Intsiawati Ayus: Korupsi di Daerah Terjadi Sistemik

JAKARTA, (PRLM).-Anggota DPD RI Intsiyawati Ayus menyatakan, peran DPD RI memberantas korupsi secara resmi lewat lembaga yang diputuskan pimpinan. Untuk anggota-anggota DPD RI, mereka punya cara sendiri-sendiri dalam rangka ikut memerangi korupsi di daerah. Korupsi di daerah terjadi sistemik.

Dia memberi contoh daerah pemilihannya Riau, di provinsi ini, sektor terbesar terjadinya korupsi adalah kehutanan, perkebunan, dan tambang kata Intsiawati Ayus dalam dialog kenegaraan " Peran DPD Mencegah Korupsi di Daerah" bersama Boni Hargens dan M Daulat dari aktivis anti korupsi dari Sultra, di Komplek Parlemen-Senayan Jakarta, Rabu (25/9/13).

Intsiawati Ayus mengaku kalau dia ke dapil selalu menghadapi konflik, dan kasus yang terkait korupsi. Di Riau itu lengkap, gubernur, empat bupati, dan beberapa lurah (kepala desa) sudah masuk tahanan lembaga pemasyarakatan. Tinggal camatnya saja yang belum masuk LP, mudah-mudahan tidak. Itu semua terkait korupsi kehutanan,” ujarnya.

Intsiyawati mengakui jika tingkat korupsi daerah itu parah, kronis, sistemik, dan luar bisa. Karena itu penanganannya harus secara luar biasa pula. Khusus di provinsi Riau misalnya, banyak izin tambang hampir semua izinya ada di Kementerian Kehutanan di Jakarta, tapi pada urutan tertentu melibatkan orang pemda, katanya.(A-109/A-108)***

Rabu, 25/09/2013 - 22:08 / Pikiran Rakyat

Mengapa Kepala Daerah Rentan Tersangkut Korupsi

Senayan – Korupsi di daerah seringkali melibatkan kepala daerah. Dari 542 kepala daerah di Indonesia, 304 orang di antaranya tersangkut kasus korupsi. Gejala ini terjadi karena ada sistem yang membuka ruang bagi korupsi.

Instiawati Ayus, senator dari Riau, mengungkapkan bahwa korupsi di daerah selalu melibatkan para pemangku kepentingan. Setiap kepala daerah yang maju di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi selalu punya visi dan misi memberdayakan sumber daya alam lokal. Tetapi, begitu sudah terpilih, pemberdayaan itu hanya untuk diri sendiri dan kelompoknya.

Modus seperti itu terjadi karena sistem pendukung otonomi daerah memanjakan para pemangku kepentingan. Pengembangan sumber daya alam yang mestinya ditangani sendiri justru dikelola dengan sistem profit sharing dengan pihak lain.

"Di Riau, korupsi tertinggi terjadi di sektor kehutanan. Dari gubernur hingga empat orang bupati terlibat kasus korupsi dari sektor kehutanan. Korupsi berikutnya, di sektor perkebunan dan diikuti pertambangan," ungkap Instiawati Ayus di Gedung DPD, Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (25/9).

Menurut dia, korupsi di sejumlah sektor terjadi karena regulasinya tumpang tindih. Sedikitnya 54 undang-undang yang tumpang tindih. Sudah begitu, birokrasinya berbelit. Hal demikian sulit diatasi karena pemerintah abai dan sejumlah rekomendasi DPD sebagai lembaga yang mewakili daerah tak dijalankan.

Tatanan Kepemimpinan Daerah Mendesak Diubah

Bisnis.com, JAKARTA—Penataan kembali struktur kepemipinan politik di daerah dengan memasukkan aspek budaya setempat mendesak untuk dilakukan guna memperkecil peluang berbagai kasus korupsi yang kian meningkat di seluruh wilayah Indonesia.

Demikian dikemukakan oleh Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens dalam satu diskusi bertema “Pemberantasan Korupsi di Daerah” di Gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Rabu (25/9/2013). Selain Boni, turut menjadi nara sumber Anggota DPD, Instiawati Ayus dan aktivis anti korupsi Wakatobi, Muhammad Daulat.

 Menurut Boni, pelaksanaan sistem otonomi daerah yang berlaku sama di seluruh daerah selama ini belum mampu menekan angka korupsi. Malah sebaliknya yang muncul adalah modus korupsi baru berupa pengaturan kebijakan melalui segelintir orang yang berpengaruh. Buktinya, 58% dari 529 kepala daerah terindikasi korup.

“Saya kira sudah saatnya dilakukan perubahan tatatan struktur pemerintahan daerah dengan memasukkan unsus kultural untuk daerah tertentu karean sistem otonomi daerah belum mampu secara maksimal mencegah kasus korupsi,” ujar Boni yang juga pengamat politik dari Universitas Indonesia tersebut.

Menurutnya, tingginya kasus korupsi disebabkan oleh peluang yang diberikan oleh figur pemimpin yang ‘dicetak’ oleh segelintir orang tersebut dengan motif utama kepentingan uang.

“Dari hasil penelitian kami, politik di daerah berjalan melalui penguasaan politik yang dilakukan segelintir orang yang melibatkan tokoh politik, konglomerat, birokrat dan preman,” ujarnya. Boni menyebut penguasaan politik oleh segelintir orang tersebut dengan istilah “bosisme lokal.” Menurutnya, kepemimpin yang bercirikan budaya lokal tersebut akan bisa berjalan secara efektif dan efisien.

Menurutnya, struktur kepemimpin di setiap daerah tidak harus sama dengan daerah lain karena memang memiliki kekhasan sendiri-sendiri. Bahkan dia menyebutkan bisa saja dalam satu daerah tertentu kepemimpinan politiknya dipegang oleh tokoh agama.

Sementara itu, Intsiawati Ayus mengatakan munculnya kasus korupsi di daerah disebabkan oleh tumpang tindih aturan, termasuk soal perizinan, di samping mental aparat pemerintahan yang korup. Menurutnya, salah satu modus korupsi di daerah tambang adalah obral kuasa pertambangan (KP) menjelang pemilu.

“Kalau sudah mau dekat pemilu, KP-KP dengan mudahnya dikelurkan kepala daerah,” ujarnya.

Senator asal Riau tersebut juga menjelaskan untuk kasus korupsi korupsi, peringkat tertinggi didaerah itu adalah di sektor kehutanan, perkebunana, dan pertambangan.

Intsiawati: ada 54 UU sektor tumpang tindih

Jakarta (Antara) - Anggota Dewan Perwakilan Daerah Intsiawati Ayus mengatakan sampai saat ini ada 54 undang-undang sektor yang tumpang tindih sehingga menjadi penyebab munculnya berbagai persoalan perizinan.

"Kami sudah teliti, sekarang ini ada 54 UU Sektor yang begitu tumpang tindih. Jangankan di tingkat implementasinya yang tumpang tindih, di tingkat regulasinya sudah tumpang tindih. Ini sumber persoalan," kata anggota DPD RI Intsiawati Ayus pada diskusi DPD RI Senayan Jakarta, Rabu. Diskusi Dialog Kenegaraan dengan tema "Memberantas Korupsi di Daerah" menghadirkan pembicara Anggota DPD RI Intsiawati Ayus, Direktur LPI Boni Hargens dan Ketua Gerakan Wakatobi Bersih Muhammad Daulat.

Lebih lanjut Intsiawati menjelaskan berbagai modus korupsi di daerah banyak terjadi pada pengeluaran surat izin. Khusus di Provinsi Riau, korupsi paling tinggi terjadi di sektor kehutanan, kemudian perkebunan dan baru di sektor tambang.

Menurut dia, modus untuk terjadinya korupsi dilakukan dengan pengeluaran surat izin."Selama ini cari korupsinya itu dilakukan dengan seksi. Kalau mau pilkada, banyak itu keluar surat kuasa pertambangan (KP)," kata senator asal Riau tersebut.

Intsiawati menjelaskan khusus di Riau, hampir seluruh jajaran terlibat korupsi. Gubernur dan empat bupati di Riau masuk ke KPK terkait korupsi kehutanan."Yang lebih mencengangkan, surat izin yang dikeluarkan luas lahannya lebih besar dari total luas lahan Kabupaten Pelalawan sendiri. Jadi rumah-rumah penduduk masuk juga," kata Intsiawati. Data yang ada di Kemendagri, dari 529 kepala daerah, sebanyak 58 persen atau 304 Kepala Daerah terlibat korupsi.

Intsiawati menilai kejahatan di SDA ini sudah masuk kejahatan luar biasa, sehingga penanganannya juga harus luar biasa, tetapi ironisnya aturan yang ada saat ini, masih biasa-biasa saja.

Sementara Boni Hargens menjelaskan berbagai persoalan korupsi di daerah terjadi karena sistim bos-isme. Penguasaan politik di tingkat lokal hanya dimenangkan oleh segelintir orang. Ini sistim bos-isme," kata Boni.

Bos-isme ini bisa terdiri atas orang parpol, konglomerat, birokrat, elit tokoh masyarakat, bahkan bahkan bisa preman. "Korupsi politik di daerah subur karena akar sistim bos-isme lokal ini. Jadi musuh demokrasi lokal ini sistim bosisme," kata Boni.Menurut dia, untuk memutus mata rantai bos-isme ini sebetulnya tidak rumit; cukup memahami segelintir orang itu saja.

(bengkulu.antaranews.com

Wawancara Radio Pemda Pelalawan 89,4 FM

Meningkatnya Perkembangan Pariwisata di Kabupaten Pelalawan akhir-akhir ini menjadi sorotan bagi Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Intsiawati Ayus SH MH. 

Dalam talkshow yang berdurasi selama 60 menit itu mengupas peran DPD RI dalam memajukan daerah serta bagaimana peran perempuan sebagai wakil rakyat di Senayan. 

Seperti apa interaktifnya, silahkan dengarkan.

Intsiawati Ayus Beri Motivasi SMK Kansai Pekanbaru

Seluruh Siswa SMK Kanada Sakura Indonesia - Kansai Begitu Antusias mengikuti jalannya acara.

We Love IA, tulis seorang siswa

Bertempat di aula SMK Kanada Sakura Indonesia, Senator Asal Pemilihan Riau
Intsiawati Ayus SH.MH memberikan motivasi kepada 400 siswa, terdiri dari jurusan Perpajakan, Teknik Informatika, Akutansi.

Acara dimulai dengan pengenalan DPD secara umum oleh staf Ahli DPD RI B14, dilanjutkan dengan Pentingnya Mengaktualisasikan mimpi mimpi di masa depan.