TOKOH KITA: HJ. INTSIAWATI AYUS, SH. MH

suaraberitaku.com

Srikandi dari Propinsi Riau ini sangat gigih memperjuangkan aspirasi daerah, baik yang datang dari daerah pemilihannya, maupun dari daerah lain di Indonesia. Senator INTSIAWATI AYUS, SH. MH kelahiran Teluk Belitung memiliki latar belakang akademis bidang hukum, sehingga “fasih” mengkomunikasikan aspirasi sengketa yang di tanganinya dengan baik. Bahkan beberapa kali, Senator Intsiawati Ayus menjadi “single fighter” dalam memfasilitasi kedatangan warga yang meminta keadilan di DPD RI.

 “Sifat DPD adalah mediasi, syukur-syukur katalisator,” Kata Senator Intsiawati Ayus

Unjuk rasa warga Pulau Padang yang menjahit mulut di depan Kompleks MPR RI difasilitasi dan dikawal dari depan Kompleks Parlemen, ke Kemenhut dan dibawa ke jajaran Pimpinan DPD RI. Begitu besarnya perhatian terhadap warga Pulau Padang, Senator Intsiawati Ayus pernah menenangkan mereka dengan jarum infus di lengannya. Dan dengan wajah pucat menahan sakitnya sendiri, Senator Intsiawati Ayus mengendalikan aksi demo dan mengajak warga untuk mencari solusi yang baik. Hingga persoalan Agraria yang meliputi daerah Inhu, Kuansing, Pelalawan, Siak, dan Bengkalis, melalui Rapat Dengar Pendapat tanggal 6-7 Juni 2012 di DPD RI Jakarta. RDP tersebut menghasilkan beberapa solusi untuk konflik antara masyarakat dengan PT MMJ di Rupat (Bengkalis), konflik masyarakat dengan Koperasi dan PT ASMJ di Indragiri Hulu dan Kuansing, Konflik masyarakat Pelalawan dengan Koperasi pemegang izin HPH/TI di Pelalawan, dan Konflik Masyarakat Siak dan Bengkalis dengan PT Arara Abadi.

Senator Intsiawati Ayus, dalam menjalankan tugasnya sebagai Senator, memiliki Visi untuk menjadikan Riau sebagai Pusat Tamadun Melayu yang Unggul, Mandiri, dan Bermarwah.

Dengan mengemban misi:
1. Membumikan paradigma tamadun Melayu sebagai dasar dan spirit pembangunan di segala bidang.
2. Mengembangkan kehidupan masyarakat yang religius dan bermarwah.
3. Menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien serta melayani rakyat secara tulus dan sungguh-sungguh.
4. Mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berlandaskan pada keadilan, pemerataan, aksesabilitas, dan keseimbangan.
5. Membangun kemandirian dan keunggulan daerah dengan menggali potensi sumberdaya lokal serta meningkatkan partisipasi masyarakat di berbagai bidang.
6. Melejitkan Sumber Daya Manusia (SDM) Riau yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat nasional dan global.
7. Melakukan rehabilitasi dan konservasi Sumber Daya Alam (SDA) lokal agar lestari dan berkelanjutan.

Buntut Pengusiran Petinggi PT.MMJ, DPD RI Minta Dibubarkan

Jakarta, Sumbawanews.com.
Rapat aspirasi daerah Provinsi Riau, berbuntut dengan pengusiran Asisten Direktur PT. MMJ, Drs. Raymond Zainurdin. Pengusiran dilakukan setelah terjadinya perdebatan menyangkut aspirasi yang ditampung oleh DPD RI tentang dugaan PT. MMJ yang tidak memberikan akses bagi anak-anak sekolah dilingkungan perusahaan.

Rapat di Komplek Parlemen DPD RI Senayan Jakarta, Kamis 7 Mei 2012 juga dihadiri oleh Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Sutarman. Pimpinan rapat Senator Instiawati Ayus, SH. MH langsung mengingatkan kepada Raymond agar mengahargai tatib yang ada di DPD RI untuk tidak menyela satementnya karena belum diberikan hak untuk berbicara.

Raymond mencoba mengingatkan Instiawati bahwa aspirasi yang ditampung pihak DPD RI tidak benar sehingga merugikan perusahaan yang dipimpinnya seperti yang termuat dalam salah satu media edisi 6 Mei 2012. Kabareskrim Mabes Polri terlihat diam menyimak kedua pihak yang berkutat pada persepsi berbeda. Akibat kejadian tersebut, Instiawati memerintahkan kepada Raymond untuk meninggalkan ruang rapat.

"Saya minta kepada Pamdal agar mengeluarkan bapak dari ruangan ini" kata Instiawati. Merasa dirinya diusir dari ruangan, Raymond menjawab jika dirinya diminta keluar maka tidak perlu di tangani Pamdal. "Saya bisa keluar sendiri tanpa disuruh keluar" kata Raymond dalam rapat. Direktur PT. MMJ, Aisiyah mencoba menenangkan rekan sekerjanya yang meninggalkan ruang rapat.

Dimintai tanggapannya menyangkut tragedi pengusiran terhadap dirinya, Raymond kepada Sumbawanews.com diluar rapat mengatakan bahwa dirinya melakukan verifikasi atas beberapa masalah yang termuat dalam laporan Kades Anyang yang diduga merugikan perusahaan yang dipimpinnya. Menurut Raymond, pernyataan Kades Anyang yang mengklaim adanya 150 KK yang mendiami wilayah perusahaan yang dipimpinnya merupakan laporan yang tidak benar karena pada saat PT. MMJ dibuka, lokasi perusahaan belum dihuni oleh masyarakat yang diklaim oleh Anyang sebanyak 150 KK. Kawasan tersebut kata Raymond hanya menjadi wilayah bermalam para pencari kepiting.

Demikian halnya dengan klarifikasi menyangkut PT. MMJ yang dituding menghalang-halangi anak-anak sekolah untuk bersekolah dengan menempuh jalur laut sejauh 13 KM. "Apa saya ini tidak punya hati nurani, saya orang Riau, bapak saya pejuang veteran" katanya mempertegas integritasnya kepada anak-anak sekolah yang merupakan anak-anak dari karyawan perusahaan yang dipimpinnya. "Saya sampai menyumbangkan mobil dinas carry saya untuk mengngkut anak-anak sekolah dasar supaya sampai ditempat sekolah. Disana tidak ada SMP yang ada hanya SD" katanya yang mengaku masih teman dekat dengan orang tua Instiawati.

Adanya jembatan yang dirobohkan sehingga menghalangi akses masyarakat keluar dari wilayah perusahaan, Raymond mengaku bahwa hal tersebut dilakukan hanya untuk mengantisipai gejolak demonstan yang berbuat anarkis terhadap perusahaan yang dipimpinnya sehingga jalan keluar yang terbaik dengan meretas jembatan penghubung ke Perusahaan. Namun dua bulan kemudian ketika situasi aman, jembatan kembali dibangun dengan memperketat persyaratan masuknya pedagang dan masyarakat ke perusahaan dalam rangka mengantisipasi kebakaran di PT. MMJ yang merupakan lahan gambut.

"Jadi saya melihat kebohongan ini dibesar-besarkan, seolah-olah perusahaan ini zolim, tidak berperi kemanusiaan. Itu subsatansi masalah yang ingin dibangun supaya jangan dikatakan perusahaan ini tidak memihak kepada masyarakat" kata Raymond kepada Sumbawanews.com.

Direktur Produksi PT. MMJ yang mendampingi Raymond memandang kejadian tersebut sebagai peristiwa yang fatal, sehingga dirinya meminta DPD dibubarkan. Senator Instiawati yang berusaha dikonfirmasi tidak berada diruang kerja dan ruang rapat tempat peristiwa terjadi. (Zainuddin)

SENATOR INTSIAWATI AYUS MENERIMA WARGA RIAU

suaraberitaku.com
Rapat Dengar Pendapat Tindak Lanjut Aspirasi Daerah dipimpin oleh Anggota DPD RI dari Propinsi Riau, Senator Intsiawati Ayus SH., MH. Rapat ini hanya dihadiri oleh Perwakilan masyarakat Pangkalan Gondai.
Rapat dilanjutkan dengan mendengarkan pengantar penyampaian masalah oleh masyarakat; yaitu: Masyarkat telah menyampaikan permasalahan izin usaha tanaman industri kepada kementerian kehutanan, yang tidak hadir dalam rapat ini. Juga menyangkut izin yang dikeluarkan menindih lahan perkebunan masyarakat yang sudah dikelola sejak jaman dahulu.

Pada rapat tersebut, dijelaskan pula kondisi masyarakat pangkalan Gondai saat ini disidik pidana telah menduduki kawasan kehutanan. Sehingga kondisi masyarakat saat ini dalam keadaan tertekan.

Pada kesempatan tersebut, masyarakat bertekad akan mempertahankan kepemilikan lahannya sampai kapanpun. Karena permasalahan muncul dari mulai tahun 2005 sampai dengan sekarang belum ada penyelesaian yang konkrit, sambil menunggu klarifikasi dari Menteri Kehutanan untuk segera memecahkan permasalahan ini.Masyarakat merasa kecewa dengan ketidakhadiran Menteri Kehutanan untuk berdiskusi menyelesaikan masalah yang terjadi di Pangkalan Gondai.

Masyarakat meminta agar pemerintah melalui Kementerian Kehutanan menyelesaikan RTRW Kabupaten di Provinsi Riau dan mengharapkan agar DPD RI dapat menjadi mediator dalam penyelesaian permasalahan masyarakat Pangkalan Gondai.

Dijelaskan pula tentang iIzin KUD Binajaya keluar tanpa melalui prosedur dan tidak ada rekomendasi dari para kepala desa. Izin yang dimiliki KUD Bina Jaya cacat hukum dan masyarakat meminta agar iziin tersebut dapat ditinjau ulang. Untuk itu masyarakat pangkalan Gondai meminta kepada Kementerian Kehutanan untuk mencabut SK Menhut Nomor 228/Menhut-II/2007 tanggal 20 Juni 2007.

Seharusnya rapat dilanjutkan dengan mendengarkan paparan dan penjelasan dari pihak Kementerian Kehutanan dan KUD Bina Jaya Langgam, namun karena para pihak tidak hadir maka masyarakat meminta kepada DPD RI untuk menindaklanjuti kepada Kementerian Kehutanan.

Adapun kesimpulan rapat yang dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Masyarakat menyatakan bahwa SK Menhut Nomor 228/Menhut-II/2007 tanggal 20 Juni 2007 cacat hukum karena tidak melalui proses sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku dengan adanya pernyataan Kepala Desa dengan tidak pernah diikutkan dan tidak pernah memberikan rekomendasi kepada KUD Bina Jaya Langgam;
2. Patut dipertanyakan keberadaan dan keabsahan dari tim 9 (sembilan) yang menjadi syarat proses untuk penerbitan SK Menhut;
3. Ditegaskan oleh masyarakat bahwa hamparan yang ada dalam SK Menhut Nomor 228/Menhut-II/2007 tanggal 20 Juni 2007 tumpang tindih dengan pemukiman, kebun karet dan kebun sawit milik masyarakat yang sudah dimiliki secara turun temurun karena itu masyarakat meminta agar SK Menhut dicabut;

SENATOR INTSIAWATI AYUS MENERIMA WARGA RIAU (II)

suaraberitaku.com
Senator Intsiawati Ayus kembali menjadi penerima tunggal dalam Rapat Dengar pendapat antara Perwakilan masyarakat Ujung Pasir dengan pihak terkait. Ini adalah hari kedua, dimana rapat kali ini dihadiri oleh: Kabareskrim, Kombes Sutarman, perwakilan masyarakat ujung pasir, direksi PT. MMJ Mariya dan asdir nya remon, Pemkab Bengkalis yang diwakili asisten Tata Praja, Juga hadir dari KUD Rupat Jaya, dari BPN diwakili oleh DR. Ronsen Pasaribu, direktur Konflik.

Pada rapat ini dibahas hal yang berhubungan dengan sengketa antara warga dengan PT. MMJ.
Dalam Rapat Dengar Pendapat tersebut, Senator Intsiawati Ayus menunjukkan ketegasan di depan warga dengan meminta pihak-pihat terkait untuk mempelajari dan memahami tata tertib persidangan DPD RI, agar pembicaraan dapat diarahkan pada konteks sebenarnya guna memperoleh hasil yang baik bagi semua pihak.
Dan hasil akhir dari 4 (empat) kali RDP dalam 2 (hari) ini, menurut Senator Intsiawati Ayus, " Semua sudah paham, dan menyetujui solusi yang bisa ditempuh. Nanti, masing-masing pihak bekerja sesuai porsinya. Kalau semuanya lancar, masalah ini, semua selesai dengan baik".