JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Beberapa hari lalu Partai Kebangkitan Bangsa
mengeluarkan rekomendasi yang salah satunya menyangkut keberadaan Dewan
Perwakilan Daerah. Untuk DPD, PKB merekomendasikan agar DPD dibubarkan
atau fungsi dan kewenangannya diperkuat.
Menyikapi rekomendasi
ini, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Provinsi Riau,
Intsiawati Ayus marah. Ayus tak terima dengan pernyataan Ketua Umum PKB
Muhaimin Iskandar, yang mengatakan peran DPD kurang maksimal.
Menurutnya,
peran dan fungsi DPD sudah tertera jelas dalam konstitusi negara. Ayus
justru balik mepertanyakan indikator apa yang dipakai Cak Imin sehingga
berargumen seperti itu. "DPD ini bekerja sebagai perwakilan daerah,
tidak seperti DPR yang langsung berkenaan dengan pusat," ujarnya dalam
sebuah diskusi di kompleks parlemen, Rabu (10/2/2016).
Dia
menambahkan, jumlah rasio tenaga kerja antara anggota DPD dengan DPR pun
berbeda jauh. "Anggota DPD hanya 132, sedangkan DPR sebanyak 560
anggota, tapi ruang lingkup kami sama tetap NKRI. Sebenarnya, ini nggak
fair (adil)," katanya. Bahkan, Ayus membuka pintu selebar-lebarnya
kepada semua pihak, khususnya media untuk membedah kinerja DPD ke
daerah-daerah. "Kami ini saluran alternatif paling diminati oleh daerah.
Saluran kebutuhan, harapan, dan yang mengakomodir semua keluh kesah
daerah itu kami," paparnya.
Namun, perempuan yang menjabat
sebagai Wakil Ketua BPKK DPD itu menuturkan, DPD tidak bisa 100 persen
ada di daerah. Sebab, juga harus berkoordiasi dengan pusat. "Tapi, asal
kalian tahu, apapun yang dimiliki daerah itu milik pusat. Tapi, belum
tentu milik pusat menjadi milik daerah," katanya.(rka)
Laporan: JPG
Editor: Fopin A Sinaga
Popular Posts
-
HUKUMONLINE.COM--Posisi panja terakhir memutus pimpinan MPR terdiri dari dua orang DPR dan satu orang dari DPD. Anggota DPD keberatan, merek...
-
jurnas.com SEJUMLAH lembaga swadaya masyarakat (LSM) mendukung upaya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI untuk melakukan judicial review atau u...
-
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Provinsi Riau berduka. Tokoh masyarakat Riau yang juga ayah kandung Anggota DP...
-
Jakarta (RiauNews.com) – Penanganan korban akibat kabut asap di Provinsi Riau mendapat kritikan dari anggota DPD RI daerah pemilihan Riau,...
-
SELATPANJANG --Dumai Pos Penjabat Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Syamsuar MSI meminta dukungan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik...
-
Memaknai Pancasila sebagai dasar untuk tegak dan kokohnya Negara Indonesia, memang harus disadari oleh seluruh elemen bangsa. Demikian disa...
-
Menjelang kelulusan SMU, kecuali anak-anak yang mendapat PMDK, kami semua gamang dengan pilihan. Tak ada arahan ’en informasi yang cukup ten...
-
JAKARTA, KOMPAS - Kalangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam menerapkan kebijakan energi, karena dala...
-
JPNN.COM JAKARTA - Masalah sengketa wilayah kabupaten/kota merupakan kewenangan gubernur. Jika tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut, gu...
-
(Berita Daerah.com - Riau), Dekan Fakultas Teknik Universitas Islam Riau (UIR), Prof. Dr. Sugeng Wiyono, berpendapat Pemerintah Provinsi Ri...
KATEGORI
- Aksi Demo
- Amandemen
- Aspirasi
- Audiensi
- BBM
- Berita
- Bikameral
- Catatan Perjalanan
- Checks and Balances
- Dialog
- DPD RI
- DPRD
- Ekonomi Daerah
- Galeri DPD RI
- GP Ansor
- HL
- HTI
- HUbungan DPD-DPR
- Hukum
- Infrastruktur
- intsiawati
- Investasi
- Jambore
- Judicial Review
- Kehutanan
- Ketahanan Energi
- Khazanah Melayu
- Kinerja
- Kinerja DPD RI
- Kliping
- Komite II
- Konflik Agraria
- Korupsi
- KPID
- Kuansing
- Kuningan
- Kunjungan Daerah
- LAM
- Legislasi
- lingkungan
- Masyarakat Adat
- Media Kampanye
- Migas
- Nelayan
- Opini
- Pansus
- Pekanbaru
- Pelantikan
- Pemilu 2009
- Pendidikan
- Penyiaran
- Perburuhan
- Perkebunan
- Perumahan Rakyat
- Pilkada
- Pilpres
- PON
- PPUU
- Profil
- Prolegnas
- pulau padang
- RDP
- Rokan Hilir
- RTRW
- Ruang Media
- sayembara
- Seputar DPD
- Siak
- Sidang Pleno
- Silaturahim
- Sosialisasi KUR
- Susduk
- Tanah Ulayat
- Tata Kelola SDA
- Tata Kota
- Tata Niaga
- Tembakau
- Tokoh dan Opini
- Uji Publik
- Uji Sahih
- UMKM
- Walikota
