Riau Merasa ‘Anak Tiri’ Pusat
JAKARTA, HALUAN-Pemerintah Provinsi Riau bersama anggota DPR dan DPD asal Riau mengakui bahwa daerah ini masih merasa dianaktirikan oleh pemerintah pusat karena selama ini selalu disebut sebagai daerah kaya.“Barangkali ini mungkin karena salah anggapan bahwa selama ini Riau selalu dikesankan sebagai daerah kaya, sehingga perhatian pemerintah jadi berkurang,” kata Gubernur Riau diwakili Ketua Bappeda, Ramli Walid dalam acara silaturahim antara jajaran Pemda Riau dengan anggota parlemen asal Riau, baik DPR RI maupun DPD RI, di Jakarta, Kamis (27/10) malam.
Walid menyebutkan, pertumbuhan ekonomi Riau selama ini memang cukup tinggi, 6,7 persen, tapi bukan berarti rakyat daerah ini sudah sejahtera semua. “Riau masih punya rakyat miskin 8,47 persen dan umumnya berada di daerah-daerah yang sulit dijangkau karena terbatasnya infrastruktur,” kata dia.
Mulai Menurun
Pada kesempatan itu, Walid juga menjelaskan bahwa laju investasi ke Riau sudah mulai menurun karena semakin terbatasnya lahan.
Lahan perkebunan sawit sudah mencapai 2 juta hektare dan nyaris tak ada lagi lahan yang luas untuk perkebunan.
Karena itu, kata dia, Riau harus bergerak ke industri hilirnya yang memerlukan banyak infrastruktur, listrik dan sebagainya. “Untuk kebutuhan listrik, Riau baru mampu menyediakan 46 persen. Padahal daerah ini adalah penghasil migas terbesar,” katanya.
Begitu juga untuk pengadaan air bersih. Karena Riau tidak memiliki sumber air yang bagus dan airnya banyak dari air payau dan air laut, maka banyak gigi orang Riau yang rontok sebelum masanya. “Sedih sekali, kebutuhan air bersih di Riau baru terpenuhi 7,17 persen,” katanya.
Untuk itulah, kata dia, diperlukan kebersamaan antara Pemda dengan anggota parlemen asal Riau di DPR dan DPD untuk memperjuangkan anggaran untuk Riau.
Baik untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur untuk jalan, jembatan, pengadaan air minum, perbaikan sekolah, rumah sakit dan sebagainya, maupun untuk menujang pelaksanaan PON XVIII yang sudah di ambang pintu.
Permintaan Pemda tersebut cukup direspons oleh 4 anggota DPR yang hadir, masing-masing Lukman Edy, Ian Siagian, Adi Sukemi dan Nurliah, serta 3 anggota DPD, Abdul Gofar, Maimanah, dan Instiawati Ayus. “Soal anggaran PON, DPR sudah janjikan 500 miliar. Yang perlu kita perjuangkan tinggal 180 miliar tersisa,” kata Adi Sukemi.
Nurliah mengakui sepertinya pemerintah pusat agak menganaktirikan Riau dalam penggelontoran dana pembangunan. “Sumbar yang tak banyak berjuang soal anggaran ini malah bisa menerima lebih,” kata dia heran., sembari meminta setiap SKPD yanga ke Jakarta atau aparat kantor Badan Penghubung sendiri untuk selalu nimbrung ke DPR untuk memberikan data-data yang perlu diperjuangkan.
Kepala Badan Penghubung Riau di Jakarta, Tarmizi N Nasution mengatakan acara silaturahim dengan tema “Bersama rebut APBN” ini sudah merupakan tahun ketiga. “Kegiatan ini akan selalu diadakan setiap tahun,” ujarnya. (h/sal)
