"Makanya secara mengejutkan batasan pimpinan DPD ke depan tidak lagi lima tahun tapi dua tahun setengah," kata Intsiawati saat menjelaskan upaya penguatan fungsi lembaga perwakilan di Indonesia sehubungan wacana DPD mau dibubarkan, Rabu (10/2/2016).
Menurutnya, dengan pembatasan itu maka agenda keluar negeri anggota DPD yang lewat 2,5 tahun dibatalkan dan dihapuskan.
Diakuinya, upaya untuk meningkatkan peran DPD dilakukan terus, hanya saja kadang segelincir yang berbuat membuat DPD dinilai negatif.
"Seperti wartawan sebutkan ramai-ramai anggota DPD keluar negeri, kesannya semua keluar negeri," ujarnya,
Sedangkan Guru Besar Fakultas Hukun UKI Mukhtar Pakpahan menilai DPD kurang aktif memerjuangkan buruh dan petani.
"Sehingga dua kelompok ini banyak tidak kenal DPD. Jika mau dibantu oleh dua kelompok ini, maka DPD harus melakukan pendekatan agar bisa bertahan melalui perjuangan mereka," ujarnya.
Pakpahan tak setuju DPD dibubarkan karena ada DPD hasil reformasi.
"Saya yang perjuangkan reformasi awalnya dengan mau dihukum mati oleh rezim Orba," ucapnya.
.JPG)
