Intsiawati Ayus: Ucapan Selamat Murni Dukungan Gender

Pekanbaru, Detakriaunews.com - Terkait pengiriman papan bunga dari Intsiawati Ayus atas ucapan selamat kepada Septina Primawati Rusli sebagai Ketua DPRD Riau, diakui anggota DPD MRI RI tersebut sebagai hal yang biasa dan lumrah.

"Benar atau tidaknya SK itu tidak ada masalah, memang tidak lazim sih diberikan sekarang. Pada prinsipnya, bagi saya ini merupakan bentuk dukungan sesama gender," ujar Intsiawati Ayus.

Ayus menambahkan, jika hal ini memang sudah pasti maka seharusnya beliau segera di lantik menjadi Ketua DPRD Riaau definitif menggantikan posisi Suparman.

"Kita mendukung hal ini agar segera di lantik, karena pembangunan harus terus berjalan dan kelengkapan dari seluruh penyelenggara ini harus lengkap, tidak boleh ada kekosongan lagi di posisi ketua DPRD tersebut," imbuhnya.

Sementara itu, Wakil ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman mengatakan, pihaknya sampai saat ini belum ada menerima SK penunjukan dari DPP Golkar.

"Sampai sekarang kami belum ada menerima SK DPP Golkar, biarlah di sana bergonjang-ganjing, yang pastinya kami hanya akan menerima surat dari DPP saja," kata Noviwaldy Jusman. (DP)

Intsiawati Ayus Minta BUMD Dilibatkan dalam Mengelola Blok Kampar

Add caption

JAKARTA (RIAUSKY.COM) - Anggota DPD RI asal Riau, Intsiawati Ayus secara tegas menyatakan BUMD harus dilibatkan dalam pengelolaan ladang minyak Blok Kampar, di Provinsi Riau, karena bagaimanapun sumber daya alam tersebut berada di daerah.

Dengan begitu, menjadi tanggung jawab negara melakukan transfer teknologi dan SDM kepada masyarakat di daerah.

Hal itu disampaikan Intsiawati Ayus, menyikapi beralihnya pengelolaan Blok Kampar dari PT Medco EP kepada Pertamina Hulu Energi (PHE).

“Keterlibatan BUMD wajib. Karena sumber daya alam ada di daerah, maka yang menjadi tanggung jawab negara adalah transfer teknologi dan tata pengelolaan. Itu tanggung jawab pemerintah,” kata Intsiawati seperti dimuat JPNN, Jumat (6/11).

Dengan kata lain, lanjutnya, PHE yang diberikan tanggung jawab mengelola blok Kampar, juga harus diberikan kewenangan oleh pemerintah menggandeng BUMD. Kerjasama ke depan bisa dilakukan secara bertahap diawali transfer teknologi dan tata pengelolaan, bila pemerintah menilai daerah belum memiliki skiil yang mumpuni.

“Jika mereka tidak lakukan, maka negara memelihara kebodohan masyarakat. Negara tidak ada niat memberdayakan masyarakat, menumbuh kembangkan teknologi pada masyarakat. Artinya pemerintah memelihara masyarakat tidak mandiri. Ini sampai kapan?," tegasnya, mempertanyakan.

Pihaknya memberikan contoh baik dan buruk dalam pengelolaan blok minyak oleh Bumi Siak Pusako. Itu bagus karena baru pertama kali BUMD bisa mengelolanya. Di sisi lain, buruk, karena tidak taat hukum dan terjadi pengingkaran di tengah jalan.

“Ini pembelajaran agar kita tidak dibodoh-bodohi lagi, tidak terjadi transfer teknologi di pengelolaan itu (Bumi Siak Pusako). Pemberdayaan sektor-sektor SDM-nya tdiak diberikan secara jujur dan profesional oleh pemerintah. Maka anak-anak kita hanya dapat pos pos yang tidak vital, hanya sebagai pelengkap, hanya untuk menenangkan gejolak, itu jangan terulang lagi di blok Kampar,” katanya.

Terkait langkah politik yang akan dilakukannya untuk mendesak pemerintah melibatkan BUMD di Blok Kampar, Intsiawati Ayus mengatakan pihaknya akan melakukan komunikasi dan negoisasi dengan pemerintah, baik sendiri maupun bersama-sama dalam rapat kerjanya di DPD.

"Negoisasi pasti bersama-sama. Dorongan politik kita, ingat, jika tidak merasa kita bersama dalam NKRI, mereka tinggalkan kita. Tapi, mereka merasa ini bahagian dari republik ini yang dibagi-bagi, wajib mereka menyertakan kita (BUMD-red). Proses kita tahu diri, bertahap dulu, transfer teknologi baru nanti kita bisa mandiri,” katanya. (R02)