan itu sedikit tersisa, jika Ranperda tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan yang draftnya sudah disiapkan oleh Pemprov, bisa segera disahkan di awal tahun 2012. Di samping harus tuntasnya RTRWN-RTRWP, Impementasi UU No.41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) kita harapkan bisa mengatasi carut marutnya manajemen lahan pertanian di Riau dan ke depannya menjamin ketersediaan lahan pertanian untuk mendukung ketahanan pangan daerah.

Ancaman lain yang memperburuk kondisi ekonomi daerah adalah soal krisis energi. Riau adalah bank energi nasional tapi sekaligus fakir dengan listrik. Di tengah kelimpahan minyak yang menghidupi republik ini dan gas yang dialirkan melalui pipa-pipa besar ke Singapura, Riau harus membayar ongkos penerangan dan penggerak mesin ekonomi dengan cara yang mahal; diesel-diesel kecil yang dialirkan dari kecamatan atau genset-genset kecil yang berisik di depan rumah. Gedung-gedung dan masjid nan megah, jembatan besar, dan jalan-jalan baru di berbagai Kabupaten/Kota di Riau hingga kini listriknya masih on/off.

Mengingat kebutuhan listrik yang demikian besar. Prioritas Kami, anggota DPD Riau hingga tahun depan, tetap akan melanjutkan upaya yang telah dirintis sepanjang tahun 2011, yaitu untuk menjadi katalisator dalam proses realisasi pengadaan sumber-sumber listrik di daerah, terutama untuk daerah-daerah yang miskin listrik. Kemitraan harmonis antara DPD dengan BP Migas, PLN, dan Pemerintah Daerah menjadi modal penting upaya ini. Salah satu contoh kecil, kemarin, telah diperoleh persetujuan BP Migas untuk Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) antara Petroselat dan PT. Siak Pertambangan & Energi (SPE). Insya Allah setahun ke depan Siak sudah memiliki PLTG sendiri yang memasok kebutuhan listrik domestiknya.

Tahun 2011 DPD telah merampungkan RUU Perubahan untuk UU No.22/2001 tentang Migas dan mengusulkan banyak perubahan penting dari pasal-pasal kontroversial. Kemudian pada tahun 2012 DPD siap menggodok UU tentang BUMD. Di antara concern Kami, anggota DPD asal Riau adalah terkait soal itu adalah salah satu aset energi dan ekonomi Riau yang kini tampak terlunta-lunta pengelolaannya. Selama kurun hampir 10 tahun produksi Blok CPP terus menurun secara drastis. Dari 22.000 barel per hari (bph) dari produksi awalnya hingga target lifting yang kini hanya 16.500 bph untuk tahun 2012.

Blok CPP adalah amanah dari Kongres Rakyat Riau II yang diperoleh dengan perjuangan berat, namun demikian, hingga kini belum tampak kontribusi nyata bagi peningkatan PAD, pemberdayaan potensi lokal ataupun transfer keahlian bagi SDM daerah. Dominasi Pertamina yang mengelola secara sentralistik Blok CPP dari Jakarta jelas menjadi penghambat kinerja produksi Badan Operasi Bersama (BOB) tersebut. Saat ini masih ada anggapan bahwa sebagai Perusahaan Nasional, Pertamina berhak diutamakan, namun nyatanya tidak tampak performa yang membanggakan.

Saat ini sumur yang masih aktif berjumlah 416 buah sedangkan 144 sumur lainnya sudah tidak diaktifkan. Sebagaimana diketahui, untuk pengaktifan sumur-sumur dibutuhkan investasi dan kemampuan teknologi yang tidak sedikit. Oleh sebab itu, sungguh tidak berlebihan rasanya jika kemitraan BOB selama 10 tahun ini perlu dilakukan peninjauan kembali.



Ketahanan Infrastruktur dan Ekonomi

Ancaman lain yang melemahkan daerah adalah minimnya panjang jalan yang diperparah dengan kerusakan sistem jaringan jalan. Kondisi ini secara langsung akan berimbas pada ketimpangan pembangunan antar wilayah dan laju pemiskinan masyarakat. Tingginya ongkos angkut, di satu sisi menaikkan harga kebutuhan pokok masyarakat sekaligus menurunkan harga jual produk pertanian/perkebunan. Pil pahit ini terutama harus ditelan oleh masyarakat di daerah terpencil. Menjadi wajib ke depan dorongan percepatan infrastruktur daerah menjadi menjadi agenda Kami, anggota DPD sebagai garansi bagi ketahanan ekonomi daerah.

Pada tahun 2011 DPD RI juga telah menyelesaikan RUU Perubahan UU No.38/2004 tentang Jalan. Jalan adalah salah satu unsur vital untuk mencapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan daerah. Ironisnya pemerintah pusat masih menyediakan dana yang sangat terbatas untuk pembangunan infrastruktur. Saat ini rasio panjang jalan arteri per sejuta orang Indonesia hanya 121 km, jauh tertinggal dari Jepang (9.422 km), Malaysia (3227 km), Korea (1986 km), China (1384 km). Rasio ini terkait erat dengan potensi mobilitas penduduk dan perkembangan ekonomi.

Sistem hierarki penyelenggaraan jalan melalui pengelompokan dan klasifikasi jalan telah menciptakan pola yang njelimet untuk perawatan jalan. Jika kita pulang menuju rumah, masuk dari jalan nasional kemudian masuk jalan propinsi, masuk jalan kabupaten, kemudian masuk jalan kecamatan, dan salah satu ruas rusak maka harus menunggu birokrasi yang lama untuk perbaikannya, kenapa tidak dikonsentrasikan pada satu penyelenggara pemerintahan saja di daerah? Ke depan kita berharap berbagai ketimpangan tersebut dibenahi.

Di sisi lain, selama tahun 2011, Kami dari Komite II DPD RI juga aktif mensosialisasikan dan mengkampanyekan pemanfaatan aspal Buton sebagai salah satu terobosan alternatif untuk menutupi kebutuhan infrastruktur nasional. Dalam konteks pemberdayaan potensi nasional dan daerah, dengan aspal buton Indonesia bisa berswasembada aspal alam, yang diperkirakan memiliki kandungan 650 juta ton dan bisa dimanfaatkan sampai 200 tahun ke depan.

Tahun depan penguatan ekonomi daerah harus tetap menjadi prioritas karena ketahanan ekonomi daerah menentukan ketahanan ekonomi nasional. Saat ini perekonomian daerah ditopang oleh kegiatan ekonomi berskala kecil dan menengah oleh karena itu maka penguatan sektor UMKM tetap harus menjadi prioritas di tahun 2012. Di samping bisa berkembang lebih pesat, sektor ini telah terbukti tahan banting terhadap berbagai krisis. Pemberdayaan sektor riil juga terbukti meningkatkan efisiensi dan daya saing ekonomi kita.

Penyelesaian konflik lahan dan percepatan pembagian lahan, pembangunan infrastruktur pertanian, serta relaksasi modal bagi petani kecil di daerah merupakan kunci penting untuk meredam gejolak sosial sekaligus dampak krisis di daerah. Kita tidak ingin konflik-konflik agraria yang meningkat dan menguat di tahun 2011 membesar menjadi gejolak nasional di tahun 2012. Keserakahan jangan sampai membutakan hati, dengan sedikit lahan pun rakyat kecil bisa mandiri dan bertahan. Saat ini disparitas pendapatan di Indonesia sudah mencapai titik puncaknya.

Dalam munas APPSI (9/12/11), Presiden SBY menekankan kepada seluruh pimpinan daerah agar meningkatkan sinergitas antara pusat dan daerah dalam hal ekonomi dan dunia usaha untuk menghadapi dampak krisis ekonomi global. Di tahun depan semoga Riau bisa bersiaga dan bertahan. Amiin. Selamat Tahun Baru 2012.

(Tulisan ini juga dimuat di Riau Pos edisi 2 Januari 2012

suaraberitaku.com

Srikandi dari Propinsi Riau ini sangat gigih memperjuangkan aspirasi daerah, baik yang datang dari daerah pemilihannya, maupun dari daerah lain di Indonesia. Senator INTSIAWATI AYUS, SH. MH kelahiran Teluk Belitung memiliki latar belakang akademis bidang hukum, sehingga “fasih” mengkomunikasikan aspirasi sengketa yang di tanganinya dengan baik. Bahkan beberapa kali, Senator Intsiawati Ayus menjadi “single fighter” dalam memfasilitasi kedatangan warga yang meminta keadilan di DPD RI.

 “Sifat DPD adalah mediasi, syukur-syukur katalisator,” Kata Senator Intsiawati Ayus

Unjuk rasa warga Pulau Padang yang menjahit mulut di depan Kompleks MPR RI difasilitasi dan dikawal dari depan Kompleks Parlemen, ke Kemenhut dan dibawa ke jajaran Pimpinan DPD RI. Begitu besarnya perhatian terhadap warga Pulau Padang, Senator Intsiawati Ayus pernah menenangkan mereka dengan jarum infus di lengannya. Dan dengan wajah pucat menahan sakitnya sendiri, Senator Intsiawati Ayus mengendalikan aksi demo dan mengajak warga untuk mencari solusi yang baik. Hingga persoalan Agraria yang meliputi daerah Inhu, Kuansing, Pelalawan, Siak, dan Bengkalis, melalui Rapat Dengar Pendapat tanggal 6-7 Juni 2012 di DPD RI Jakarta. RDP tersebut menghasilkan beberapa solusi untuk konflik antara masyarakat dengan PT MMJ di Rupat (Bengkalis), konflik masyarakat dengan Koperasi dan PT ASMJ di Indragiri Hulu dan Kuansing, Konflik masyarakat Pelalawan dengan Koperasi pemegang izin HPH/TI di Pelalawan, dan Konflik Masyarakat Siak dan Bengkalis dengan PT Arara Abadi.

Senator Intsiawati Ayus, dalam menjalankan tugasnya sebagai Senator, memiliki Visi untuk menjadikan Riau sebagai Pusat Tamadun Melayu yang Unggul, Mandiri, dan Bermarwah.

Dengan mengemban misi:
1. Membumikan paradigma tamadun Melayu sebagai dasar dan spirit pembangunan di segala bidang.
2. Mengembangkan kehidupan masyarakat yang religius dan bermarwah.
3. Menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien serta melayani rakyat secara tulus dan sungguh-sungguh.
4. Mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berlandaskan pada keadilan, pemerataan, aksesabilitas, dan keseimbangan.
5. Membangun kemandirian dan keunggulan daerah dengan menggali potensi sumberdaya lokal serta meningkatkan partisipasi masyarakat di berbagai bidang.
6. Melejitkan Sumber Daya Manusia (SDM) Riau yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat nasional dan global.
7. Melakukan rehabilitasi dan konservasi Sumber Daya Alam (SDA) lokal agar lestari dan berkelanjutan.

RohulNews-(Ujingbatu),

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Intsiawati Ayus, SH.MH, senin (23/4/2012), melakukan kunjungan di SMA Negeri 1 Ujungbatu. Wakil Ketua Komite II DPD RI itu, yang didampingi Sekretaris Pemuda Pancasila kecamatan Ujungbatu Muhamad Fadli, SH, dan ketua HIMAROHU Pekanbaru Fatharyanto, disambut unsur Upika Ujungbatu, Kepala SMAN 1 Ujungbatu Yulisman, S.Pd, dan sejumlah staf Pengajar.

Hampir selama dua jam anggota DPD daerah pemilihan Propinsi Riau itu, memberikan motivasi dan dorongan kepada para siswa/i kelas X dan XI SMA negeri 1 yang juga dihadiri seluruh guru/staf pengajar, yang menggunakan system visualisasi dengan memperagakan beberapa ilustrasi yang berhubungan dengan dunia kehidupan dan kehidupan anak-anak remaja pada saat ini.

Menjawab pertanyaan wartawan, dengan lugas menjelaskan, Dalam rangka melaksanakan dan menunaikan tanggung jawab moral dan politik saya, saya ingin melayani dengan bekerja yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat dan daerah, saya mensiasati dan membuat strategi peran, untuk dengan masyarakat daerah pendidikan saya berperan sebagai motivator dan inspirator, untuk ruang masyarakat di jajaran pemerintahan, dan pelaku usaha, dan segala bidang serta sektor yang lain,saya berperan sebagai jembatan aspirasi.

"Tadi Kepada siswa ditekankan untuk memahami bahwa kedepan adalah peluang, dan hidup itu berkompetisi, dan meletakkan mereka bahwa pada hakekatnya adalah pelajar. Jadi seorang anak hakekatnya adalah pelajar dan seorang anak, jadi meletakkan mereka pada tempatnya." terang Intsiawati Ayus.

Menjawab pertanyaan tentang dunia pendidikan di Propinsi Riau saat ini, Intsiawati menegaskan, saya melihat Kemajuan pendidikan diRiau itu salah kaprah, karena para eksekutif, melihat pendidikan itu cukup dengan sarana dan prasarana, padahal pendidikan itu bersanding baik, antara sarana dan prasarana dan SDM, mindset eksekutif kita untuk melihat pendidikan bukan pada pokok yang hakekatnya, namun hanya lipsting saja, maka saya masuk pada kebutuhan anak, saya tidak melihat mindset mau kemana arahnya tidak jelas. Se ideal-idealnya, letakkan anak pada tempatnya untuk mempersiapkan pengganti generasi saat ini, sementara anak-anak sekarang tidak diletakkan pada titik generasi, tetapi diletakkan pada titik konsumsi.

Lebih jauh dijelaskannya, saya akan berusaha berkomunikasi dengan jajaran eksekutif, tetapi tidak semua pemerintah daerah di 12 kabupaten/kota di Propinsi Riau ini, dinas pendidikannya bersedia untuk berkomunikasi. Dan lebih banyak yang diletakkan di jajaran dinas pendidikan itu bukan orang berkompetensi untuk pendidikan. Makanya anak-anak salah urus, jadi kalau mereka tidak benar jangan salahkan anak, tetapi salahkan yang urus. Maka pilih lah orang yang tepat, kalau salah orang, ya salah urus.

Ketika ditanya tentang Tugas seorang anggota DPD, Mantan Pengacara itu menyebutkan, pada prinsipnya tugas anggota DPD adalah, menjembatani aspirasi keinginan daerah di pusat, sementara yang saya kerjakan saya tetap di lokal, tetapi karena ini merupakan tanggung jawab moral dan politik, himbauan saya,"kelak pihak eksekutip ini meletakkan orang dengan benar, jika salah maka akan salah urus,"terangnya.**(ach/vin*)

PEKANBARU, RIAU SATU.com. 

Di antara lima nama yang dipatut-patut menjadi bakal calon pendamping Lukman Edy pada Pilgubri 2013,siapakah yang akan dipilih. Achmad, Arsjadjuliandi Rachman, Azis Zaenal, Intsiawati Ayus, atau Suryadi Khusaini?

HM Lukman Edy M.Si. seperti meretas jalan yang pernah ditempuh seniornya di PKB (Partai Kebangkitan Bangsa), yaitu Syaifullah Yusuf. Dari Sekretaris Jenderal DPP PKB lalu ditarik untuk duduk diKabinet Indonesia Bersatu dengan posisi sebagai Menteri Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, kemudian terjun menjadi pemimpin di daerah.

Syaifullah Yusuf beruntung karena–melalui proses politik yang bernama pemilukada-- terpilih, dan menjadi pemimpin Provinsi Jawa Timur dengan posisi sebagai wakil gubernur, untuk mendampingi Gubernur Soekarwo. Kendati selisih suaranya dengan kompetitornya sangat tipis, bahkan sampai disidangkan di Mahkamah Konstitusi, pada gilirannya posisi sebagai pemimpin di daerah berhasil direngkuh Syaifullah.

Yang membedakan, agaknya, posisi yang dibidik. Kalau Syaifullah mengincar jabatan wakil gubernur, selera Lukman Edy rupanya tidak mau kalah: ia ingin posisi Gubernur Riau periode 2013-2018. Modalnya, tiga kursi PKB di DPRD Provinsi Riau. Konon, sudah ada partai yang perolehan kursinya di DPRD Riau cukup besar sudah berkomitmen mendukung pencalonan LE tanpa kompensasi tertentu, misalnya kader partai itu direkrutsebagai bakal calon wakil LE.

Semuanya itu tentu sah-sah saja. Seperti dikatakan Harris, secara pribadi ia menilai bahwa Lukman pantas diperhitungkan menjadi pemimpin Riau ke depan. “Kita harus bangga dengan figur beliau,” tambah Harris, yang Bupati Pelalawan itu. Capaian Lukman yang sempat dipercaya menjadi menteri, menurut Harris, bukan hanya menjadi kebanggaan bagi Lukman dan keluarganya, bahkan juga kebanggaan bagi masyarakat Riau.

Yang kini menjadi persoalan, siapa figur yang dinilai pantas mendampingi Lukman untuk maju di ajang Pilgub Riau 2013 untuk posisi bakal calon wakil gubernur? Setakat ini, terdapat lima nama yang dipatut-patut untuk itu. Di antaranya,Suryadi Khusaini, mantan Wakil Ketua DPRD Riau yang kini Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Riau, dan H. Achmad M.Si., Bupati Rokan Hulu yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PD (Partai Demokrat) di daerah yang sama.

Tiga nama lainnya adalah Drs. H. Azis Zaenal, Ketua DPW PPP (Partai Persatuan Pembangunan) Provinsi Riau yang kini menjadi anggota DPRD Riau; Arsjadjuliandi Rachman, anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Riau; dan Intsiawati Ayus SH MH, yang sudah dua periode duduk di DPD RI di Jakarta dari Daerah Pemilihan Provinsi Riau.

Suryadi Khusaini yang ditanya tentang itu mengaku menjelang Pilgub Riau 2013 sejumlah tokoh melakukan pendekatan dengan dirinya untuk diajak maju ke ajang politik lokal tingkat daerah itu. “Termasuk Pak Lukman Edy,” tambah Suryadi. Tapi, menurut Suryadi, baik soal dengan siapa ia akan berpasangan atau pada posisi apa akan ditempatkan, sangat tergantung dengan hasil survei dan keputusan DPP.

Tergantung Mahar

Nama yang lain disebut-sebut yaitu Intsiawati Ayus SH MH. Tapi ketika ditanya, ia tidak serta-merta mengiyakannya.“Tergantung dengan ‘mahar’-nya,” kata Intsiawati. “Mahar” yang ia maksud adalah komitmen tertulis antara dia dan pasangannya untuk seiring-sejalan selama dipercaya memimpin. Dalam bahasa lain, ia mengistilahkan: “Harus sepakat untuk seiring-sejalan sampai kakek-nenek.”

Intsiawati tidak menginginkan terjadinya apa yang disebut dengan “habis manis sepah dibuang.” Makanya, ia mensyaratkan harus ada komitmen yang jelas antara ia dan pasangannya sebelum maju ke arena pertarungan. “Saya tidak ingin kasus yang menimpa Dicky Chandra terjadi pula pada diri saya,” ungkapnya. Dicky Chandra adalah wakil bupati di Pulau Jawa yang memilih mengundurkan diri karena tidak sejalan dengan bupati, atasannya.

Ditanya apakah ia sudah didekati pihak Lukman Edy untuk diajak maju bersama Lukman ke arena Pilgub Riau 2013, Intsiawati mengaku bahwa sejauh ini belum ada dari pihak Lukman Edy yang mendatanginya untuk membicarakan hal tersebut. “Adinda jangan mancing-mancinglah,” katanya.

Azis Zaenal juga ikut disebut sedang dipatut-patut pihak Lukman Edy. Tapi ketika dikonfirmasikan, Azis menampiknya. “Wacana itu biarlah berkembang,” katanya. Tapi satu hal yang jelas, menurut Azis, partai tempat ia bernaung, PPP, belum memutuskan hal itu. Sikap partainya akan ditentukan dalam Mukerwil DPW PPP Riau yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini. “Mukerwil merupakan mekanisme partai yang harus ditaati,”sambungnya.

Ke manakah “bola” akan menggelinding? Purwaji S.Sos, Ketua I DPW PKB Riau, mengaku bahwa ia bersama para koleganya di jajaran DPW PKB Riau kompetensinya hanya sebatas memberi masukan-masukan yang diperlukan kepada Lukman. “Keputusan tentang siapa yang akan dipilih menjadi calon wakil beliau, merupakan hak dan wewenang Pak Lukman sepenuhnya,” ia menambahkan.

Ditanya tentang lima nama yang konon sedang dipatut-patut untuk dipilih menjadi pendamping Lukman, menurut Purwaji, pada dasarnya kelima nama itu merupakan putera-puteri terbaik Provinsi Riau. “Saya berani jamin, pasti banyak di antara masyarakat Riau yang mengenal kelima nama itu,” katanya. Tapi Purwaji mengingatkan, di antara kelima nama pasti ada nilai plus dan minusnya.

Syarifudin Hadi, Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Riau, mengatakan bahwa untuk penetapan bakal calon gubernur dan wakil gubernur dari Partai Golkar sudah diatur melalui ketentuan tersendiri,yaitu melalui Juklak Nomor 2 yang diterbitkan pada 2010. Ditanya apakah ada kemungkinan Lukman dilirik Golkar, menurut Syarifuddin, kemungkinan tersebut bisa saja. “Siapa saja terbuka peluang untuk diusung Partai Golkar, ”tambah Syarifuddin. “Tapi acuannya tetap melalui mekanisme yang telah digariskan,” sambungnya.

Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Pelalawan, HM Harris, dalam kapasitasnya secara pribadi mengaku Lukman Edy pantas diperhitungkan untuk menjadi pemimpin Riau ke depan. Kendati demikian, Harris juga mengingatkan bahwa untuk ikut dalam ajang politik seperti Pilgub Riau 2013, pihak Lukman harus pintar-pintar memilih figur untuk posisi bakal calon wakil gubernur. “Antara calon gubernur dan wakilnya harus saling melengkapi,” sambungnya.

Sementara, dalam pandangan Azam Awang,pengamat politik lokal, idealnya Lukman Edy menggandeng tokoh dari kalangan birokrat atau akademisi sebagai bakal calon wakil gubernur. “Agar saling melengkapi,” katanya. Dalam pandangan Azam, kalau Lukman dipasangkan dengan sesama politisi, dikhawatirkan akan terjadi resistensi di kalangan masyarakat pemilih. “Ingat, masyarakat pemilih kita semakin cerdas,” ungkapnya.

Menurut Azam, selain karena pertimbangan praktis untuk menjaring masyarakat calon pemilih sebanyak-banyaknya, perlunya Lukman Edy mempertimbangkan latar belakang calon pendampingnya juga didasarkan pada pertimbangan yang bersifat idealistis. “Agar roda pemerintahan bisa berjalan menurut yang semestinya, maka diperlukan figur yang mengerti dengan tata kelola pemerintahan,” ia menambahkan.

Kalau kedua unsur kepala daerah sama-sama bukan dari sosok yang berlatar belakang pendidikan akademis dan pengalaman di dunia birokrasi, menurut Azam, dicemaskan waktu akan banyak tersita untuk menimba pengalaman, sementara tugas-tugas lain sudah menumpuk. “Bukan tidak mungkin mereka akan diakal-akali oleh jajaran stafnya,” ungkap Azam.

Suryadi Khusaini Diunggulkan

DR. Ahmad Hidir M.Si., Ketua Program Studi Magister Sosiologi Program Pascasarjana Universitas Riau, mengatakan bahwa dari lima nama yang beredar itu, ia hanya mengenal secara lebih dekat dua di antaranya,yaitu H. Suryadi Khusaini dan Drs. Achmad M.Si. “Tapi di antara kedua nama yang saya kenal itu, pembobotan lebih diberikan kepada Pak Suryadi,” sambungnya.

Dalam pandangan Ahmad, Suryadi bisa jad imerupakan representasi masyarakat Kota Pekanbaru. Nilai lebih lain dari Suryadia dalah basis pendukung partai yang ia pimpin, PDI Perjuangan, yang merata di sejumlah kabupaten/kota di Riau. Belum lagi bicara asal-usul, di mana Suryadi merupakan putera Riau asal Pulau Jawa. “Ingat, populasi mereka cukup banyak,” tambahnya.

Kondisi berbeda terjadi pada figurAchmad, yang saat ini sedang menjalani periode kedua kebupatiannya di Rokan Hulu. Menurut Ahmad, sosok Achmad yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PD (Partai Demokrat) Kabupaten Rokan Hulu kemungkinan hanya dikenal di daerahnya,dan paling banter ditambah dengan daerah tetangga, Kabupaten Rokan Hilir. “Kita tahu, kedua daerah penduduknya tidak terlalu banyak,” pungkas Ahmad. (Lebih lengkap, sila baca Tabloid Riau Satu Edisi 126, 16 April 2012)

Suara Karya, Jakarta.
Besarnya potensi ekonomi daerah yang mampu menjadi penopang ketahanan ekonomi nasional menjadi alasan utama anggota Senat Indonesia asal Riau, Intsiawati Ayus, untuk terus memperjuangkan penyempurnaan kedudukan, fungsi, dan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai lembaga yang mewakili kepentingan masyarakat daerah.

Menurut wanita kelahiran Teluk Belitung, 4 Mei 1968, ini, perhatian pemerintah pusat terhadap kepentingan daerah masih minim. Hal ini dapat terlihat pada munculnya konflik lahan di sejumlah daerah.

"Meski DPD terhitung masih sebagai lembaga yang baru berdiri, tetapi kini masyarakat memiliki pandangan dan harapan yang besar kepada DPD, setelah wakilnya di DPR tidak lagi mampu menjalankan amanah dari rakyat," ujar sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Riau (1992) dan magister ilmu hukum Universitas Islam Indonesia (2004) ini.

Wakil Ketua Komite II DPD ini gigih menjadi salah seorang penggerak kesadaran bahwa pemerintah mesti menjadikan penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai prioritas pada tahun ini.

Dia rajin mengampanyekan bahwa kemampuan sektor tersebut harus tetap eksis dan tahan banting terhadap berbagai terpaan krisis.

Karena itulah, dia gencar mendorong penyelesaian konflik lahan dan percepatan pembagian lahan, pembangunan infrastruktur pertanian, serta relaksasi modal bagi petani kecil di daerah. "Ini menjadi kunci penting untuk meredam gejolak sosial, sekaligus dampak krisis di daerah," kata senator yang berhasil terpilih dalam dua periode ini. (Tri Handayani)

PEKANBARU, TRIBUNPEKANBARU.COM

Septina Primawati Rusli menunjukkan kebesaran hati, dengan mengajak seluruh lapisan masyarakat mendukung Wali Kota Pekanbaru yang baru dilantik, Firdaus MT, dalam memimpin Kota Bertuah.
Septina, yang dikalahkan rivalnya itu dalam dua pemungutan suara pada Pemilukada Kota Pekanbaru 2011, berharap duet Firdaus MT-Ayat Cahyadi bisa menjalankan amanah rakyat.

"Semoga bisa membangun Pekanbaru kepada yang lebih baik," kata Septina kepada wartawan usai pelantikan Firdaus MT-Ayat Cahyadi sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru periode 2012-2017 di Hotel Ibis, Jalan Soekarno-Hatta, Pekanbaru, Kamis (26/1).

Gubernur Rusli dan istri tiba di lokasi pelantikan sekitar pukul 10.00, disambut Firdaus-Ayat. Setelah bersalaman, keduanya berpelukan dan cipika-cipiki dengan gubernur.

Usai membuka rapat paripurna istimewa, Ketua DPRD Pekanbaru Desmianto kemudian membacakan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.14-34 tahun 2012 dan SK Nomor 132.14-35 tahun 2012 tentang pengesahan dan pengangkatan Firdaus MT-Ayat Cahyadi sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru periode 2012-2017, sekaligus memberhentikan Syamsurizal sebagai Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru.

Acara kemudian dilanjutkan dengan pengambilan sumpah dan pelantikan, yang dipimpin Gubernur Riau Rusli Zainal atas nama Presiden RI.

Acara pelantikan yang mengakhiri berlarut-larutnya pemilihan kepala daerah di ibu kota Provinsi Riau ini dihadiri Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan. Sejumlah tokoh masyarakat, seperti Wakil Gubernur Riau R. Mambang Mit, mantan Gubernur Riau Saleh Djasit, mantan Wali Kota Pekanbaru Raja Rusli BA (1968-1970) dan Herman Abdullah (2001- 2011), tampak di antara ribuan undangan yang memenuhi ballroom Hotel Ibis.

Tampak pula Erizal Muluk, mantan Wakil Wali Kota Pekanbaru yang juga pasangan Septina dalam Pemilukada Pekanbaru 2011.

Sayangnya, prosesi pelantikan dinodai perilaku tidak terpuji sejumlah tamu undangan yang menyoraki Gubernur Rusli Zainal dan Syamsurizal.

Sorakan yang mengganggu itu mulai terdengar saat pembawa acara menyampaikan Gubernur Rusli akan mengambil sumpah dan melantik wali kota dan wakil wali kota terpilih. Kemudian berlanjut ketika Gubernur Rusli dipanggil untuk menyampaikan pidato sambutan dan saat berpidato.

Salah satunya ketika Gubernur Rusli menyampaikan keprihatinan terhadap banyaknya mantan kepala daerah yang menjadi tersangka korupsi. Dia antara lain menyebut mantan Bupati Kampar, Burhanuddin Husin, yang Selasa (24/1) lalu ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus korupsi kehutanan.
Tak cuma dari dalam, sorakan juga terdengar dari arah tenda untuk para tamu yang didirikan di luar ballroom Hotel Ibis. Sorakan kembali membahana usai Gubernur Rusli berpantun mengakhiri pidatonya.
Sorakan lebih keras terdengar begitu nama Syamsurizal disebut pembawa acara untuk serah terima jabatan dari dirinya kepada Firdaus. Begitu pula saat Ketua DPRD Pekanbaru Desmianto, yang memimpin rapat paripurna istimewa, menyampaikan terima kasih atas dedikasi mantan Bupati Bengkalis dua periode itu memimpin Pekanbaru sekitar enam bulan lamanya.

Belum cukup sampai di situ. Saat akan memasuki mobil bersama istri, Septina, di lobi hotel, wajah Gubernur Rusli Zainal dibuat memerah oleh teriakan-teriakan "Rakyat bersatu tidak bisa dikalahkan" dari sekelompok orang.

Meski begitu, Rusli tetap memperlihatkan senyum khasnya dan masuk ke sedang Toyota Camry BM 1, dan berlalu meninggalkan hotel.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Riau, Intsiawati Ayus menyayangkan perlakuan tidak pantas untuk Gubernur Rusli Zainal.

Di sisi lain, Intsiawati menilai kejadian tersebut sebagai bentuk terjadinya krisis kepemimpinan di Pekanbaru dan Riau.

"Seharusnya prosesi rapat paripurna istimewa DPRD Pekanbaru dengan agenda pengambilan sumpah dan pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru terpilih, Firdaus-Ayat Cahyadi, berjalan sakral, namun nyatanya tidak. Ini bentuk krisis kepemimpinan," kata Intsiawati.
"Itu saja komentar saya," kata dia.(*)

"Jangan dibiarkan karena masalah ini sudah lama, 9 tahun," kata Irman Gusman, ketua DPD.

Selasa, 3 Januari 2012, 21:17 WIB
Arfi Bambani Amri, Mohammad Adam

VIVAnews - Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Irman Gusman, menyatakan kebijakan di bidang pertanahan harus diperbaiki agar peristiwa seperti yang terjadi di Mesuji maupun Bima tidak terjadi lagi di daerah lain di kemudian hari.

"Kami berharap pemerintah hadir dan berpihak kepada rakyat. Ini persoalan konflik atas tanah. Oleh karena itu harus dilakukan reforma agraria," ujar Irman dalam jumpa pers di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa 3 Januari 2012.

Oleh karena itu, Irman menyatakan sikap DPD jelas meminta pemerintah agar segera menuntaskan permasalahan konflik yang ada di masyakat terkait Mesuji dan Bima. "Pemerintah harus tuntas selesaikan masalah ini. Jangan dibiarkan karena masalah ini sudah lama, 9 tahun," kata Irman.

Terhadap aparat kepolisian yang bersalah dalam tindakannya terhadap warga, menurut Irman, juga harus dikenai hukuman. Demikian pula terhadap perusahaan yang memang bersalah dalam penggunaan lahan yang telah diberikan izin pemanfaatannya, menurut Irman, harus dikenai tindakan tegas.

DPD sebagai lembaga legislatif dan perwakilan daerah, lanjut Irman, sangat serius mencermati dan menaruh perhatian atas masalah pertanahan yang muncul di berbagai daerah. Oleh karena itu, DPD akan siap membantu memberi masukan dan merumuskan penyelesaian masalah tersebut bersama DPR dan Pemerintah.

"Kalau perlu rapat konsultasi dengan DPR, Presiden, kami siap," kata Irman.

Lebih jauh, Irman menegaskan penyelesaian masalah tetap ada di tangan pemerintah. Pemerintah sebagai lembaga negara diharapkan bersikap tegas terhadap masalah pertanahan yang muncul di tengah masyarakat. "Kami tak mau terjadi lagi hal seperti ini di berbagai tempat karena tak ada sikap tegas dari negara," kata Irman.

Reforma agraria, lanjut Irman, juga harus ditegaskan dengan melakukan revisi undang-undang pertanahan. "Oleh karena itu harus diperbaiki Undang-undang pertanahan dan sebagainya. Reforma agraria penting untuk kita tegaskan kembali," kata Irman.

Kementerian Harus Bertindak

Sementara itu, Anggota DPD dari Provinsi Riau, Intsiawati Ayus, menyatakan Kementerian Kehutanan harus melakukan tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah warga Pulau Padang, Riau. Menurut Ayus, aksi protes warga dan petani Pulau Padang atas operasionalisasi PT RAPP terhadap lahan mereka dengan melakukan aksi jahit mulut dan menginap dalam tenda di depan DPR selama berhari-hari memang perlu mendapat perhatian serius.

"Kami tegaskan bahwa yang berada di depan DPR dan melakukan aksi itu benar-benar masyarakat Pulau Padang. Jangan diprovokasi itu pendatang," ujar Ayus dalam jumpa pers di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa 3 Januari 2011.

Kemenhut, lanjut Ayus, mesti segera membenahi perizinan yang telah dikeluarkannya. Hal tersebut karena ada permasalahan mengenai izin penggunaan lahan, dalam hal ini terlihat pada kasus PT RAPP di Pulau Padang.

"Secara legal formal, sudah waktunya Kemenhut melakukan tata ruang, izin yang dikeluarkan agar dilakukan pengukuran ulang, untuk semua SK yang telah dilahirkan, baik secara sah maupun gelap," kata Ayus. (sj)

sumber: VIVAnews

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Willy Widianto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Kehutanan didesak untuk melakukan evaluasi ulang atas seluruh Surat Keputusan (SK) penggunaan lahan.

"Secara legal formal, sudah waktunya Kemenhut melakukan tata ruang terhadap seluruh izin yang dikluarkan. Pengukuran ulang untuk semua SK yang telah dilahirkan, baik secara sah maupun gelap," ujar Anggota DPD Asal Riau, Intstiawati Ayus saat jumpa pers di gedung DPD, Jakarta, Selasa(3/1/2012).

Intsiawati menilai apa yang terjadi di Pulau Padang, Riau sudah menjadi kebiasaan pemilik modal alias pengusaha nakal yang selalu melakukan penyimpangan.

"Sudah kebiasaaan nakal di lapangan. Ukuran masyarakat dengan pengusaha itu batas-batasnya masih rancu,"jelasnya.

Namun, seringkali saat pemerintah terutama pihak Kemenhut diminta agar melakukan pengukuran ulang oleh rakyat selalu beralasan memiliki keterbatasan personil.

"Pemerintah, masyarakat nggak macam-macam cuma pengukuran ulang doang. Waktu masyarakat minta ukur ulang, jawaban dari pemprov personil ngga cukup. Yang nongkrong di pusat apa ngga bisa turun. Yang penting bagi masyarakat, ada yang memulai niat baik selesaikan masalah," jelasnya.

Menurut Intstiawati, ada kerancuan antara pemerintah terkait SK yang dikeluarkan oleh Kemenhut. Pihak pemodal seringkali melakukan penyerobotan tanah dengan dalih SK tersebut. Padahal penyerobotan itu tidak sesuai dengan SK yang dikeluarkan Kemenhut.

"Pemahaman SK di masyarakat, Pemda, pemerintah pusat berbeda-beda. Jadi sudah waktunya mendesak bagi Kemenhut untuk meninjau ulang seluruh SK yang dikeluarkan," pungkasnya.

Penulis: Willy Widianto | Editor: Prawira Maulana

SUMBER:www.tribunnews.com

KUNINGAN-Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menyoroti maraknya konversi lahan pertanian. Padahal, alih fungsi tersebut bisa membuat produksi pangan tanah air terganggu.

Wakil Ketua Komite II DPD Intsiawati Ayus mengatakan, setelah kunjungan kerja ke Kepulauan Riau dan Kuningan dihasilkan beberapa temuan. Misalnya di Kuningan, Jawa Barat, kategorinya sudah baik.

Hanya saja, keberlanjutan lahan sangat diperlukan. ’’Kita dorong ke depan pangan yang berkelanjutan. Jangan sampai konversi lahan. Kalau terganggu otomatis produksi terganggu,’’ ucapnya saat kunjungan kerja ke Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, kemarin.

Senator asal Riau tersebut menjelaskan, Indonesia sudah punya UU pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Aturan tersebut berkaca dari persoalan konversi tanah pertanian pangan ke nonpertanian yang mencapai 50.000 hektare per tahun. Kemudian, lanjut wanita yang sudah 2 periode menjadi anggota DPD ini, ada keprihatinan besarnya impor pangan yang mencapai USD 5 miliar per tahun. Kedua persoalan tersebut telah mengancam posisi ketahanan dan kedaulatan pangan secara nasional.

’’Untuk menjaga produksi perlu didukung infrastruktur. Seperti ketersediaan air,’’ ungkapnya. Untuk itu, wanita berkerudung ini menuturkan, DPD mendukung pembuatan waduk di Kuningan. Waduk ini nantinya menjadi pemasok utama bagi banyak kabupaten dan kota sekitar Kuningan, seperti Brebes, Cirebon, Ciamis, dan Majalengka.

Bupati Kuningan Aang Hamid Suganda mengatakan, Indonesia akan membangun 20 waduk. Salah satunya Cileuweng di Kuningan. Waduk tersebut membuat penduduk di 5 desa harus direlokasi. Luasnya mencapai 285 hektare. Tapi, hanya 220 hektare akan tergenangi air. ’’Pembangunan waduk perlu biaya besar. Saya sudah melakukan pendekatan ke masyarakat untuk menjelaskan betapa pentingnya waduk ini,’’ ujarnya.

Menurut Aang, waduk tersebut bisa mengairi sawah di beberapa kabupaten tetangga. Di Kuningan saja akan mengairi 1.000 hektare dan Brebes 7.500 hektare. ’’Lebih luas di Jawa Tengah dari pada Kuningan. Tapi kerjasama yang sudah dibangun Kuningan dan Brebes udah baik. Info dari Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto Januari 2012 saya diundang ke presiden sama bupati Brebes,’’ urainya. (cdl)

Sumber: Indopos.co.id

Nama-Nama Pemenang Lomba:

Kompetisi Debat Tingkat Mahasiswa Se-Riau

Juara I : Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
Juara II : Jurusan Kriminologi FISIP Universitas Islam Riau
Juara III : Universitas Riau


Lomba Menulis Tk. Mahasiswa se-Riau

Juara I : Domi Yuli Hendrik (FKIP Penjaskesrek UIR)
Juara II : Muhammad Rokim (MIPA/Kimia UNRI)
Juara III : Kartini Winasari (Fak. Kedokteran UNRI)


Lomba Menulis Tk. Pelajar SLTA

Juara I : Rezky Firmansyah (SMA Plus Riau)
Juara II : Aryani Kodriana ( SMA Babussalam)
Juara III : Aulia Asmaul Fauzi (SMA 6 Pekanbaru)
: Febrina Sianturi (SMA 8 Pekanbaru)


Lomba Mewarnai Tk. Taman Kanak-Kanak se-Pekanbaru

Juara I : Daniel Sihombing (TK Shandy Putra)
Juara II : Marihol R Marpaung (TK Pembina III)
Juara III : M. Zaki Fitra (TK Pembina III)

Fakultas Hukum UIR Memperoleh Piala Tetap Intsiawati Ayus SH, MH Lomba Debat Mahasiswa Tingkat Mahasiswa se-Riau

Pekanbaru – Empat piala tetap Intsiawati Ayus, SH, MH, anggota DPD RI daerah asal pemilihan provinsi Riau diperebutkan pada Galeri DPD RI yang ditaja selama 2 hari, 19-20 November 2011 di Gadung Badan Arsip dan Dokumentasi (Hall C Gedung Perpustakaan Wilayah) Provinsi Riau, jalan Jend. Sudirman Pekanbaru. Tiga kategori perlombaan yang memperebutkan piala senator asal Riau tersebut diantaranya; Kompetisi Debat tingkat Perguruan Tinggi se Provinsi Riau, Sayembara Menulis tingkat SLTA se Riau, dan Lomba Mewarnai tingkat Taman Kanak-kanak se Riau. 

Pembukaan Galeri Tunggal DPD RI, Sabtu (19/11) dihadiri oleh Intsiawati Ayus, SH, MH dan Drs. H.M. Gafar Usman, Msc selaku anggota DPD RI asal daerah pemilihan Riau, Drs. H. Syamsuar selaku Bupati kabupaten Siak, Ketua DPRD Rokan Hulu, dan Anggota DPRD Rokan Hilir. Dalam sambutan mewakili pemerintahan daerah, Bupati Siak, Drs. H. Syamsuar mengungkapkan kegembiraannya menghadiri Galeri DPD RI. “Saya kira, sebagai patner kerja pemerintah daerah, DPD RI memang harus lebih sering melakukan komunikasi dengan pejabat daerah. Karena bagi kami, sandaran perjuangan daerah salah satunya ada di pundak DPD RI.” Ucapnya gembira. Pembukaan Galeri DPD RI ditandai dengan pemukulan kompang oleh Anggota DPD RI, Bupati Kab Siak, Ketua DPRD Rokan Hulu, serta Anggota DPRD Rokan Hilir. 

Kompetisi debat tingkat mahasiswa se-Riau sebagai pembuka kegiatan diikuti beberapa perguruan tinggi ternama seperti, Universitas Riau, Universitas Islam Riau, Universitas Islam Negeri Riau, PII Komputindo, Rab University, STIKES Payung Negeri, dan beberapa kampus lainnya. Pada kompetisi tersebut, UIR Jurusan Kriminologi, Rab University, Universitas Riau, dan UIR Fakultas Hukum berhasil melaju ke babak semifinal. Di babak semifinal, Rab University berhadapan dengan Universitas Riau dan Fakultas Hukum UIR berhadapan dengan FISIP Kriminologi UIR. 

Selain kompetisi debat tingkat mahasiswa, Galeri DPD RI juga mengadakan Sayembara Menulis Tingkat mahasiswa dan pelajar. Kedua sayembara tersebut memperebutkan piala tetap ibu Intsiawati Ayus, SH, MH. Setelah melalui penseleksian karya tulis yang juga dinilai oleh juri kehormatan, Kepala Pustaka Wilayah Provinsi Riau, Nazieb Susiladharma. Dewan juri Sayembara yang dipimpin oleh Ibu Intsiawati Ayus, SH, beserta Luthfi Ihsan Nur Musthofa mengungkapkan bahwa sayembara menulis yang ditaja DPD RI kali ini berupa menulis bebas bertajuk “Andai Aku Menjadi Anggota DPD RI”. Dikatakan oleh Ibu In (sapaan akrab beliau), dirinya banyak menemukan gaya menulis yang unik diantara peserta lomba yang berjumlah total 60 orang. “Karena yang ditaja kali ini adalah menulis lepas, jadi kita cukup berhati-hati dalam melakukan penilaian. Gaya menulisan yang beragam, karena kami selaku tim juri tidak mematok harus menggunakan sistematika penulisan ilmiah, fiksi, bahkan syair, sehingga keseluruhan sistematika kami temukan dalam sayembara kali ini.” Ungkap anak jati Meranti tersebut. Dicontohkannya, dirinya sempat terkejut saat dia menemukan seorang peserta lomba yang menulis dengan sistematika tulisan puisi. “secara umum, tidak ada larangan untuk hal tersebut. Namun, dia melakukan kesalahan awal Karena memberi judul puisinya dengan “Andai Aku Menjadi Anggota DPR RI.” Ungkap beliau seraya senyum. 

Selanjutnya, perlombaan mewarnai untuk anak-anak TK dalam sempena Galeri DPD RI digelar pada saat akhir kegiatan yang memamerkan sejarah, kegiatan, serta pengetahuan lain menyangkut DPD RI tersebut. Lomba mewarnai yang juga memperebutkan piala tetap Intsiawati Ayus, SH, MH diikuti tidak kurang dari 60 peserta lomba. “C-Production selaku event organizer menerima 120 pendaftar. Kemudian lebih daripada 60 peserta yang hadir dari berbagai Taman Kanak-Kanak yang ada di Pekanbaru.” Ungkap Muhammad Hambali selaku koordinator event.

Diungkapkan oleh Otaya Purabalistyani, SE selaku Koordinator Kantor Daerah DPD RI Provinsi Riau bahwa, Galeri DPD RI diadakan guna memasifkan pemahaman tentang lembaga Negara tersebut. “kami merasa mempunyai tanggungjawab yang besar untuk selalu mensosialisasikan DPD RI sebagai sebuah kamar yang ada dalam MPR RI. Dalam galeri ini kami juga membuka ruang diskusi, aspirasi, serta menerima masukan masyarakat Riau guna penguatan DPD RI kedepan, mengingat DPD RI sedang mengusulkan Amandemen kelima UUD NRI 1945. Dari gelaran perlombaan tersebut, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan, seberapa besar masyarakat di Pekanbaru atau bahkan di provinsi ini mengetahui tentang DPD RI.” Terangnya. 

Ibu satu orang anak tersebut mengungkapkan bahwa dirinya sadar, sosialisasi tentang kinerja anggota DPD RI tidak bisa diluaskan hanya dengan satu atau dua kegiatan saja. Selaku perpanjangan tangan sementara Sekretariat Jenderal DPD RI yang bertugas mengelola kantor Daerah Sementara DPD RI di Provinsi Riau mengharapkan masyarakat juga mencari tahu tentang apa dan bagaimana DPD RI menjalankan konstitusi Republik Indonesia. “Kalau kita hanya bersandar dengan kegiatan-kegiatan formal saja, saya kira kita sudah mendapat kesimpulan tentang seberapa besar informasi DPD RI diperoleh masyarakat.” Ujarnya.

Saat penutupan berlangsung, Minggu (20/11), Ibu Intsiawati Ayus, SH, MH menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu media sosialisasi kinerja anggota DPD RI. “Saya harap, pajangan-pajangan yang terdapat dalam both masing-masing anggota DPD RI tidak disepelekan keberadaannya, namun lebih diambil sebuah pandangan tentang kinerja DPD RI selama ini. Dan tidak hanya sebatas laporan kinerja saja, masyarakat yang sudah datang ke Galeri DPD RI mendapatkan informasi historis, up todate, dan valid seputar lembaga Negara ini.” Terang beliau.

Menurut C-Production, total pengunjung yang hadir selama 2 hari kegiatan berlangsung, sekita 500 orang, dari berbagai usia. Mulai dari anak-anak hingga usia 60 tahun. Hal ini dilihat dari daftar hadir pengunjung, serta berbagai dokumentasi yang berhasil dihimpun oleh pelaksana kegiatan tersebut. “kami selaku pengelola kegiatan berharap, Galeri ini tidak hanya dilakukan sekali ini saja, mengingat Galeri Tunggal DPD RI ini baru yang pertama kali di Indonesia, namun juga di masa-masa mendatang yang diikuti oleh seluruh provinsi di Indonesia.” Tandas Muhammad Hambali. (Nal)

dpd.go.id
Pernyataan Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komjen Susno Duadji mengenai adanya makelar kasus di tubuh Polri membuka perbincangan panas di berbagai tempat, tak terkecuali DPD RI . Praktik makelar kasus tidak hanya ada di pusat, bahkan di daerah variasi makelar kasus jauh lebih banyak. Diskusi mengenai “Praktik Markus di Pusat dan Daerah” berlangsung dalam acara Dialog Kenegaraan, di Press Room DPD RI Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta , Rabu (24/03).

Sedianya Komjen Susno Duadji menjadi narasumber dalam dialog tersebut. Namun, karena statusnya sudah menjadi tersangka, Susno tidak jadi hadir dan mewakilkan kepada tim kuasa hukumnya, yaitu Efran Juni dan Husni Maderi. Narasumber lainnya adalah Intsiawati Ayus (Anggota Komite II DPD RI, asal Riau), Taslim (Anggota Komisi III DPR RI), serta Irman Putra Sidin (Pakar Hukum Tata Negara).

Intsiawati Ayus mengatakan makelar kasus di daerah justru lebih parah dibandingkan di pusat, karena variasi kasusnya lebih banyak, misalnya makelar proyek, makelar tender, dll. “Lebih bervariasi dan lebih kejam lagi hal-hal perlakuan polisi, oknum-oknum polisi di tingkat daerah, hanya tidak terekspos, karena dianggap tidak menarik. Kami yang di daerah sudah pada tingkat jenuh dan muak”, ucap Intsiawati. Intsiawati berharap dengan munculnya kasus Susno, akan ada reformasi di tingkat kepolisian secara komprehensif dari atas sampai ke bawah.

Sementara itu, Irman mengibaratkan badan Polri seperti rumah besar yang harus dibersihkan bersama-sama. Taslim juga sepakat dengan pernyataan Irman tersebut dan mengatakan bahwa untuk mengungkap makelar kasus harus ada keberanian internal penegakan hukum, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Depkumham. “Dalam hal mengungkap markus itu, tidak akan pernah terungkap kasus itu kalo tidak ada orang dalam. Kalau kita di luar saja, selaku anggota DPR dan DPD tidak akan mampu mengungkap markus itu”, ujar Taslim.

Dalam dialog tersebut, tim kuasa hukum Susno Duadji berkesempatan mengungkap alasan tindakan Susno yang membeberkan praktik makelar kasus di Polri bukan untuk menghina institusi Polri, tapi justru ingin memperbaiki. “Kami ini dibenturkan, seolah-olah ingin membusuki institusi Polri, tapi padahal untuk memperbaiki Polri. Ini kelakuan elit polisi. Pak Susno tak pernah membenci polri,” tandas Husni.