Mega Proyek Waduk Cileuwung Mulai Digarap 2013

Cibeureum, IB. Pembangunan mega proyek Waduk Cileuweung (Kuningan, red) yang akan merendam Desa Kawungsari Kecamatan Cibeureum dan sekitarnya akan dilaksanakan mulai tahun 2013. Hal itu diungkapkan Bupati Kuningan, H. Aang Hamid Suganda disela-sela pengukuhan pengurs DPD KNPI Kab. Kuningan di Gelanggang Pemuda, Senin (19/12/11).

Menurut Aang, pembangunan Waduk Cileuweung akan menelan anggaran sebesar Rp. 550 miliar yang berasal dari APBN, ABD Provinsi Jabar dan Jateng, serta Kabupaten Kuningan dan Brebes Jawa Tengah. “Pembangunan waduk itu akan dilaksanakan mulai tahun 2013, dan bisa selesai dalam kurun waktu dua atau tiga tahun. Mudah-mudahan tidak seperti Jatigede,” terang Bupati Aang.

Terpisah, Kepala BAPPEDA Kab. Kuningan Drs. Dian Rahmat Yanuar, M.Si melalui Kabid Prasarana dan Lingkungan, Ir. H. Taufik membenarkan anggaran yang diperlukan untuk pembangunan waduk itu Rp. 550 miliar. Alokasinya untuk kontruksi bendungan Rp. 200 miliar, dan  sebesar Rp. 350 miliar untuk pembebasan lahan dan relokasi.

Pembangunan sendiri dalam pelaksanaannya melalui tiga tahap. Tahap pertama yakni prakontruksi meliputi studi kelayanan amdal, larap dan prakontruksi. Tahap dua, kontruksi atau pembangunan waduk, dan terakhir kontruksi. Yang dimaksudkan pascakontruksi adalah pengelolaan dan pemanfataan waduk.

”Perlu diketahui bahwa waduk bukan untuk penyediaan energi listrik, melainkan untuk penyediaan air di wilayah Kabupaten Kuningan seluas 1.000 h.a dan di Brebes 7.000 h.a. Nilai tambahnya, di Brebes akan berkembang pesat sentra ketan dan bawang untuk kebutuhan Kabupaten Kuningan dan lainnya,” terang Taufik.

Respon  serius diperlihatkan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang telah melakukan kunjungan kerja ke Desa Kawaungsari sebanyak dua kali. Pertama kunjungan dilakukan oleh anggota DPD asal Kuningan yakni Prof. DR. HM. Surya didampingi oleh Bupati Kuningan. Serta yang kedua kalinya merupakan rombongan Komite II DPD yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komite II, Intsiawati Ayus, SH, MH, bersama tujuh anggota lainnya, termasuk Prof. Surya.

Rombongan didampingi oleh Wakil Bupati Kuningan, Drs. H. Momon Rochmana, MM, Kadis SDA dan Pertambangan Drs. Kukuh Taufikul Malik, MM, para Staf Ahli Bupati, Kabid Pertambangan dan Energi SDAP, Deni, ST, M.Si, Kabag Humas Setda Kuningan Drs. Asep Budi Setiawan, M.Si, dan Camat Cibeureum Suparman, S.Sos.

Prof. Surya mengaku sangat mendukung sekali pembangunan Waduk Kuningan (Cileuwung) yang sangat bermanfaat bagi orang banyak itu. “Saya akan kembali lagi ke sini, tetapi setelah daerah ini dibendung,” ucapnya, di Kantor Desa Kawungsari Kec. Cibeureum, Kamis (8/12/11).

Surya berjanji akan terus mendorong suksesnya pembangunan waduk dengan melakukan komunikasi baik ke Presiden maupun DPR RI. “Saya akan terus dorong agar pembangunan waduk ini segera terwujud,” janji dia.

Dalam kunjungan itu, nampak raut wajah warga Desa Kawung-sari dan Kadesnya, Wawan Heryana, S.Pd seperti menahan sedih dan ketidakrelaaan. “Saya sebenarnya ingin mengatakan bahwa warga kami tidak rela desanya dibentung. Namun setiap kali ingin mendekat terkesan dihalangi oleh Camat Cibeureum,” ucap dia.

Keseriusan pemerintah dalam membangun waduk itu nampaknya sudah bulat. Hal itu diungkapkan pula oleh Wakil Menteri Pertanian, DR. H. Rusman Heryawan yang juga kepala BPS saat meresmikan Kantor BPS Kuningan, Sukabumi dan Cianjur di Kuningan, Sabtu (17/12/11).

“Meskipun pembangunan Waduk Cileuweung (Kuningan) merupakan kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), namun didalamnya ada korelasi dalam pemanfaatan waduk untuk pertanian, dan hilangnya beberapa hektar lahan pertanian. Sehingga saya akan melakukan peninjauan langsung ke lokasi,” ujar dia. (tan)

Komite II dan IV DPD RI Minta BP Migas Dibubarkan

Jakarta, Tambangnews.com- Kegagalan mengamankan peredaran Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berdampak pada kelangkaan dan melambungnya harga BBM membuat geram anggota Komite II dan IV DPD RI. Kekesalan ahirnya disimpulkan untuk membubarkan Badan Pengatur Minyak dan Gas Bumi (BP Migas).

Namun sangat disayangkan keinginan tersebut dimentahkan oleh BP Migas yang ternyata BP Migas dibekengi oleh Komisi VII DPR RI untuk penguatan peran BP Migas. Hal itu terungkap dalam rapat Kerja gabungan Komite II dan IV DPD RI Senin, 5 Maret 2012 di lantai II Komplek Parleman,Senayan Jakarta.

Anggota DPD RI dapil Sulawesi Selatan,Bahar Ginting memuntahkan kekesalannya didepan Kepala BP Migas dan BPH Migas,atas kelangkaan BBM didaerahnya. Dia mengingatkan tentang rencana kenaikan BBM oleh Pemerintah, diduga saat ini Pertamina sudah mengurangi kuota kepada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) padahal pihak SPBU telah membayar dengan harga pasaran saat ini, pengalokasian sisa order SPBU akan di akumulasikan pada saat kenaikan harga BBM yang akan ditetapkan oleh Pemerintah.

Akibat praktek demikian,Sulawesi Selatan mengalami kelangkaan BBM yang diakibat oleh permainan Pertamina."Saya tersinggung selama ini kami kurang diperhatikan, BPH Migas diultimatum oleh mahasiswa di Makasar jika terjadi kenaikan BBM maka Presiden SBY turun," katanya mengutip statemen mahasiswa yang menggambarkan BPH Migas tidak punya kiat dalam mengatasi kelangkaan dan disparitas harga BBM.

Daerah Sulawesi Tenggara juga mengalami hal lebih parah, selama delapan bulan wilayah tersebut terjadi kelangkaan BBM yang mengakibatkan antrean pembelian BBM dan berlangsung hingga hari ini. Beban masyarakat harus dipikul sendiri tanpa ada solusi, masyarakat ahirnya membeli dalam kondisi pasrah dengan harga Rp.9000, dari harga pasaran Rp.4500/liter.

Kelangkaan tersebut menyulut anggota DPD RI dapil Sulawesi Tenggara Abdul Jabbar Toba yang meminta Kapolda Sulawesi Barat turun. Demikian juga dengan Sulawesi Utara, Gorontalo yang terjadi antrian BBM cukup panjang, karena kuota berkurang sehingga menyulitkan anggota DPD RI menyampaikan persoalan kelangkaan dan disparitas harga dipasaran kepada konstituennya.

Indonesia bagian Timur telah menjadi penonton atas kelangkaan BBM selama ini,hal tersebut digambarkan oleh Sarah Mboik.Menurutnya BBM sangat sulit ditemui dipasaran, apalagi seperti minyak tanah yang merupakan BBM pengganti listrik untuk penerangan masyarakatnya juga sangat sulit ditemui di pasaran, situasi ini terjadi di Nusa Tenggara Timur.

Sedangkan di Papua daerah Sorong yang merupakan daerah penghasil BBM bisa terjadi kelangkaan, masyarakat membelinya dengan harga sangat mahal. Pernyataan tersebut dikemukakan oleh anggota DPD RI dapil Papua Tonny Tesar. Menurutnya Pertamina saat ini telah memberikan fasilitas kepada pihak asing yaitu kapitalis.

Tidak ingin menjadi daerah miskin apalagi fakir, kekhawatiran menjadi fakir terkuak dengan pengabdian daerah Riau kepada NKRI dalam memberikan sumbangsih ke Jakarta. Riau merupakan daerah penghasil minyak selama ini di Indonesia,lewat keterwakilannya di DPD RI, disuarakan oleh Instiawati Ayus. Riau selama ini mensubsidi pusat pun mengalami hal sama. Menurut Instiawati,Riau daerah yang kaya tidak ingin menjadi fakir. Statement dimaksud disampaikannya kepada BPH Migas dan BP Migas mengomentari daerahnya sebagai pengahsil minyak juga menderita seperti daerah lainnya di Indonesia sehingga dirinya mengingatkan bagaimana romantisnya pada zaman BBM dikelola oleh Pertamina.

Ketidakberdayaan BP Migas mengatasi persoalan yang terjadi selama ini membuat anggota DPD RI dapil Papua barat, Isaac Mandacan berang. Ia meminta BP Migas dibubarkan karena hanya menguntungkan kalangan tertentu."Bubarkan BP Migas,karena itu hanya untuk orang-orang besar saja di Jakarta,zaman Orde Baru kita tidak pernah antrean seperti ini," ungkapnya kesal melihat persoalan ketidak berdayaan BP Migas.

Keinginan BP Migas dibubarkan ditanggapi sensitif oleh Wakil Kepala BP Migas Hardiono yang menyebutkan terjadi kesepakatan dengan koleganya di Komisi VII DPR RI dimana Komisi VII menginginkan penguatan peran BP Migas. "Kami dari sisi ini sepakat dengan Komisi VII untuk penguatan peran BP Migas," kata Hardiono kepada Tambangnews.com diruang Komite II dan IV DPD RI ketika dimintai tanggapannya menyangkut ketidak mampuan BP Migas mengamankan BBM sehingga mengakibatkan keinginan pembubaran BP Migas.

Struktur Kepengurusan BPH Migas yang memiliki latar belakang purnawirawan TNI dan Polri juga masih menjadi dilema, bahkan unsur intelijen dan TNI,Polri serta Kepala Daerah juga dilibatkan dalam penanganan masalah BBM, namun hingga saat ini sistem pendistribusian yang menyebabkan kelangkaan dan disparitas harga belum menjawab kedua persoalan tersebut di lapangan.

Kepala BPH Migas,Andy Noorsaman Sommeng membela diri ketika dimintai tanggapannya oleh Tambangnews.com menyangkut Struktur dimaksud. Menurutnya struktur tersebut memang bertujuan mengamankan BBM, namun secara tiba-tiba dipekerjakan di birokrasi dan dihadapkan dengan anggaran maka pihaknya saat ini membuat satgas dengan dukungan yang kuat dari lembaga penegak hukum.(Zainuddin).