JAKARTA (RIAUPOS.CO) - Beberapa hari lalu Partai Kebangkitan Bangsa
mengeluarkan rekomendasi yang salah satunya menyangkut keberadaan Dewan
Perwakilan Daerah. Untuk DPD, PKB merekomendasikan agar DPD dibubarkan
atau fungsi dan kewenangannya diperkuat.
Menyikapi rekomendasi
ini, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Provinsi Riau,
Intsiawati Ayus marah. Ayus tak terima dengan pernyataan Ketua Umum PKB
Muhaimin Iskandar, yang mengatakan peran DPD kurang maksimal.
Menurutnya,
peran dan fungsi DPD sudah tertera jelas dalam konstitusi negara. Ayus
justru balik mepertanyakan indikator apa yang dipakai Cak Imin sehingga
berargumen seperti itu. "DPD ini bekerja sebagai perwakilan daerah,
tidak seperti DPR yang langsung berkenaan dengan pusat," ujarnya dalam
sebuah diskusi di kompleks parlemen, Rabu (10/2/2016).
Dia
menambahkan, jumlah rasio tenaga kerja antara anggota DPD dengan DPR pun
berbeda jauh. "Anggota DPD hanya 132, sedangkan DPR sebanyak 560
anggota, tapi ruang lingkup kami sama tetap NKRI. Sebenarnya, ini nggak
fair (adil)," katanya. Bahkan, Ayus membuka pintu selebar-lebarnya
kepada semua pihak, khususnya media untuk membedah kinerja DPD ke
daerah-daerah. "Kami ini saluran alternatif paling diminati oleh daerah.
Saluran kebutuhan, harapan, dan yang mengakomodir semua keluh kesah
daerah itu kami," paparnya.
Namun, perempuan yang menjabat
sebagai Wakil Ketua BPKK DPD itu menuturkan, DPD tidak bisa 100 persen
ada di daerah. Sebab, juga harus berkoordiasi dengan pusat. "Tapi, asal
kalian tahu, apapun yang dimiliki daerah itu milik pusat. Tapi, belum
tentu milik pusat menjadi milik daerah," katanya.(rka)
Laporan: JPG
Editor: Fopin A Sinaga
Popular Posts
-
JAKARTA, KOMPAS - Kalangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam menerapkan kebijakan energi, karena dala...
-
Sumber: tvone Jakarta,Lima anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Selasa, mengajukan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK...
-
SELATPANJANG --Dumai Pos Penjabat Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Syamsuar MSI meminta dukungan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik...
-
Memaknai Pancasila sebagai dasar untuk tegak dan kokohnya Negara Indonesia, memang harus disadari oleh seluruh elemen bangsa. Demikian disa...
-
Kinerja seluruh KPU di Riau terus dikritik. Data hasil Pemilu dari Riau yang masih di tabulasi nasional jumlahnya paling minim. Riauterkini-...
-
MERETAS KEMANDIRIAN TELUK Belitung pada tahun 1968 adalah pedesaan yang sepi di Kabupaten Bengkalis, Riau. Sebuah daerah yang jauh dari hin...
-
Guru itu walo galak, but sebenarnya mereka chayang ama kita. Tanpa mereka kita ’gak bakal seperti sekarang,minimal ngasih tau ilmu. Aku cih ...
-
beritadetik.com, JAKARTA – Senator atau Anggota Dewan Perwakilan wilayah (DPD) RI dari propinsi Riau, Intsiawati Ayus menyatakan konstitus...
-
Menjelang kelulusan SMU, kecuali anak-anak yang mendapat PMDK, kami semua gamang dengan pilihan. Tak ada arahan ’en informasi yang cukup ten...
-
PEKANBARU -- Gaung Riau-- Manajemen sampah di Kota Pekanbaru yang saat ini semrawut dan tengah menjadi sorotan. Apalagi Pekanbaru dahulun...
KATEGORI
- Aksi Demo
- Amandemen
- Aspirasi
- Audiensi
- BBM
- Berita
- Bikameral
- Catatan Perjalanan
- Checks and Balances
- Dialog
- DPD RI
- DPRD
- Ekonomi Daerah
- Galeri DPD RI
- GP Ansor
- HL
- HTI
- HUbungan DPD-DPR
- Hukum
- Infrastruktur
- intsiawati
- Investasi
- Jambore
- Judicial Review
- Kehutanan
- Ketahanan Energi
- Khazanah Melayu
- Kinerja
- Kinerja DPD RI
- Kliping
- Komite II
- Konflik Agraria
- Korupsi
- KPID
- Kuansing
- Kuningan
- Kunjungan Daerah
- LAM
- Legislasi
- lingkungan
- Masyarakat Adat
- Media Kampanye
- Migas
- Nelayan
- Opini
- Pansus
- Pekanbaru
- Pelantikan
- Pemilu 2009
- Pendidikan
- Penyiaran
- Perburuhan
- Perkebunan
- Perumahan Rakyat
- Pilkada
- Pilpres
- PON
- PPUU
- Profil
- Prolegnas
- pulau padang
- RDP
- Rokan Hilir
- RTRW
- Ruang Media
- sayembara
- Seputar DPD
- Siak
- Sidang Pleno
- Silaturahim
- Sosialisasi KUR
- Susduk
- Tanah Ulayat
- Tata Kelola SDA
- Tata Kota
- Tata Niaga
- Tembakau
- Tokoh dan Opini
- Uji Publik
- Uji Sahih
- UMKM
- Walikota
