Sindonews.com - Konflik agraria sebenarnya sudah terjadi sejak lama, namun tidak ada langkah konkret dilakukan pemerintah untuk mengatasi itu. Padahal janji itu sudah dilemparkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beberapa tahun silam.
Dalam acara talks show Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Persepeksif Indonesia, anggota DPD RI Provinsi Riau Intsiawati Ayus mengungkap janji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidatonya setelah dilantik menjadi Presiden RI.
Kata Intsiawati, dalam pidato itu, SBY mengatakan salah satu langkah mengatasi konflik agraria itu dengan cara mengalokasi tanah bagi rakyat termiskin yang berasal dari hutan konversi.
Selain itu tanah lain yang berhukum pertanahan, boleh diperuntukan bagi kepentingan rakyat. Menurut SBY, itu yang disebutnya sebagai prinsip tanah untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat.
"Tapi itu, dalam pidado sebelum tahun 2007, luar biasa dahsyat pidatonya, tapi sepi komitmen," tutur Intsiawati Ayus.
Yang membuat Intsiawati kecewa, karena belakangan ini yang terjadi justru makin marak konflik agraria di berbagai daerah di Indonesia. Pemerintah belum menyelesaikan masalah itu, sebaliknya pemerintah pro dengan pengusaha maupun perusahaan dibanding kepada rakyatnya. (lin)
(hri)
Popular Posts
-
HUKUMONLINE.COM--Posisi panja terakhir memutus pimpinan MPR terdiri dari dua orang DPR dan satu orang dari DPD. Anggota DPD keberatan, merek...
-
jurnas.com SEJUMLAH lembaga swadaya masyarakat (LSM) mendukung upaya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI untuk melakukan judicial review atau u...
-
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Provinsi Riau berduka. Tokoh masyarakat Riau yang juga ayah kandung Anggota DP...
-
Jakarta (RiauNews.com) – Penanganan korban akibat kabut asap di Provinsi Riau mendapat kritikan dari anggota DPD RI daerah pemilihan Riau,...
-
SELATPANJANG --Dumai Pos Penjabat Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Syamsuar MSI meminta dukungan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik...
-
Memaknai Pancasila sebagai dasar untuk tegak dan kokohnya Negara Indonesia, memang harus disadari oleh seluruh elemen bangsa. Demikian disa...
-
Menjelang kelulusan SMU, kecuali anak-anak yang mendapat PMDK, kami semua gamang dengan pilihan. Tak ada arahan ’en informasi yang cukup ten...
-
JAKARTA, KOMPAS - Kalangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam menerapkan kebijakan energi, karena dala...
-
JPNN.COM JAKARTA - Masalah sengketa wilayah kabupaten/kota merupakan kewenangan gubernur. Jika tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut, gu...
-
(Berita Daerah.com - Riau), Dekan Fakultas Teknik Universitas Islam Riau (UIR), Prof. Dr. Sugeng Wiyono, berpendapat Pemerintah Provinsi Ri...
KATEGORI
- Aksi Demo
- Amandemen
- Aspirasi
- Audiensi
- BBM
- Berita
- Bikameral
- Catatan Perjalanan
- Checks and Balances
- Dialog
- DPD RI
- DPRD
- Ekonomi Daerah
- Galeri DPD RI
- GP Ansor
- HL
- HTI
- HUbungan DPD-DPR
- Hukum
- Infrastruktur
- intsiawati
- Investasi
- Jambore
- Judicial Review
- Kehutanan
- Ketahanan Energi
- Khazanah Melayu
- Kinerja
- Kinerja DPD RI
- Kliping
- Komite II
- Konflik Agraria
- Korupsi
- KPID
- Kuansing
- Kuningan
- Kunjungan Daerah
- LAM
- Legislasi
- lingkungan
- Masyarakat Adat
- Media Kampanye
- Migas
- Nelayan
- Opini
- Pansus
- Pekanbaru
- Pelantikan
- Pemilu 2009
- Pendidikan
- Penyiaran
- Perburuhan
- Perkebunan
- Perumahan Rakyat
- Pilkada
- Pilpres
- PON
- PPUU
- Profil
- Prolegnas
- pulau padang
- RDP
- Rokan Hilir
- RTRW
- Ruang Media
- sayembara
- Seputar DPD
- Siak
- Sidang Pleno
- Silaturahim
- Sosialisasi KUR
- Susduk
- Tanah Ulayat
- Tata Kelola SDA
- Tata Kota
- Tata Niaga
- Tembakau
- Tokoh dan Opini
- Uji Publik
- Uji Sahih
- UMKM
- Walikota