Bahkan, Pemerintah dinilai terlambat dalam menangani kabut asap yang saat ini terjadi Pulau Sumatera dan Kalimantan, akibatnya keadaan hutan di Indonesia mengalami krisis udara bersih. "Saya melihatnya dan merasakannya, ini sangat-sangat terlambat," ujar anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Intsiawati Ayus, dalam dialog ‘Senator Kita’ di Hall Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, hari Kamis (17/9).
Menurut dia, terlambat yang dimaksud adalah pemangku kepentingan, mulai dari tingkat gubernur, bupati, wali kota, hingga pejabat pemerintah tingkat terendah, tidak pernah menjadikan masalah kabut asap sebagai agenda yang harus ditangani.
"Saya asumsikan terlambat karena siapapun pemangku kepentingan di negeri ini , tidak pernah menjadikan ini agenda. Ini salah kita, semua, baik gubernur, bupati, wali kota hingga perangkat ke bawah, sudah lalai menangani kabut asap tidak menangani krisis ini sebagai masalah yang besar," ujar Intsiawati.
Teknologi Terbatas
Sementara itu, pengamat kehutanan dari Universitas Sriwijaya (Unsri) Palembang, Sumatera Selatan, Laurel Heydir, menyebut masalah asap yang terus terjadi di sejumlah wilayah Indonesia saat ini telah menjadi masalah besar yang menjelma menjadi bencana kemanusian dan menuntut pertanggungjawaban pihak pemerintah.
“Kunjungan Presiden Republik Indonesia, Jokowi, ke beberapa titik api di Sumatera Selatan dan Ruai patut diapresiasi. Artinya ada perhatian yang diberikan orang pertama di negeri ini terhadap kabut asap yang melanda di daerah tersebut,” ucap Laurel.
Namun, kata dia, keterbatasan teknologi dan biaya meminta masyarakat bersikap lebih realistis dengan tidak perlu berharap banyak pada janji yang dilontarkan pemerintah. “Seperti tahun-tahun sebelumnya, bantuan nantinya akan datang langsung dari Tuhan, yaitu manakala hujan lebat diturunkan ke bumi,” ujar Laurel.
Editor : Sotyati
.JPG)
