***
Jakarta (Dewan) Dua orang anggota dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) berjumlah 2 dari total 53 orang menerakan tanda tangan usul amandemen kelima dalam rangka penguatan fungsi, tugas, dan wewenang Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Dukungan dibubuhkan Anggota Fraksi PAN MPR RI Tristanti Mitayani dan Tuti Indarsih Loekman Soetrisno di Press Room DPD Gedung DPD Kompleks Parlemen, Rabu (14/3), disaksikan Wakil Ketua DPD Laode Ida, Ketua Kelompok DPD di MPR Bambang Soeroso, Wakil Ketua Kelompok DPD di MPR GKR. Hemas dan H. Yoppie Sangkot Batubara, Wakil Sekretaris Muhammad Nasir serta Anggota DPD asal Riau, Intsiawati Ayus dan Maimanah Umar.
Sebelum penandatanganan GKR Hemas mengungkapkan kebanggaan bahwa dua politisi anggota Fraksi PAN ini memahami niat DPD yang akan memperbaiki konstitusi di negara ini. “…pada pagi hari ini dengan kesadaran penuh beliau berdua, beliau ingin sangat membantu, khususnya untuk ketatanegaraan di negara kita ini,” demikian disampaikan Ratu Hemas.
Tuti Indarsih Loekman Soetrisno mengungkapkan alasan dukunganya, bahwa pemikiran tentang perubahan konstitusi sudah lama ada, dan kini ada waktu yang tepat untuk mewujudkannya. Tuti melihat adanya kepentingan yang lebih besar dari apa yang telah diperjuangkan dengan melalui perubahan konstitusi. Sebagai wakil rakyat menurutnya nomer satu yang dipikirkan adalah apa yang paling baik bagi rakyat, jadi apapun yang akan dilakukan melalui perubahan konstitusi adalah semata – mata agar rakyat lebih terperhatikan.
Sementara itu Tristanti Mitayani mengungkapkan alasan dukungannya karena keprihatinan yang luar biasa terhadap fenomena yang terjadi saat ini dimana DPR seolah-olah tidak mampu melakukan atau menjadi kekuatan penyeimbang bagi pemerintah. Selain itu menurutnya ada gejala yang sudah semakin nyata dimana pemerintah akan mengkerdilkan daerah, upaya–upaya untuk membesarkan daerah, mensejahterakan daerah itu rupanya sedikit demi sedikit ditarik.
Jadi tujuan dukungan mereka ini adalah untuk mendorong peningkatan kualitas check and balances lembaga legislatif terhadap eksekutif terutama dalam kaitan dengan kewenangan daerah. Misalkan saja UU Penyiaran yang mengerdilkan kewenangan daerah. “…jadi saya pikir saya harus mencari kekuatan lain untuk menyeimbangkan atau memperkuat DPR ini yang kelihatannya lemah di depan pemerintah, “ lanjut Tristanti
Tristanti juga menegaskan bahwa dukungan terhadap penguatan DPD dilakukan atas dasar sebagai individu, sebagai pribadi, bukan atas nama fraksi tetapi sebagai tokoh wanita politisi PAN. “Saya tidak tahu, kita tidak membicarakan fraksi, tapi saya sebagai individu saya merasa terpanggil untuk menandatangani ini karena sama juga dengan ibu tuti, “ demikian jelas Tristanti.
Bambang Soeroso dalam sambutannya sebelum menutup acara, menyatakan ungkapan terimakasih dan kebanggaan serta hormat terhadap dukungan pada upaya DPD untuk mengoptimalisasi peran dan fungsinya didalam rangka memperjuangkan kepentingan dan aspirasi daerah. Ke depannya Bambang mengharapkan supervisi sekaligus asistensi untuk bersama nanti mendorong perubahan konstitusi ini menjadi suatu kenyataan untuk sidang majelis yang akan dilaksanakan nanti ke depan. (sumber www.dpd.go.id)
Popular Posts
-
Organisasi Rumpun Melayu Bersatu (RMB) digagas pada 17 Juli 2000 dan didirikan dengan Akte No. 95 tanggal 31 Juli 2000 sebagai perkembangan ...
-
Laporan Hengki Seprihadi PEKANBARU, TRIBUN - Dalam masa kunjungan reses di Kabupaten Kepulauan Meranti, Intsiawati Ayus bersama WALHI Riau d...
-
Waktu Kegiatan : Sabtu, 2 7 Juli 2013 Pukul 1 4.30 – 1 5 . 3 0 WIB Tempat : Studio Gress105.8 FM Pekanbaru. ...
-
PEKANBARU, TRIBUN-Lahan pengembangan perkebunan yang dikelola Koperasi Tani Bakung Agri, Desa Sotol, Kecamatan Langgam, Pelalawan, yang dius...
-
zonalima.com - Guru Besar Fakultas Hukum UKI Mukhtar Pakpahan (kiri), Wakil Ketua BPKK DPD Intsiawati Ayus (kedua kiri), Pimpinan Kelom...
-
Pekanbaru-riau.blogspot.com--Seperti diberitakan Riau Pos Partai Golkar dan Partai Demokrat bersaing di perolehan sementara Pemilu Legislati...
-
RENGAT, Riau Pos - Para kepala desa se-Kabupaten Inhu dan calon pengusaha kecil menengah, Selasa (2/4) mengikuti acara sosialiasi Kredit Usa...
-
PEKANBARU, Suluhriau.com- Panitia khusus (Pansus) konflik Agraria dan Sumber Daya Alam Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI memfasilitasi penye...
-
*** Jakarta (Dewan) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menyelenggarakan Sidang Paripurna Khusus DPD untuk menilai realisasi Anggaran Pendapatan d...
-
SENAYAN (Pos Kota) — Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI membutuhkan penguatan dan perluasan kewenangan untuk mensinergikan aspirasi daerah...
KATEGORI
- Aksi Demo
- Amandemen
- Aspirasi
- Audiensi
- BBM
- Berita
- Bikameral
- Catatan Perjalanan
- Checks and Balances
- Dialog
- DPD RI
- DPRD
- Ekonomi Daerah
- Galeri DPD RI
- GP Ansor
- HL
- HTI
- HUbungan DPD-DPR
- Hukum
- Infrastruktur
- intsiawati
- Investasi
- Jambore
- Judicial Review
- Kehutanan
- Ketahanan Energi
- Khazanah Melayu
- Kinerja
- Kinerja DPD RI
- Kliping
- Komite II
- Konflik Agraria
- Korupsi
- KPID
- Kuansing
- Kuningan
- Kunjungan Daerah
- LAM
- Legislasi
- lingkungan
- Masyarakat Adat
- Media Kampanye
- Migas
- Nelayan
- Opini
- Pansus
- Pekanbaru
- Pelantikan
- Pemilu 2009
- Pendidikan
- Penyiaran
- Perburuhan
- Perkebunan
- Perumahan Rakyat
- Pilkada
- Pilpres
- PON
- PPUU
- Profil
- Prolegnas
- pulau padang
- RDP
- Rokan Hilir
- RTRW
- Ruang Media
- sayembara
- Seputar DPD
- Siak
- Sidang Pleno
- Silaturahim
- Sosialisasi KUR
- Susduk
- Tanah Ulayat
- Tata Kelola SDA
- Tata Kota
- Tata Niaga
- Tembakau
- Tokoh dan Opini
- Uji Publik
- Uji Sahih
- UMKM
- Walikota