**
Arin Widiyanti - detikFinance
Jakarta - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) minta pemerintah pusat membuat formula peralihan lapangan minyak Bumi Siak Pusako eks Caltex di Riau dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.
"Bumi Siak Pusako dalam masa peralihan perlu disikapi pemerintah pusat karena kabupaten, provinsi dan dinas menuntut bagian. Ini menjadi preseden karena mengklaim satu sama lain, lalu yang berhak siapa?" kata Intsiawati Ayus, anggota DPD Riau saat raker Panitia Ad Hoc II DPD dengan Menteri ESDM, di Gedung DPR/MPR Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (14/6/2005).
Formula bisa berbentuk UU atau setidaknya Keppres sehingga terjadi kesepahaman dan ada perhatian dari pusat.
Dia menjelaskan, lapangan Bumi Siak Pusako yang merupakan eks Caltex dialihkan karena adanya UU otonomi daerah. Jadi daerah punya kekuatan mengelola sumber daya energi dan mineral di daerahnya.
"Saya dengar ada sharing kabupaten sebesar 70 persen dan pemerintah provinsi 30 persen. Namun dengan ini saya tidak melihat ada keharmonisan di antara mereka," kata Intsiawati.
Menurutnya, peralihan tersebut merupakan tongkat estafet dari pusat ke daerah, seharusnya ada bimbingan yang tidak melampaui kewenangan daerah. "Jadi semua aspek peralihan formulanya tetap disepakati bersama," kata dia.
Intsiawati meminta adanya fungsi pengawasan dari pusat karena ternyata pemulihan daerah eks Caltex tidak dikerjakan secara profesional. Jadi sangat mubazir jika tidak dimanfaatkan.
Menanggapi hal tersebut, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantioro mengatakan, kalau sudah business to business maka partisipasi interest pemerintah tidak ikut lagi. Alasannya, masalahnya bukan kebijakan, tetapi uang. "Karena ini bukan masalah kebijakan tapi UUD, ujung-ujungnya duit," komentar Purnomo. (mar/)
Popular Posts
-
Organisasi Rumpun Melayu Bersatu (RMB) digagas pada 17 Juli 2000 dan didirikan dengan Akte No. 95 tanggal 31 Juli 2000 sebagai perkembangan ...
-
Laporan Hengki Seprihadi PEKANBARU, TRIBUN - Dalam masa kunjungan reses di Kabupaten Kepulauan Meranti, Intsiawati Ayus bersama WALHI Riau d...
-
PEKANBARU, TRIBUN-Lahan pengembangan perkebunan yang dikelola Koperasi Tani Bakung Agri, Desa Sotol, Kecamatan Langgam, Pelalawan, yang dius...
-
zonalima.com - Guru Besar Fakultas Hukum UKI Mukhtar Pakpahan (kiri), Wakil Ketua BPKK DPD Intsiawati Ayus (kedua kiri), Pimpinan Kelom...
-
Waktu Kegiatan : Sabtu, 2 7 Juli 2013 Pukul 1 4.30 – 1 5 . 3 0 WIB Tempat : Studio Gress105.8 FM Pekanbaru. ...
-
PERJUANGAN TANPA HENTI "Jika hendak mengenal orang yang berbahagia sangat memeliharakan yang sia-sia" Dua larik gurindam pas...
-
Instiawati Ayus: Pemekaran Kabupaten Mandau dan Meranti Belum Memenuhi Syarat 22 Jan 2007 13:32 wib Pekanbaru, RiauInfo -Anggota Dewan Perwa...
-
RENGAT, Riau Pos - Para kepala desa se-Kabupaten Inhu dan calon pengusaha kecil menengah, Selasa (2/4) mengikuti acara sosialiasi Kredit Usa...
-
Jakarta, Logisnews.com – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) akan menjalani sidang judicial review UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) dan UU Pembentu...
-
JAKARTA-Wacana pembubaran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sangat kuat. Namun publik perlu mencurigai manuver tersebut. Karena dibalik itu ...
KATEGORI
- Aksi Demo
- Amandemen
- Aspirasi
- Audiensi
- BBM
- Berita
- Bikameral
- Catatan Perjalanan
- Checks and Balances
- Dialog
- DPD RI
- DPRD
- Ekonomi Daerah
- Galeri DPD RI
- GP Ansor
- HL
- HTI
- HUbungan DPD-DPR
- Hukum
- Infrastruktur
- intsiawati
- Investasi
- Jambore
- Judicial Review
- Kehutanan
- Ketahanan Energi
- Khazanah Melayu
- Kinerja
- Kinerja DPD RI
- Kliping
- Komite II
- Konflik Agraria
- Korupsi
- KPID
- Kuansing
- Kuningan
- Kunjungan Daerah
- LAM
- Legislasi
- lingkungan
- Masyarakat Adat
- Media Kampanye
- Migas
- Nelayan
- Opini
- Pansus
- Pekanbaru
- Pelantikan
- Pemilu 2009
- Pendidikan
- Penyiaran
- Perburuhan
- Perkebunan
- Perumahan Rakyat
- Pilkada
- Pilpres
- PON
- PPUU
- Profil
- Prolegnas
- pulau padang
- RDP
- Rokan Hilir
- RTRW
- Ruang Media
- sayembara
- Seputar DPD
- Siak
- Sidang Pleno
- Silaturahim
- Sosialisasi KUR
- Susduk
- Tanah Ulayat
- Tata Kelola SDA
- Tata Kota
- Tata Niaga
- Tembakau
- Tokoh dan Opini
- Uji Publik
- Uji Sahih
- UMKM
- Walikota