Coffee Talk Bersama Komunitas Sapulidi: Intsiawati Ayus Prihatinan Kondisi RSJ

Inforiau.co-Bukitraya - Kondisi Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Pekanbaru sudah sangat memprihatinkan. Untuk itu, anggota DPD RI dari Provinsi Riau, Intsiawati Ayus meminta agar pemerintah daerah yakni pemerintah kota dan pemerintah provinsi menganggarkan dana untuk menunjang fasilitas RSJ tersebut.

 

Hal itu disampaikannya saat dia  menggelar coffee talk bersama mahasiswa dan Komunitas Sapulidi di markas Sapulidi Center di Jalan Pahlawan Kerja, Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Jumat (12/12).

 

Dalam diskusi publik tersebut, Intsiawati Ayus yang berada dalam komite satu yang membahas hubungan pusat dan daerah, pemekaran daerah, otonomi daerah, panitia perancang undang-undang berulang kali mengkritisi minimnya perhatian Pemerintah Provinsi Riau terhadap keberadaan RSJ  di Kecamatan Tampan. Pasalnya sejak 25 tahun yang lalu tidak ada perubahan yang signifikan pada rumah sakit tersebut.

 

"Saya telah melakukan ujian psikotes lima kali di sana dalam 25 tahun. Tapi kemarin ketika saya baru landing, saya langsung melakukan kunjungan ke situ (RSJ, red). Hasilnya sangat mengejutkan. Mulai dari infrastruktur dan fasilitas pendukung lainnya, ternyata sangat minim. Boleh dikatakan kondisi di RSJ itu tidak memanusiakan manusia," ungkap Intsiawati Ayus.

 

Jujur, dia mengaku sangat prihatin melihat kondisi RSJ tersebut. Karena itu, sekali lagi dia  berharap pemerintah daerah baik itu Pemerintah Kota Pekanbaru maupun Pemerintah Provinsi Riau menganggarkan dana untuk menunjang fasilitas-fasilitas RSJ tersebut. 

 

"Saya akan menggaungkan kondisi ini ke Pemerintah Pusat. Semoga ini akan jadi perhatian pusat untuk diperjuangkan," jelasnya. CR07

Dua Rusunawa tak Kunjung Tuntas, Anggota DPD RI Asal Riau Sesalkan Pengurusan Pemko Pekanbaru

PEKANBARU, RIAUFAKTA.com– Setakat ini persoalan di Kota Pekanbaru masih banyak yang belum terselesaikan sesuai waktu yang ditentukan. Bahkan, banyak pembangunan yang belum diserahterimakan, sehingga secara kuantitas dan terkesan terbengkalai. Seperti persoalan di Rusunawa eks Teleju dan Rusanawa di Jalan Yos Sudarso, yang pembangunannnya sudah selesai, namun belum bisa difungsikan.

Menyikapi hal itu, Insiawati Ayus selaku Angota DPD Riau sangat menyayangkan hal tersebut. Pasalnya, saat ini pembangunan dua rusawa tersebut hingga saat ini belum diserahterimakan oleh kementrian pusat.

”Kita sangat sayangkan, dua Rusunawa tersebut belum difungsikan oleh pemerintah Kota. Sebab jika dibilang prosesnya lama, itu bohong saja. Sebab saat inikan hanya masalah adminsitarsi saja. Kalau Pemko bilang prosesnya lama, tentu ini tidak masuk akal. Kita bukannya minta uang ke pemerintah pusat. Tapi kitakan hanya minta surat saja,” kata Intsiawati Ayus kepada wartawan, Jumat (12/112/2014).

Dijelaskan Intsiawati Ayus, untuk itu ke depan diharapkan kepada dinas terkait agar bersinergi dalam mengurus adiminsitasi, sehingga pengunaan Rusnuawa tersebut bisa difungsikan dan digunakan oleh masyarakat yang memerlukan tempat tinggal.

”Agar prosesnya cepat dan bisa diserahterimakan, maka dinas terkait pro aktif untuk mengurusnya. Sekarangkan cuma untuk penyerahannnya saja. Bukan masalah lainnya, sehingga waktunya tidak terlalu lama. Kalau masalah sulit itu bohong saja. Sebab prosesnya tidak lama kalau masalah administarsi saja,” pungkas Intsiawati Ayus.

Selain itu, Intsiawati Ayus juga mengatakan, bahwa saat ini persoalan Kota Pekanbaru masih banyak. Untuk itu, ke depan ia berharap Walikota Pekanbaru Firdaus ST MT agar melakukan pembenahan dari beberapa sektor, sehingga Kota Pekanbaru bisa berkembang sesuai dengan keinginan masyarakat. ***(Zid)

Intsiawati Ayus Diskusi Sambil Ngopi dengan Mahasiswa dan Komunitas Sapulidi

PEKANBARU, MAHASISWARIAU.COM -‎Anggota DPD RI dari Provinsi Riau, Intsiati Ayus menggelar coffe talk bersama mahasiswa dan Komunitas Sapulidi di markas sapulidi center jalan pahlawan kerja kelurahan Maharatu kecamatan Marpoyan Damai, Jumat (12/12/2014).

Dalam diskusi tersebut, anggota DPD RI ini mengkritisi minimnya perhatian pemerintah Provinsi ‎terhadap keberadaan Rumah sakit jiwa (RSJ) di kecamatan Tampan. Pasalnya sejak 20 tahun yang lalu tidak ada perubahan yang signifikan pada rumah sakit tersebut.

"Saya telah melakukan ujian psikotes lima kali disana, tapi ‎kemarin saya melakukan kunjungan ke situ hasilnya sangat mengejutkan, mulai dari infrastruktur, fasilitas pendukung sangat minim. Boleh dikatakan di RSJ tidak memanusiakan manusia," ungkap Intsiawati Ayus.

Dirinya sangat prihatin dengan kondisi tersebut dan berharap pemerintah daerah menganggarkan dana untuk menunjang fasilitas-fasilitas RSJ tersebut. "Saya akan menggaungkan kondisi ini ke pemerintah pusat, semoga ini akan jadi perhatian pusat untuk diperjuangkan," jelasnya.

Kemudian, Wanita yang biasa di panggil Iin, memberi lapor merah terhadap Pemerintahan kota Pekanbaru khususnya Walikota Pekanbaru, Firdaus MT. Dia mengatakan dari Sembilan Bupati dan dua Walikota yang berada di Riau, Walikota Pekanbaru yang sangat jelek komunikasinya dengan anggota DPD RI khususnya dirinya.

"Dari awal mencalon hingga menjadi Walikota saya sangat mendukung, tapi sampai sekarang untuk berjumpa dan berdiskusi tentang Perkembangan kota Pekanbaru alhamdulillah belum ada," bebernya.

Perlu diingat, ‎jia tidak ada komunikasi antara pemerintah daerah dengan perwakilannya di pemerintah pusat maka perkembangan kota akan jalan ditempat. Contoh saja Kota Pekanbaru, program-program yang berhubungan dengan pusat tidak jalan, lihat saja penyerahan bus TMP dari pusat tidak jalan, penyerahan bantuan hibah Rusunawa tidak jalan, dan E-ktp juga tidak jalan.

"Saya berharap untuk kedepannya ada perubahan sistem komunikasi kepala daerah dengan perwakilannya di pusat sehingga dapat membantu percepatan pembangunan daerah," paparnya.‎

Catatan, anggota DPD / MPR RI, Istnsiawati Ayus termasuk dalam Komite satu yang membahas hubungan pusat dan daerah, pemekaran daerah, otonomi daerah, panitia perancang undang-undang.

Komite I DPD RI Apresiasi Penyelesaian Batas Wilayah di Sulut

MANADO, Kawanuapost.com – Tim Komite I DPD-RI yang dipimpin Wakil Ketua Benny Ramdhani dalam  pertemuannya dengan Pemerintah Provinsi Sulut yang diwakili Wagub Dr Djouhari Kansil MPd di ruang Mapaluse Kantor Gubernur, Kamis lalu, memberi apresiasi positif terhadap penyelesaian batas wilayah antar kabupaten/kota di Provinsi Sulut. Hal itu disampaikan senator asal Riau Intsiawati Ayus SH MH dan senator asal Sulsel A.M Iqbal Parewangi. Mereka berdua mempertanyakan kiat-kiat apa yang dilakukan Pemprov Sulut untuk menyelesaikan batas wilayah antar kabupaten/kota di Sulut, sembari memberikan alasan karena didaerah mereka untuk menyelesaikan masalah tersebut dianggap masih sangat sulit.
Menjawab pertanyaan dua senator tersebut Karo Pemerintahan dan Humas Dra Lynda Watania MM MSi menyebutkan, dari 18 segmen batas daerah yang ada di provinsi Sulut Pemprov Sulut telah berhasil menuntaskan  6 segmen batas yang sudah memiliki Permendagri. Kemudian 6 segemen telah berproses untuk pembuatan Permendagri serta 3 segmen batas sementara dalam penyusunan draf Permendagri.
Watania mengatakan, Adapun 6 segmen batas yang sudah memiliki Permandagri tersebut, yaitu Minsel dengan Mitra, Minut dengan Minahasa, Manado dengan Minahasa, Bolmong dengan Bolmut, Bolsel dengan Bolmut serta Minahasa dengan Minut, jelas Watania sembari menambahkan, saat ini tinggal 3 segmen batas yang akan dituntaskan akhir tahun ini yaitu Bolmong-Bolsel, Minsel- Boltim dan Minahasa-Tomohon.
Menurut Watania, tuntasnya masalah penyelesaian batas daerah di Kabupaten/Kota semua itu  tak lepas  dari kerja keras dan perhatian serius dari Gubernur Dr Sinyo Harry Sarundajang dan Wagub Dr Djouhari Kansil MPd. Baik Gubernur maupun Wagub dengan berbagai upaya persuasif di setiap kesempatan selalu mengingatkan para Bupati/Walikota untuk segera menuntaskan penyelesaian batas yang ada, sehingga masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan bisa  memiliki kepastian hukum. Sebab apabila berlarutnya penyelesaian batas tersebut maka yang dirugikan adalah masyarakat, tandas mantan Karo Organisasi Setda Prov. Sulut. (*/humas)

KPU Desak Pemerintah dan DPR Ambil Keputusan Pilkada

KOPI, Jakarta – Sebanyak 204 pemilihan kepada daerah (pilkada) di provinsi dan kabupaten/kota pada tahun 2015 akan dilaksanakan, namun nasib pilkada itu sendiri belum jelas acuannya apakah melalui pilkada langsung atau melalui DPRD. KPU telah mendesak pemerintah dan DPR untuk segera mengambil keputusan terkait dengan penyelenggaraan pilkada mendatang.

“Bagaimana dengan pemilukada 2015 kedepan, yang jelas berkaitan dengan perppu ini DPR harus segera menuntaskan apapun keputusan politik yang akan diambil, apakah menyetujui perppu atau tidak. Karena ini berkaitan dengan persiapan KPU untuk bisa melaksanakan pemilu secara serentak dengan baik. Kalau menyetujui perppu, berarti pemilukada akan dilaksanakan secara serentak. Ada 204 provinsi dan kabupaten/kota yang akan melaksanakan pemilukada secara serentak di tahun 2015, dari jumlah itu 8 diantaranya adalah pemilihan gubernur.” Ujar Sigit Pamungkas, Komisioner KPU dalam dialog kenegaraan, Rabu (12/11) di DPD.

Intsiawati Ayus, Anggota DPD RI asal Riau, menegaskan, melihat situasi dan kondisi politik di Indonesia saat ini, lebih baik Perppu dijadikan sebagai rujukan untuk penyelenggaraan pilkada. Alasannya, untuk menunggu sikap tegas menunggu jadwal DPR masih lama sementara Januari 2015 sudah mendesak.

“Kalau kita menghitung Januari tidak masalah, tetapi yang menjadi masalah adalah bagian perangkat pranata yang menyiapkan pilkada tersebut. Tentu harus sudah dimulai dari sekarang ditatanya, soal penataan ini kan perlu waktu.” Tegas Intsiawati.

Ia menambahkan, jika Perppu dicabut dikhawatirkan akan ada kekosongan hukum. Oleh karena itu, ia menyarankan untuk keadaan emergency, kita harus merujuk kepada pemerintah. Bercermin kepada masa lalu, penataan untuk kelola proses pilkada ini sudah ada rujukannya, sudah ada landasannya, akan tetapi masih juga dibenturkan dari beberapa dengan penyelenggaraan pilkada yang banyak catatan.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Golkar, Rambe Kamarul Zaman membantah adanya kekosongan hukum jika Perppu dicabut. Sebab, UU No 22 tahun 2014 dan UU No 23 tahun 2014 telah diundangkan dan ditandatangani oleh presiden.

“Perppu keluar tanggal 2 Oktober 2014, sementara UU No 22 tahun 2014 disahkan oleh DPR tanggal 26 September 2014. Artinya, diundangkan terlebih dahulu baru Perppu keluar mengacu kepada UU yang

Isran Noor, Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) menyarankan, sebaiknya Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri memiliki semangat terhadap persoalan pilkada ini. Intinya adalah apa keinginan rakyat itu? Baru dijadikan UU. (my)

DPD RI: Pemerintah dan DPR Diharap Tegas Soal Perppu Pilkada

WARTAHARIAN.CO-(Jakarta) Seperti diatur dalam Undang-undang MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD)DPD RI, selalu komitmen sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dan untuk Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang) sekarang berada di ruang DPR dan Pemerintah, sedangkan DPD RI diluar itu.

“Saya harap Pemerintah dan DPR bertindak tegas, karena apa yang diputuskan terhadap Perpu Pilkada sangat penting bagi daerah mengingat Pemilukada akan digelar serentak mulai tahun 2015 nanti,” demikian disampaikan Intsiawati Ayus anggota DPD RI asal Riau dalam Dialog Kenegaraan di Coffee Corner DPD RI, Rabu (12/11/2014).

Dialog Kenegaraan yang bertema "Pemilukada Tahun 2015: Quo Vadis?" antara lain membahas Perppu Pemilukada Tahun 2015. Selain Intsiawati Ayus, Senator asal Riau, hadir sebagai pembicara, Rambe Kamarul Zaman (Ketua Komisi II DPR RI/Fraksi Partai Golkar), Isran Noor (Ketua Assosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia-APKASI), dan Sigit Pamungkas (Komisioner Komisi Pemilihan Umum-KPU).

Berkenaan dengan Pemilukada, Ketua APKASI Isran Noor menyebutkan sesuai dengan hasil Rakornas APKASI akan tetap memperjuangkan aspirasi rakyat yaitu pemilukada langsung.

"kita ketahui ini adalah amanah rakyat, amanah reformasi, maka pemilukada langsung harus dilanjutkan sehingga desentralisasi politik diberikan kepada rakyat," ujar Isran.
Isran menambahkan, bila melihat UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, banyak pasal yang direduksi atas wewenang daerah, seperti kewenangan diberikan ke provinsi sebagai perwakilan pemerintah pusat. Apabila pemilukada tak langsung, bagaimana kondisi kabupaten/kota hal itu menunjukkan aspirasi demokrasi tidak terpelihara dengan baik.

Komisioner KPU, Sigit Pamungkas menggambarkan apabila Perpu Pemilukada diterima, maka pekerjaan rumah KPU harus segera diselesaikan. Seperti penyiapan regulasi-peraturan, pencalonan kepala daerah, standar pengadaan barang dan jasa, rekapitulasi, persoalan internal KPU, anggaran dan sebagainya.

"Sedangkan bila Perpu ditolak maka peran KPU digantikan oleh perwakilan dari Fraksi-fraksi DPRD, sehingga KPU cukup diam begitu saja," tutur Sigit.

Dalam dialog itu Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarul Zaman menegaskan apabila DPR menolak, maka UU yang ada berlaku. Tetapi, bila DPR menyetujui, maka Perppu berlaku. Menurut Rambe, kalau DPR menolak Perppu, maka Perppu itu harus dicabut dan DPR harus membuat aturan pencabutan tersebut dengan segala konsekuensi hukum dari pencabutan itu sendiri.

Hal itu sesuai amanat Pasal 22 UUD 1945 dan UU No.12 tentang Perppu yang harus dibahas bersama DPR RI. Jika DPR menolak Perppu Pilkada yang dikeluarkan oleh Presiden SBY pada 2 Oktober 2014 terkait UU Pilkada yang disahkan oleh DPR RI pada 26 September 2014, maka tidak ada kekosongan hukum karena sudah ada UU No.22 Tahun 2014 tentang Pilkada dan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemda. (WH/DS)

Sedikitnya 40 Orang Anggota DPD Berhianat Ketika Pemilihan Ketua MPR

JAKARTA (EKSPOSnews): Tiga anggota DPD RI mensinyalir ada beberapa anggota DPD RI yang "berkhianat" terhadap keputusan rapat paripurna DPD RI untuk mendukung Oesman Sapta Odang menjadi ketua MPR RI .
"Kami sangat kecewa terhadap sikap beberapa anggota DPD yang tidak solid dan justru terlihat gembira ketika Oesman Sapta gagal menjadi ketua MPR RI," kata Sekretaris Kelompok DPD RI di MPR RI, Muhammad Asri Anas, pada rapat paripurna DPD RI di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakar.

Ketiga anggota tersebut adalah Muhammad Asri Anas (Sulawesi Barat), Bahar Ngitung (Sulawesi Selatan), dan Intsiawti Ayus (Riau).

Asri Anas menegaskan, pada rapat paripurna DPD RI, Senin (6/10), sudah memutuskan satu nama anggota DPD RI untuk diusulkan sebagai calon pimpinan DPD RI.

Kemudian, kata dia, seluruh anggota DPD RI sudah sepakat untuk mengusung Oesman Sapta sebagai calon ketua MPR RI pada paket calon pimpinan MPR RI yang diusulkan oleh koalisi Indonesia hebat (KIH).

Namun, ketika rapat paripurna pemilihan pimpinan MPR RI berlangsung sejak Selasa (7/10) mulai pukul 11.00 WIB hingga Rabu (8/10) pukul 05.30 WIB, justru ada beberapa anggota yang tampak gembira ketika Oesman Sapta yang diusulkan dalam paket pimpinan MPR RI oleh KIH kalah.

Pada rapat paripurna pemilihan pimpinan MPR RI itu KIH hanya memperoleh 330 suara, sedangkan paket lainnya yang diusulkan oleh koalisi merah putih (KMP) memperoleh 347 suara.

Anggota DPD RI dari Provinsi Sulawesi Barat ini menegaskan, berdasarkan kalkulasi jumlah kursi pengusung paket dari KIH jumlahnya jauh lebih banyak dari pada pengusul pada paket KMP.

Berdasarkan data yang dihimpun, jumlah suara pengusung paket pimpinan MPR dari KIH seluruhnya 378 tapi yang hadir pada rapat paripurna tersebut 373.

Sementara jumlah suara pengusung paket pimpinan MPR dari KMP seluruhnya 314 tapi yang hadir pada rapat parpurna sebanyak 307.

Namun, realitasnya ketika dilakukan voting secara tertutup, KIH hanya memperoleh 330 suara serta KMP memperoleh 347 suara.

Anas meminta agar Dewan Kehormatan DPD RI yang akan segera terbentuk, untuk memproses anggota DPD RI yang dinilainya berkhianat terhadap kesepakatan DPD RI.

Sementara itu, Intsiawati Ayus, sangat menyesalkan adanya anggota DPD RI yang menyeberang ke koalisi lain dan justru bergembira ketika calon dari DPD RI Oesman Sapta, gagal terpilih sebagai ketua MPR RI.

Menurut Intsiawati, meskipun anggota DPD RI berasal dari berbagai latar belakang namun secara kelembagaan seharusnya memiliki sikap yang sama, menjunjung tinggi keputusan lembaga DPD RI.

Setelah Bahar Ngitung, Intsiawati Ayus, dan Asri Anas melontarkan pernyataan oto-kritik tersebut, Irman Gusman yang memimpin rapat paripurna penetapan anggota komite dan alat kelengkapan, langsung menutup rapat. (antara)

Intsiawati Ayus Dari Riau Cuma Kantongi 22 Suara, Irman Gusman Kembali Pimpin DPD 2014-2019

PolitikRiau, Jakarta - IRMAN Gusman akhirnya kembali memimpin Dewan Perwakilan Daerah periode 2014-2019 setelah bersaing ketat dengan Farouk Muhammad.

"Setelah melalui pemungutan suara Irman Gusman memperoleh suara 66 sedangkan Farouk Muhammad memperoleh suara 53," kata pimpinan rapat sementara Aidil Fitri Syah pada rapat paripurna DPD RI Senayan Jakarta, Kamis (2/10) malam.

Sebelumnya terdapat delapan calon yakni; dari wilayah Barat adalah Irman Gusman dan Intsiawati Ayus. Untuk wilayah tengah GKR Hemas dan Oesman Sapta Odang, sedangkan untuk wilayah Timur, Nono Sampono, Bahar Ngitung, Farouk Muhammad dan Gede Pasek Suardika.

Dalam pemungutan suara pertama kali untuk wilayah Barat, Irman Gusman mendapatkan suara 90, dan Intsiwati Ayus 22. Sedangkan untuk wilayah tengah, GKR Hemas memperoleh 61 dan Oesman Sapta Odang 61.

Sementara untuk wilayah Timur, Farouk Muhammad 49, Bahar Ngitung 19, Nono Sampono 47, dan Gede Pasek enam suara.

Karena suara wilayah tengah, antara GKR Hemas dan Oesman Sapta Odang sama-sama meraih suara 61 maka dilakukan pemilihan suara ulang. Akhirnya dalam pemilihan ulang GKR Hemas memperoleh suara 64 dan Oesman Sapta 60.

Pada penentuan ketua DPD, tiga kandidat Irman Gusman, GKR Hemas dan Farouk Muhammad masing-masing meraih suara 54, 38 dan 32.

Dan berdasarkan tatib peraih suara terbanyak belum mendapatkan 50 persen plus satu, maka dilakukan pemungutan suara final antara Irman Gusman dan Farouk Muhammad, yang akhirnya dimenangi Irman Gusman. (mkc)

Kaukus Sumatera Dukung Intsiawati Jadi Ketua DPD

JAKARTA.okezone.com-Intsiawati Ayus memiliki peluang besar menduduki kursi Ketua DPD. Dia diprediksi meraih banyak dukungan karena memiliki kemampuan dalam melakukan lobi.

 
Anggota DPD asal Bangka Belitung, Tellie Gozalie, menyatakan Kaukus Sumatera dipastikannya mendukung Intsiawati. ‎Kaukus Sumatera terdiri dari perwakilan daerah di Sumatra seperti Aceh, Sumut, Sumbar, Bengkulu, Jambi, Babel, Riau, Sumsel, Lampung. Jumlah mereka diprediksi mencapai 40 orang. 

 "Dari teman-teman Kaukus Sumatera memberikan dukungan kepada intsiawati," imbuh Tellie, yang juga aktif dalam kaukus tersebut, Rabu (1/10/2014).‎

 
Pertemanan, jejaring, dan pengalaman Intsiawati, kata dia, menjadi keunggulan dibandingkan calon ketua lainnya. Pihaknya yakin, Intsiawati mampu memimpin DPD dengan baik.

 
Tellie menyatakan, masyarakat belakangan ini banyak kecewa dengan kinerja parpol. Sebabnya, parpol banyak memanfaatkan dinamika politik untuk kepentingan sesaat.

 
Keberadaan DPD dilihat dari kedudukan, fungsi, dan kewenangan diharapkan mampu melakukan penyempurnaan-penyempurnaan dalam memperjuangkan kepentingan daerah.

 
Pandangan dan harapan masyarakat lebih besar ditujukan kepada anggota dan lembaga DPD ketimbang anggota dan lembaga DPR. Sebabnya, masyarakat memandang anggota dan lembaga DPR lebih berorientasi pada kepentingan kekuasaan dan partai.
Intsiawati diyakininya mampu membuat penyempurnaan-penyempurnaan ini. Tellie memaparkan, Intsiawati nantinya akan mempertemukan kepentingan-kepentingan besar bangsa ini yang berangkat dari aspirasi daerah.
"Dengan modal pengetahuannya dan pengalamannya menjadi DPD dua periode saya rasa akan mampu. Ini modalnya meraih dukungan," tuntasnya.

Intsiawati Ayus Calon Kuat Ketua DPD

RMOL.Sumsel.com. Dukungan terhadap calon Ketua DPD RI Intsiawati Ayus terus mengalir. Intsiawati yang dikenal jago melakukan lobi ini, membuatnya memiliki keunggulan dibanding calon-calon Ketua DPD lainnya.

Anggota DPD asal Bangka Belitung, Tellie Gozalie menyatakan modal pertemanan yang luas membuat Srikandi Riau ini memiliki jejaring yang kuat. Intsiawati memiliki jaringan politisi, akademisi, tokoh masyarakat lokal, yang sudah banyak mengenalnya.

Belum lagi perolehan suaranya pada pemilu kemarin mencapai lebih dari 300 ribuan. Perolehan suaranya berada di urutan ketiga setelah Golkar dan PDIP.‎

"Di Riau, Intsiawati dikenal menakhodai ormas dengan anggota 125 ribuan orang," imbuh Tellie saat dihubungi JPNN, Rabu (1/10).

Pihaknya yakin, Intsiawati mampu memimpin DPD dengan baik.‎ Menurut Tellie, masyarakat belakangan ini banyak kecewa dengan kinerja partai politik, yang dianggap banyak memanfaatkan dinamika politik untuk kepentingan sesaat.

Karenanya, ‎keberadaan DPD dilihat dari kedudukan, fungsi, dan kewenangan diharapkan mampu melakukan penyempurnaan-penyempurnaan dalam memperjuangkan kepentingan daerah. Pandangan dan harapan masyarakat lebih besar ditujukan kepada anggota dan lembaga DPD ketimbang anggota dan lembaga DPR.

Sebabnya, masyarakat memandang anggota dan lembaga DPR lebih berorientasi pada kepentingan kekuasaan dan partai.

Intsiawati diyakininya mampu membuat penyempurnaan - penyempurnaan ini. Menurut Tellie, Intsiawati nantinya akan mempertemukan kepentingan-kepentingan besar bangsa ini yang berangkat dari aspirasi daerah.

"Dengan modal pengetahuannya dan pengalamannya menjadi DPD dua periode saya rasa akan mampu. Ini modalnya meraih dukungan," kata Tellie.[boy]

Nyalon Ketua DPD, Intsiawati Dapat Dukungan Kaukus Sumatra

REPUBLIKA.CO.ID, ‎JAKARTA -- Anggota DPD asal Bangka Belitung, Tellie Gozalie, menyatakan modal pertemanan yang luas membuat Intsiawati Ayus memiliki jejaring yang kuat. Politisi, akademisi, tokoh masyarakat lokal, sudah banyak mengenalnya.


"Di Riau, Intsiawati dikenal menakhodai ormas dengan anggota 125 ribuan orang," imbuh Tellie, saat dihubungi, Rabu (1/10). Belum lagi perolehan suaranya pada pemilu kemarin mencapai lebih dari 300 ribuan. Perolehan suaranya berada di urutan ketiga setelah Golkar dan PDIP.

Calon ketua DPD RI, Intsiawati Ayus, dipastikan meraih banyak dukungan.  Dia dinilai handal melakukan lobi. Hal ini menjadi kemampuan khusus yang membuatnya lebih unggul dibandingkan calon - calon lainnya.

Pertemanan, jejaring, dan pengalaman Intsiawati, menjadi keunggulan dibandingkan calon ketua lainnya. Pihaknya yakin, Intsiawati mampu memimpin DPD dengan baik.

Tellie menyatakan, masyarakat belakangan ini banyak kecewa dengan kinerja parpol. Sebabnya, parpol banyak memanfaatkan dinamika politik untuk kepentingan sesaat.

Keberadaan DPD dilihat dari kedudukan, fungsi, dan kewenangan diharapkan mampu melakukan penyempurnaan-penyempurnaan dalam memperjuangkan kepentingan daerah.
Pandangan dan harapan masyarakat lebih besar ditujukan kepada anggota dan lembaga DPD ketimbang anggota dan lembaga DPR. Sebabnya, masyarakat memandang anggota dan lembaga DPR lebih berorientasi pada kepentingan kekuasaan dan partai.

Intsiawati diyakininya mampu membuat penyempurnaan - penyempurnaan ini. Tellie memaparkan, Intsiawati nantinya akan mempertemukan kepentingan - kepentingan besar bangsa ini yang berangkat dari aspirasi daerah. "Dengan modal pengetahuannya dan pengalamannya menjadi DPD dua periode saya rasa akan mampu. Ini modalnya meraih dukungan," papar Tellie.

Intsiawati Ayus Calonkan Diri Ketua DPD

WARTAHARIAN.CO-(Jakarta) Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terpilih 2014-2019 dari Provinsi Riau, Intsiawati Ayus mendeklarasikan maju sebagai calom pimpinan DPD. Alasannya, Intsiawati ingin visinya terkait kemajuan DPD dan agenda kelembagaan, tidak macet lagi dan dapat diprioritaskan tuntas secara lebih cepat dan efektif.
"Sebagai wakil daerah yang mendapat mandat langsung dari masyarakat, saya memiliki kewajiban moral politik untuk berbuat yang terbaik bagi daerah. Kinerja dan prestasi saya di DPD tentu harus setinggi-tingginya sehingga konstituen bangga dan merasa tidak sia-sia memilih saya. Salah satu caranya saya harus ikut kompetisi pimpinan DPD," kata Intsiawati Ayus.
Memasuki periode ketiga masa jabatan sebagai senator asal Riau, menurut Intsiawati, merupakan waktu yang paling tepat untuk menghadapi tantangan dengan strategi baru di bidang komunikasi sekaligus fleksibel serta lobi yang konsisten sehingga mampu menjalin kerjasama kelembagaan yang sinergis dan dapat mengimbangi jam terbang politik DPR.
"Kualitas itu tidak kami dapatkan dari pemimpin periode yang lama. Padahal, pimpinan adalah juru bicara dan wakil anggota," tegasnya.
Dikatakannya, senator perempuan adalah puteri-puteri daerah yang memiliki kemampuan di atas rata-rata kaum laki-laki dalam bidang konsistensi dan dedikasi.
"Kami harus ekstra keras bergulat dan berjuang menghancurkan banyak tembok dan dinding politik yang sebelumnya sudah terbuka bagi kaum laki-laki. Jadi sungguh wajar jika kami mengambil kesempatan berkompetisi untuk turut menentukan perjalanan lembaga ini," ujarnya.(WH/SL)

Maju sebagai Calon Ketua DPD, Intsiawati Ayus akan Mendapat Banyak Dukungan

Laporan: Zulhidayat Siregar

RMOL. Setelah kemarin mendeklarasikan diri sebagai calon Ketua DPD 2014-2019, dukungan kepada Intsiawati Ayus mulai mengalir. Pasalnya, senator asal Riau ini dinilai punya kemampuan lobi yang handal mengingat pengalaman dan persahabatannya yang luas.

Misalnya, Intsiawati pernah memimpin sebuah organisasi kemasyarakatan Melayu terbesar di Riau bernama Rumpun Melayu Bersatu Laskar Hulu Balang Melayu Riau (RMB-LHMR) yang beranggotakan sekitar 125.000 orang.

Pergaulan yang luas ini semakin terbukti dengan perolehan suaranya yang besar pada Pemilu 2014 kemarin. Pada Pemilu DPD RI ketiga ini Intsiawati mendulang dukungan yang fantastis, sebanyak 352.603 suara dan bertengger di peringkat pertama. Suara Srikandi Riau ini jika di sejajarkan dengan suara Partai di Riau, berada diurutan ketiga setelah Partai Golkar dan PDI-P.

“Beliau sudah menjadi anggota DPD dua periode. Sekarang terpilih lagi untuk yang ketiga,” jelas anggota DPD RI dari Riau, Gafar Usman, saat dihubungi, Selasa (30/9).

Sejak terpilih pada periode pertama, Intsiawati terus aktif memperjuangkan penataan sistem kenegaraan baik melalui upaya amandemen ke-5 UUD 1945 secara komprehensif maupun melalui upaya judicial review UU untuk kesetaraan hak dan kedudukan anggota parlemen juga kesetaraan dalam hak legislasi,sehingga tercipta mekanisme checks balances dalam sistem bikameral yang ideal.

Makanya, Gafar menilai Intsiawati akan meraih banyak dukungan untuk menduduki kursi pimpinan DPD RI.  [zul]

Perkuat Aspirasi Daerah, Intsiawati Ayus Jadi Calon Ketua DPD

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Tokoh Melayu, Intsiawati Ayus, berencana maju menjadi ketua DPD RI menggantikan Irman Gusman. Putri dari panglima Riau merdeka, Asman Yunus, ini ingin membawa DPD semakin kuat sehingga dapat lebih maksimal mewujudkan aspirasi daerah.

Dia menyatakan, sebagai wakil daerah yang mendapat mandat langsung dari masyarakat, pihaknya berkewajiban moral politik untuk berbuat yang terbaik untuk daerah. “Kinerja dan prestasi saya di DPD tentu harus setinggi-tingginya sehingga para konstituen dapat bangga dan merasa tidak sia-sia memilih saya,” imbuhnya, dalam acara bedah buku di Jakarta, Senin (29/9).

Dengan merebut posisi pimpinan DPD RI tentu banyak visi dan misi terkait kemajuan DPD RI. Pihaknya menginginkan agenda kelembagaan tidak macet lagi dan dapat diprioritaskan untuk dituntaskan secara lebih cepat dan efektif.

Menurutnya masih banyak agenda perjuangan kelembagaan DPD RI yang harus diselesaikan secara berkelanjutan. “Hal ini menjadi kewajiban moral terutama bagi Kami sebagai para anggota DPD petahana,” imbuhnya.

Pada Periode ketiga ini, Intsiawati menilai ini sebagai momen penting untuk berbagai pencapaian DPD RI sebagai lembaga baru.

Tantangan ke depan, pihaknya membutuhkan strategi jitu, komunikasi politik yang harmonis sekaligus fleksibel serta lobi yang konsisten sehingga mampu menjalin kerjasama kelembagaan yang sinergis sekaligus dapat mengimbangi jam terbang politik DPR. “Kualitas itu tidak Kami dapatkan dari pemimpin periode sebelumnya,” tegasnya.

Pimpinan DPD menurutnya adalah jubir dan wakil anggota. Pihaknya selaku senator perempuan adalah puteri-puteri daerah yang memiliki kemampuan di atas rata-rata dari kaum laki-laki dalam soal konsistensi dan dedikasi.

Pihaknya akan ekstra keras bergulat dan berjuang menghancurkan banyak tembok dan dinding politik yang sebelumnya sudah terbuka bagi kaum laki-laki. Hal ini dinilainya sangat wajar mengambil kesempatan berkompetisi untuk turut menentukan perjalanan DPD RI.

Pleno KPU, Intsiawati Ayus Raih Suara Terbanyak di Siak

Calon anggota DPD incumbent Intsiawati Ayus mendulang dukungan terbesar di Kabupaten Siak. Sebanyak 28.512 suara.

Riauterkini-SIAK- Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Riau di Kabupaten Siak, dalam hasil pleno Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Siak, menunjukkan suara tertinggi yakni diraih nomor urut 8 Intsiawati Ayus SH, MH dengan perolehan suara 28.512 suara dan diikuti nomor urut 17 Rosti Uli Purba dengan perolehan 22.412 suara, dan nomor urut 9 Iwa Sirwani Bibra dengan perolehan 12.236 suara, disusul nomor urut 11 Dr Hj Maimanah Umar MA dengan 11.858 suara, dengan nomor urut 14 Narlis MA dengan perolehan 10.706 suara.

Sementara total surat suara diterima termasuk cadangan sebanyak 277.856 surat suara, dan jumlah surat suara dikembalikan karena rusak atau keliru coblos sebanyak 212 surat suara, serta jumlah surat suara yang tidak digunakan sebanyak 78.385, dan surat suara yang digunakan sebanyak 199.358. Untuk suara sah dan tidak sah adalah suara sah 173.040 dan suara tidak sah 26.318.

Selain itu untuk data pemilih, jumlah pemilih terdaftar dalam daftar pemili tetap (DPT) sebanyak 272.817 orang, dan jumlah pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tambahan (DPTb) sebanyak 702 orang, serta pemilih terdaftar dalam daftar pemilih khusus (DPK) sebanyak 1.961 orang, dan pemilih khusus tambahan/pengguna KTP dan KK dan sejenisnya sebanyak 9.387 orang dengan total keseluruhannya sebanyak 284.863 orang.

Keterangan Ketua KPUD Siak Agus Salim, usai penghitungan atau pleno sekitar pukul 02.00 WIB, Selasa (22/4/14) bahwa sesuai hasil pleno dari DPRD Kabupaten Siak, DPRD Riau, DPR RI, DPD terdapat suara tertinggi untuk DPD perwakilan Riau dari Kabupaten Siak yakni nomor urut 8 atas nama Intsiawati Ayus, dan Rosti Uli Purba. "Ya, sesuai hasil pleno kita saat ini sudah selesai dan hasilnya sementara sudah ada dan kita akan kirim ke KPU Riau," ujarnya.***(vila)

Intsiawati Ayus : Karhutla Di Riau Ulah Perusahaan

Riautelevisi, Bagansiapiapi - Anggota DPD RI asal Riau - Intsiawati Ayus menilai, penyebab terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Riau sebagian besar dilakukan oleh pihak perusahaan. Untuk itu Polda Riau diminta tindak tegas kepada yang bersangkutan.

Bencana kabut asap akibat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) disejumlah wilayah Provinsi Riau merupakan ulah dari pihak perusahaan. Ironisnya, pihak penegak hukum hingga saat ini hanya menangkap pelaku pembakaran hutan dan lahan adalah tersangka perorangan. Untuk meminimalisir aksi Karhutla tersebut, Polda Riau mestinya menindak tegas pihak perusahaan, karena sejumlah titik api yang ditemukan sebagian besar diwilayah perusahaan.

Penegasan itu disampaikan oleh Anggota DPD RI asal Riau - Intsiawati Ayus, menurutnya kabut asap yang terjadi kali ini dinilai terparah dibanding tahun sebelumnya. Sementara pelaku pembakaran hutan dan lahan pun satu persatu berhasil ditangkap oleh pihak Kepolisian. Hanya saja aparat penegak hukum sebagian besar menangkap tersangka perorangan bukan pihak perusahaan.

Anggota DPD RI asal Riau ini menilai dugaan keterlibatan perusahaan tersebut berasal dari temuan titik api yang berasal dari areal hutan yang dikuasai oleh perusahaan tersebut. Untuk itu penegak hukum diminta menindak tegas pihak perusahaan, karena penyebab Karhutla di Riau sebagian besar merupakan ulah perusahaan.

Ditambahkan Ayus, menjaga lingkungan agar tidak terjadinya Karhutla merupakan tanggungjawab bersama mulai dari Pemerintah maupun masyarakat. Sementara perusahaan yang tidak mentaati aturan mestinya ditindak tegas dan jika perlu perusahaan tersebut harus ditutup. (ded/jul/RTV)


Sumber Berita: www.riautelevisi.com
http://www.riautelevisi.com/berita-intsiawati-ayus--karhutla-di-riau-ulah-perusahaan.html#ixzz3oKXwqqzs

Intsiawati Ayus: Pukat Harimau Itu Perampok Hasil Laut Rohil

BAGANSIAPIAPI, RIAUFAKTA.com – Pukat harimau asal Belawan itu adalah perampok hasil laut nelayan yang ada di Kabupaten Rokan Hilir. Demikian pernyataan yang disampaikan Intsiawati Ayus, salah seorang anggota DPD RI asal Riau sewaktu melakukan kunjungan kerja ke Rohil Kamis (13/03/2014) lalu di Hotel Horison di hadapan ratusan masyarakat nelayan.

Pernyataan pedas politisi asal Bengkalis tersebut mengungkapkan betapa lalainya aparat dan dinas terkait dalam mengawasi perairan Rokan Hilir, sehingga pihak luar dengan semena-mena dapat menjarah hasil laut Rokan Hilir seperti ikan, kerang dan hasil laut lainnya.

Seharusnya kata Intsiawati Ayus, pihak aparat terkait di Rohil segera melakukan action dan menjaga aset daerah dari penjarahan pihak asing, supaya kekayaan alam yang berpotensi menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat terjaga dengan baik.

“Kalau kekayaan alam kita dijaga dan dikelola dengan baik, maka taraf hidup nelayan akan sejahtera. Untuk itu, sudah menjadi tanggung jawab moral kita bersama mengelolanya dengan benar supaya berkesinambungan, “paparnya.

Intsiawati Ayus juga berjanji dihadapan para nelayan Rohil akan membawa permasalahan yang ada disana ke pusat, yang merupakan pertanggung jawabannya terhadap kunjungan kerjanya di Rokan Hilir tersebut.

“Setelah ini saya akan membawa permasalahan nelayan Rohil ini ke pusat, sebagai laporan pertanggung jawaban dari kunjungan kerja saya agar segera ditindak lanjuti, ” pungkasnya disambut riuh tepuk tangan masyarakat yang hadir pada pertemuan tersebut.***(Hendri)