Bupati Minta Anggota DPD Dukung Teknopolitan dan PLTG

PANGKALAN KERINCI-Haluan Riau . Bupati Pelalawan HM Harris, Senin (12/11), menerima kunjungan tiga anggota DPD RI yakni Dr Hj Maemanah Umar, H. Abdul Gafar Usman, dan Intsiawati Ayus di ruang auditorium kantor bupati. Saat kunjungan itu, Bupati meminta dukungan pembangunan Teknopolitan dan PLTG yang akan dilaksanakan Pemkab Pelalawan. Selain itu juga dibahas berbagai masalah di Pelalawan agar diperjuangkan anggota DPD di level nasional. Ikut hadir pada kesempatan itu, Sekda Zardewan, anggota DPRD, asisten, kepala dinas, badan, camat, kepala desa, tokoh adat, ketua KPUD, tokoh masyarakat dan pemuda.

Bupati juga mengekspos potensi dan pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan di Kabupaten Pelalawan, seperti program pembangunan wisata Bono, MP3EI tentang Teknopolitan dan PLTG. Dalam pelaksanaan program itu terdapat beberapa kendala, seperti pelaksanaan program pembaharuan menuju kemandirian seperti pembebasan lahan Teknopolitan dan program PLTG yang memerlukan dukung dari anggota DPD RI asal Riau agar segera terealisasi. Menurut Bupati, terkait pembangunan PLTG masih terkendala masalah Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) yang belum tercapai secara konkrit.

“Soal PLTG Langgam Power yang dinantikan masyarakat, masih ada kendala PJBG di BP Migas. Hal itu seharusnya sudah selesai sesuai target PLTG akan di launching akhir tahun 2012. Namun BP Migas sendiri belum mengeluarkan PJBG sehingga dikwatirkan pembangunan PLTG terkendala. Sesuai rencana perkiraan kita seharusnya pada bulan September atau paling lambat Oktober 2012 PJBG selesai. Karena rencana program PLTG dibangun untuk mengatasi persoalan listrik di Riau dengan memakai sumber daya alam gas yang ada di Kabupaten Pelalawan,” papar Bupati.

Dikatakan Bupati, saat ini pemancangan kedudukan mesin genset serta pemasangan mesin akan dilakukan. Karena penimbunan dan pematangan lokasi telah rampung. Namun hal itu dilakukan jika PJBG telah ada maka perusahaan konsorsium dapat melaksanakan pekerjaan. Apabila PJBG dari BP Migas belum keluar, pembangunan PLTG mengalami kendala, kontraktor tak mau kerja karena resiko. "Untuk itu, kita berharap PJBG segera terwujud, karena ini sangat kita butuhkan," tuturnya.

Mendengar permasalahan PJBG BP Migas, anggota DPD Dr Hj Maemanah Umar, H. Abdul Gafar Usman, dan Intsiawati Ayus meminta secara tertulis permasalahan dan data di Kabupaten Pelalawan kepada Bupati untuk dijadikan bahan agar diperjuangkan ke pusat nantinya. “Karena tanpa data yang lengkap, maka perjuangan DPD akan kurang maksimal. Apabila lengkap datanya sesuai kebutuhan masyarakat, kami dari DPD berjanji memperjuangkan semaksimalnya,” ujar ketiga anggota DPD RI itu.

Hj Maemanah Umar, H. Abdul Gafar Usman, dan Intsiawati Ayus mengaku sangat kagum dan salut akan program dan keberanian Bupati HM Harris. Untuk itu mereka meminta semua pihak agar mendukung program tersebut. “Keberanian Pak Bupati melakukan reformasi birokrasi dan programnya untuk membangun Kabupaten Pelalawan dengan pembaharuan dan kemandirian perlu mendapat dukungan. DPD akan siap melaksanakan tugas untuk membantu Riau dan Kabupaten Pelalawan dengan menyampaikan inventarisasi masalah untuk akses ke pusat," ujar Gafar Usman. (SUHERMI)

Kunjungan Anggota DPD RI ke Pelalawan: Bupati Paparkan Sejumlah Persoalan

Pelalawan, Riausidik.com - Senin (12/11) Bupati Pelalawan HM. Harris menerima kunjungan dari anggota DPD RI dari Daerah pemilihan Provinsi Riau, bertempat di Aula Auditorium lantai III kantor Bupati Pelalawan-Riau, dalam pertemuan itu Bupati menyampaikan sejumlah persoalan yang di hadapi Pemerintah Kabupaten Pelalawan.

Pada kunjungan tersebut tampak hadir anggota DPD dari Provinsi Dr. Hj. Maemanah Umar, H. Abdul Gafar Usman MM dan Intsiawati Ayus.

Bupati Pelalawan dalam pemaparannya mengatakan, Kabupaten Pelalawan ada tiga program wisata yang di dalamnya tersebut wisata Bono, MP3El, Teknopolitan dan PLTG. Ia mengatakan dalam tiga Program Kabupaten Pelalawan ini ada beberapa masalah, seperti pembahasan lahan teknopolitan, maka dari itu Kami Daerah Kabupaten Pelalawan memohon dukungan dari DPD RI agar PLTG segera di realisasikan, sebutnya.

Dijelaskannya, perjanjian jual beli terhadap Gas (PJBG) belum tercapai secara konkrit. di karenakan PLTG langgam power sedang dinantikan masyarakat, Kabupaten Pelalawan. Seharusnya masalah yang di temui ini sudah selesai seuai dengan target PLTG yang berakhir tanhun 2012 ini. Namun BP migas sendiri belum mengeluarkan PJBG sehingga hal ini dikhawatirkan pembangunan PLTG terkendala, tandasnya.

"Saat ini pekerjaan pemancangan dudukan serta pemasangan mesin sudah mulai di lakukan, namun hal itu dilakukan jika PJBG telah ada maka perusahaan dapat melaksanakan pekerjaan. Dalam hal ini ia mengatakan seandainya PJBG dari BP migas belum Keluar namun pekerjaan itu akan terkendala", paparnya.

Mendengar perhasalahan itu, PJBG BP migas atau dari pihak DPD RI Dr. Hj. Maemanah Umar, H Abdul Gafar Usman MM, Intsiawati Ayus, meminta secara tertulis permasalahan dan data di Kabupaten Pelalawan untuk bahan diakseskan di pusat. "Kalau permasalahan tidak lengkap datanya maka perjuangan DPD RI kurang maksimal, dan apa bila permaslahan datanya lengkap maka perjuangan DPD RI semaksimal," pinta Intsiawati Ayus.

Sebelumnya para rombongan DPD memberi apresiasi kepada Pemkab Pelalawan. "kami sangat kagum dan salut dengan Program dan keberanian Bupati Pelalawan HM Harris, untuk itu harapan kami dari DPD RI meminta agar semua pihak dapat mendukung program ini," pesannya

"Selain itu juga, keberanian Bupati Pelalawan ini dalam melakukan reformasi birokrasi dan programnya untuk membangun Kabupaten Pelalawan dengan pembaharuan dan kemandirian perlu mendapat dukungan, kami dari DPD Provisi Riau akan siap melaksanakan tugas-tugas mendukung untuk membantu Riau dan termasuk Kabupaten Pelalawan khususnya, jelas Umar. ***

LAM Diminta Ikut Merespon Persoalan

PEKANBARU (RP)- Anggota DPD RI asal wilayah Riau, meminta agar Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau ikut merespon berbagai persoalan yang ada di Riau.

Pasalnya, banyak persoalan yang ada di Riau. Secara kelembagaan, anggota DPD RI pemilihan Riau berkomitmen untuk membantu menyelesaikannya. Tapi tentunya harus digotong secara bersama, termasuk LAM Riau sebagai kelembagaan.

Ini dilontarkan anggota DPD RI Pemilihan Riau, H Gafar Usman dalam pertemuan dengan LAM Riau, di gedung Lembaga Adat Melayu Riau, Kamis (8/11).

Dalam pertemuan itu, turut hadir Hj Maimanah Umar dan Intsiawati Ayus. Mereka diterima unsur Ketua Umum MKA LAM Riau, H Tenas Effendy, Ketua MKA LAM Riau H Marjohan Yusuf, unsur Ketua DPH Tengku Lukman Jaafar, unsur Sekretaris DPH LAM Riau Nasir Penyalai dan sejumlah pengurus lainnya.

Gafar Usman yang sekarang duduk sebagai Wakil Ketua PAP (Panitia Akuntabilitas Publik) DPD RI ini mengatakan, kedatangan mereka ke LAM dalam rangka kunjungan kerja DPD RI ke daerah.

Tujuannya menampung aspirasi, masukan tentang persoalan yang ada di daerah.

Berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat sudah diterima. Namun secara kelembagaan belum. Menyikapi banyaknya persoalan yang diterima DPD RI dari daerah pemilihan Riau, perlu dilakukan koordinasi secara intensif dengan LAM Riau. Sebab, lembaga ini dinilainya masih sangat dihargai oleh masyarakat Riau.

Ini pun diungkapkan dua tokoh perempuan lainnya, Hj Maimanah Umar dan Instiawati Ayus. Persoalan lain yang terjadi dan harus diselesaikan adalah, soal RTRW Riau yang sejak tahun 2008 hingga sekarang belum selesai.

Padahal keberadaannya sangat penting untuk menentukan kawasan atau lahan yang diperuntukkan bagi perusahaan dan masyarakat.(dac)