JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Beberapa hari lalu Partai Kebangkitan Bangsa
mengeluarkan rekomendasi yang salah satunya menyangkut keberadaan Dewan
Perwakilan Daerah. Untuk DPD, PKB merekomendasikan agar DPD dibubarkan
atau fungsi dan kewenangannya diperkuat.
Menyikapi rekomendasi
ini, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Provinsi Riau,
Intsiawati Ayus marah. Ayus tak terima dengan pernyataan Ketua Umum PKB
Muhaimin Iskandar, yang mengatakan peran DPD kurang maksimal.
Menurutnya,
peran dan fungsi DPD sudah tertera jelas dalam konstitusi negara. Ayus
justru balik mepertanyakan indikator apa yang dipakai Cak Imin sehingga
berargumen seperti itu. "DPD ini bekerja sebagai perwakilan daerah,
tidak seperti DPR yang langsung berkenaan dengan pusat," ujarnya dalam
sebuah diskusi di kompleks parlemen, Rabu (10/2/2016).
Dia
menambahkan, jumlah rasio tenaga kerja antara anggota DPD dengan DPR pun
berbeda jauh. "Anggota DPD hanya 132, sedangkan DPR sebanyak 560
anggota, tapi ruang lingkup kami sama tetap NKRI. Sebenarnya, ini nggak
fair (adil)," katanya. Bahkan, Ayus membuka pintu selebar-lebarnya
kepada semua pihak, khususnya media untuk membedah kinerja DPD ke
daerah-daerah. "Kami ini saluran alternatif paling diminati oleh daerah.
Saluran kebutuhan, harapan, dan yang mengakomodir semua keluh kesah
daerah itu kami," paparnya.
Namun, perempuan yang menjabat
sebagai Wakil Ketua BPKK DPD itu menuturkan, DPD tidak bisa 100 persen
ada di daerah. Sebab, juga harus berkoordiasi dengan pusat. "Tapi, asal
kalian tahu, apapun yang dimiliki daerah itu milik pusat. Tapi, belum
tentu milik pusat menjadi milik daerah," katanya.(rka)
Laporan: JPG
Editor: Fopin A Sinaga
Popular Posts
-
Sumber: tvone Jakarta,Lima anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Selasa, mengajukan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK...
-
mpr.go.id - Amandemen UUD 1945 melahirkan lembaga baru dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Salah satunya Dewan Perwakilan Daerah (DPD)...
-
JUMPA PERS: Anggota DPD asal Riau Intsiawati Ayus (kedua kiri) bersama anggota DPD menggelar konferensi pers terkait kebakaran hutan di S...
-
PEKANBARU -- Gaung Riau-- Manajemen sampah di Kota Pekanbaru yang saat ini semrawut dan tengah menjadi sorotan. Apalagi Pekanbaru dahulun...
-
Memaknai Pancasila sebagai dasar untuk tegak dan kokohnya Negara Indonesia, memang harus disadari oleh seluruh elemen bangsa. Demikian disa...
-
Pekanbaru, Detakriaunews.com - Manajemen sampah di Kota Pekanbaru, yang saat ini semrawut dan tengah menjadi sorotan. Apalagi Pekanbaru dah...
-
Organisasi Rumpun Melayu Bersatu (RMB) digagas pada 17 Juli 2000 dan didirikan dengan Akte No. 95 tanggal 31 Juli 2000 sebagai perkembangan ...
-
Konperensi pers DPD menyikapi keputusan MK terkait uji materi UU MD3 dan UU PPP terhadap UUD 1945 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (27/3)...
-
beritadetik.com, JAKARTA – Senator atau Anggota Dewan Perwakilan wilayah (DPD) RI dari propinsi Riau, Intsiawati Ayus menyatakan konstitus...
-
Kinerja seluruh KPU di Riau terus dikritik. Data hasil Pemilu dari Riau yang masih di tabulasi nasional jumlahnya paling minim. Riauterkini-...
KATEGORI
- Aksi Demo
- Amandemen
- Aspirasi
- Audiensi
- BBM
- Berita
- Bikameral
- Catatan Perjalanan
- Checks and Balances
- Dialog
- DPD RI
- DPRD
- Ekonomi Daerah
- Galeri DPD RI
- GP Ansor
- HL
- HTI
- HUbungan DPD-DPR
- Hukum
- Infrastruktur
- intsiawati
- Investasi
- Jambore
- Judicial Review
- Kehutanan
- Ketahanan Energi
- Khazanah Melayu
- Kinerja
- Kinerja DPD RI
- Kliping
- Komite II
- Konflik Agraria
- Korupsi
- KPID
- Kuansing
- Kuningan
- Kunjungan Daerah
- LAM
- Legislasi
- lingkungan
- Masyarakat Adat
- Media Kampanye
- Migas
- Nelayan
- Opini
- Pansus
- Pekanbaru
- Pelantikan
- Pemilu 2009
- Pendidikan
- Penyiaran
- Perburuhan
- Perkebunan
- Perumahan Rakyat
- Pilkada
- Pilpres
- PON
- PPUU
- Profil
- Prolegnas
- pulau padang
- RDP
- Rokan Hilir
- RTRW
- Ruang Media
- sayembara
- Seputar DPD
- Siak
- Sidang Pleno
- Silaturahim
- Sosialisasi KUR
- Susduk
- Tanah Ulayat
- Tata Kelola SDA
- Tata Kota
- Tata Niaga
- Tembakau
- Tokoh dan Opini
- Uji Publik
- Uji Sahih
- UMKM
- Walikota
